PNBP Sektor Minerba Telah Mencapai 54,5% per Mei 2021

NIKEL.CO.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) hingga Mei 2021 diklaim telah mencapai 54,5% dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp39,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, PNBP senilai Rp22,34 triliun dalam periode tersebut berhasil terkumpul secara efektif karena penggunaan aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

“Penggunaan e-PNBP yang kami gunakan sangat membantu dan membuat tata kelola yang lebih baik,” kata Ridwan seperti dikutip siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (8/6/2021).

Perolehan PNBP yang sudah mencapai setengah dari target pada bulan kelima ini, dinyatakan naik dibanding capaian pada periode sama tahun sebelumnya.

Ridwan memaparkan PNBP minerba sepanjang periode 2020 secara total bahkan terhitung turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp34,6 triliun, dari Rp45,49 triliun pada 2019. Pandemi ditengarai menjadi penyebab anjloknya harga komoditas minerba.

Ia pun berharap, keberadaan e-PNBP dapat menghitung otomatis penerimaan negara berdasarkan volume beserta kualitasnya.

“Setelah proses finalisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan,” imbuh Ridwan.

Perlu diketahui, e-PNBP Minerba memiliki tiga fungsi utama yaitu menghitung, memverifikasi, dan membayar PNBP minerba. Sehingga perusahaan pertambangan dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PNBP minerba secara online lebih cepat dan diklaim lebih tepat sesuai dengan regulasi.

Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang diklaim mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat. Aplikasi juga dilengkapi sistem pembayaran dan pelunasan PNBP minerba yang diluncurkan pada 2018. Inovasi ini merupakan integrasi layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang menyediakan layanan pembayaran PNBP secara daring yakni melalui aplikasi.

Secara rinci, aplikasi ini dapat menghitung iuran tetap, royalti, luas wilayah, jumlah produksi, harga komoditas tambang, hingga menunjukkan tujuan penjualan.

Smelter Baru

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan beroperasinya empat smelter. Terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” ucap Ridwan.

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100%, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. PT Smelter Nikel Indonesia sudah berhasil melakukan uji coba produksi namun kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi.

“Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur–Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi.

“Saya dapat informasi terakhir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik .red),” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan pada Juli 2021.

Sedangkan pembangunan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai 99,87% namun saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

Sumber: validnews.id

Read More

Sudah Teruji, ESDM Sebut Teknologi STAL Terobosan Strategis Olah Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Iman Sinulingga memaparkan finalisasi pengujian atau validasi teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL), pada Selasa (6/4/2021) di Bogor.

Berdasarkan paparan hasil akhir uji validasi tersebut, teknologi STAL terbukti mampu meningkatkan recovery Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) hingga mencapai 94% Ni dan 95% Co.

“Kami menyambut baik hasil pengujian validasi teknologi yang sudah dilakukan tim PSDMBP, tim ITB Prof. Zaki (Prof. Zaki Mubarok), dan tim PT TMM (PT Trinitan Metals & Minerals Tbk), dengan hasil recovery nikel dan kobalt yang bisa mencapai 94% nikel dan 95% kobalt. Merupakan hasil yang membanggakan, sehingga teknologi STAL ini dapat dikatakan sudah teruji,” ujar Iman Sinulingga.

Adapun, teknologi STAL merupakan teknologi pengolahan mineral secara hidrometalurgi, yang dikembangkan oleh TMM dan dimiliki oleh PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI). Teknologi karya anak bangsa ini disebut mampu mengkonversi bijih nikel laterit berkadar rendah menjadi Pregnant Leach Solution (PLS) dalam waktu 4 jam, serta dapat diolah ke produk lanjutannya seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

Menurut Iman Sinulingga, pengembangan teknologi STAL yang mampu mengolah bijih nikel laterit berkadar rendah merupakan terobosan teknologi yang sangat strategis. Lebih lanjut, Iman juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar penerapan teknologi STAL dapat segera diwujudkan dalam skala industri, sehingga bahan baku nikel berkadar rendah dapat termanfaatkan.

