Berharap Penerimaan Negara Meningkat dari Sumber Daya Alam

Oleh: Hellington *)

NIKEL.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun dinamika kasus Covid-19 masih menjadi risiko ketidakpastian bagi perekonomian dan pelaksanaan APBN 2021.

Realisasi pendapatan negara Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target APBN. Angka ini naik 9,1% year on year (yoy). Penerimaan perpajakan Rp 680,0 triliun atau 47,1% target APBN, naik 8,8% yoy. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan Pajak Rp 557,8 triliun, naik 4,9% yoy, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 122,2 triliun, naik 31,1% yoy.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 206,9 triliun dari 69,4% target APBN, naik 11,4% yoy. Pertumbuhan realisasi PNBP berasal dari peningkatan realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pendapatan negara semester II – 2021 diprediksi turun akibat merebaknya virus corona varian delta yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan ketat guna menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan outlook pendapatan di APBN 2021 sebesar Rp 1.760,7 triliun atau 101,0% target. Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan 119,9%, kepabeanan dan cukai 104,3%, sedangkan penerimaan pajak diperkirakan 95,7%.

Outlook pencapaian PNBP yang jauh diatas target patut mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh agar dapat direalisasikan sehingga mampu mendukung penerimaan 2021. Dalam i-account APBN, PNBP dikelompokkan ke dalam PNBP Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas), Nonmigas, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), dan PNBP lainnya serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Realisasi PNBP semester II-2021 diperkirakan di bawah pencapaian semester I-2021. Hal ini dipengaruhi pendapatan BLU dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan perubahan batas pengenaan tarif progresif pungutan sehingga proyeksi penerimaan tidak setinggi semester I-2021. Secara total proyeksi PNBP 2021 sebesar Rp 357,7 triliun sekitar 119,9% target APBN atau naik 4% yoy.

PNBP SDA merupakan kontributor utama PNBP sangat rentan fluktuasi harga komoditas. Secara umum PNBP SDA dipengaruhi oleh volume penjualan/lifting, harga jual dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pada 2021 harga komoditas energi mulai membara seiring pemulihan ekonomi global. Harga minyak mentah bulan Juni 2021 jenis Brent US$ 73,04 per barel dan jenis WTI US$ 71,35 per barel, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 70,23 per barel. Rata-rata ICP semester I-2021 sebesar US$ 62,5 per barel.

Peningkatan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat, China, dan Eropa menjadi faktor pendorong penguatan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, dampak penurunan stok minyak mentah AS dan gasoline yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan harga minyak.

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Juni 2021 US$ 100,3 per ton. Secara rata-rata HBA semester I-2021 US$ 87,5 per ton.

Tren kenaikan harga diharapkan akan berlanjut, dan menjadi berkah peningkatan PNBP SDA. Proyeksi ICP 2021 sekitarUS$ 55- US$ 65 per barel. Sedangkan proyeksi HBA di atas US$75 per ton. Disisi lain harga mineral emas, timah dan nikel menunjukkan peningkatan.

Optimalisasi PNBP

Untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas pemerintah menambah kuota produksi batubara, sedangkan lifting migas meskipun diprediksi di bawah target APBN, diharapkan gap realisasi dapat diperkecil. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan memberikan kontribusi positif PNBP SDA.

Realisasi PNBP SDA Migas semester I-2021 sebesar Rp 39,9 triliun atau 53,2% target APBN. Penerimaan ini berasal dari minyak bumi Rp 33,3 triliun dan pendapatan Gas Bumi Rp 6,6 triliun.

Outlook PNBP SDA Migas diperkirakan Rp 94,9 triliun atau 126,6% target APBN 2021. Pencapaian ini akan sangat bergantung pada ICP, lifting dan pengendalian cost recovery. Selain itu kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT), dimana harga gas bumi di plant gateBditetapkan maksimal US$ 6 per juta kaki kubik (MMBTU) dan penambahan alokasi HGBT akan mengurangi penerimaan gas bumi 2021, dibawah realisasi TA 2020.

