APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan
NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.
Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.
Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.
Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.
Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.
“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/9/2021).
Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.
“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.
Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.
APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.
Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.
“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan ni, gak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.
NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.
Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.
Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.
Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.
Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.
“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5.000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy dikutip Kamis (23/9/2021).
Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.
“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.
Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.
NIKEL.CO.ID – Mineral tambang nikel yang saat ini disebut-sebut menjadi masa depan Indonesia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga.
Pengusaha tambang nikel menyatakan saat ini mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, pengusaha lokal mengalami ketidakadilan dalam pembagian uji kadar logam nikel.
Dia mengatakan, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.
Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing.
Ketidakadilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.
Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.
Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.
Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%.
Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.
“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa,” ujarnya.
“Kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi awak media, Rabu (22/9/2021).
Meidy membeberkan, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Namun setidaknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.
“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.
Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.
APNI secara terbuka menyatakan keberatan terhadap pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.
Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.
“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan nih.”
“Nggak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.
DIa menyebutkan, perusahaan yang tidak kebagian jatah secara otomatis terbebani dengan harga nikel yang diberlakukan smelter saat ini adalah sistem CIF (Cost Insurance and Freight) yaitu biaya angkutan dan asuransi dibebankan kepada penjual.
Seharusnya sesuai regulasi pemerintah, pembeli atau smelter membeli dengan sistem FoB, yaitu menanggung seluruh biaya angkutan dan asuransi yaitu sekitar US$ 4 per ton.
Karenanya, dia meminta pemerintah bisa mengintervensi masalah ini. Karena, kebijakan ini akan mempengaruhi setiap pengusaha.
“Industri di hilir gak bisa berjalan kalau dihulunya saja dibuat seperti ini,” ujarnya.
NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel.
Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu.
Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia.
Kendati demikian, Meidy memastikan rencana kebijakan ini bukan tanpa kekhawatiran dari pelaku usaha. APNI sendiri menyoroti sejumlah hal yang dinilai patut jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekspor ini.
“Kita siap atau tidak, kemudian ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang direncanakan untuk siap berdiri,” terang Meidy kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).
Meidy menjelaskan, hingga 2025 mendatang ditargetkan bakal ada 98 pabrik yang bakal berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara sekitar 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.
Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan 30 persen hingga 40 persen jadi dilakukan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan saat ini.
Meidy melanjutkan, pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik maka perlu ada kepastian market yang siap menyerap. Apalagi pada kondisi saat ini saja masih dalam posisi over suplai.
Selain sejumlah poin pertimbangan tersebut, APNI juga menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good pravtive mining ke depannya. Hal ini juga demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian untuk perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.
“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan juga konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.
Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78 persen atau di atas batas kandungan 70 persen.
“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nickel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nickel d bawah 40%,” terang Bernardus kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).
Kendati demikian, Bernardus mengungkapkan rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.
Sebelumnya, rencana melarang ekspor produk olahan nikel 30 persen-40 persen diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (17/9/2021) lalu.
Bahlil mengungkapkan nantinya ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70 persen.
“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor barang yang baru 30 persen-40 persen. Kalau seperti itu cadangan habis. Paling (setidaknya) 70 persen,” ujar Bahlil.
Bahlil melanjutkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7%.
Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9/2021) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. “Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%,” ujar Bahlil.
Dia menekankan, kebijakan ini juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia.
Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.
Smelter yang sedang dibangun itu mengolah produk nikel sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan yakni mengolah produk nikel 1,7% menjadi feronikel dan NPI. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan feronikel dan NPI berlaku, maka dikhawatirkan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan.
Masalah lain juga bakal timbul, menurut Meidy, jika ekspor produk feronikel dan NPI dilarang, maka pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik, maka perlu ada kepastian pasar yang siap menyerap. Apalagi saat ini saja kondisi pasar masih oversupply.
Selain sejumlah poin pertimbangan tadi, APNI menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good mining practice di masa depan. Hal ini demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian dalam perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.
“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.
Sementara Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78% atau di atas batas kandungan 70%.
“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nikel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel di bawah 40%,” terang dia kepada KONTAN, Selasa (21/9/2021).
Kendati demikian, Bernardus bilang, rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.
NIKEL.CO.ID – Harga sejumlah komoditas mineral di tahun ini terus meningkat. Salah satunya, harga nikel yang kini menunjukkan tren penguatan dan akhirnya berdampak pada perusahaan nikel di dalam negeri.
