Awasi Ketat Implementasi TKDN

NIKEL.CO.ID – Pemerintah perlu mengawasi secara ketat penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Seruan tersebut disampaikan menyusul rencana Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Peneliti Ekonomi Indef, Bhima Yudisthira, menilai target itu sebenarnya cukup realistis apabila disertai dengan upaya konkret. Dia mencontohkan kasus di Pertamina, terkait pipa besi yang harusnya menggunakan subsitusi impor.

Menurutnya, kelemahan penerapan TKDN selama ini adalah pengawasan pada proses barang jasa instansi pemerintah maupun BUMN. Selain itu, asistensi bagi pemain lokal masih kurang, terutama terkait harga, kualitas, dan spesifikasi sehingga kalah bersaing dengan produk impor.

“Misalnya, BUMN buka pengadaan barang, kemudian ada pelaku usaha lokal mau masuk dan speknya tidak sesuai. Ya, harus diberi asistensi dan pendampingan terus sampai akhirnya layak masuk ke pengadaan barang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Selain itu, lanjut Bhima, kebijakan pemenuhan target TKDN bisa dibarengi dengan hambatan nontarif bagi barang impor, terutama melalui bea masuk antidumping jika terbukti curang, atau safeguard berupa sertifikasi untuk hambat impor. Karena itu, Kemeperin tidak bisa kerja sendiri melainkan lintas sektor dengan Kemendag dan Kemenkeu.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet menganggap realisasi kebijakan TKDN belum berjalan secara optimal. “Semisalnya program TKDN pada produk ponsel ketika itu, meskipun berhasil mengurangi impor produk jadi, namun di sisi lain justru impor produk setengah jadinya mengalami peningkatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenperin menargetkan nilai subtitusi impor pada 2022 sebesar 152, 83 triliun rupiah atau 35 persen dari potensi impor pada 2019 sebesar 434 triliun rupiah. Untuk mencapainya, Kemenperin menyusun sejumlah strategi meliputi program P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri), Kebijakan Harga Gas dan Program Hilirisasi Mineral, serta Program Pegembangan IKM. Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada 2018, Kemenperin mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk.

“Program P3DN dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai 607 triliun rupiah dengan rincian belanja barang senilai 357,4 triliun rupiah dan belanja modal 250,3 triliun rupiah,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan.

Tekan Defisit

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan implementasi program hilirisasi mineral dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus dikawal. Dia mencontohkan pemerintah melarang ekspor nikel mentah sehingga berharap nikel diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di Indonesia kemudian baru diekspor.

Namun, jumlah smelter di Indonesia masih kurang dan harga nikel pun di domestik lebih rendah daripada harga nikel di luar, sehingga mereka protes akan kebijakan tersebut dan berharap pemerintah tidak melarang ekspor nikel mentah. Karena itu, kebijakan pemerintah tersebut tidak efektif.

“Jadi, menurut saya, saat pemerintah mengeluarkan regulasi substitusi impor, seharusnya dijelaskan lebih detil lagi bahwa substitusi impor hanya untuk produk-produk yang memang kita bisa produksi sendiri. Jangan digeneralisir sehingga kebijakan substitusi impor tidak menghambat proses produksi industri di Indonesia,” tegas Esther.

Sumber: koran-jakarta.com

Read More

Freeport Batal Kerjasama Bangun Smelter Dengan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Rencana PT Freeport Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingshan Group untuk membangun smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, ternyata berakhir tidak seperti yang digadang-gadangkan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan batal melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan terkait pembangunan smelter baru di Weda Bay ini.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Dia mengatakan, batalnya rencana Freeport untuk kerja sama dengan Tsingshan ini dikarenakan setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay ini tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, yang kini memang tengah diproses Freeport.

“Tidak jadi,” ungkap Ridwan kepada CNBC Indonesia saat ditanyakan apakah Freeport jadi join dengan Tsingshan di smelter Weda Bay.

Saat ditanya apa yang jadi pertimbangan batalnya rencana tersebut, dia pun menjawab.

“Tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di JIIPE,” ungkapnya, Jumat (30/04/2021).

