Jokowi akan Bangun Kawasan Industri Hijau Terbesar di Dunia

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek kawasan industri hijau di Kalimantan Utara pada Oktober 2021.

Luhut mengatakan proyek tersebut akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang dibangun di lahan seluas lebih dari 20 ribu hektare (Ha). Ia bilang proyek ini merupakan kerja sama antara perusahaan asal Tiongkok Tsingshan Group dan perusahaan asal Australia Fortescue Metal Group Ltd.

“Saya kira proyeknya sangat besar dan Presiden akan groundbreaking pada Oktober tahun ini. Itu nanti merupakan the biggest green industrial park in the world,” kata Luhut, dalam acara Media Group News Summit Series bertajuk Indonesia Green Summit 2021, Selasa, 27 Juli 2021.

Adapun investasi yang digelontorkan untuk proyek ini sebesar USD100 miliar untuk hampir 10 tahun mendatang. Ia menjelaskan nantinya produk yang dihasilkan di kawasan tersebut yaitu produk ramah lingkungan mengikuti permintaan dunia.

“Setelah 2030 atau lebih awal pun orang sudah meminta produk clean energy, itulah sebabnya seperti di Kalimantan Utara mega proyek (dibangun),” tutur Luhut.

Proyek ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan dan memproduksi baterai lithium untuk kendaraan listrik. Indonesia, kata Luhut, memiliki cadangan yang cukup untuk menjadi pemain utama di industri baterai. Misalnya saja nikel, cadangannya di Indonesia merupakan yang terbesar yakni 21 juta ton.

“Mobil listrik akan membutuhkan nikel, kebutuhan nikel untuk mobil listrik akan semakin tinggi,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, kawasan industri ini akan berlokasi dekat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dengan kapasitas 11 ribu megawatt (MW) yang investasinya berasal dari Fortescue Future Industries (FFI) Pty Ltd, anak usaha Fortescue Metals Group.

Investasi yang digelontorkan FFI sebesar USD12 miliar hingga USD14 miliar. PLTA ini terintegrasi dengan pabrik amonia ramah lingkungan.

Sumber: medcom.id

Read More

LIPI: Terbatasnya Penguasaan Teknologi, Indonesia Belum Optimal Kelola Sumber Daya Alam

NIKEL.CO.ID – Peneliti Utama Metalurgi Proses Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Ir. Rudi Subagja menilai, walaupun memiliki banyak sumber daya, Indonesia belum melakukan pengolahan secara optimal karena terbatasnya penguasaan teknologi. Ia mengharapkan melalui risetnya terkait ekstrasi titanium, nikel dan tembaga, dapat mendukung kemandirian industri Indonesia.

“Industri Indonesia akan tersokong dengan adanya pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. Semakin lengkapnya mata rantai industri nasional dan tentunya, dalam jangka panjang akan mengurangi ketergantungan impor TiO2, logam nikel dan tembaga,” kata Rudi dalam pembacaan orasi ilmiah sebagai profesor riset LIPI, Selasa (27/7/2021).

Ia menyatakan, teknologi proses pengolahan mineral yang dihasilkan akan menjadi modal dasar untuk menciptakan kemandirian industri nasional.

“Dengan memanfaatkan teknologi, maka dari ilmenit Indonesia dapat diperoleh Titanium dioksida (TiO2) dengan kandungan 95-98 persen. Dapat juga meningkatkan kandungan nikel pada bijih nikel laterit kadar rendah yang biasanya memiliki kandungan 1-2 persen akan menjadi nikel dengan kadar 99,7 persen dan membuat logam tembaga dari bijih malasit,” ucapnya.

Ia menguraikan, untuk pembuatan TiO2 dari ilmenit Indonesia, yang dilakukan adalah mengaplikasikan teknologi proses dekomposisi ilmenit dengan natrium hidroksida (NaOH) yang dilanjutkan dengan proses pelarutan dengan asam sulfat (H2SO4) dan proses hidrolisis larutan titanyl sulfat (TiOSO4).