PNBP SDA Nonmigas meliputi penerimaan pertambangan mineral dan batubara dan PNBP Nonmigas lainnya seperti kehutanan, kelautan dan perikanan juga panas bumi. Realisasi PNBP SDA Nonmigas semester I- 2021 sebesar Rp 19,8 triliun atau 68,1% target APBN. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan pertambangan minerba Rp 16,5 triliun, dan PNBP nonmigas lainnya Rp 3,3 triliun. Adapun outlook PNBP SDA Nonmigas sebesar Rp 35,9 triliun atau 123,7% dari target APBN.

Selain PNBP SDA ada pendapatan minyak mentah domestic market obligation dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) batubara. Realisasi pendapatan semester I-2021 Rp 11,05 triliun dan perkiraan outlook Rp 24,6 triliun atau 140,8% target APBN.

Outlook PNBP 2021 berkaitan SDA Rp 155,6 triliun atau 43,5% dari total outlook PNBP. Untuk itu perlu upaya optimalisasi dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pertama, memastikan kelancaran dan kontinuitas kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, termasuk langkah mitigasi dampak pandemi yang membatasi mobilitas kegiatan produksi termasuk pekerja tambang.

Kedua, memastikan pencapaian lifting migas, SKK Migas mengawasi komitmen Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melaksanakan Work Plan and Budget TA 2021, termasuk mengantisipasi kejadian yang menghambat proses produksi/lifting serta mengendalikan cost recovery secara efektif dan efisien.

Ketiga, mitigasi risiko kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi seperti kondisi cuaca, gangguan sarana dan prasarana penambangan, perselisihan buruh dan kecelakaan kerja serta bencana alam.

Keempat, pengawasan pemenuhan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang minerba dan pemenuhan kewajiban Abandonment & Site Restoration hulu migas. Sehingga pendapatan negara yang dinikmati masa sekarang tidak meninggalkan beban bagi negara pasca berakhirnya kegiatan ekspoitasi SDA.

Selain upaya peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP melalui pengawasan dan penegakan hukum, intensifikasi melalui penyesuaian tarif PNBP SDA, akan menjadi faktor pendukung pencapaian target PNBP 2021.

Last but not least, dukungan dalam penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha, menjaga iklim usaha yang kondusif termasuk pemberian relaksasi dan stimulus fiskal diharapkan mampu memacu semangat pelaku usaha SDA untuk mendukung pencapaian target PNBP 2021.

*) Hellington adalah Analis Anggaran Madya, Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sumber: KONTAN

Read More

Bukan Main, RI Pemilik Harta Karun Nikel Terbesar Dunia

NIKEL.CO.ID – Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia. Bukan tanpa alasan, nyatanya sumber daya untuk membuat komponen baterai hingga kendaraan listrik tersebut ada di Indonesia. Negara ini memiliki kekayaan nikel yang luar biasa besar, bahkan menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020 dalam booklet bertajuk “Peluang Investasi Nikel Indonesia”, Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni.

Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia,” tulis keterangan data tersebut.

Selain Indonesia, negara mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di dunia?

Berikut daftarnya:

1. Indonesia, menguasai 52% cadangan nikel dunia.

2. Australia, menguasai 15% cadangan nikel dunia.

3. Brazil, menguasai 8% cadangan nikel dunia.

4. Rusia, menguasai 5% cadangan nikel dunia.

5. Gabungan sejumlah negara seprti Kuba, Filipina, China, Kanada, dan lainnya, menguasai 20% cadangan nikel dunia.

Produsen Nikel Terbesar Dunia

Selain pemilik harta karun nikel terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar di dunia.

Pada 2019, Indonesia memproduksi 800 ribu ton Ni atau setara 30% dari produksi nikel dunia 2.668.000 ton Ni.