Sebelumnya, rencana kerja sama Freeport dan Tsingshan ini digadang-gadang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada bulan lalu, Luhut bahkan sempat mengatakan bahwa Freeport dan Tsingshan akan melakukan penandatanganan perjanjian untuk pembangunan smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 31 Maret 2021. Luhut menyebut, ini akan menjadi suatu proses peningkatan nilai tambah buat Indonesia.

“Mudah-mudahan tanggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan,” tuturnya dalam “Mining Forum: Prospek Industri Minerba 2021 CNBC Indonesia”, Rabu (24/03/2021).

Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, penandatanganan perjanjian kerja sama dijadwalkan akan dilakukan pada 31 Maret 2021. Lalu, pada 1 April 2021 Freeport dan pemerintah Indonesia akan menyepakati revisi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai ekspor konsentrat dan persyaratan pembangunan smelter.

Smelter baru bersama Tsingshan ini disebutkan akan mengolah sekitar 2,4 juta ton konsentrat tembaga menjadi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga.

Dalam proyek baru ini, Freeport disebutkan cukup berinvestasi sebesar 7,5% dari total nilai proyek sekitar US$ 2,5 miliar dan selebihnya ditanggung oleh perusahaan China tersebut.

Saat ini Freeport juga tengah membangun smelter tembaga baru di JIIPE Gresik dengan kapasitas olahan sekitar 2 juta ton konsentrat tembaga. Namun per Januari 2021 realisasinya baru sekitar 5,86% dari target seharusnya 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Sesuai aturan pemerintah dan komitmen awal, Freeport seharusnya menuntaskan proyek ini pada 2023. Namun karena adanya pandemi Covid-19, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan selama satu tahun menjadi 2024.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Menteri Investasi Bakal Dorong Hilirisasi Untuk Dongkrak Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka investasi berkualitas perlu digenjot. Salah satu caranya yakni dengan mendorong industri hilirisasi.

Oleh karena itu, kata Bahlil, empat sektor usaha akan menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Pertama, sektor kesehatan yakni dengan membangun pabrikan bahan baku obat-obatan guna menekan impor.

Kedua, infrastruktur melalui pemanfaatan sumber daya asli dalam negeri untuk bahan baku. Ketiga, otomotif mengingat komponen mobil mayoritas merupakan barang impor. Keempat, sektor pertambangan.

“Hilirisasi tambang dan mobil, kami mengatakan bahwa proses rencana desain dari ore nikel on the track, investor tidak boleh lagi ekspor ore-nya. Makanya, sebentar lagi Indonesia akan  pusat industri baterai dunia,” ujar Bahlil saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Bahlil mencatat, setidaknya ada dua perusahaan asing yang akan mendukung ekonsistem baterai listrik di Indonesia. Pertama, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai foreign direct investment (FDI) mencapai US$ 5,2 miliar.

Kedua, LG Energy Solution Ltd dengan nilai investasi sebesar US$ 9,8 miliar untuk membangun industri baterai terintegrasi. “Untuk LG ini Juni-Juli sudah mulai,” ujar Bahlil.

Kata Bahlil, untuk memudahkan para investor menjalankan usahanya maka perizinan perlu dipermudah. Makanya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan memberikan percepatan perizinan, efisiensi dana, kepastian, dan transparansi.

“Ini sangat panting karena menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaaan dan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, untuk mendorong ekonomi investasi dalam hal hilirisasi akan didorong lebih merata tidak hanya di pulau Jawa, namun juga luar Jawa. Menurutnya, dengan sebaran investasi yang merata maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun di akhir tahun ini, Kementerian Investasi menargetkan, nilai dana investor yang terkumpul sebanyak Rp 900 triliun. Perkembangannya, hingga kuartal I-2021realisasi investasi sebesar Rp 219,7 triliun, tumbuh 4,3% year on year (yoy).

Sumber: KONTAN

Read More

Begini Seharusnya Hilirisasi Nikel Menurut Arcandra Tahar

NIKEL.CO.ID – Sebelum membangun smelter di suatu negara, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ketersediaan biji nikel dan jenisnya.

Misalnya, kalau biji nikel yang tersedia punya kadar Ni rendah (limonite) maka tidak ekonomis untuk membangun smelter jenis RKEF. Karena butuh energi listrik yang sangat tinggi sementara nilai jual produknya rendah. Kadang unsur pengotor sperti Si (silicon), Al (aluminum), P (phosphorus) harus dibersihkan juga. Untuk itu smelter blast furnace (BF) bisa menjadi pilihan.