“Sementara untuk industri pengolahan bijih nikel laterit kadar rendah menjadi konsentrat nikel dengan kadar lebih tinggi, akan menggunakan teknologi termal upgrading dan pembuatan senyawa nikel serta logam nikel akan menggunakan teknologi hydro dan elektrometalurgi,” ucapnya lagi.

Rudi menyebutkan pengembangan penelitian metalurgi ekstraksi ini akan mampu untuk menyokong program rencana induk pembangunan nasional Indonesia 2015 – 2035.

“Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi pada pemangku kepentingan yaitu kerja sama dengan pihak industri akan mengembangkan produk turunan ilmenit dan nikel laterit, pemanfaatan monasit secara optimal, pengembangan ilmenit dam nikel laterit untuk implant material, pengembangan urban minning process, ekstraksi logam dari lumpur anoda dan pengembangan proses geohydrometalurgi,” ujarnya.

Ia menyatakan semua hasil penelitian ini tidak akan bisa mendukung kemandirian industri nasional tanpa ada dukungan dari para pemangku kepentingan.

“Dengan adanya komitmen, kerja sama, dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam kebijakan akan menjadi modal dasar bagi para peneliti untuk lebih mendalami penelitian. Misalnya kebijakan keringanan, kemudahan perizinan dalam implementasi hasil penelitian dan peningkatan keberpihakan BUMN,” pungkasnya.

Sumber: cendananews.com

Read More

Kelanjutan Investasi Smelter Tsingshan Belum Pasti

NIKEL.CO.ID – Nasib rencana investasi smelter perusahaan asal China, Tsingshan kini belum menemui kepastian pasca tak jadi menggandeng PT Freeport Indonesia (PTFI).

Freeport Indonesia memastikan tidak akan melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan usai tak mencapai kata sepakat.

Menanggapi kondisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun belum bisa memastikan kelanjutan investasi smelter Tsingshan yang sedianya bakal dibangun di Weda Bay, Halmahera tengah.

“Belum ada informasi ke (Ditjen) Minerba,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin, Jumat (23/7/2021).

Seperti diketahui, PTFI memastikan bakal melanjutkan proyek smelter di Manyar, Gresik. PTFI  telah meneken kontrak kerja sama untuk kegiatan engineering, procurement, dan construction (EPC) proyek smelter Manyar dengan PT Chiyoda International Indonesia pada Kamis (15/7/2021) lalu. Nilai investasi diperkirakan mencapai US$ 2,7 miliar.

Dalam catatan Kontan, Freeport tertarik untuk kerjasama dengan Tsingshan lantaran perusahaan asal China itu akan membiayai sebagian investasi (capex) yang diperlukan untuk membangun smelter.

Tsingshan pun disebut memiliki teknologi yang bisa menekan capex sehingga lebih efisien. Hal ini dapat mengatasi keluhan Freeport yang selama ini digembar-gemborkan proyek smelter yang merugikan secara keekonomian.

Dari sisi pembiayaan, Tsingshan disebut siap untuk menanggung 92,5% biaya proyek, sedangkan 7,5% sisanya akan ditanggung oleh Freeport.  Adapun, kapasitas yang akan dibangun sebanyak 2,4 juta ton dengan biaya sekitar US$ 2,5 miliar.

Sumber: KONTAN

Read More

Bahlil: Hilirisasi Industri Sejalan Visi Transformasi Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Hilirisasi industri di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) perlu terus didorong agar nilai tambah pengelolaannya bisa dinikmati di dalam negeri. Semangat hilirisasi tersebut sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah.

“Kita dulu punya kekayaan hutan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak kenal hutan kita, hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Tapi dari semua itu, berapa perusahaan besar kita yang masuk 10 besar dunia pemain mebel? Tidak ada. Karena kita ekspor kayu log. Termasuk saya dulu, karena dulu mau dapat uang cepat, tahun 2002,” kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Percepatan Investasi, yang digelar Hipmi, Sabtu (19/6/2021).

Meski sempat tergiur uang cepat itu, Bahlil pun menyadari hal itu salah. Pasalnya, Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun karena praktik ekspor bahan baku seperti itu.