Mengutip data Kementerian ESDM yang mengolah data USGS 2020, berikut daftar negara dengan produksi nikel terbesar di dunia:

1. Indonesia 800.000 ton Ni atau 30% dari produksi dunia.

2. Filipina 420.000 ton Ni atau 16% dari produksi dunia.

3. Rusia 270.000 ton Ni atau 10% dari produksi dunia.

4. New Caledonia 220.000 ton Ni atau 8,2% dari produksi dunia.

5. Gabungan negara lainnya 958.000 ton Ni atau 36% dari produksi dunia.

Sumber: PPCNBC Indonesia

Read More

Pemerintah Optimasi Penggunaan Teknologi Dalam Pengawasan Tambang

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. Salah satunya dengan penggunaan kombinasi teknologi machine learning dan artificial intelligence dalam pengolahan citra dan geodatasets.

“Kami akan terus melakukan pengawasan yang terpadu dengan menggunakan kombinasi media digital, sehingga perbaikannya dapat dilakukan segera,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba, Sujatmiko, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Sujatmiko, optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap aktivitas pertambangan. Tidak hanya itu, langkah ini diyakini mampu meningkatkan kontribusi minerba dalam memajukan perekonomian nasional.

Besarnya kontribusi minerba dapat dilihat dari sumbangsih dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 yang mencapai Rp 34,65 triliun dan Rp 1,67 triliun untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

“Tentu ini bukan (jumlah) uang yang sedikit bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Sumber: petrominer.com

Read More

Kementerian ESDM Sebut Pertambangan Masih Bisa Terlibat Dalam Transisi Energi

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan investasi di sektor mineral dan batu bara alias minerba masih cukup menjanjikan, di tengah tren transisi energi.

Pemerintah menilai sektor tambang masih mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dalam mendukung pengembangan komponen pembangkit energi terbarukan.

“EBT ini masih butuh dukungan dari bahan bahan tambang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam diskusi secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Sehingga, dia meminta para pekerja sektor tambang tak perlu khawatir kehilangan pekerjaan di tengah tren ekonomi hijau. Saat ini pemerintah tengah mempelajari mitigasi atas dampak dari transisi energi ini bagi para pekerja di sektor pertambangan.

“Jadi di sini untuk teman-teman yang bergerak di perusahaan tambang jangan khawatir,” ujarnya.

Namun, penambangan secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak bila ingin berperan dalam pengembangan EBT di Indonesia. Saat ini, penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown sebelumnya mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan.

“Sudah mulai dibisikan di pasar kalau nikel Indonesian adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” ujarnya.

Adapun Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Dia menyebut tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya.

Berdasarkan data lembaga United States Geological Survey, Indonesia menduduki produsen nikel pertama. Produksi ini mengalami perlambatan produksi nikel dengan perkiraan sekitar 10,9% pada 2020. Indonesia sanggup memproduksi 853 ribu metrik ton nikel pada 2019. Jumlahnya menyusut menjadi sekitar 760 ribu metrik ton pada 2020.

Sumber: katadata.co.id

 

Read More

Kementerian ESDM Keluarkan Keputusan Menteri Soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan

NIKEL.CO.ID –  Keputusan Mesdm Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam,Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan telah terbit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah menetapkannya pada 21 Juli 2021.

“Kepmen itu akan memperpendek rantai birokrasi.Sebelumnya penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimohon oleh pemohon ditetatapkan oleh Menteri.Setelah kepmen tersebut, cukup dirjen yang menetapkan,” kata Kepala Pokja Informasi Ditjen Minerba Kesdm Sonny Heru Prasetyo, Jumat (25/06/2021) di Jakarta.