“Kami juga mengetahui bahwa tim ahli TMM telah melakukan kajian komersialisasi, dimana teknologi STAL pada skala industri sudah dinilai layak secara ekonomi. Sehingga, kami berharap agar TMM dapat segera mewujudkan suatu industri baterai listrik dengan memanfaatkan Ni-Co laterit berkadar rendah,” kata Iman Sinulingga.

Pada kesempatan yang sama, ahli hidrometalurgi dari ITB, Prof. Zaki Mubarok mengatakan bahwa teknologi STAL terbukti mampu mengolah bijih nikel kadar rendah secara efektif. Secara teknis, kata dia, teknologi STAL sudah bisa mengekstraksi nikel dengan recovery yang baik, kemudian konsumsi asam juga bisa diturunkan dibandingkan dengan direct leaching.

“Untuk nikel bervariasi pada rentang 87-94%, sementara untuk kobalt pada rentang 90-95%. Tergantung pada variabel prosesnya. Menurut saya itu sudah positif ya. Jadi, teknologi STAL justru lebih cocok untuk bijih nikel laterit yang kadar rendah,” tutur Prof. Zaki.

Sementara itu, Direktur Utama TMM, Petrus Tjandra mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Bapak Iman Sinulingga dan tim PSDMBP Badan Geologi Kementerian ESDM, maupun Prof. Zaki Mubarok dan tim Kelompok Keahlian Teknik Metalurgi ITB Bandung atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam melakukan pengujian terhadap teknologi hidrometalurgi STAL.

“Kami berharap agar teknologi STAL yang kami kembangkan ini dapat berkontribusi secara penuh dalam mendukung cita-cita hilirisasi nikel di Indonesia.” pungkas Petrus Tjandra.  (Admin)

Read More

ESDM Beri Relaksasi Ekspor Mineral Tambang, Nikel Tidak Termasuk

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi berupa pemberian rekomendasi persetujuan ekspor mineral tertentu bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang sedang melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Komoditas mineral yang diberikan relaksasi diantaranya konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, mangan, dan washed bauxite. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 terkait Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 12 Maret 2021.

Berdasarkan Kepmen tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor meskipun kemajuan fisik pembangunan smelternya tidak mencapai minimal 90 persen pada dua periode evaluasi sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nonalam nasional.

Namun demikian, sanksi denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi tetap dikenakan bagi pemegang IUP dan IUPK yang pembangunan smelternya tidak memenuhi target.

“Relaksasi tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertambangan yang terdampak pandemi Covid-19. Namun dari 6 konsentrat itu, sedangkan komoditi bijih nikel tidak termasuk,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

“Izin ekspor kami berikan karena komiditi tembaga di pasar ternyata meningkat cukup tajam, suatu opportunity. Jadi kami beri relaksasi dan relaksasi ini juga diberikan tidak hanya untuk konsentrat tembaga, tetapi juga untuk komoditas mineral lainnya, kecuali ekspor bijih nikel,” kata Arifin.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Menteri ESDM Kembali Buka Keran Ekspor Tujuh Mineral Mentah

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Mineral mentah yang dibuka kembali adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan konsentrat seng, dan bauksit.

Khusus untuk bijih nikel yang dibuka keran ekspornya adalah bijih nikel yang belum memenuhi batas minimum pemurnian tidak boleh diekspor.

Surat Edaran Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin No: 1.E/MB.04/DJB/2021 Tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Di dalam surat itu menuliskan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 12 Maret 2021, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hanya diberikan untuk komoditas mineral logam tertentu yaitu:
a. konsentrat tembaga;
b. konsentrat besi;
c. konsentrat timbal;
d. konsentrat seng;
e. konsentrat mangan; dan
f. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).