“Akhirnya, nilai tambah dirasakan negara-negara yang menerima kayu log. Tiongkok, Malaysia, Jepang, Korea, itu sekarang yang jadi pemain industri mebel terbesar dunia. Bahan bakunya dari Indonesia. Gila nggak? Kenapa kita tidak membangun hilirisasi?” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di komoditas lain, yakni emas. Bahlil menyebut 90 persen cadangan emas Freeport di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Namun, Indonesia justru tidak memiliki industri hilirnya. “Bahkan kita kirim ekspor copper (tembaga) ke luar negeri. Nilai tambahnya siapa yang dapat? Di luar. Hampir habis,” katanya.

Di komoditas perikanan, lanjut Bahlil, Indonesia juga kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Demikian pula dengan komoditas batu bara yang mayoritas diekspor, tapi di sisi lain Indonesia masih mengimpor gas.

Bahan Baku

Lebih lanjut, dengan semangat sama, pemerintah kini gencar mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik yang bahan baku utamanya, yakni nikel, melimpah di Tanah Air. Pemerintah dengan tegas melarang ekspor bijih nikel agar nantinya mimpi untuk bisa menjadi pemasok baterai kendaraan listrik dunia bisa tercapai.

Upaya tersebut, lanjut Bahlil, bukan hanya sekadar dongeng. Saat ini sudah ada dua perusahaan raksasa yakni LG dan CATL yang akan segera membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasi LG mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar 142 triliun rupiah, sementara rencana investasi CATL mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“Untuk LG, sudah mulai groundbreaking akhir Juli, paling lambat awal Agustus. Itu kita bangun. Jadi, ini bukan hanya cerita dongeng,” pungkas Bahlil.

Sumber: Koran Jakarta

Read More

Menteri Bahlil Cerita Soal RI Jual Hasil Alam Mentah Karena Tergoda Dapat Uang Cepat

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah. Mulai dari hutan, tambang hingga hasil laut. Namun sayangnya, Indonesia belum bisa melakukan hilirisasi. Tergoda mendapatkan uang dengan cepat, sehingga kekayaan alam dijual masih mentah tanpa diolah.

“Ini kita tergiur uang cepat, makanya jual saja bahan baku,” kata Bahlil, di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Bahlil menceritakan, dahulu Indonesia kaya akan kayu sehingga kayu yang tumbuh di Indonesia langsung diekspor ke Malaysia, China hingga Jepang. Indonesia sempat mengalami masa kejayaan tambang, namun karena tidak memiliki kemampuan mengelola sendiri, maka bekerja sama dengan Freeport.

“Freeport itu 90 persen cadangannya ada di Indonesia. Tidak ada industri yang seperti itu,” kata dia.

Pun dengan batu bara. Indonesia langsung menjual produk batu bara tanpa diolah terlebih dahulu. Ironisnya, kata Bahlil Indonesia mengimpor gas LPG setiap tahun dengan volume hingga 7 juta per tahun.

“Setiap tahun kita ekspor baru bara jutaan ton, tapi kita malah mengimpor gas 6 sampai 7 juta per tahun,” kata dia.

Produk Perikanan

Begitu juga dengan sektor perikanan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki aset perikanan yang tidak berbatas. Namun, Indonesia tetap kalah dari Vietnam dan Thailand dalam hal efisiensi.

“Kita ini terlena dengan menangkap ikan lalu langsung kirim. Tapi kita kalah dari Vietnam dan Thailand dalam hal efisiensi,” kata Bahlil.

Saat ini kata Bahlil, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar di dunia. Tak mau mengulangi kesalahan yang sama, dalam pengelolaan nikel, pemerintah akan membangun industri dari hulu ke hilir.

Bahlil mengatakan semua produk nikel ore tidak boleh langsung di ekspor, tetapi harus diolah terlebih dulu di Indonesia. Dalam proyek ini pemerintah akan menggandeng produsen kelas kakap di masing-masing bidang untuk bekerja sama dengan Indonesia.