Ruangenergi.com mendapatkan salinan dari isi Kepmen Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pernohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan:

a. 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan

b. 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan untuk pemberian luasan diatas 100 (seratus) hektare diberikan dalam hal golongan/komoditas digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayaioleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

KETIGA : Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk luasan diatas 100 (seratus) hektare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

b. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan

c. surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

KELIMA : Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat data penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara lain:

a. nama pemohon;

b. golongan/komoditas;

c. luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan

d. lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (provinsi dan kabupaten/kota), secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menimbulkan ketidakefektifan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Batuan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran VI dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021. Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

PNBP Sektor Minerba Telah Mencapai 54,5% per Mei 2021

NIKEL.CO.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) hingga Mei 2021 diklaim telah mencapai 54,5% dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp39,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, PNBP senilai Rp22,34 triliun dalam periode tersebut berhasil terkumpul secara efektif karena penggunaan aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

“Penggunaan e-PNBP yang kami gunakan sangat membantu dan membuat tata kelola yang lebih baik,” kata Ridwan seperti dikutip siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (8/6/2021).

Perolehan PNBP yang sudah mencapai setengah dari target pada bulan kelima ini, dinyatakan naik dibanding capaian pada periode sama tahun sebelumnya.

Ridwan memaparkan PNBP minerba sepanjang periode 2020 secara total bahkan terhitung turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp34,6 triliun, dari Rp45,49 triliun pada 2019. Pandemi ditengarai menjadi penyebab anjloknya harga komoditas minerba.

Ia pun berharap, keberadaan e-PNBP dapat menghitung otomatis penerimaan negara berdasarkan volume beserta kualitasnya.

“Setelah proses finalisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan,” imbuh Ridwan.

Perlu diketahui, e-PNBP Minerba memiliki tiga fungsi utama yaitu menghitung, memverifikasi, dan membayar PNBP minerba. Sehingga perusahaan pertambangan dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PNBP minerba secara online lebih cepat dan diklaim lebih tepat sesuai dengan regulasi.

Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang diklaim mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat. Aplikasi juga dilengkapi sistem pembayaran dan pelunasan PNBP minerba yang diluncurkan pada 2018. Inovasi ini merupakan integrasi layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang menyediakan layanan pembayaran PNBP secara daring yakni melalui aplikasi.

Secara rinci, aplikasi ini dapat menghitung iuran tetap, royalti, luas wilayah, jumlah produksi, harga komoditas tambang, hingga menunjukkan tujuan penjualan.

Smelter Baru

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan beroperasinya empat smelter. Terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” ucap Ridwan.

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100%, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. PT Smelter Nikel Indonesia sudah berhasil melakukan uji coba produksi namun kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi.

“Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur–Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi.

“Saya dapat informasi terakhir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik .red),” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan pada Juli 2021.

Sedangkan pembangunan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai 99,87% namun saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

Sumber: validnews.id

Read More

Sudah Teruji, ESDM Sebut Teknologi STAL Terobosan Strategis Olah Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Iman Sinulingga memaparkan finalisasi pengujian atau validasi teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL), pada Selasa (6/4/2021) di Bogor.

Berdasarkan paparan hasil akhir uji validasi tersebut, teknologi STAL terbukti mampu meningkatkan recovery Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) hingga mencapai 94% Ni dan 95% Co.

“Kami menyambut baik hasil pengujian validasi teknologi yang sudah dilakukan tim PSDMBP, tim ITB Prof. Zaki (Prof. Zaki Mubarok), dan tim PT TMM (PT Trinitan Metals & Minerals Tbk), dengan hasil recovery nikel dan kobalt yang bisa mencapai 94% nikel dan 95% kobalt. Merupakan hasil yang membanggakan, sehingga teknologi STAL ini dapat dikatakan sudah teruji,” ujar Iman Sinulingga.

Adapun, teknologi STAL merupakan teknologi pengolahan mineral secara hidrometalurgi, yang dikembangkan oleh TMM dan dimiliki oleh PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI). Teknologi karya anak bangsa ini disebut mampu mengkonversi bijih nikel laterit berkadar rendah menjadi Pregnant Leach Solution (PLS) dalam waktu 4 jam, serta dapat diolah ke produk lanjutannya seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

Menurut Iman Sinulingga, pengembangan teknologi STAL yang mampu mengolah bijih nikel laterit berkadar rendah merupakan terobosan teknologi yang sangat strategis. Lebih lanjut, Iman juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar penerapan teknologi STAL dapat segera diwujudkan dalam skala industri, sehingga bahan baku nikel berkadar rendah dapat termanfaatkan.