2. Untuk komoditas nikel yang belum memenuhi batasan minimum pemurnian tidak dapat diberikan rekomendasi penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sumber: kontan.co.id

Surat Edaran Menteri ESDM dapat diunduh pada link dibawah:
SE_DJB_01.E MB 04_Rekom Ekspor Covid-19

Read More

Aturan Ekspor Mineral Baru Beri ‘Karpet Merah’ ke Freeport?

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan aturan baru terkait pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada masa pandemi Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Jumat, 12 Maret 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih bisa diberikan izin rekomendasi persetujuan ekspor mineral logam meski kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) belum mencapai target yang ditentukan.

Adanya Keputusan Menteri ESDM ini tentunya menguntungkan salah satu pemegang IUPK yakni PT Freeport Indonesia. Pasalnya, per Januari 2021 realisasi pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia masih mencapai 5,86% dari target seharusnya mencapai 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Adapun rekomendasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang telah dikeluarkan setahun lalu berakhir pada 15 Maret 2021.

Dalam Keputusan Menteri ini disebutkan bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mineral logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.”

Selain itu, disebutkan juga bahwa “Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dikenakan denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).”

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 12 Maret 2021.

PTFI menargetkan produksi konsentrat tembaga sekitar 1,4 miliar pon pada 2021 ini, naik 73% dibandingkan capaian produksi pada 2020 yang tercatat sebesar 809 juta pon.

Sementara produksi emas pada 2021 ini ditargetkan naik 65% menjadi 1,4 juta ons dari 848 ribu ons pada 2020.

“PTFI memperkirakan produksi selama 2021 menjadi sekitar 1,4 miliar pon tembaga dan 1,4 juta ons, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi di 2020,” tulis FCX dalam keterangan resminya pada akhir Januari 2021.

Peningkatan produksi ini dikarenakan mulai meningkatnya kapasitas tambang bawah tanah (underground mining) Grasberg Block Cave dan blok Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang kini sedang dikembangkan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin pada konferensi pers, Jumat (15/01/2021) mengatakan, saat ini persiapan awal yang sudah dilakukan Freeport yakni dokumen studi kelayakan, penyiapan data untuk revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan pembayaran lahan selama lima tahun kepada pemilik lahan.

Sementara persiapan yang tengah dikerjakan yaitu berupa investigasi detail geoteknik Precious Metal Refinery (PMR) dan area fasilitas pemurnian tembaga. Lalu, sedang dikerjakan instalasi settlement plate monitoring. Sementara ground improvement menurutnya telah mencapai 100%, dan Front End Engineering Design (FEED) smelter dan PMR telah mencapai 100%.

Sedangkan untuk proyek PMR, dia mengatakan kemajuannya telah mencapai 9,79% dari target 14,29% dengan biaya telah dikeluarkan sebesar US$ 19,8 juta.

Adapun persiapan awal telah dilakukan seperti uji kelayakan (feasibility study), baik studi keekonomian yang mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun (MTPA) untuk teknologi Mitsubishi Motors Corporation (MMC), sementara berdasarkan studi optimasi keekonomian sebesar 0,8 MTPA untuk MMC dan 1,6 MTPA untuk teknologi OUTOTEC. Lalu, sudah dilakukan perjanjian sewa lahan.

Saat ini sedang dilakukan persiapan investigasi detail geoteknik untuk area PMR dan rekayasa dasar atau basic engineering.

Seperti diketahui, Freeport berencana membangun smelter baru di kawasan industri terintegrasi JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas pengolahan 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sebelumnya, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan sekitar satu tahun menjadi sekitar 2024 karena sempat terkendala saat awal pandemi Covid-19 pada 2020.

Sumber: CNBC Indonesia

Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat diunduh Website apni.or.id pada menu PERATURAN

Read More

Kementerian ESDM Terus Ekplorasi Potensi Logam Tanah Jarang dan Nikel

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya berusaha terus mengekplorasi potensi Logam Tanah Jarang atau Rare Earth Element (REE) serta potensi nikel di Indonesia.

