
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesa (DSI) dinilai berpotensi menekan praktik transfer pricing, menjaga stabilitas harga komoditas, serta mendorong penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Tetapi, mekanisme pelaksanaannya masih perlu diperjelas agar tidak menambah beban biaya bagi pelaku usaha.
Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno mengatakan, salah satu tujuan utama penerapan DSI adalah mencegah praktik transfer pricing melalui transaksi jual beli antar perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok usaha. Praktik tersebut memungkinkan keuntungan perusahaan dialihkan melalui penetapan harga jual yang lebih rendah pada transaksi awal.
“Tujuannya diberikan DSI untuk mengurangi transfer pricing, artinya pengurangan harga yang dilakukan dalam satu perusahaan sebenarnya,” kata Djoko kepada nikel.co.id, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, praktik tersebut dapat terjadi ketika perusahaan tambang menjual komoditas kepada perusahaan perantara dengan harga relatif murah. Selanjutnya, perusahaan perantara menjual kembali produk tersebut ke negara lain dengan harga lebih tinggi sehingga keuntungan lebih besar justru tercatat pada perusahaan perantara.
Selain menekan transfer pricing, DSI juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga komoditas di pasar internasional. Hal itu dilakukan melalui pengaturan penjualan yang disesuaikan dengan kondisi pasar sehingga produksi tidak berlebihan dan menyebabkan tekanan terhadap harga.
“Yang kedua untuk menjaga harga, jadi kita menjual keluar harus disesuaikan dengan keadaan pasar, jangan terlalu banyak produksinya, jadi diatur oleh itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, DSI direncanakan menjadi instrumen penyaringan produk komoditas Indonesia berdasarkan pemenuhan standar ESG. Dengan mekanisme tersebut, produk yang akan masuk dalam sistem perdagangan diharapkan memenuhi persyaratan keberlanjutan.
“DSI ini juga melakukan penyaringan yang baru rencana, bahwa barang-barang yang dimasukkan ke DSI harus memenuhi ESG. Jadi, ini saringan tahap pertama untuk produk-produk komoditas di Indonesia melalui ESG-nya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi perdagangan komoditas yang selama ini melibatkan perusahaan-perusahaan perdagangan internasional, seperti Trafigura, Glencore, dan Mercuria.
Perusahaan-perusahaan tersebut selama ini memiliki jaringan pasar dan pengalaman dalam mencari pembeli di berbagai negara. Karena itu, penerapan DSI perlu memperjelas posisi dan fungsi perusahaan perantara dalam rantai perdagangan setelah mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan.
“Kalau itu dimonopoli oleh DSI, berarti DSI juga menjual ke situ juga kan, karena yang bisa mencarikan pembeli kan perusahaan-perusahaan yang sudah punya pengalaman,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana pembagian peran antara DSI, London Metal Exchange (LME), dan perusahaan perdagangan internasional dalam mekanisme ekspor yang baru. Menurutnya, perubahan sistem tersebut jangan sampai menciptakan proses administrasi yang lebih panjang.
“Kalau sekarang harus dilewatkan LME dulu, terus nanti peran perusahaan yang mencarikan pembeli, terus perannya Trafigura, itu bagaimana? Nah, ini saya juga masih tanda tanya,” ucapnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah potensi munculnya biaya tambahan akibat bertambahnya tahapan administrasi. Jika proses perdagangan harus melalui beberapa pihak, pelaku usaha berpotensi menanggung konsekuensi biaya yang pada akhirnya dapat memengaruhi efisiensi transaksi ekspor.
“Di sini terjadi dua kali administrasi kan, makin panjang perjalanannya. Kalau itu makin panjang berarti ada konsekuensi biaya. Nanti kalau terjadi konsekuensi biaya, yang menanggung siapa?” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas pihak yang akan menanggung biaya tambahan tersebut, apakah perusahaan penjual, pembeli, atau perusahaan perantara yang terlibat dalam transaksi.
“Apakah perusahaan yang menjual ke DSI atau pembelinya yang menanggung, karena ada cost di sini, apakah pembeli langsung, apakah pembeli perantara,” pungkasnya. Ia menegaskan, kejelasan mekanisme perdagangan, pembagian peran perusahaan perantara, dan struktur biaya menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan DSI. Dengan demikian, tujuan kebijakan untuk menekan transfer pricing, menjaga harga komoditas, dan meningkatkan standar ESG dapat tercapai tanpa menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Topik #DSI →
- DSI Dinilai Bisa Tekan Transfer Pricing, tetapi Mekanisme Ekspor Perlu Diperjelas sedang Anda baca
- Portal NADI DSI Mulai Beroperasi Penuh 1 Januari 2027, Eksportir Tetap Gunakan CEISA
- DSI Bertugas Mengidentifikasi Potensi Praktik Under-Invoicing Ekspor Komoditas, Termasuk Komoditas Nikel
- Luke: DSI Hanya Perantara, Kontrak Ekspor dan Aliran Komoditas Tetap Antara Pembeli dan Penjual
- DSI Memastikan Ekspor Komoditas Tetap Lancar
Istilah di artikel ini
- LME
- London Metal Exchange
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















