Harga Nikel Melonjak, Pembangunan Smelter Bergairah Lagi

NIKEL.CO.ID – Harga komoditas tambang tengah menghadapi super siklus di mana harganya tengah membubung dan diperkirakan bertahan dalam waktu lama. Salah satu komoditas yang harganya naik adalah nikel.

Naiknya harga nikel membuat investor kembali bergairah mengembangkan proyek hilir atau dalam hal ini pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey.

Kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/05/2021), dia mengatakan ada beberapa perusahaan yang kembali aktif melakukan kegiatan di sektor hilir, mulai dari proses penetapan lokasi smelter dan perizinan.

“Ada beberapa perusahaan melakukan kegiatan, baik proses penempatan lokasi smelter, perizinan. Kalau pembangunan, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan pembangunan pabrik,” kata Meidy.

Semakin meningkatnya investasi di sektor hilir, imbuhnya, maka ke depan diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan bijih nikel.

Dia mengatakan, jumlah perusahaan yang sedang melakukan proses perizinan dan konstruksi sebanyak 10-15 perusahaan.

“Ke depan nikel akan ada over demand karena dengan banyak pabrik, kebutuhan bahan baku meningkat,” ujarnya.

Dia mengatakan, smelter yang ada saat ini hanya menyerap bijih nikel kadar tinggi di atas 1,8%. Dengan banyaknya investasi baru, pihaknya berharap agar smelter baru nanti juga bisa menyerap bijih nikel kadar rendah 1,6%.

“Kita harapkan smelter baru nanti apakah bisa gunakan bijih nikel kadar rendah yang selama ini terbuang. Smelter yang ada saat ini hanya konsumsi bijih nikel di atas 1,8%, smelter baru kita harapkan bisa akomodir 1,6%,” harapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, pandemi Covid-19 sejak tahun lalu mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tertunda.

Tak hanya proyek smelter katoda tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia, puluhan smelter mineral lainnya juga disebutkan tertunda dan terhenti proses pembangunannya akibat pandemi Covid-19 ini.

Progress pembangunan smelter sedang banyak yang berhenti karena suplai bahan baku dan tenaga kerja juga berhenti karena negara yang punya teknologi ini sedang lockdown,” ungkapnya dalam sebuah diskusi bertema ‘Prospek Sektor Tambang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global’ secara virtual, Selasa (10/11/2020).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, tahun 2021 ini total smelter yang beroperasi ditargetkan sebanyak 23 smelter dari 19 smelter di 2020, atau hanya bertambah empat smelter dari tahun lalu.

“Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan 2020 sebanyak 19 smelter dan 2021 sebanyak 23 smelter,” ungkapnya saat konferensi pers ‘Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2020 Dan Rencana Kerja Tahun 2021’, Kamis (07/01/2021).

Berdasarkan data yang dipaparkannya, smelter baru yang beroperasi pada 2020 hanya sebanyak dua smelter nikel. Dengan demikian, total smelter nikel yang beroperasi hingga 2020 mencapai 13 smelter.

Sementara smelter untuk komoditas lainnya yakni tembaga tetap tidak berubah dari 2019, yakni hanya dua smelter, bauksit dua smelter, besi satu smelter, dan mangan satu smelter. Dengan demikian, pada 2020 terdapat 19 smelter yang telah beroperasi.

Sementara pada 2021, dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Dia merinci, jumlah smelter yang ditargetkan beroperasi hingga 2024 tersebut antara lain 23 smelter pada 2021, lalu naik menjadi 28 smelter pada 2022, lalu pada 2023-2024 diperkirakan melesat menjadi 53 smelter.

Pada 2024 smelter yang ditargetkan telah beroperasi yakni empat smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, empat smelter besi, dua smelter mangan, serta dua smelter timbal dan seng.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

2030, 20% Nikel Dunia Diserap untuk Baterai Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Pada 2030 mendatang sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi (Energy Storage System/ ESS) . Persentasenya bahkan masih akan terus berkembang sampai dengan 2040 mendatang menjadi sebesar 37%.

Adapun pada 2030 konsumsi nikel untuk baterai kendaraan listrik maupun ESS ini diperkirakan mencapai 800 ribu ton dari 2020 masih di bawah 200 ribu ton.

Hal tersebut berdasarkan laporan Wood Mackenzie, lembaga analisis energi global, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam diskusi ‘Battery Electric Vehicles Outlook’, Kamis (06/05/2021).