“Kita punya sumber daya REE yang banyak, REE ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kita juga punya nikel yang banyak, di mana nikel juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik,” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agung Pribadi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2/2021).

“Ini adalah energi kita ke depan dan Indonesia bisa memainkan rule yang sangat penting dalam menyediakan energi baterai listrik, sehingga kemudian ke depan kita bisa lebih memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan. Kita punya potensi yang sangat besar,” tambahnya.

Ia mengatakan ekplorasi tersebut merupakan tugas Badan Geologi untuk menginventarisasi berapa banyak REE yang dimiliki Indonesia. Agung mencatat saat ini REE memang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di Indonesia.

Ia cuka mengharpakan potensi REE Indonesia dapat mendukung perkembangan EBT di Indonesia.

“Tugasnya Badan Geologi bagaimana menginventarisasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatakan dan mendukung pemanfaatan EBT yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, batubara nanti kita manfaatkan untuk energi yang lain atau diolah menjadi energi bentuk lain seperti DME, sehingga industri lain bisa terbantu dari adanya sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya ini,” ujar Agung.

ke depan, imbuh Agung, Pemerintah ingin memanfaatkan EBT yang ramah lingkungan yang harganya kini makin bersaing dengan bahan bakar fosil.

“Mudah-mudahan ke depan EBT bisa lebih murah lagi, sejalan dengan berkembangnya teknologi. Regulasinya juga memihak kepada EBT sehingga bisa dikembangkan pemanfaatannya. Semoga rencana kita (bauran energi dari EBT) 23% di 2025 ini bisa terkejar,” tutup Agung.

Diwaktu yang sama Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono mengatakan pihaknya juga melakukan eksplorasi terhadap potensi batubara. Nantinya Badan Geologi akan melakukan karakterisasi jenis batubara sehingga pemanfaatan batubara bisa beragam, sejalan dengan upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Begitupun dengan potensi mineral yang ada di dalam bumi Indonesia. Rekomendasi terkait potensi minerba akan disampaikan ke Ditjen Minerba.

Yang terbaru, Badan Geologi juga melakukan eksplorasi Geologi, Geofisikia, dan Geokimia (3G) terhadap potensi panas bumi. Sebagaimana diketahui, potensi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

“Untuk panas bumi, kami melakukan survei 3G, yang hasilnya adalah berupa WK. Tahun ini kami juga akan melakukan pemboran slimhole. Diharapkan data yang kami hasilkan selama ini menjadi lebih baik dan lebih akurat, sehingga nenti menarik para investor masuk mengusahakan energi dari panas bumi,” tutur Eko.

Sumber: akurat.co

Read More

Kementerian ESDM Siapkan Delapan Strategi Pengelolaan Mineral dan Batubara

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk memastikan pertambangan mineral dan batubara (minerba) memberikan peran dalam perekonomian dan pembangunan secara berkelanjutan, dengan dibarengi pengelolaan berdasarkan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice).

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyampaikan, kebijakan minerba Indonesia diatur berdasarkan neraca sumber daya dan cadangan yang dimiliki. Di sisi lain, perkembangan industri pertambangan dewasa ini membutuhkan strategi khusus bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan pertambangan minerba agar bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

Wafid mengklaim, rencana pengelolaan minerba nasional juga mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dan tematik), lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah atau zonasi, perkembangan iptek, prioritas pemberian komoditas tambang, jumlah dan luas wilayah pertambangan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

“Kebijakan minerba Indonesia kita gambarkan sebagai satu bentuk rumah dimana baseline dari kebijakan yang kita atur ini adalah neraca sumber daya dan cadangan minerba yang kita punya. Pondasi yang memperkuat rumah ini adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/2/2021).

Wafid menjabarkan, ada delapan strategi kebijakan dalam mengelola wilayah pertambangan.

Pertama, iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakteristik unik pertambangan demi menjaga keberlangsungan usaha. Kedua, kaidah pertambangan yang baik.

Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Keempat, penggunaan dan pengembangan tenaga kerja dan produk dalam negeri.