Beberapa kegagalan smelter RKEF disebabkan karena komposisi kimia dari biji nikel di negara tersebut. Ratio SiO2/MgO menjadi penting karena untuk menjaga fluiditas dari slag yang keluar dari tungku.

Semakin tinggi rasionya, semakin kental slagnya. Ini tentu tidak diinginkan karena akan membentuk gumpalan-gumpalan di dalam tungku. Kadar Fe yang tinggi juga menjadikan tantangan bagi smelter RKEF untuk beroperasi secara ekonomis.

Kalau begitu adakah alternatif teknologi selain RKEF dan BF yang bisa dipakai untuk mengolah biji nikel kadar rendah? Jawabannya tentu ada.

Syaratnya ada kemauan untuk tidak terpaku pada tekonologi yang ditawarkan oleh negara tertentu. Teknologi the reduction roasting-magnetic separation (RRMS) bisa menjadi pilihan. Selain ramah lingkungan juga berbiaya rendah. Ini bisa menjadi topik tersendiri untuk dibahas.

Kedua, produk hilirisasi seperti apa yang dapat diserap oleh industri sekitar? Di China banyak sekali smelter BF yang menghasilkan Nickel Pig Iron (kandungan nikel yang rendah).

Hal ini karena banyak industri yang membutuhkannya untuk membuat produk stainless steel kualitas rendah seperti untuk peralatan rumah tangga. Kalau tidak ditopang oleh industri hilir ini maka kemungkinan besar smelter BF tidak akan ekonomis untuk didirikan. Selain harga NPI yang rendah dalam pengolahannya juga butuh batubara (coke sebagai reduktor) yang harganya mahal dan berfluktuasi. Mungkin saja terjadi subsidi silang antara perusahaan smelter dengan industri hilirnya.

Beda dengan China, industri di Jepang lebih membutuhkan produk smelter dengan nikel kadar tinggi seperti FeNi. Hilirisasi disana fokus kepada memberi nilai tambah untuk memproduksi stainless steel kualitas tinggi seperti untuk turbine blade dan mesin mobil.

Oleh karenanya smelter RKEF lebih ekonomis untuk dibangun di Jepang. Ini adalah simbiosis. Dimana perusahaan smelter mendapat jaminan bahwa FeNi mereka akan ada pasarnya, sementara industri hilirnya mendapatkan FeNi dengan harga kompetitif.

Bagaimana sebuah negara yang tidak punya industri pendukung untuk hilirisasi produk nikel? Tentu membangun smelter adalah sebuah kemajuan.

Namun nilai tambahnya terbatas. Semakin panjang rantai hilirisasi dari sebuah produk, tentu akan semakin besar manfaat ekonomi yang didapat. Banyak negara berlomba-lomba untuk memanfaatkan kekayaan alamnya dengan memperpanjang rantai hilirisasi. Caranya bangun industri hilir sebanyak-banyaknya dan bangun ekosistem yang saling mendukung.

Industri hilir disini bisa jadi adalah industri dasar dimana negara seperti Jerman, Inggris, Jepang adalah negara yang sangat maju dibidang ini.

Pertanyaan selanjutnya, teknologi pengolahan nikel seperti apa yang cocok untuk menghasilkan mineral yang bisa dipakai untuk baterai? Apakah teknologi BF, RKEF dan RRMS bisa menghasilkan mineral yang dimaksud? (Arcandra Tahar, Mantan Wakil Menteri ESDM)

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Kementerian ESDM Targetkan Tambahan 4 Smelter Tahun Ini

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tambahan empat proyek smelter baru yang akan selesai dan beroperasi di tahun ini. Dengan tambahan itu, direncanakan ada total 23 smelter yang beroperasi pada 2021.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, sudah ada 19 smelter yang beroperasi hingga tahun lalu. Kata dia, pihaknya akan mengejar target penambahan smelter hingga bisa mencapai 53 smelter pada tahun 2024.

“Pembangunan smelter kita targetkan hingga 2024 terbangun sebanyak 53. Hingga 2020 ada 19, pada 2021 akan bertambah menjadi 23, terus meningkat 28 smelter pada 2022 dan mencapai puncaknya 2023-2024,” terang Ridwan dalam paparan realisasi kinerja Minerba 2020 dan rencana 2021 secara daring, Jum’at (15/1/2021).