Sumber: merdeka.com

Read More

Kunjungi KEK Bitung, Bahlil Bawa Calon Investor Hilirisasi Perikanan

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara dan menyampaikan siap membawa masuk calon investor di bidang hilirisasi perikanan.

“Saya sudah dapat calon investor, terutama di bidang hilirisasi perikanan, makanya saya datang untuk mengecek, tapi kepastiannya akan bagaimana setelah kami kembali ke Jakarta untuk memformulasikannya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Bahlil menuturkan, kedatangannya ke KEK Bitung dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk melihat permasalahan dan hambatan yang dialami KEK Bitung.

“Dalam kedatangan ini saya ingin melihat secara dekat, sehingga kita bisa membangun suatu formulasi yang cepat dan tepat untuk mempercepat masuknya tenant-tenant ke KEK Bitung,” ujarnya.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan KEK Bitung ini di antaranya adalah pengusahaan lahan, juga belum optimalnya fungsi pelabuhan Bitung dan infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan.

“Dari hasil yang kami tinjau, permasalahan tanah sudah akan selesai dan terkait konektivitas pelabuhan dan jalan tol sudah bagus, pulang dari sini saya akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mempercepat proses pengembangannya,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bitung Maurits Mantiri yang ikut mendampingi kunjungan Bahlil menyampaikan harapan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan KEK Bitung.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong investor-investor potensial agar banyak masuk di KEK Bitung ini, sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian di sekitar kawasan,” tutur Maurits.

KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi 1 April 2019. Kawasan tersebut memiliki luas wilayah 534 hektare dan dikelola oleh PT Membangun Sulut Hebat yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber: ANTARA

Read More

Pendanaan Jadi Salah Satu Persoalan Investor Belum Bangun Smelter

NIKEL.CO.ID

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah melakukan pertemuan dengan pembangun pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Dari pertemuan tersebut diketahui ada lima persoalan yang dihadapi oleh pembangun smelter, terbanyak adalah soal pendanaan atau pembiayaan pembangunan.

Dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM 2020 diketahui bahwa masalah pembiayaan pembangunan menjadi kendala 16 pembangun smelter. Ke-16 perusahaan tersebut antara lain PT Bintang Smelter, PT Kobar Lamandau, PT Smelter Nikel, PT Antam Nittera, PT Mahkota Konaweeha, PT Laman Mining, PT Borneo Alumina, dan PT Dinamika Sejahtera.

Kendala terbesar kedua dialami oleh 13 perusahaan, yaitu terkait perizinan. Laporan Ditjen Minerba menyebutkan, perusahaan pembangun smelter mengalami masalah lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Hak Gunan Bangunan, Bentuk Usaha, dan Deep-Sea Mine Tailings Placement (DSTP). Perusahaan yang terkendala antara lain PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Smelter Nikel, dan PT Borneo Alumina.

Kendala pasokan energi dialami oleh 13 pembangun smelter. Mengutip laporan tahunan Ditjen Minerba 2020, ke-13 perusahaan tersebut terkendala instalasi gardu dan tarif dasar listrik. Perusahaan yang mengalami kendala ini antara lain PT Sulawesi Resources, PT Angfang, PT Aneka Tambang Tbk, PT Antam Nittera, PT Parenggean, dan PT Kapuas Prima Citra.

Untuk pembangun smelter yang membutuhkan skema insentif ada lima perusahaan. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Ceria, PT Arthabumi, dan PT Laman Mining. Mereka meminta skema insentif berupa pajak, bea, dan bea masuk alat.

Adapun lima perusahaan lain juga tercatat ada kendala lainnya, yaitu moratorium Izin Usaha Produksi, kokas, kepastian hukum, dan keamanan operasi. Hal ini terjadi pada PT Freeport Indonesia, PT Gulf Mangan, PT Smelter Nikel, PT Artha Mining, dan PT Laman Mining.

Kementerian ESDM mengakui bahwa pembangunan fasilitas pemurnian juga terkendala akibat kondisi pandemi COVID-19, antara lain tertundanya pengiriman peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari luar dan penerapan PSBB di Indonesia yang menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik. Selain itu, investor juga cenderung menanti (wait and see) sehingga kemungkinan berdampak pada tertundanya kesepakatan kerjasama pendanaan.