Mengutip Bloomberg, harga nikel berjangka di London Metal Exchanges (LME) berada di level US$ 20.392 per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat (10/9/2021). Alhasil, secara year to date (ytd) harga nikel sudah menguat 22,74%.
Tren harga positif nikel juga tercermin pada harga patokan mineral yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan data tersebut, harga nikel pada September 2021 mencapai US$ 19.239,26 per ton. Artinya, sepanjang tahun ini, nikel sudah melesat 17%.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, penguatan harga nikel didorong oleh dua faktor, yaitu ketersediaan bijih nikel di China sudah menipis dan cadangan nikel di Gudang LME turun.
Selain itu, permintaan nikel juga terus meningkat sejalan dengan permintaan kendaraan listrik atau electric vehicle yang juga melonjak di tahun ini.
“Pada tahun 2030 penggunaan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 22 juta unit, kondisi ini makin didorong juga oleh persyaratan beberapa negara untuk mengurangi emisi karbon,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (13/9/2021).
Tren harga serta permintaan nikel yang positif turut berdampak pada aktivitas akuisisi dalam industri pertambangan nikel. Dalam catatan APNI, aktivitas akuisisi perusahaan tambang nikel oleh perusahaan non penambangan nikel di tengah tren penguatan harga kerap terjadi sejak tahun lalu.
Terlebih, prospek permintaan bijih nikel masih positif seiring pembangunan smelter dan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) yang masih terus berlanjut.
Dalam catatan APNI, pabrik HPAL akan bertambah menjadi 98 pabrik di tahun 2025 mendatang. Dengan jumlah tersebut, permintaan bijih nikel diperkirakan bisa naik hingga 250 juta ton per tahun.
“Tren permintaan nikel yang cukup positif membuat banyak pelaku usaha dari berbagai industri untuk ikut menikmati dan menjalankan proses produksi tambang nikel, tren ini sudah terjadi sejak 2020, di mana banyak perusahaan baru mengakuisisi perusahaan tambang nikel,” tutur Meidy.
Selain mendorong akuisisi, tren harga serta permintaan nikel yang positif juga diperkirakan bakal mengerek rencana produksi bijih nikel dalam permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara pada tahun 2022.
Menurut estimasi Meidy, rencana produksi bijih nikel perusahaan–perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara berpotensi naik hingga 40%-60% pada tahun 2022 dibanding rencana produksi bijih nikel dalam RKAB 2021.
Sebagai pembanding, berdasarkan catatan APNI, total rencana produksi bijih nikel di ketiga provinsi tersebut berjumlah 120 juta ton di tahun 2021.
Potensi Uptrend dan Rekomendasi Pilihan Saham
Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu memperkirakan, adanya potensi uptrend pada harga nikel di sisa tahun berjalan maupun tahun depan. Dalam proyeksi Samuel Sekuritas, harga rata-rata nikel berpotensi berada di level US$ 18.200 per ton – US$ 18.800 per ton pada sepanjang tahun 2021 dan 2022.
Faktor pendorongnya yakni kenaikan permintaan seiring perbaikan ekonomi, serta pasokan dari negara-negara produsen yang masih terdisrupsi (supply disruption) akibat penurunan produktivitas negara-negara produsen di tahun 2020.
Dengan potensi yang demikian, Samuel Sekuritas Indonesia menjadikan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebagai pilihan utama alias top picks di sektor tambang nikel.
Dessy juga mengatakan, target harga saham untuk ANTM di Rp 3.230 dan Rp 6.700 per saham untuk INCO. Hal ini mempertimbangkan dampak signifikan perubahan harga nikel terhadap kedua saham tersebut.
“INCO produknya nikel saja, sementara ANTM, eksposur nikel-nya sekarang cukup meningkat terhadap topline,” pungkas Dessy.
NIKEL.CO.ID – Harga nikel masih menunjukkan tren penguatan di sepanjang tahun ini. Hal ini pun berdampak pada perusahaan nikel di dalam negeri.
Mengutip Bloomberg, harga nikel berjangka di London Metal Exchanges (LME) berada di level US$ 20.392 per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat (10/9). Alhasil, secara year to date (ytd) harga nikel sudah menguat 22,74%.
