NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pendekatan integrasi perencanaan darat dan laut dinilai dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan nikel, terhadap wilayah pesisir dan laut.
Senior Advisor for Marine Protection and Management Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Dwi Ariyoga Gautama, mengatakan pendekatan tersebut saat ini masih dalam tahap percontohan di sejumlah provinsi dan belum secara khusus diterapkan pada sektor pertambangan nikel.
“Jadi, kita memastikan bagaimana perencanaan di daerah itu mempertimbangkan tidak hanya di daerah, tapi bagaimana dampaknya juga ke laut,” kata Dwi Ariyoga kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) di sela acara Solusi Day bertajuk “Integrasi Darat dan Laut untuk Indah, Tangguh dan Lestari”, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Yogi, demikian ia biasa disapa, proyek yang digarap GIZ tersebut bertujuan membantu pemerintah menyusun instrumen perencanaan yang mengintegrasikan pemanfaatan ruang darat dengan wilayah pesisir dan laut. Indonesia telah memiliki pendekatan integrasi perencanaan darat dan laut secara spasial. Namun, instrumen pengolahan dan penerapan pendekatan tersebut masih perlu dikembangkan.
“Proyek ini membantu bagaimana pengolahannya. Jadi, kita bikin guideline, kemudian kita bikin master plan atau rencana induk yang tidak hanya satu area. Kita fokus pada beberapa area menjadi satu master plan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut tidak diarahkan secara khusus untuk mengatur sektor pertambangan. Seluruh bentuk pemanfaatan ruang, mulai dari pertanian, perkebunan, hutan rakyat hingga pertambangan, perlu diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan wilayah. Dalam konteks pertambangan, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memodelkan konsekuensi apabila suatu wilayah dibuka untuk kegiatan tambang sekaligus menentukan langkah mitigasi terhadap dampaknya.
“Kita memberikan guidance, modeling. Dengan masyarakat kita ada modeling, jika ini dibuka apa konsekuensinya, bagaimana mitigasinya,” katanya.
Salah satu lokasi percontohan proyek tersebut berada di Pulau Belitung yang memiliki aktivitas pertambangan timah. Namun, dia menegaskan, proyek tersebut tidak bekerja secara langsung di sektor pertambangan.
“Kita memang tidak bekerja di sektor tambang,” katanya.
Terkait ekspansi industri nikel dan pembangunan smelter, dikatakannya, pendekatan yang dikembangkan berpotensi diterapkan pada sektor tersebut ke depan. Namun, saat ini proyek masih berada pada tahap percontohan sehingga belum dapat diterapkan secara luas.
“Untuk sementara saya hanya bisa menjawab, percontohannya mungkin baru di tiga provinsi dan belum masuk ke situ, tapi approach-nya bisa digunakan. Harapannya bisa digunakan,” ujarnya.
Hasil proyek percontohan tersebut, sambungnya, diharapkan dapat masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang hingga 2028. Setelah itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapannya di wilayah yang lebih luas. Pendekatan tersebut bukan untuk menghilangkan kegiatan ekonomi seperti pertambangan, melainkan memastikan komposisi dan pemanfaatan ruang mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah pesisir dan laut.
“Kita tidak melihat tambang ini salah satu yang memang menjadi kualitas negara sebagai devisa, tetapi kita melihat apa saja yang memastikan bahwa dampak itu tidak merusak sampai ke pesisir,” tuturnya. (Shiddiq)
