DSI Bertugas Mengidentifikasi Potensi Praktik Under-Invoicing Ekspor Komoditas, Termasuk Komoditas Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memperkuat analisis dan verifikasi transaksi ekspor komoditas, termasuk nikel untuk mengidentifikasi potensi praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dapat menyebabkan nilai ekspor tidak mencerminkan nilai transaksi sebenarnya.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dan rekonsiliasi data perdagangan, mulai dari nilai transaksi, harga jual, volume, kualitas komoditas, hingga penerimaan hasil ekspor.

Iklan

Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony mengatakan, DSI tidak hanya memeriksa harga yang dicantumkan dalam dokumen ekspor, tetapi juga menganalisis berbagai faktor komersial yang memengaruhi pembentukan harga.

Hal itu disampaikan Mahony dalam Konferensi Produsen, Pengolah, dan Pembeli Nikel ke-5 yang diselenggarakan Petromindo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, perbedaan harga dalam transaksi perdagangan tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. DSI perlu memahami alasan dan faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut sebelum menentukan apakah terdapat anomali transaksi.

Iklan

“Adanya perbedaan harga tidak berarti ada sesuatu yang salah. Kami hanya perlu memahami mengapa perbedaan tersebut terjadi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perbedaan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kualitas dan kadar komoditas, merek produk, premi, diskon, biaya, serta ketentuan komersial yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Oleh karena itu, DSI akan mengembangkan analisis berbasis data dengan mempertimbangkan karakteristik transaksi dan mekanisme pembentukan harga yang berlaku di pasar. Pemeriksaan juga mencakup kesesuaian kuantitas dan kualitas barang, kode HS, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, negara tujuan ekspor, hingga penyelesaian pembayaran.

Iklan

Mahony menegaskan, DSI tidak memiliki kewenangan sebagai regulator, penyidik, maupun penegak hukum. Apabila menemukan indikasi anomali dalam transaksi ekspor, DSI akan meminta klarifikasi kepada eksportir untuk memperoleh penjelasan mengenai perbedaan data tersebut.

“Ketika kami menemukan suatu anomali, kami akan kembali kepada eksportir untuk meminta penjelasan. Namun, kami tidak melakukan investigasi maupun penegakan hukum,” jelasnya.

Dengan demikian, hasil analisis DSI akan menjadi informasi pendukung bagi instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan ketentuan perdagangan ekspor. Melalui mekanisme tersebut, DSI berupaya meningkatkan transparansi dan kredibilitas perdagangan komoditas Indonesia, termasuk nikel. Penguatan verifikasi transaksi diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi praktik pengurangan nilai ekspor sekaligus memastikan nilai perdagangan mencerminkan kondisi komersial yang sebenarnya. (Shiddiq)