“Kami juga mengetahui bahwa tim ahli TMM telah melakukan kajian komersialisasi, dimana teknologi STAL pada skala industri sudah dinilai layak secara ekonomi. Sehingga, kami berharap agar TMM dapat segera mewujudkan suatu industri baterai listrik dengan memanfaatkan Ni-Co laterit berkadar rendah,” kata Iman Sinulingga.

Pada kesempatan yang sama, ahli hidrometalurgi dari ITB, Prof. Zaki Mubarok mengatakan bahwa teknologi STAL terbukti mampu mengolah bijih nikel kadar rendah secara efektif. Secara teknis, kata dia, teknologi STAL sudah bisa mengekstraksi nikel dengan recovery yang baik, kemudian konsumsi asam juga bisa diturunkan dibandingkan dengan direct leaching.

“Untuk nikel bervariasi pada rentang 87-94%, sementara untuk kobalt pada rentang 90-95%. Tergantung pada variabel prosesnya. Menurut saya itu sudah positif ya. Jadi, teknologi STAL justru lebih cocok untuk bijih nikel laterit yang kadar rendah,” tutur Prof. Zaki.

Sementara itu, Direktur Utama TMM, Petrus Tjandra mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Bapak Iman Sinulingga dan tim PSDMBP Badan Geologi Kementerian ESDM, maupun Prof. Zaki Mubarok dan tim Kelompok Keahlian Teknik Metalurgi ITB Bandung atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam melakukan pengujian terhadap teknologi hidrometalurgi STAL.

“Kami berharap agar teknologi STAL yang kami kembangkan ini dapat berkontribusi secara penuh dalam mendukung cita-cita hilirisasi nikel di Indonesia.” pungkas Petrus Tjandra.  (Admin)

Read More

ESDM Beri Relaksasi Ekspor Mineral Tambang, Nikel Tidak Termasuk

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi berupa pemberian rekomendasi persetujuan ekspor mineral tertentu bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang sedang melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Komoditas mineral yang diberikan relaksasi diantaranya konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, mangan, dan washed bauxite. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 terkait Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 12 Maret 2021.

Berdasarkan Kepmen tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor meskipun kemajuan fisik pembangunan smelternya tidak mencapai minimal 90 persen pada dua periode evaluasi sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nonalam nasional.

Namun demikian, sanksi denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi tetap dikenakan bagi pemegang IUP dan IUPK yang pembangunan smelternya tidak memenuhi target.

“Relaksasi tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertambangan yang terdampak pandemi Covid-19. Namun dari 6 konsentrat itu, sedangkan komoditi bijih nikel tidak termasuk,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

“Izin ekspor kami berikan karena komiditi tembaga di pasar ternyata meningkat cukup tajam, suatu opportunity. Jadi kami beri relaksasi dan relaksasi ini juga diberikan tidak hanya untuk konsentrat tembaga, tetapi juga untuk komoditas mineral lainnya, kecuali ekspor bijih nikel,” kata Arifin.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Menteri ESDM Kembali Buka Keran Ekspor Tujuh Mineral Mentah

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Mineral mentah yang dibuka kembali adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan konsentrat seng, dan bauksit.

Khusus untuk bijih nikel yang dibuka keran ekspornya adalah bijih nikel yang belum memenuhi batas minimum pemurnian tidak boleh diekspor.

Surat Edaran Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin No: 1.E/MB.04/DJB/2021 Tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Di dalam surat itu menuliskan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 12 Maret 2021, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hanya diberikan untuk komoditas mineral logam tertentu yaitu:
a. konsentrat tembaga;
b. konsentrat besi;
c. konsentrat timbal;
d. konsentrat seng;
e. konsentrat mangan; dan
f. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).