Meidy mengatakan, berdasarkan laporan Wood Mackenzie ini, konsumsi nikel di China pada 2020 tercatat mencapai sebesar 106 ribu ton, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan subsidi dan pandemi Covid-19.

“Tapi ini akan menjadi lebih dari dua kali lipat pada 2025,” paparnya mengutip laporan tersebut.

Dia mengatakan, ekspansi terbesar setelah tahun 2025 diperkirakan akan terjadi di China dan sisanya Asia, meski belum diketahui spesifik negaranya.

“Peran Eropa sebagai pembuat bahan aktif prekursor dan katoda akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan,” paparnya mengutip laporan tersebut.

Transisi penggunaan kendaraan dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik akan meningkatkan permintaan pada bahan baku baterai seperti nikel sulfat.

“Dominasi Asia dan khususnya China di segmen ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto memperkirakan dalam waktu dekat akan terjadi tren super siklus komoditas tambang.

Beberapa jenis komoditas tambang diperkirakan bakal menjadi primadona di masa depan, terutama seiring dengan tren dunia berganti menuju energi bersih dari energi fosil.

Khusus di sektor transportasi, masyarakat ke depan diperkirakan bakal beralih dari mobil berbasis bahan bakar fosil ke mobil listrik. Mobil listrik membutuhkan baterai di mana bahan bakunya merupakan produk tambang.

Dia menjelaskan super siklus komoditas tambang ini adalah suatu periode yang cukup panjang dimana permintaan pada satu komoditas atas beberapa komoditas lainnya jauh lebih tinggi dari rata-rata permintaan tahunan secara historis. Dengan demikian, suplai tidak bisa memenuhi semua permintaan.

“Akibatnya, harga komoditas tersebut akan naik signifikan,” ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (03/03/2021).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

RI Punya Harta Karun Tambang Terbesar di Dunia, Ini Faktanya

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi “harta karun” di sektor komoditas tambang, yakni nikel. Tak tanggung-tanggung, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia untuk besaran jumlah sumber daya nikel. Indonesia disebut memiliki sumber daya nikel sebesar 23,7% dari total sumber daya nikel dunia.

Menyusul Indonesia yaitu Australia dengan persentase 21,5%, lalu Brazil 12,4%, Rusia 8,6%, dan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey. Dia juga mengatakan, Indonesia memproduksi bijih nikel tahunan terbesar di dunia.

“Bangsa ini dikenal memiliki volume cadangan nikel terbesar di dunia, 23,7% dari dunia,” ungkapnya dalam diskusi ‘Battery Electric Vehicles Outlook‘, Kamis (06/05/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia memiliki dua daerah endapan nikel primer, terletak di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Namun, sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun lalu, sebagian besar bijih mentah nikel diekspor untuk peleburan di luar negeri.

“Seperti banyak bijih mineral lainnya di Indonesia, sebagian besar bijih mentah nikel secara tradisional diekspor untuk peleburan ke luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Indonesia menduduki peringkat pertama soal cadangan nikel, mengalahkan Australia di peringkat kedua dengan total cadangan 20 juta ton.

Lalu, disusul Brazil dengan cadangan sebesar 16 juta ton dan posisi keempat adalah Rusia dengan cadangan nikel sebesar 7 juta ton.

Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam CNBC Indonesia Mining Forum dengan Tema “Prospek Industri Minerba 2021”, Rabu (24/3/2021). Dia mengatakan bahwa data tersebut merupakan data antar negara di tahun 2019.

“Ini cadangan menurut negara di 2019. Ini akan membawa Indonesia ke era industrialisasi,” kata Luhut, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui industrialisasi ini Indonesia akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan baterai lithium.

“Betul-betul dengan industrialisasi, energi baru terbarukan kita punya potensi,” tegas Luhut.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Data Cadangan Nikel Diragukan, Badan Geologi Buka Suara

Badan Geologi menyebut dari 301 sampai 302 pemegang izin usaha pertambangan dan kontrak karya nikel, baru 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

NIKEL.CO.ID – Data cadangan nikel di Indonesia disebut tak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Moehamad Awaludin pun buka suara.

Cadangan nikel setiap tahunnya selalu dipublikasikan. Data yang disusun Badan Geologi sebagian besar bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. Dengan begitu, sumber datanya dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (22/3/2021).

Isi laporan itu adalah data eksplorasi, laporan studi kelayakan, serta laporan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui pemerintah pusat dan daerah.