Tren harga positif nikel juga tercermin pada harga patokan mineral yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan data tersebut, harga nikel pada September 2021 mencapai US$ 19.239,26 per ton. Artinya, sepanjang tahun ini, nikel sudah melesat 17%.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, penguatan harga nikel didorong oleh dua faktor, yaitu ketersediaan bijih nikel di China sudah menipis dan cadangan nikel di Gudang LME turun.
Selain itu, permintaan nikel juga terus meningkat sejalan dengan permintaan kendaraan listrik atau electric vehicle yang juga melonjak di tahun ini.
“Pada tahun 2030 penggunaan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 22 juta unit, kondisi ini makin didorong juga oleh persyaratan beberapa negara untuk mengurangi emisi karbon,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (13/9/2021).
Tren harga serta permintaan nikel yang positif turut berdampak pada aktivitas akuisisi dalam industri pertambangan nikel. Dalam catatan APNI, aktivitas akuisisi perusahaan tambang nikel oleh perusahaan non penambangan nikel di tengah tren penguatan harga kerap terjadi sejak tahun lalu.
Terlebih, prospek permintaan bijih nikel masih positif seiring pembangunan smelter dan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) yang masih terus berlanjut.
Dalam catatan APNI, pabrik HPAL akan bertambah menjadi 98 pabrik di tahun 2025 mendatang. Dengan jumlah tersebut, permintaan bijih nikel diperkirakan bisa naik hingga 250 juta ton per tahun.
“Tren permintaan nikel yang cukup positif membuat banyak pelaku usaha dari berbagai industri untuk ikut menikmati dan menjalankan proses produksi tambang nikel, tren ini sudah terjadi sejak 2020, di mana banyak perusahaan baru mengakuisisi perusahaan tambang nikel,” tutur Meidy.
Selain mendorong akuisisi, tren harga serta permintaan nikel yang positif juga diperkirakan bakal mengerek rencana produksi bijih nikel dalam permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara pada tahun 2022.
Menurut estimasi Meidy, rencana produksi bijih nikel perusahaan–perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara berpotensi naik hingga 40%-60% pada tahun 2022 dibanding rencana produksi bijih nikel dalam RKAB 2021.
Sebagai pembanding, berdasarkan catatan APNI, total rencana produksi bijih nikel di ketiga provinsi tersebut berjumlah 120 juta ton di tahun 2021.
Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu memperkirakan, adanya potensi uptrend pada harga nikel di sisa tahun berjalan maupun tahun depan. Dalam proyeksi Samuel Sekuritas, harga rata-rata nikel berpotensi berada di level US$ 18.200 per ton – US$ 18.800 per ton pada sepanjang tahun 2021 dan 2022.
Faktor pendorongnya yakni kenaikan permintaan seiring perbaikan ekonomi, serta pasokan dari negara-negara produsen yang masih terdisrupsi (supply disruption) akibat penurunan produktivitas negara-negara produsen di tahun 2020.
Dengan potensi yang demikian, Samuel Sekuritas Indonesia menjadikan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebagai pilihan utama alias top picks di sektor tambang nikel.
Dessy juga mengatakan, target harga saham untuk ANTM di Rp 3.230 dan Rp 6.700 per saham untuk INCO. Hal ini mempertimbangkan dampak signifikan perubahan harga nikel terhadap kedua saham tersebut.
“INCO produknya nikel saja, sementara ANTM, eksposur nikel-nya sekarang cukup meningkat terhadap topline,” pungkas Dessy.
NIKEL.CO.ID – Kunjungan Komisaris PT Trinitan Metals and Minerals (TMM) Richard Tandiono dan Vice President Hydrotech Metal Indonesia (HMI) Romy Ramadhani ke Sekretariat Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) disambut hangat oleh Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey dalam rangka memperkenalkan teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL) kepada publik terutama kepada para pengusaha tambang nikel.
Kunjungan itu dilanjut dengan perbincangan hangat bersama Sekjen APNI Meidy, dimana Richard diberikan pertanyaan awal mengenai sejarah PT Trinitan dan teknologi STAL.
“Trinitan itu apa sih, perusahaan ini apa sih, dia ngapain aja, apa dia penambang juga?” tanya Meidy sapaan akrab dalam bincang hangat tersebut, di kantor DPP Sekjen APNI Jalan Batu Tulis, Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2021).