53 smelter tersebut berasal dari tujuh komoditas mineral. Yakni nikel, bauksit, besi, tembaga, mangan, serta timbal dan seng. Total investasi dari 53 smelter tersebut berjumlah US$ 21,59 miliar.

Hingga Semester I-2020, total investasi yang sudah terserap sebanyak US$ 12,06 miliar. Pada tahun 2021 ini, investasi smelter ditargetkan sebesar US$ 2,22 miliar. Lalu meningkat US$ 4,8 miliar pada tahun 2022, dan US$ 2,05 miliar pada 2023.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak membeberkan, empat proyek smelter yang akan beroperasi pada tahun ini terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

 

Smelter nikel terdiri dari (1) PT Aneka Tambang Tbk di Tanjung Bulli, Halmahera Timur, (2) PT CMMI di Cilegon dan (3) PT SMI yang juga berlokasi di Cilegon, Banten.

 

Adapun satu smelter timbal ialah milik PT Kapuas Prima Coal di Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah. “Smelter di 2021 rencananya ada 4 (tambahan yang beroperasi),” ungkap Yunus.

 

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa hampir semua perusahaan yang sedang melakukan pembangunan smelter telah melakukan penyesuaian rencana. Alasannya, karena terdampak pandemi Covid-19.

 

Delivery alat-alat terganggu. Tenaga kerja juga terganggu. Hampir semua (melakukan penyesuaian), bauksit, nikel, tembaga,” ungkap Yunus.

 

Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan smelter tetap harus selesai pada tahun 2023. Sebab, berdasarkan Pasal 170 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 alias UU Minerba, ekspor mineral mentah yang belum dimurnikan akan ditutup setelah 3 tahun beleid ini diundangkan.

Hingga Semester I-2020, total investasi yang sudah terserap sebanyak US$ 12,06 miliar. Pada tahun 2021 ini, investasi smelter ditargetkan sebesar US$ 2,22 miliar. Lalu meningkat US$ 4,8 miliar pada tahun 2022, dan US$ 2,05 miliar pada 2023.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak membeberkan, empat proyek smelter yang akan beroperasi pada tahun ini terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

 

Smelter nikel terdiri dari (1) PT Aneka Tambang Tbk di Tanjung Bulli, Halmahera Timur, (2) PT CMMI di Cilegon dan (3) PT SMI yang juga berlokasi di Cilegon, Banten.

 

Adapun satu smelter timbal ialah milik PT Kapuas Prima Coal di Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah. “Smelter di 2021 rencananya ada 4 (tambahan yang beroperasi),” ungkap Yunus.

 

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa hampir semua perusahaan yang sedang melakukan pembangunan smelter telah melakukan penyesuaian rencana. Alasannya, karena terdampak pandemi Covid-19.

 

Delivery alat-alat terganggu. Tenaga kerja juga terganggu. Hampir semua (melakukan penyesuaian), bauksit, nikel, tembaga,” ungkap Yunus.

 

Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan smelter tetap harus selesai pada tahun 2023. Sebab, berdasarkan Pasal 170 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 alias UU Minerba, ekspor mineral mentah yang belum dimurnikan akan ditutup setelah 3 tahun beleid ini diundangkan.

Sumber: KONTAN

Read More

Empat Substansi Dalam UU Minerba Baru

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berharap kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran beleid tentang pertambangan mineral dan batu bara ini menjadi jawaban dari berbagai tantangan yang terjadi pada tata kelola pertambangan selama ini.

Secara umum ada empat substansi pokok dalam UU Minerba terbaru ini. Pertama, berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Kedua, berkaitan dengan aspek keberpihakan terhadap kepentingan nasional, ditandai dengan kewajiban divestasi 51 persen untuk investasi asing yang menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Ketiga, beleid ini mengatur kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi yang merupakan satu pilar dalam perbaikan ekonomi.Terakhir, menghadirkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pertambangan. Bagian ini menegaskan sanksi bagi para pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Ini ditandai dengan adanyapengaturankewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen yang sebelumnya sulit ditegakkan.Ada pula pengaturan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, serta pengaturan sanksi pidana khusus bagi pihak yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Saat ini pemerintah sedang menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU Minerba. Pertama, RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kedua  RPP tentang Wilayah Pertambangan,dan terakhir yakni RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pasca tambang.