Awaludin menyebut terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Hanya saja, dari semua pelaporan tersebut tidak semua menggunakan competent person. Padahal perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan.

“Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Persoalannya, semua pelaporan yang masuk telah disetujui pemerintah, baik pemda maupun Direktorat Jenderal Minerba. Apabila tidak disetujui karena tidak kompeten, seharusnya tidak menjadi laporan yang bisa diambil oleh Badan Geologi dan dijadikan sumber data.

“Kami mengacunya di situ kalau data sudah detail,” ujarnya.
Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor (ESDM) 1806 K/30/MEM/2018, perusahaan tambang wajib mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia alias CPI untuk jumlah cadangan di lokasi izin usaha pertambangan atau IUP. Tanpa itu, pemerintah tidak akan mengesahkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan.

Melansir dari situs Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), ada lima syarat untuk menjadi competent person. Pertama, anggota Perhapi, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), atau Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI).

Kedua, lulusan teknik pertambangan atau geologi dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketiga, memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk, minimal lima tahun di bidang yang relevan.

Keempat, telah melalui verifikasi yang diselenggarakan oleh komite (khusus) impelementasi CPI. Terakhir, memenuhi kewajiban administrasi sebagai CPI.

Data Cadangan Nikel

Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso berpendapat cadangan nikel Indonesia selama ini memang tidak sebesar dengan apa yang dipaparkan pemerintah.

Pasalnya, cadangan yang disebutkan selama ini belum semuanya memenuhi ketentuan dan diverifikasi sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) 2017 dan standar nasional Indonesia (SNI) 2019.

Hal tersebut terjadi karena biaya eksplorasi yang mahal.

“Tanpa cadangan yang sesuai dengan KCMI atau SNI, maka desain smelter-nya pakai asumsi dan tentu saja tidak bankable,” kata dia.
Smelter merupakan pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang menjadi produk jadi. Pemerintah sedang mendorong perusahaan tambang melakukan nilai tambah tersebut. Kewajibannya pun tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba pasal 102 ayat 1.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey sebelumnya juga membeberkan mengenai beberapa sengkarut yang terjadi pada tata niaga nikel di Indonesia. Salah satunya yakni tidak tersedianya detail data cadangan deposit nikel.

Sejauh ini hanya PT Vale Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi menyeluruh.

“Karena besarnya biaya eksplorasi sehingga sulit untuk mengukur berapa detail cadangan nikel Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah kerap menyebut Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Angkanya mencapai 21 juta ton, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Dengan cadangan tersebut, pemerintah percaya diri masuk ke bisnis baterai, terutama untuk kendaraan listrik. Nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium ion.

Dengan memakai nikel pada kutub positifnya (katoda), energi dalam baterai menjadi lebih padat. Kendaraan listrik dapat menempuh jarak lebih jauh.

Sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Perusahaan tambang wajib mengolahnya di dalam negeri.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Data Cadangan Nikel Diragukan, Badan Geologi Buka Suara

Read More

[Video] APNI Optimistis Akan Terjadi Over Demand Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sangat optimistis terhadap masa depan sektor nikel dimana tingginya pembangunan smelter menjadi masa depan bagi penyerapan hasil tambang nikel baik nikel ore rendah hingga tinggi. Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey menyebutkan dari 31 smelter yang fix akan dibangun membutuhkan 150 juta ton bijih nikel per tahun, sehingga proyeksi over demand masih sangat besar.

Seperti apa optimisme di sektor nikel? Selengkapnya saksikan dialog Savira Wardoyo dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey Dalam Closing Bell, CNBCIndonesia yang telah tayang pada Rabu, 10/03/2021.

#APNI
#Meidy Katrin Lengkey
#AsosiasiNikel

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Investor Serbu Tambang Nikel RI Demi Pabrik Baterai

NIKEL.CO.ID – Gencarnya pemerintah mendekati sejumlah calon investor kelas dunia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Tanah Air ternyata turut berdampak pada sektor hulu atau pertambangan nikel di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, saat ini terdapat sejumlah perusahaan asing dan lokal sedang melakukan uji tuntas (due diligent) untuk mengakuisisi pertambangan nikel di Indonesia.

“Untuk proses akuisisi, memang ada beberapa perusahaan tambang yang banyak diminati oleh perusahaan asing dan lokal untuk diakuisisi sebagian sahamnya, tapi setahu kami saat ini sedang dalam proses due diligent,” ungkapnya, Jumat (26/02/2021).