Menurut Richard, Trinitan Group adalah perusahaan yang berdiri tahun 1970 lebih dari 50 tahun yang merupakan holding company. Awal perusahaan bergerak bukan pada processing nikel atau STAL teknologi. Dimulainya itu dari baterai atau aki dengan merck NS.
“Perusahaan kami masuk dari industri, mulai dari manufaktur berjuang bersama perusahaan lokal dan kita mengembangkan teknologi aki. Keberhasilan di industri aki dan berkembang dihulu. Akhirnya masuk ke perusahaan yang akhirnya kita dirikan perusahaan Trinitan metal pada tahun 2007,” kata Richard menjawab pertanyaan Sekjen APNI.
Richard menjelaskan, disisi hilir selain energi baterai Trinitan juga mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang solar panel didalam industrinya.
Akan tetapi industri dengan tambang itu praktek dan cara kerjanya berbeda. Jadi Trinitan tidak mempunyai keinginan untuk masuk ke tambang, tapi Trinitan mempunyai keinginan bagaimana caranya mengembangkan prossecing-prossecing yang bisa dimanfaatkan untuk tambang-tambang yang ada di Indonesia.
Dari berbagai kondisi pertambangan yang ada di Indonesia, akhirnya Trinitan menyesuaikan dengan kondisi yang seperti itu. Untuk mengakomodir itu Trinitan melihat teknologi yang harus dikembangkan harus yang fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.
“Untuk membuat seperti itu, akhirnya memilih hydro pyrometallurgy secara natural. Jadi awal permulaan kita melakukan ekstrasi itu hydro-metallurgy itu dari PB,” jelasnya.
Mulai dari 2007 – 2012 selesai melakukan validitasi di pilot masuk kepada komersialisasi untuk PB. Ketika PB sudah komersialisasi dan selesai pada tahun 2016. Setelah pilot PB diperbolehkan untuk melakukan pengembangan lainnya, akhirnya Trinitan memilih nikel karena nikel di Indonesia sangat besar.
“Akhirnya mengembangkan nikel di pilot skill hingga sampai tahun 2019 dimana saat itu pemerintah mempercepat larangan ekspor nikel. Akhirnya memilih industri pilot,” ujar Richard.
Meidy melanjutkan, pada tahun 2019 pemerintah mempercepat larangan ekspor yang diterbitkan pada 12 Januari 2017 yang tadinya untuk nikel ore yang tadinya pengusaha pertambangan mendapat waktu 5 tahun untuk ekspor biji nikel sampai pada 12 Januari 2022 tapi oleh pemerintah dipercepat yang akhirnya berhenti di akhir tahun 2019.
“Pada 1 Desember 2020 kami totally tidak bisa mengekspor nikel ore lagi keluar. Itu memaksa kami membangun industri hilirisasi sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 dimana harus ada value addict (nilai tambah), harus ada pengolahan. Jadi jangan kita melulu itu ekspor tanah air, yaitu tanah nikel yang mengandung kandungan air,” lanjutnya.
Meidy mengungkapkan, beberapa bulan lalu pemerintah sudah melaunching salah satu pabrik STAL, yaitu industri pyrometallurgy. Ketika berbicara baterai, mengolah baterai dari nikel yaitu, nikel mangan dan kobalt. Dua tipikel baterai nikel mangan dan kobalt atau nikel kobalt aluminium.
Dimana pemerintah juga baru-baru ini mempublikasi adanya pabrik pengolahan untuk baterai yaitu, hydro metallurgy atau teknologi STAL yang salah satunya berada diareal Maluku Utara.
Dengan skala yang besar, dengan kapasitas yang besar, dengan investasi yang besar. Para pengusaha tambang juga kalau bergabung belum tentu sanggup untuk membangun skala besar seperti itu.
“Menurut kami investasinya cukup menarik untuk kami ikutan dalam industri hilirisasi. Maksud kami mbo jangan melulu teknologi asing atau orang asing yang menguasai industri hilir nikel. Tapi ada juga teknologi yang dari anak bangsa, teknologi merah putih yang ikut berpartisipasi, ikut mengolah sumber daya alam Indonesia khususnya nikel,” ungkapnya.
Kemudian, Richard menyampaikan pandangannya mengenai pengolahan nikel limonit di Indonesia. salah satunya mengembangkan pilot dengan melakukan pendalaman bisnis suspek. Karena dari awal Trinitan tidak ada niat masuk ke tambang. Akan tetapi smelter ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa tambang.
