
NIKEL.CO.ID, BALIKPAPAN — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemerintah Kota Balikpapan meresmikan Desk Investasi Balikpapan untuk mempercepat realisasi proyek investasi di seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Fasilitas ini diproyeksikan mengawal proyek investasi dengan nilai mencapai Rp16 triliun.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Edy Junaedi mengatakan, pembentukan fasilitas tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan investasi. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat realisasi proyek, mulai dari proses perizinan yang membutuhkan waktu hingga pengawasan setelah izin usaha diterbitkan. Selain itu, Desk Investasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan investasi yang melibatkan berbagai kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Realisasi investasi merupakan konversi dari rencana investasi menjadi proyek investasi, namun terkadang antara nilai komitmen dan investasi yang direalisasikan terdapat gap yang cukup besar. Itulah mengapa keberadaan Desk Investasi menjadi penting guna memfasilitasi bottleneck yang terjadi serta mempercepat realisasi investasi,” kata Edy, dalam keterangannya pada siaran pers, dikutip Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, Balikpapan dipilih sebagai pusat koordinasi investasi regional karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kota bisnis utama di Pulau Kalimantan. Dalam pelaksanaannya, Desk Investasi Balikpapan akan memprioritaskan proyek dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar. Proyek yang menjadi sasaran antara lain investasi di sektor hilirisasi, memiliki unsur alih teknologi, berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta bersifat padat karya dengan rencana penyerapan minimal 1.000 tenaga kerja Indonesia.
Perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal juga termasuk dalam kriteria proyek yang akan mendapatkan pendampingan. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, Desk Investasi menjalankan dua fungsi utama, yaitu fasilitasi penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan pengawasan perizinan berusaha.
Melalui fungsi fasilitasi, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan terkait pemenuhan persyaratan, penerbitan perizinan, hingga pemberian insentif berusaha. Sementara itu, fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara rencana penanaman modal dan realisasi investasi, termasuk melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan teknis.
Berdasarkan data Januari–September 2026, realisasi investasi di Pulau Kalimantan mencapai Rp166,84 triliun atau sekitar 10,84% dari total investasi nasional. Capaian tersebut turut menyerap 153.981 tenaga kerja Indonesia (TKI). Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni Rp53,64 triliun. Berikutnya, Kalimantan Barat mencatatkan Rp52,47 triliun, Kalimantan Selatan Rp27,39 triliun, Kalimantan Utara Rp18,32 triliun, dan Kalimantan Tengah Rp15,02 triliun.
Potensi investasi di Kalimantan tersebar di sejumlah sektor, terutama agroindustri, kehutanan, pertambangan, manufaktur, dan hilirisasi. Pengembangan investasi juga didukung oleh keberadaan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 12 Kawasan Industri (KI). Peresmian Desk Investasi Balikpapan sekaligus menuntaskan pembentukan empat Desk Investasi regional yang dikembangkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Sebelumnya, fasilitas serupa telah diresmikan di Medan, Sumatera Utara, pada 9 November 2026, Semarang, Jawa Tengah, pada 11 November 2026, serta Makassar, Sulawesi Selatan, pada 13 November 2026. Pengembangan tersebut melanjutkan pengoperasian Desk Investasi yang sebelumnya telah dibentuk di Batam, Kepulauan Riau, dan Bali.
Melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, keberadaan Desk Investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek, memperluas pemerataan investasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Peresmian Desk Investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Pemerintah Kota Balikpapan. Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Edy Junaedi dan Wali Kota Balikpapan yang diwakili Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana. Desk Investasi Balikpapan akan menjadi pusat koordinasi dan fasilitasi investasi untuk lima provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Topik #Investasi Hilirisasi →
- BKPM Resmikan Desk Investasi Balikpapan, Kawal Proyek Investasi Senilai Rp16 Triliun sedang Anda baca
- Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi
- Untuk Pertemukan Pelaku Usaha dan Investor, Indonesia – Kanada Sepakat Selenggarakan Trade and Investment Summit pada 2027
- Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47%, Investasi Hilirisasi Capai Rp179,9 Triliun
- Hingga September 2026, Investasi Hilirisasi Lebih dari US$29 Miliar
- Pemerintah Perlu Lindungi Smelter yang Sudah Beroperasi, Bukan Dorong Tambah Kapasitas Produksi
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore




