Meidy mengatakan, semakin banyaknya calon investor yang berminat mengakuisisi tambang nikel ini juga dipicu oleh semakin tingginya harga nikel.

“Apalagi harga sekarang untuk HPM (Harga Patokan Mineral) naik terus,” ujarnya.

Sementara bagi penambang nikel yang telah beroperasi saat ini menurutnya mereka memanfaatkan kondisi harga dan kondisi saat ini dengan meningkatkan produksi bijih nikel.

“Kapasitas produksi bijih nikel mulai ditingkatkan oleh para penambang, sesuai kuota persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, harga mineral acuan untuk nikel pada Februari 2021 ini mencapai US$ 17.434 per dmt, naik 24% dibandingkan Februari 2020 yang sebesar US$ 14.030 per dmt.

Salah satu perusahaan yang kini gencar mengakuisisi tambang nikel yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Perusahaan batu bara milik Kiki Barki ini pada Senin kemarin kembali mengumumkan mengakuisisi perusahaan nikel, setelah pada awal Februari ini perusahaan juga baru saja mengakuisisi 51% saham PT Position milik Aquila Nickel Pte Ltd, perusahaan tercatat di Singapura, senilai US$ 80.325.000 atau setara Rp 1,12 triliun (kurs Rp 14.000 per US$).

Pada Senin lalu Harum melalui anak usahanya, PT Tanito Harum Nickel, membeli 259.603 saham baru atau 24,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT Infei Metal Industry atau PT IMI dengan harga jual beli sebesar US$ 68,60 juta.

Nilai akuisisi ini setara dengan Rp 960,40 miliar.

PT IMI adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bergerak di bidang pemurnian nikel (smelter).

Direktur Utama Harum Energy Ray A Gunara mengatakan tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambahan nikel milik perusahaan ke tahap pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.

“Tidak ada dampak material dari pembelian saham tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/2/2021).

Pada Juni 2020 lalu Harum juga mengakuisisi Nickel Mines Limited asal Australia senilai AUD 34,26 juta atau setara Rp 369 miliar.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Marak Akuisisi Tambang Nikel, Begini Menurut Perhapi

Pemerintah sebaiknya membuat batasan berupa pembuatan peraturan agar proses akuisisi tidak menyebabkan terjadinya penguasaan lahan IUP yang besar dan dikuasai oleh pihak tertentu.

NIKEL.CO.ID – Akhir-akhir ini sejumlah perusahaan batu bara mulai melebarkan bisnisnya ke komoditas nikel. Sejumlah tambang nikel di Indonesia pun disebut-sebut tengah dilirik untuk diakuisisi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli melihat tren akuisisi perusahaan nikel disebabkan oleh sejumlah hal.

Salah satunya adalah adanya amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang ditegaskan kembali dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel untuk membangun pabrik pengolahan nikel sendiri atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan pabrik pengolahan.

“Ketentuan ini menyebabkan perusahaan yang tidak mampu membangun pabrik pengolahan, keterbatasan dana dan teknologi, keterbatasan pemasaran di dalam negeri maupun ke luar negeri melakukan kerja sama. Umumnya perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan nikel yang beroperasi di Indonesia, umumnya juga memiliki wilayah pertambangan sendiri,” ujarnya, Kamis (25/2/2021).

Di satu sisi, perusahaan pabrik pengolahan juga ingin memastikan bahan baku untuk pabriknya dapat terjamin pasokannya secara terus-menerus.

Selain itu, kata Rizal, terdapat sejumlah IUP nikel yang mati suri dan lama tidak beroperasi semenjak pelarangan penjualan bijih nikel ke luar negeri. Sementara itu, kewajiban perusahaan sebagai pemegang IUP, seperti berupa pajak, PNBP, kewajiban teknis dan lingkungan lainnya masih tetap berlaku sehingga menyebabkan beban keuangan bagi perusahaan.

Lalu, adanya ekspansi usaha dari perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan untuk menambah portofolio di bidang tambang nikel atau pengembangan bisnis dengan melihat perkembangan industri nikel tersebut dan mengharapkan potensi pertumbuhan pendapatan.

“Dengan kondisi inilah sehingga akuisisi perusahaan pertambangan nikel ini terjadi,” kata Rizal.