Pada saat mendalami pengolahan Trinitan menemukan banyak aspek yang sangat disayangkan. Kalau secara karakteristik Indonesia mempunyai pertambangan yang kekayaan alamnya itu terbesar didunia.
Tapi pada prinsipnya dalam kekayaan alam itu sekitar 80 persennya terkandung nikel yang namanya limonit. Untuk saat ini, industri nikel sangat banyak yang sudah terbangun namun orientasinya kebanyakan pada stainless steel.
Karakteristik yang dibutuhkan ore itu specific hanya bisa menggunakan saprolit yang terkandung dalam nikel hybrid. Sehingga hampir 80 persen industri nikel mempunyai ore tidak terpakai.
Kalau berbicara industri, laterit itu sangat cocok untuk baterai. Karena laterit itu mengandung nikel yang berikut serta kobalt, mangan dan lain-lain.
Hal-hal itu kalau kita simpulkan itu yang membuat vallue ini sangat baik untuk baterai grit yang kedepannya itu akan menggunakan karakteristik NCM (nikel, kobalt, mangan).
“Jadi dalam satu kandungan itu sudah banyak memiliki kekayaan yang dibutuhkan persis untuk baterai,” tukasnya.
Banyak biji nikel kadar rendah yang tidak teroptimalkan, terbuang percuma karena tidak bisa diserap oleh smelter saat ini, dan ore kadar rendah yang tertumpuk banyak di stokhall penambang menjadi jawaban atas teknologi STAL, dan yang dibutuhkan adalah limonit.
Kemudian mengenai antara STAL dan SPAL, Richard menerangkan bahwa pada prinsipnya STAL dan SPAL itu tidak jauh beda sebelas duabelas. Seperti pada kimia itu ada bahan yang direaksikan dengan reagen untuk melakukan ekstrasi harus melakukan pelarutan kedalam reagen.
“Berbicara STAL teknologi yang kami kembangkan reagennya sama. Jadi prinsipnya itu kalau kita membuat minuman teh, tehnya itu di campur gula, nah itu sama. Yang membuat beda itu adalah kalau kita mau membuat ekstrasi nikel yang tinggi, banyak kandungan nikel didalam ore itu terbungkus dan itu tidak bisa hanya dengan secara prinsip dilarutkan saja,” terangnya.
Menurut Richard, untuk mendapatkan ekstrasi yang tinggi harus ada intervensi. Intervensi itu kalau di HPAL (High Pressure Acid Leach) menggunakan hyperpressur tinggi untuk membungkusnya. Sehingga dengan adanya intervensi itu terbuka dan kemudian bisa diekstraksi dengan recovery yang maksimal.
“Kalau di HPAL kan sudah terbukti hampir 60 tahun pengembangannya sekarang rata-rata sekitar 95 persen ekstrasinya. Konsep itu sebenarnya adalah konsep yang benar. Bahwa kita harus melakukan Intervensi untuk memecahkan itu untuk mendapatkan ekstrasi yang tinggi. Tapi kita temukan diluar pressure yang tinggi ada alternatif lain yaitu dengan intervensi temperatur,” tandasnya.
Berikut ini video lengkap wawancara sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey dengan Komisaris PT. Trinitan Metals and Minerals Richard Tandiono dan Vice President PT. Hydrotech Metal Indonesia (HMI) Romy Ramadhani
NIKEL.CO.ID – Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey menyatakan mendukung program Sultra Menyala yang dicanangkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MOU (Memorandum of Understanding) antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia dengan Pihak Dinas ESDM Provinsi Sultra.
Pada nota kesepahaman yang dilakukan antara Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Andi Azis menyatakan bahwa APNI akan memberi dukungan data dan informasi terkait proyek perubahan Sultra Menyala “Menuju Masyarakat yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat” yang dicanangkan dinas ESDM Sultra tersebut.
Penandatangan dilakukan di Jakarta pada 20 Agustus 2021 lalu. (Adm)
NIKEL.CO.ID – In this interview, we talked to Ms. Meidy, Secretary General of Indonesian Nickel Miner Association about the sustainability of nickel business Indonesia especially problems between smelter and nickel mines. Watch full interview below (in Bahaspa).