Pararel dengan penyiapan Peraturan Pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Provinsi. Regulasi ini sebagai payung hukum pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam UU Minerba.

Pemerintah juga terus melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah lewat hilirisasi. Hingga Desember ini, telah selesai dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sebanyak 18 unit, menyisakan 30 unit lagi masih dalam proses pembangunan. Dari 18 smelter yang telah beroperasi, sebanyak 12 unit untuk komoditas nikel, dua unit untuk bauksit dan tembaga serta satu unit untuk besi dan mangan.

Dalam rencana pengembangan, hingga 2024 mendatang Indonesia diharapkan dapat memiliki 31 unit smelter nikel, 11 unit smelter bauksit, empat unit smelter  komoditas tembaga dan besi serta dua unit smelter mangan, timbal dan seng.

Kehadiran seluruh smelter ini akan mendukung pengembangan industri hilir dan meningkatkan penerimaan negara lebih jauh di masa depan. Untuk itu, upaya pengawalan secara intensif terus dilakukan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai.

Sumber: tempo.co

Read More

Aspek Lingkungan Masih Jadi Masalah Pada Penambangan Nikel

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi penggunaan teknologinya yang tak ramah lingkungan dapat membuat investor tak tertarik menanamkan uangnya di sini.

NIKEL.CO.ID –  Berbagai upaya untuk menarik investasi masuk ke Indonesia terus pemerintah lakukan. Mulai dari penyederhanaan izin hingga penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah aspek lingkungan. Investor saat ini sangat memperhatikan hal itu dalam portofolionya. Pasalnya, dunia sedang bertransisi menuju energi bersih. Negara-negara maju juga sudah memasang target pemangkasan emisi karbonnya, seperti Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi penggunaan teknologinya yang tak ramah lingkungan dapat membuat investor tak tertarik menanamkan uangnya di sini.

“Kami berusaha menarik investasi yang memperhatikan proteksi lingkungan dari sisi teknologinya,” ujarnya.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan menghasilkan 800 ribu ton.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. Lalu, nomor empat adalah New Caledonia sebesar 220 ribu ton dan negara lainnya mencapai 958 ribu ton.

Dampak lingkungan yang timbul dari proses kegiatan tambang nikel masih menjadi persoalan. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan isu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari slag (limbah) nikel hingga kini belum tuntas.

Koordinasi dengan pihak terkait telah pemerintah lakukan. Namun, sampai sekarang belum ada solusinya.

“Salah satu penentu keberhasilannya adalah bagaimana membuang limbah dari proses HPAL (high pressure acid leaching) ke laut. Ini belum tuntas,” kata Irwandy dalam acara Indonesia Mining Outlook 2021, Selasa (15/12/2020).

Pemerintah Genjot Hilirisasi Minerba

Pemerintah sedang menggenjot hilirisasi minerba. Hal ini bertujuan agar komoditas tambang mempunyai nilai tambah dan dapat mendongkrak penerimaan negara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan target pembangunan pabrik pemurnian atau smelter yang dapat dibangun untuk mendukung hilrisasi hingga tahun 2024 sebanyak 53 unit. Total investasinya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 284 triliun.

Untuk batu bara, karena produknya dominan berkalori rendah, maka hilirisasi menjadi upaya untuk meningkatkan nilainya.

“Kami mendorong perusahaan batu bara melakukan transformasi dari menjual bahan mentah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi menjual produk untuk industri,” ucap Arifin.

Proyek hilirisasi batu bara rencananya bakal menghasilkan dimethyl ether atau DME untuk menggantikan liquefied petroleum gas alias LPG. Dampak akhirnya, impor bahan bakar untuk memasak tersebut dapat berkurang.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan kebutuhan LPG atau elpiji domestik saat ini 70% masih impor.

“Konsumsinya perlu disubtitusi untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata dia pada 7 Desember lalu.

Dengan penggunaan DME, impor elpiji berkurang hingga 1 juta ton per tahun. Cadangan devisa dapat hemat hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan neraca perdagangan Rp 5,5 triliun per tahun.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Aspek Lingkungan Masih Jadi Masalah Pada Penambangan Nikel

Read More

Luhut: Peta Jalan Hilirisasi Enam Sumber Daya Alam Akan Selesai Pada 30 November 2020

Pada 2023, Indonesia akan memiliki smelter yang menghasilkan asam sulfat yang digunakan untuk produksi baterai lithium.