Dengan adanya tren akuisisi ini, dia menilai pemerintah sebaiknya membuat batasan berupa pembuatan peraturan pemerintah agar proses akuisisi tidak menyebabkan terjadinya penguasaan lahan IUP yang besar dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja.

“Perhapi menilai, pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak terjadinya monopoli penguasaan lahan IUP Nikel,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa cukup banyak perusahaan tambang yang mulai dilirik untuk diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya tidak bergerak dalam bisnis nikel.

“Memang beberapa tambang di bawah APNI itu sedang diakuisisi oleh perusahaan besar, termasuk beberapa perusahaan asing. Lebih banyak lagi dari perusahaan-perusahaan batu bara sudah mulai masuk area nikel,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, tren akuisisi tambang nikel ini akan semakin banyak ke depan karena tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas nikel tengah menjadi primadona seiring dengan didorongnya industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akuisisi Tambang Nikel Mulai Marak, Ini Penyebabnya Kata Perhapi

Read More

APNI : Banyak Perusahaan Rebutan Akuisisi Tambang Nikel

Saat ini saja pergerakan harga nikel semakin meningkat setiap hari. Harga nikel saat ini bergerak menembus US$20.000 per ton.

NIKEL.CO.ID – Seiring dengan didorongnya industri baterai kendaraan listrik di Indonesia, kini semakin banyak perusahaan yang tertarik masuk ke dalam bisnis nikel.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa cukup banyak perusahaan tambang yang mulai dilirik untuk diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya tidak bergerak dalam bisnis nikel.

“Memang beberapa tambang di bawah APNI itu sedang diakuisisi oleh perusahaan besar, termasuk beberapa perusahaan asing. Lebih banyak lagi dari perusahaan-perusahaan batu bara sudah mulai masuk area nikel,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, tren akuisisi tambang nikel ini akan semakin banyak ke depan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas nikel tengah menjadi primadona.

Saat ini saja, kata Meidy, pergerakan harga nikel semakin meningkat setiap hari. Harga nikel saat ini bergerak menembus US$20.000 per ton. APNI memperkirakan tren peningkatan harga nikel akan terus meningkat hingga 2—3 tahun ke depan hingga pabrik-pabrik pengolah bahan baku baterai kendaraan listrik berdiri.

“Tahun depan, saat smelter HPAL [high pressure acid leaching] sudah produksi kebutuhan bahan baku meningkat. Semua orang rebutan cari lahan akuisisi tambang nikel di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bisnis nikel yang lagi seksi-seksinya ini semua industri ingin memegang di area hulu,” katanya.

Hingga awal 2021 ini, sejumlah emiten pertambangan batu bara mengumumkan diversifikasi bisnis dengan turut berbisnis komoditas nikel. Salah satunya, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) yang membeli saham perusahaan tambang nikel di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Australia, Nickel Mines Ltd. Langkah itu pun dilanjutkan dengan aksi akuisisi 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position, perusahaan tambang nikel.

Selain itu, belum lama ini, emiten pertambangan batu bara, PT Resources Alam Indonesia Tbk. (KKGI) juga melakukan pengikatan jual beli saham dua perusahaan nikel sebesar 70 persen, yaitu PT Buton Mineral Indonesia (BMI) dan PT Bira Mineral Nusantara (BMN).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “APNI : Banyak Perusahaan Rebutan Akuisisi Tambang Nikel

Read More

Kilau Nikel Kian Memikat

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel yang tengah naik daun membuat sejumlah korporasi tergiur untuk melebarkan sayap bisnisnya ke sektor ini. Skema akuisisi dan ekspansi pun ditempuh demi mendulang cuan dari nikel.

Teranyar, PT Harum Energy Tbk. membeli 259.603 saham baru atau 24,5% saham PT Infei Metal Industry. Transaksi akuisisi perusahaan smelter nikel senilai US$68,6 juta itu dilakukan Harum Energy melalui anak usahanya, PT Tanito Harum Nickel.

Direktur Utama Harum Energy Ray A. Gunara menjelaskan bahwa tujuan transaksi itu untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambangan nikel ke tahap pengolahan guna meningkatkan nilai tambah.

Emiten berkode saham HRUM itu sebelumnya telah mencaplok 51% atau 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. di PT Position senilai US$80,325 juta. PT Position telah memiliki Izin Usaha Pertambangan nikel.

HRUM yang terafi liasi dengan taipan Kiki Barki itu juga terus menambah kepemilikan saham di Nickel Mines Ltd. sehingga per 15 Desember 2020 mencapai 4,88%.