Sumber: dunia-energi.com

Read More

Awasi Ketat Implementasi TKDN

NIKEL.CO.ID – Pemerintah perlu mengawasi secara ketat penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Seruan tersebut disampaikan menyusul rencana Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Peneliti Ekonomi Indef, Bhima Yudisthira, menilai target itu sebenarnya cukup realistis apabila disertai dengan upaya konkret. Dia mencontohkan kasus di Pertamina, terkait pipa besi yang harusnya menggunakan subsitusi impor.

Menurutnya, kelemahan penerapan TKDN selama ini adalah pengawasan pada proses barang jasa instansi pemerintah maupun BUMN. Selain itu, asistensi bagi pemain lokal masih kurang, terutama terkait harga, kualitas, dan spesifikasi sehingga kalah bersaing dengan produk impor.

“Misalnya, BUMN buka pengadaan barang, kemudian ada pelaku usaha lokal mau masuk dan speknya tidak sesuai. Ya, harus diberi asistensi dan pendampingan terus sampai akhirnya layak masuk ke pengadaan barang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Selain itu, lanjut Bhima, kebijakan pemenuhan target TKDN bisa dibarengi dengan hambatan nontarif bagi barang impor, terutama melalui bea masuk antidumping jika terbukti curang, atau safeguard berupa sertifikasi untuk hambat impor. Karena itu, Kemeperin tidak bisa kerja sendiri melainkan lintas sektor dengan Kemendag dan Kemenkeu.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet menganggap realisasi kebijakan TKDN belum berjalan secara optimal. “Semisalnya program TKDN pada produk ponsel ketika itu, meskipun berhasil mengurangi impor produk jadi, namun di sisi lain justru impor produk setengah jadinya mengalami peningkatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenperin menargetkan nilai subtitusi impor pada 2022 sebesar 152, 83 triliun rupiah atau 35 persen dari potensi impor pada 2019 sebesar 434 triliun rupiah. Untuk mencapainya, Kemenperin menyusun sejumlah strategi meliputi program P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri), Kebijakan Harga Gas dan Program Hilirisasi Mineral, serta Program Pegembangan IKM. Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada 2018, Kemenperin mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk.

“Program P3DN dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai 607 triliun rupiah dengan rincian belanja barang senilai 357,4 triliun rupiah dan belanja modal 250,3 triliun rupiah,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan.

Tekan Defisit

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan implementasi program hilirisasi mineral dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus dikawal. Dia mencontohkan pemerintah melarang ekspor nikel mentah sehingga berharap nikel diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di Indonesia kemudian baru diekspor.

Namun, jumlah smelter di Indonesia masih kurang dan harga nikel pun di domestik lebih rendah daripada harga nikel di luar, sehingga mereka protes akan kebijakan tersebut dan berharap pemerintah tidak melarang ekspor nikel mentah. Karena itu, kebijakan pemerintah tersebut tidak efektif.

“Jadi, menurut saya, saat pemerintah mengeluarkan regulasi substitusi impor, seharusnya dijelaskan lebih detil lagi bahwa substitusi impor hanya untuk produk-produk yang memang kita bisa produksi sendiri. Jangan digeneralisir sehingga kebijakan substitusi impor tidak menghambat proses produksi industri di Indonesia,” tegas Esther.

Sumber: koran-jakarta.com

Read More

Freeport Batal Kerjasama Bangun Smelter Dengan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Rencana PT Freeport Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingshan Group untuk membangun smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, ternyata berakhir tidak seperti yang digadang-gadangkan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan batal melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan terkait pembangunan smelter baru di Weda Bay ini.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Dia mengatakan, batalnya rencana Freeport untuk kerja sama dengan Tsingshan ini dikarenakan setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay ini tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, yang kini memang tengah diproses Freeport.

“Tidak jadi,” ungkap Ridwan kepada CNBC Indonesia saat ditanyakan apakah Freeport jadi join dengan Tsingshan di smelter Weda Bay.

