
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengendalian pasokan nikel nasional dinilai harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan membatasi produksi bijih nikel di sektor hulu, tetapi juga mengatur kapasitas produksi smelter dan impor bijih. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus mendorong pemulihan harga nikel global.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, dengan pangsa produksi sekitar 65% dari total produksi nikel dunia, Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga nikel internasional. Setiap perubahan produksi di dalam negeri akan berdampak terhadap dinamika pasar global.
“Kita harus jujur, dengan pangsa sekitar 65% dari produksi dunia, apa pun yang terjadi di Indonesia pasti menggerakkan harga global. Jadi, pertumbuhan produksi Indonesia adalah faktor besar,” kata Meidy, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Namun, ia menyebutkan, pengendalian pasokan dinilai harus mempertimbangkan pembagian tanggung jawab antara penambang dan pengelola smelter. Pasalnya, penambang tidak memiliki kewenangan untuk membangun smelter maupun menentukan jumlah tungku yang beroperasi.
“Penambang tidak membangun smelter dan tidak menentukan berapa tungku yang beroperasi. Penambang menjual bijih sesuai kuota RKAB yang disetujui pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, lonjakan pasokan nikel olahan justru berasal dari ekspansi kapasitas smelter yang perizinannya berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pengendalian pasokan. Ketika kuota produksi bijih nikel domestik diperketat, kebutuhan bahan baku smelter masih dapat dipenuhi melalui impor, terutama dari Filipina.
“Ironisnya, ketika kuota bijih domestik diketatkan, kebutuhan smelter justru ditutup dengan impor bijih, terutama dari Filipina. Jadi, penambang kita yang dipangkas, tapi pasokan logamnya tetap jalan,” ucapnya.
Sementara itu, ia menilai, pembatasan produksi di sektor hulu belum akan efektif menekan pasokan nikel olahan apabila kapasitas produksi smelter dan impor bahan baku tidak turut dikendalikan. Karena itu, tanggung jawab menjaga keseimbangan pasar harus dibagi secara adil. Penambang menyatakan kesiapan untuk mematuhi kuota produksi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan data. Namun, smelter juga perlu menerapkan disiplin produksi dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan permintaan global.
Ia mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan moratorium perizinan smelter baru benar-benar dijalankan serta mengatur impor bijih nikel sebagai bagian dari upaya pengendalian pasokan.
“Penambang siap patuh pada kuota yang berbasis data. Smelter juga perlu disiplin produksi. Pemerintah perlu memastikan moratorium izin smelter baru benar-benar dijalankan dan impor bijih ikut diatur,” pungkasnya. Menurutnya, kebijakan yang hanya menekan produksi di sektor hulu berisiko membebani penambang lokal tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan harga nikel. Kalau hanya hulu yang ditekan, harganya tidak akan pulih, dan yang tumbang duluan adalah penambang lokal. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →
- APNI: Kuota Bijih Nikel Domestik Diketatkan, Kebutuhan Smelter RI Dipenuhi dengan Impor sedang Anda baca
- Kerja Sama Karbon RI-Norwegia Buka Peluang Dekarbonisasi Smelter Nikel
- FINI Minta RKAB 2027 Perhatikan Kebutuhan Bahan Baku Smelter
- Tambang Nikel Filipina Saat Ini Hanya Cukup Untuk Menopang Tiga Smelter
- MIND ID Gandeng KPK Kawal Hilirisasi Tambang dan Perkuat Komitmen Antikorupsi
- Industri Pengolahan Maluku Utara Tumbuh 62,64%, Hilirisasi Perkuat Ekonomi Wilayah Timur
Istilah di artikel ini
- RKAB
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore




