Aksi serupa sebelumnya dilakukan PT Resources Alam Indonesia Tbk. (KKGI). Perusahaan yang lebih fokus di sektor pertambangan batu bara ini telah melakukan pengikatan jual beli 70% saham dua perusahaan nikel, yakni PT Buton Mineral Indonesia dan PT Bira Mineral Nusantara.

Menurut Direktur Resource Alam Indonesia Agoes Soegiarto, transaksi yang nilainya masing-masing sebesar Rp175 juta itu merupakan upaya untuk mempersiapkan ekspansi bisnis ke tambang nikel.

Jika ditilik di pasar modal, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) merupakan dua emiten yang memiliki portofolio tambang nikel berskala besar.

Saat ini INCO sedang merampungkan fi nal investment decision (FID) proyek smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tengah dan smelter feronikel di Bahodopi, Sulawesi Tenggara. FID kedua proyek itu ditargetkan beres pada kuartal I/2021.

Adapun, ANTM sedang menggarap Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH) yang diproyeksi menelan investasi Rp3,5 triliun untuk Line 1.

Kunto Hendrapawoko, SVP Corporate Secretary ANTM, Selasa (23/2), mengatakan perseroan fokus menyelesaikan proyek smelter. Menurutnya, ketika pabrik P3FH sudah beroperasi maka kapasitas feronikel ANTM akan meningkat di tengah outlook nikel yang kian positif.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Catherina Vincentia, Research Associate MNC Sekuritas, dalam riset yang dipublikasikan Bloomberg. Dia memperkirakan harga nikel bakal mengilap ke level US$20.500 per ton pada
2021.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan saat ini sejumlah perusahaan tengah berlomba menguasai pasokan bahan baku untuk industri hilir.

Dia meramalkan pertambangan dan smelter nikel akan meningkat setidaknya dalam 2 tahun-3 tahun ke depan.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam diskusi virtual, Selasa (23/2/2021), menuturkan Indonesia merupakan negara dengan potensi kebutuhan baterai electric vehicle (EV) tinggi di masa depan sekaligus penghasil bahan bakunya.

Rekomendasi Saham

Adapun, upaya sejumlah emiten tambang untuk melakukan diversifi kasi ke komoditas nikel diprediksi bakal memacu kinerja perseroan. Analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani menjelaskan nikel juga sebagai bagian dari energi bersih masa depan. Emiten-emiten dari sektor nikel pun memiliki prospek bagus dalam jangka panjang.

Senada, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetyo merekomendasikan sahamsaham penopang ekosistem EV kelak, yang saat ini harganya masih murah.

Dia merekomendasikan beli saham UNTR dengan target harga Rp30.000-Rp32.000, AKRA dengan target Rp4.200-Rp4.500 dan PTBA dengan target Rp3.200.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia Edisi 24 Februari 2021

Read More

APNI Proyeksikan Produksi Nikel Tahun 2021 Akan Naik, Ini Alasannya

NIKEL.CO.ID – Ekonomi yang berangsur pulih seiring dengan penanganan pandemi covid-19 ditaksir bakal meningkatkan produksi dan penjualan produk mineral Indonesia pada tahun 2021, termasuk untuk komoditas bijih nikel.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey optimistis pemulihan covid-19 seiring dengan vaksinasi bakal meningkatkan kinerja produksi dan penjualan nikel tahun ini.

Adapun pada tahun 2020 lalu, realisasi penjualan bijih nikel ke smelter dari perusahaan anggota APNI tercatat sebesar 40 juta metric ton, atau sekitar 40% dari total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun lalu.

Meidy mengungkapkan, aktivitas produksi pertambangan bijih nikel mulai normal, apalagi diiringi dengan kenaikan harga mineral nikel dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Tentu memacu para pengusaha pertambangan nikel untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memaksimalkan kapasitas kuota RKAB yang ada,” terang Meidy, Senin (15/2/2021).

Saat ini, Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel bulan Februari 2021 untuk kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% ditetapkan dengan harga Free on Board (FoB) US$ 41,74 per metrik ton. Meidy memproyeksikan harga bijih nikel akan terus meningkat seiring dengan harga mineral nikel yang juga terus menanjak.

Mengenai target volume produksi dan penjualan bijih nikel tahun ini, Meidy belum membeberkan secara rinci. Yang pasti, capaian produksi dan penjualan akan menyesuaikan kapasitas input dari smelter.

