NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu peluang yang dapat memperkuat akselerasi tersebut berasal dari kekayaan sumber daya mineral strategis Indonesia, termasuk nikel.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto, mengatakan, keberlanjutan ekonomi hijau membutuhkan sinergi antara ketersediaan energi bersih dan percepatan pembangunan infrastruktur digital.
“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” ujar Haryo dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45% (c-to-c) pada Semester I-2026, sementara inflasi Agustus terjaga di level 3,19% (yoy). Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memacu produktivitas. Sejalan dengan pilar Asta Cita 2 Presiden Prabowo Subianto, transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, serta ketahanan pangan, energi, dan air terus dipacu sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional.
Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, katanya lebih lanjut, investasi nasional perlu tumbuh 8%-9% dengan kebutuhan penanaman modal Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700-800 TWh pada 2030, sejalan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan.
Percepatan transisi energi, sambungnya, ditopang oleh pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit guna menjamin pasokan listrik yang andal bagi industri dan data center. Sementara itu, pemerataan energi diwujudkan melalui program Listrik Desa yang telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencakup 4.390 lokasi pada 2026, sehingga rasio elektrifikasi berada di atas 99% dengan indeks ketahanan energi meningkat ke angka 7,13.
Selain itu, peluang akselerasi ekonomi hijau juga diperkuat oleh kekayaan sumber daya mineral strategis seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Program hilirisasi berbasis energi bersih diproyeksikan meningkatkan nilai tambah secara signifikan, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berpotensi memberikan nilai tambah hingga 67 kali lipat dengan permintaan global USD5,91 triliun pada 2045.
Kekayaan mineral kritis dan potensi bahan baku solar panel seperti pasir silika menempatkan Indonesia pada posisi tawar strategis dalam rantai pasok global. Momentum ini berhasil menarik minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi transisi energi dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis global di Indonesia.
Dari sisi pembiayaan dan SDM, pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan hijau seperti green bonds, blended finance, JETP, dan AZEC. Skema tersebut diselaraskan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan program magang lulusan perguruan tinggi dan program vokasi guna memenuhi kebutuhan industri hijau.
“Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global. Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas,” pungkasnya. (Tubagus)
