#Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey

Okt172021 by SyarifNo Comments

APNI Geram Pengusaha Smelter Banderol Harga Bijih Nikel Suka-Suka

NIKEL.CO.ID - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) kembali bersuara terkait adanya transaksi perdagangan bijih nikel yang dilakukan pengusaha smelter di luar ketetapan Pemerintah. Padahal, tata niaga nikel domestik telah diatur melalui Harga Patokan Mineral (HPM) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020. “Kami sebagai penambang agak sedikit kecewa karena beberapa smelter yang berdiri itu melakukan kegiatan transaksi yang dalam batasan kami itu suka-suka,” kata Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey saat menghadiri diskusi webinar Core Media Discussion, Selasa (12/10/2021) Menurut Meidy, pengusaha smelter acap kali mematok harga sendiri, dan proses transaksi perdagangan tidak mengacu pada regulasi yang ada. Dengan proses tata ni...

Okt142021 by SyarifNo Comments

APNI Mencari Sosok Ketua Umum Baru

Berita Nasional, Korporasi

NIKEL.CO.ID - Semenjak berpulangnya Ketua Umum Komjen Pol (Purn) Insmerda Lebang pada 8 Agustus 2021 lalu, praktis praktis Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey bekerja sendirian. Sebab, dua orang wakil ketua umum APNI yang seharusnya menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum saat ini sibuk dengan kegiatannya. “Bapak Risono yang sekarang menjabat Direktur di PT Antam sudah tidak mungkin lagi untuk beraktivitas di di APNI, sedangkan Bapak Wiratno yang standby di luar kota tentu juga sulit untuk membantu kegiatan APNI, sehingga kita perlu mencari pemimpin baru yang minimal sosoknya mendekati Ketua Umum sebelumnya” ujar Meidy saat membuka rapat pengurus dan anggota APNI melalui aplikasi Zoom, Rabu (13/10/2021). Menurut Meidy, saat ini A...

Okt132021 by SyarifNo Comments

Tata Kelola Pertambangan Nikel Tekan Kerugian Negara

Berita Nasional, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Direktur Eksekutif Center Of Reform Aon Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa ditengah Pandemi Covid-19 sektor pertambangan Indonesia mengalami windfall harga komoditas tambang yang meningkat tajam. “Ini berdampak pada ekspor kita yang lumayan besar dan bisa dibilang ini rekor pada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga bisa dikatakan menyumbang atau meredam kontraksi ekonomi atau tekanan ekonomi yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19,” terang Mohammad Faisal, dalam diskusi Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan yang disiarkan secara daring, (12/10/2021). Dia menjelaskan, jika dilihat dalam paparannya harga komoditas hampir semuanya mengalami kenaikan. Ia mencontohkan kenaikan harga yang paling tajam yaitu batubara. “Di tahun ini...

Okt132021 by SyarifNo Comments

Akibat Selisih Kadar, Penambang Nikel Rugi Hingga Rp 4 Triliun

Berita Nasional, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Para penambang nikel mengalami kerugian besar akibat sengkarut perhitungan kadar. Penambang menyatakan, kerugian yang diterima mencapai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,26 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) karena membayar pinalti. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey pun menjelaskan tata niaga nikel. Dia mengatakan, jika mengikuti harga acuan maka penambang mengikuti harga patokan mineral (HPM) yang setiap bulan ditetapkan pemerintah yaitu berbasis free on board (FOB) yaitu di pelabuhan muat atau pelabuhan tambang. "Tapi dalam pelaksanaannya model perdagangan bijih nikel yang diwajibkan kami yaitu kami menerima kontrak yaitu 99% harus dilalui oleh trader," katanya dalam CORE Media Discussion, Selasa (12/10/2101). Ada plus...

Sep272021 by SyarifNo Comments

Kisruh Tata Niaga Nikel, Begini Saran APNI

Berita Nasional, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Kisruh perbedaan perhitungan kadar nikel yang masih terjadi hingga saat ini, membuat pelaku usaha mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata niaga nikel. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, perbedaan perhitungan terjadi dalam Certificate of Analysis (COA) muat dan COA Bongkar. "Sedangkan patokan pembayaran selalu cost, insurance & freight (CIF) yaitu setelah hasil analisa pelabuhan bongkar (di smelter)," ujar Meidy, Kamis (23/9/2021). Jika merujuk kontrak CIF, apabila kadar bijih nikel turun maka akan dikenakan penalti berupa pemotongan harga. Meidy mengungkapkan, dengan kondisi ini maka penambang selalu dirugikan. Menurut dia, ketika di pelabuhan muat, pelaku usaha sudah melunasi PNBP royalti dan P...

Sep272021 by SyarifNo Comments

APNI Dukung Wacana Pemerintah Hentikan Ekspor Nikel Kandungan Dibawah 70 Persen

Berita Nasional, Korporasi, Nikel

NIKEL.CO.ID - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) siap mendukung rencana Pemerintah yang akan menghentikan ekspor nikel olahan kadar 30-40 persen dan hanya akan mengizinkan ekspor dengan kandungan nikel diatas 70 persen. Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menyarankan target kandungan Nikel 70 Persen dapat dicapai jika pemerintah memperbaiki tata kelola nikel di sektor hulu, termasuk menyiapkan infrastruktur pendukung guna meyakinkan masyarakat untuk berpindah dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke baterai atau elektrik vehicles, sehingga program hilirisasi nikel yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Meidy berharap pemerintah mendatangkan investor kelas kakap untuk mendirikan smelter yang mampu mengolah bijih nikel kadar rendah hingg...

Sep262021 by SyarifNo Comments

APNI Menilai Ada Ketidakadilan Soal Uji Kadar Lokal Nikel

Berita Nasional, Nikel, Tambang

APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan NIKEL.CO.ID - Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter. Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel. Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib men...

Sep242021 by SyarifNo Comments

APNI Keluhkan Ketidakadilan Uji Kadar Nikel

Berita Nasional, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel. Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemer...

Sep232021 by SyarifNo Comments

APNI Minta Tak Ada Diskriminasi Penetapan Harga Patokan Penjualan Bijih Nikel

Berita Nasional, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Mineral tambang nikel yang saat ini disebut-sebut menjadi masa depan Indonesia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pengusaha tambang nikel menyatakan saat ini mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, pengusaha lokal mengalami ketidakadilan dalam pembagian uji kadar logam nikel. Dia mengatakan, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel. Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidakadilan itu t...

Sep222021 by SyarifNo Comments

Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Nikel, Politik

NIKEL.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu. Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia. Kendati demikian, Meidy memastikan renca...