2. Untuk komoditas nikel yang belum memenuhi batasan minimum pemurnian tidak dapat diberikan rekomendasi penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sumber: kontan.co.id

Surat Edaran Menteri ESDM dapat diunduh pada link dibawah:
SE_DJB_01.E MB 04_Rekom Ekspor Covid-19

Read More

Aturan Ekspor Mineral Baru Beri ‘Karpet Merah’ ke Freeport?

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan aturan baru terkait pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada masa pandemi Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Jumat, 12 Maret 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih bisa diberikan izin rekomendasi persetujuan ekspor mineral logam meski kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) belum mencapai target yang ditentukan.

Adanya Keputusan Menteri ESDM ini tentunya menguntungkan salah satu pemegang IUPK yakni PT Freeport Indonesia. Pasalnya, per Januari 2021 realisasi pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia masih mencapai 5,86% dari target seharusnya mencapai 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Adapun rekomendasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang telah dikeluarkan setahun lalu berakhir pada 15 Maret 2021.

Dalam Keputusan Menteri ini disebutkan bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mineral logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.”

Selain itu, disebutkan juga bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dikenakan denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).”

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 12 Maret 2021.

PTFI menargetkan produksi konsentrat tembaga sekitar 1,4 miliar pon pada 2021 ini, naik 73% dibandingkan capaian produksi pada 2020 yang tercatat sebesar 809 juta pon.

Sementara produksi emas pada 2021 ini ditargetkan naik 65% menjadi 1,4 juta ons dari 848 ribu ons pada 2020.

“PTFI memperkirakan produksi selama 2021 menjadi sekitar 1,4 miliar pon tembaga dan 1,4 juta ons, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi di 2020,” tulis FCX dalam keterangan resminya pada akhir Januari 2021.

Peningkatan produksi ini dikarenakan mulai meningkatnya kapasitas tambang bawah tanah (underground mining) Grasberg Block Cave dan blok Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang kini sedang dikembangkan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin pada konferensi pers, Jumat (15/01/2021) mengatakan, saat ini persiapan awal yang sudah dilakukan Freeport yakni dokumen studi kelayakan, penyiapan data untuk revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan pembayaran lahan selama lima tahun kepada pemilik lahan.

Sementara persiapan yang tengah dikerjakan yaitu berupa investigasi detail geoteknik Precious Metal Refinery (PMR) dan area fasilitas pemurnian tembaga. Lalu, sedang dikerjakan instalasi settlement plate monitoring. Sementara ground improvement menurutnya telah mencapai 100%, dan Front End Engineering Design (FEED) smelter dan PMR telah mencapai 100%.

Sedangkan untuk proyek PMR, dia mengatakan kemajuannya telah mencapai 9,79% dari target 14,29% dengan biaya telah dikeluarkan sebesar US$ 19,8 juta.

Adapun persiapan awal telah dilakukan seperti uji kelayakan (feasibility study), baik studi keekonomian yang mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun (MTPA) untuk teknologi Mitsubishi Motors Corporation (MMC), sementara berdasarkan studi optimasi keekonomian sebesar 0,8 MTPA untuk MMC dan 1,6 MTPA untuk teknologi OUTOTEC. Lalu, sudah dilakukan perjanjian sewa lahan.

Saat ini sedang dilakukan persiapan investigasi detail geoteknik untuk area PMR dan rekayasa dasar atau basic engineering.

Seperti diketahui, Freeport berencana membangun smelter baru di kawasan industri terintegrasi JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas pengolahan 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sebelumnya, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan sekitar satu tahun menjadi sekitar 2024 karena sempat terkendala saat awal pandemi Covid-19 pada 2020.

Sumber: CNBC Indonesia

Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat diunduh Website apni.or.id pada menu PERATURAN

Read More