Kementerian Perindustrian Ajak ESDM Perkuat Kolaborasi untuk Percepat Industrialisasi Mineral

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat industrialisasi mineral dari hulu hingga hilir.

Sinkronisasi kebijakan diperlukan agar pengelolaan bahan tambang tidak hanya berorientasi pada produksi dan ekspor, tetapi juga mendorong pengolahan serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Iklan

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Arnes Lukman mengatakan hilirisasi dan industrialisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hilirisasi mendorong pengolahan bahan mineral dari hulu ke hilir, sedangkan industrialisasi memastikan proses produksi dan pengembangan industri berlangsung di dalam negeri.

“Hilirisasi dan industrialisasi sebenarnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hilirisasi mendorong pengolahan dari hulu ke hilir, sedangkan industrialisasi memastikan proses produksi dan pengembangan industri benar-benar berlangsung di dalam negeri,” kata Arnes dalam diskusi panel Minerba Convex 2026 di Ruang 505 JIExpo, Selasa (3/11/2026), sebagaimana dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurut Arnes, koordinasi Kemenperin dan Kementerian ESDM perlu ditingkatkan agar program industrialisasi dapat dilaksanakan lebih mudah. Dia berharap kolaborasi kedua kementerian semakin baik dalam mendorong pengolahan mineral di dalam negeri.

Iklan

“Mudah-mudahan kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM semakin baik sehingga program-program tersebut dapat lebih mudah dilaksanakan,” ujarnya.

Selain koordinasi antar kementerian, Arnes menyoroti pengaturan produksi dan ekspor mineral. Dia berharap kebijakan kuota tidak hanya memperhatikan jumlah produksi, tetapi juga arah ekspor agar bahan mentah tidak langsung dikirim ke luar negeri.

“Terkait kuota, tadi Pak Cecep  (Direktur PPM Ditjen Minerba) menyampaikan bahwa yang diatur adalah produksi. Saya berharap bukan hanya produksinya yang diatur, tetapi ekspornya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai yang diekspor ke luar negeri hanya bahan mentah,” katanya.

Iklan

Arnes menilai, apabila bahan mentah diperbolehkan diekspor, pelaku usaha cenderung memilih pasar luar negeri ketika harga ekspor lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat mengurangi dorongan untuk melakukan pengolahan di dalam negeri.

“Saya berharap Pak Slamet (Pembina Industri Ahli Muda Direktorat ILMATE Kemenperin) tidak hanya terpengaruh oleh tingginya harga di luar negeri. Tolong tetap dorong pengolahan di dalam negeri,” ujarnya.

Dia menegaskan, pengolahan domestik memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Karena itu, pengelolaan sumber daya mineral perlu diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional.

“Pada dasarnya, Kementerian Perindustrian mendorong proses produksi dari hulu ke hilir. Bahan tambang merupakan milik negara yang pengelolaannya dikuasakan kepada pelaku usaha,” kata Arnes.

Arnes juga mengaitkan percepatan industrialisasi dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan pelaku industri. “Karena itu, Bapak dan Ibu semua perlu berkolaborasi agar kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tujuannya agar kita semua bisa menjadi lebih sejahtera,” tuturnya. (Lili Handayani)