Dihubungi terpisah, praktisi tambang dan smelter Arif S. Tiammar perkembangan ekonomi dan pasar saat ini memberi prospek positif bagi permintaan komoditas mineral dan logam. Terlebih, gairah produksi dan penjualan produk tambang juga bisa terangkat oleh momentum supercycle atas beberapa komoditas andalan Indonesia.

Pada siklus kali ini, harga beberapa komoditas ada dalam tren peningkatan seiring dengan naiknya kebutuhan beberapa industri yang sangat tergantung dengan pasokan mineral dan logam.

“Dengan demikian, prognosis awal atas produksi dan penjualan mineral dan logam Indonesia pada 2021 optimistis akan naik dan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ungkap Arif.

Terkait realisasi produksi tahun lalu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengungkapkan realisasi produksi bijih nikel pada tahun lalu tercatat sebanyak 48 juta ton.

Dia menegaskan, sesuai aturan, ekspor bijih nikel pada tahun lalu sudah ditutup, sehingga seluruh penjualan diserap oleh pasar domestik.

“Semua produksi bijih nikel sejak 2020 diharuskan dijual di dalam negeri, tidak boleh di ekspor. Untuk 2021 (produksi dan penjualan) diharapkan dapat meningkat,” tegas Sugeng.

Meidy bilang, pemulihan ekonomi dan tren harga nikel saat ini menjadi sentimen yang sangat baik bagi penambang. Namun, bukan berarti implementasi tata niaga nikel domestik berjalan tanpa catatan. Pasalnya dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan smelter, traders dan perusahaan pertambangan yang belum mematuhi tata niaga domestik berdasarkan HPM.

Meidy pun mengungkapkan sejumlah catatan untuk perbaikan tata niaga nikel. Pertama, terkait harga FoB dan harga Cost, Insurance and Freight (CIF). Meidy bilang, saat ini harga yang berlaku adalah harga CIF, bukan FoB. Hal ini mengakibatkan penambang harus menanggung biaya angkut atau memberi subsidi.

Kontrak CIF yang berlaku adalah HPM ditambah US$ 2 per metric ton (MT).

“Artinya biaya pengiriman tongkang yang dibayarkan oleh perusahaan smelter hanya US$ 2 per MT, sementara biaya tongkang dari seluruh tambang menuju smelter berkisar antara US$ 4-US$ 12 per MT,” terang Meidy.

Atas kondisi tersebut, APNI meminta agar pemerintah dapat menyeragamkan biaya pengiriman tongkang menjadi US$ 6 per MT. Dengan begitu perusahaan tambang dengan lokasi yang jauh tidak terlalu berat menanggung biaya subsidi.

Kedua, harga pinalty yang tidak sesuai dengan HPM. Meidy membeberkan, perusahaan smelter hanya menerima bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, dengan kontrak pinalty jika terjadi penurunan kadar.

APNI pun meminta pemerintah untuk dapat mengatur kontrak pinalty agar sesuai dengan HPM.

“Sehingga jika terjadi penurunan kadar Ni, harga pinalty adalah sesuai dengan HPM,” terang Meidy.

Ketiga, terkait surveyor wasit (umpire). Pasalnya perusahaan smelter masih ada yang tidak memberlakukan umpire apabila terjadi penurunan kadar. Padahal hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020.

Alhasil, pada saat terjadi kasus perbedaan selisih (deviasi) kadar, tidak ada pihak yang dapat memberikan keputusan.

“Hal ini menyebabkan penambang berada dalam posisi yang sangat lemah atau kalah dikarenakan tidak dapat memperoleh hasil verifikasi akhir,” sambung Meidy.

Keempat, lambatnya hasil analisis laboratorium. Saat ini terdapat lima surveyor untuk menganalisa bijih nikel. Namun, pihak perusahaan smelter lebih banyak menggunakan Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin.

Akibatnya, terjadi penumpukan analisa oleh pihak surveyor Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin yang terlalu lama mengeluarkan hasil Certificate of Analysis (CoA). Hal ini berdampak kepada proses bisnis yaitu keterlambatan pembayaran.

APNI pun meminta agar dilakukan pembagian uji kadar analisa merata kepada lima surveyor terdaftar.

“Sehingga terjadi keadilan untuk surveyor lain dan hasil analisa bisa lebih cepat didapat,” pungkas Meidy.

Sumber: KONTAN

Read More