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia bisa memiliki industri lithium baterai pada 2023. Hal ini bisa terealisasi jika penandatanganan kerja sama pembangunan industri baterai dengan investor dapat dilakukan Maret 2021, maka dalam 18-24 bulan kemudian Indonesia bisa memiliki smelter tembaga.

Smelter tersebut dapat menghasilkan asam sulfat yang digunakan untuk produksi baterai lithium, sehingga pada 2023 Indonesia bisa memproduksi baterai. Hilirisasi menurutnya memberikan nilai tambah dari segala hal termasuk membuka lapangan pekerjaan dan pendapatan negara.

“Semua orang apresiasi dengan hilirisasi karena semua ada, nilai tambah ada misalnya nikel, nilai ekspor besi baja akan masuk US$ 10 miliar, itu mengalahkan kendaraan roda empat, ini belum sampai lithium baterai,” kata Luhut, Rabu (25/11/2020).

Dia mengharapkan ke depannya investasi yang masuk dengan teknologi tinggi yang bisa mengolah nikel dan hasil bumi RI. Pihaknya pun tengah menyusun peta jalan hilirisasi enam sumber daya alam, seperti bauksit, nikel, tembaga, bersama dengan perguruan tinggi UI, ITB, dan UGM. Hasil kajian ini akan selesai pada 30 November dan akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

“Indonesia memiliki cadangan metal yang cukup menjadi pemain itu, kita punya semua 80%, kita harus menjadi bagian global supply chain. Kalau Indonesia jadi bagian global supply chain kita juga akan memberikan pengaruh pada dunia,” katanya.

Saat ini Sulawesi menjadi episentrum nikel di Indonesia. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton). Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

Industri hilir yang didorong berfokus pada pengembangan Sumber Daya Alam yang menjadi keunggulan di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan transformasi untuk mendorong investasi dari sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau industri hilir. Pengembangan industri hilir ini menjadi wacana yang hendak dikembangkan pemerintahan Joko Widodo sejak beberapa tahun lalu.

“Kami berharap adanya perubahan dari sektor primer menjadi hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah dari sumber daya alam kita dapat kita nikmati di Indonesia,” kata Staff Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satria Putra pada webinar Katadata Regional Summit 2020 dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan (4/11/2020).

Heldy mengatakan industri hilir yang didorong terutama yang berfokus pada pengembangan Sumber Daya Alam yang menjadi keunggulan di Indonesia, di antaranya nikel. Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020 untuk mendorong industri hilir.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Pemerintah berkeyakinan hilirisasi memberi nilai tambah ketimbang menjual komoditas itu dalam keadaan mentah. Potensinya sangat besar, terutama untuk bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).


Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi mencapai 800 ribu ton pada tahun lalu.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memaparkan bahwa investasi harus berfokus pada proyek jangka panjang, bukan jangka pendek. Pemanfaatan SDA semestinya menguntungkan daerah dalam kaitannya dengan daya saing berkelanjutan.

“Selama ini, semuanya (program pemerintah) mengacu pada short project, bukan sustainable, bukan long term,” ujarnya.

Pemerintah daerah pun berkompetisi mengembangkan daerah tanpa perencanaan untuk 100 tahun yang akan datang. Misalnya ketika pergantian kepala daerah, kata dia, kerap kali visi kepala daerah yang baru menggantikan program yang sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada keberlanjutan.

Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO Lishia Erza menilai bahwa kelestarian SDA daerah dapat diunggulkan dan tetap pada koridor investasi yang penuh tanggung jawab.

“Ketika dia (kepala daerah) bersaing untuk kompetisi yang dimajukan misalnya daerah ini punya potensi ekonomi yang lestari, maka sebenarnya daerah ini bisa memajukan itu sebagai target investasi luar negeri dan dalam negerinya,” katanya.

Lishia juga menjelaskan bahwa pihak swasta sebenarnya cukup perhatian terhadap dampak lingkungan hidup dalam berbisnis. Pemerintah daerah dianggap perlu mengetahui ukuran yang digunakan pihak swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

Read More