Saat ditanya apa yang jadi pertimbangan batalnya rencana tersebut, dia pun menjawab.

“Tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di JIIPE,” ungkapnya, Jumat (30/04/2021).

Sebelumnya, rencana kerja sama Freeport dan Tsingshan ini digadang-gadang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada bulan lalu, Luhut bahkan sempat mengatakan bahwa Freeport dan Tsingshan akan melakukan penandatanganan perjanjian untuk pembangunan smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 31 Maret 2021. Luhut menyebut, ini akan menjadi suatu proses peningkatan nilai tambah buat Indonesia.

“Mudah-mudahan tanggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan,” tuturnya dalam “Mining Forum: Prospek Industri Minerba 2021 CNBC Indonesia”, Rabu (24/03/2021).

Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, penandatanganan perjanjian kerja sama dijadwalkan akan dilakukan pada 31 Maret 2021. Lalu, pada 1 April 2021 Freeport dan pemerintah Indonesia akan menyepakati revisi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai ekspor konsentrat dan persyaratan pembangunan smelter.

Smelter baru bersama Tsingshan ini disebutkan akan mengolah sekitar 2,4 juta ton konsentrat tembaga menjadi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga.

Dalam proyek baru ini, Freeport disebutkan cukup berinvestasi sebesar 7,5% dari total nilai proyek sekitar US$ 2,5 miliar dan selebihnya ditanggung oleh perusahaan China tersebut.

Saat ini Freeport juga tengah membangun smelter tembaga baru di JIIPE Gresik dengan kapasitas olahan sekitar 2 juta ton konsentrat tembaga. Namun per Januari 2021 realisasinya baru sekitar 5,86% dari target seharusnya 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Sesuai aturan pemerintah dan komitmen awal, Freeport seharusnya menuntaskan proyek ini pada 2023. Namun karena adanya pandemi Covid-19, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan selama satu tahun menjadi 2024.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Menteri Investasi Bakal Dorong Hilirisasi Untuk Dongkrak Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka investasi berkualitas perlu digenjot. Salah satu caranya yakni dengan mendorong industri hilirisasi.

Oleh karena itu, kata Bahlil, empat sektor usaha akan menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Pertama, sektor kesehatan yakni dengan membangun pabrikan bahan baku obat-obatan guna menekan impor.

Kedua, infrastruktur melalui pemanfaatan sumber daya asli dalam negeri untuk bahan baku. Ketiga, otomotif mengingat komponen mobil mayoritas merupakan barang impor. Keempat, sektor pertambangan.

“Hilirisasi tambang dan mobil, kami mengatakan bahwa proses rencana desain dari ore nikel on the track, investor tidak boleh lagi ekspor ore-nya. Makanya, sebentar lagi Indonesia akan  pusat industri baterai dunia,” ujar Bahlil saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Bahlil mencatat, setidaknya ada dua perusahaan asing yang akan mendukung ekonsistem baterai listrik di Indonesia. Pertama, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai foreign direct investment (FDI) mencapai US$ 5,2 miliar.

Kedua, LG Energy Solution Ltd dengan nilai investasi sebesar US$ 9,8 miliar untuk membangun industri baterai terintegrasi. “Untuk LG ini Juni-Juli sudah mulai,” ujar Bahlil.

Kata Bahlil, untuk memudahkan para investor menjalankan usahanya maka perizinan perlu dipermudah. Makanya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan memberikan percepatan perizinan, efisiensi dana, kepastian, dan transparansi.

“Ini sangat panting karena menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaaan dan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, untuk mendorong ekonomi investasi dalam hal hilirisasi akan didorong lebih merata tidak hanya di pulau Jawa, namun juga luar Jawa. Menurutnya, dengan sebaran investasi yang merata maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun di akhir tahun ini, Kementerian Investasi menargetkan, nilai dana investor yang terkumpul sebanyak Rp 900 triliun. Perkembangannya, hingga kuartal I-2021realisasi investasi sebesar Rp 219,7 triliun, tumbuh 4,3% year on year (yoy).

Sumber: KONTAN

Read More