Kelima, adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang terdiri dari pemasaran dan/atau penjualan serta pengendalian produksi.

Keenam, peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tingggi. Ketujuh, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedelapan, dukungan terhadap pengembangan industri daur ulang.

“Nantinya, delapan strategi khusus ini diharapkan sebagai jawaban dalam menjamin pengelolaan sumber daya minerba secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan. Menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan minerba dan kepastian hukum dan berusaha,” pungkas Wafid.

Sumber: KONTAN

Read More

Kementerian ESDM: 3 Aturan Turunan UU Minerba Sudah Hampir Selesai

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid AN menyampaikan, saat ini penyusunan RPP dan RPerpres masih didorong percepatan penyelesaiannya.

“Ini dari 3 yang disiapkan untuk RPP yang 1 sudah tinggal finishing, finalisasi tanda tangan, sedangkan yang 2 lagi masuk harmonisasi, termasuk RPerpres terkait pendelegasian wewenang,” ujar Wafid dalam Sosialisasi Kebijakan Minerba, Kamis (10/2/2021).

Adapun, 3 RPP yang dimaksud ialah RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan.

Kementerian ESDM sendiri menargetkan RPP dan RPerpres ini rampung 6 bulan sejak UU Nomor 3 tahun 2020 diteken.

“Setelah pemerintah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2020 (Minerba), dalam waktu 1 tahun, harus diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Kami menargetkan aturan turunan tersebut selesai dalam 6 bulan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam sebuah webinar pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu.

Sumber: liputan6.com

Read More

Sugeng Mujianto, Sosok Baru Pengisi Kursi Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik sebanyak 31 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Salah satunya Sugeng Mujianto, yang ditunjuk menjadi Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Sugeng merupakan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan di Sekretariat Dewan Energi Nasional (DEN). Ia tercatat sebagai salah satu penggagas aplikasi yang dikembangkan DEN selama setahun belakangan, yaitu aplikasi Sistem Perencanaan dan Pemantauan Energi Nasional dan Daerah (SPEND).

Aplikasi yang saat ini sedang dalam tahap pematangan itu, digagas untuk mendukung sinkronisasi agregasi rencana umum energi di tingkat daerah dan pusat. Dalam prosesnya, aplikasi dibangun oleh DEN atas kerjasama dengan Indonesia Clean Energy Development United States Agency for International Development (ICED USAID), Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE), dan penyedia teknologi WeSolve.

Secara latar belakang pendidikan, Sugeng meraih gelar Sarjana Geologi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan Master of Science in Engineering di Queens University, Kanada. Ia juga memperoleh gelar Master Teknik Lingkungan di University of New South Wales.

Sugeng mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Yunus Saefulhak. Keduanya saling bertukar posisi. Saat ini Yunus menjabat sebagai Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan di Sekretariat DEN.

Sumber: tambang.co.id

Read More

Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM

NIKEL.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Jatam Merah Johansyah, Jumat (29/01/2021).

Bagaimana data versi pemerintah? Apakah data Jatam tersebut sama dengan data pemerintah?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi reklamasi pada 2020 mencapai 9.694 Hektar (Ha), melampaui target tahun 2020 yang sebesar 7.000 Ha.

Jumlah lahan yang direklamasi pada 2020 tersebut disebutkan meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 7.626 Ha.

“Adapun target reklamasi untuk 2021 sebesar 7.025 Ha,” ungkap keterangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang dipublikasikan di situsnya, dikutip Jumat (29/01/2021).

Adapun realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang pada 2020 yakni 93,42% untuk pemenuhan penempatan jaminan reklamasi dan 92,68% pemenuhan penempatan jaminan pascatambang.

Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

Pengaturan sanksi pidana penjara lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar bagi pihak yang tidak melaksanakan reklamasi dan atau pascatambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan atau pascatambang.

Pada Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010, sanksi administrasi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan pascatambang dan pelaksanaan reklamasi dan atau pascatambang.

Sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More