PPM Tambang Harus Mampu Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong transformasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sektor pertambangan agar tidak berhenti pada pemberian bantuan selama perusahaan beroperasi. PPM harus diarahkan menjadi investasi jangka panjang yang mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk setelah kegiatan tambang berakhir.

Menurut Seno, keberadaan industri pertambangan semestinya meninggalkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Penutupan tambang tidak boleh membuat desa-desa lingkar tambang kehilangan sumber penghidupan dan berubah menjadi kawasan yang tidak lagi berkembang.

Iklan

“Bahwa pertambangan itu menghidupkan masyarakat sekitar, dan pada saat tambang tersebut tutup, masyarakat bisa hidup selamanya di lingkar satu tambang itu,” ujar Seno dalam paparan pada pembukaan Minerba Convex 2026 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan, PPM perlu mengalami perubahan orientasi, dari program bantuan yang bersifat karitatif atau charity menjadi investasi yang memberikan dampak jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan kegiatan ekonomi lokal menjadi bagian penting dari transformasi tersebut.

“Ada satu pesan kunci yang kami ingin sampaikan Bapak-Ibu sekalian, bahwa PPM ini harus kita reposisi, dari bantuan karitatif menjadi investasi jangka panjang,” katanya.

Iklan

Seno menilai, selama ini pelaksanaan PPM belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Program yang dijalankan perusahaan terkadang tidak sejalan dengan prioritas pemerintah daerah, sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat memiliki prioritas untuk memperbaiki kualitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun, program pemberdayaan yang dijalankan perusahaan justru diarahkan ke sektor lain tanpa koordinasi yang memadai.

“Bayangkan kalau pemerintah daerah visi-visinya adalah pendidikan. Kami ingin semua sekolah dari SD, SMP, SMA, kita perbaiki. Ternyata BPM-nya mengarah ke pertanian. Sudah tidak jelas,” ungkapnya.

Iklan

Karena itu, Seno meminta perusahaan pertambangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program PPM. Perencanaan tersebut perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar tambang.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan PPM. Menurutnya, dukungan perusahaan perlu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan di desa-desa sekitar wilayah pertambangan, termasuk puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat.

Selain pendidikan dan kesehatan, keberlanjutan ekonomi masyarakat harus dibangun melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal. Seno mengusulkan agar perusahaan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha setempat untuk terlibat dalam rantai pasok dan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasional.

“Mohon dilibatkan UMKM-UMKM yang ada di lokal, kooperasi-kooperasinya, untuk bisa mereka hidup lebih baik dengan adanya perusahaan di daerah tersebut,” tuturnya.

Menurut Seno, penguatan ekonomi lokal juga harus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan sebagai sumber penghasilan utama. Ketika tambang masih beroperasi, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan kapasitas ekonomi yang dapat terus berjalan setelah masa produksi berakhir.

Ia mengusulkan agar pelaksanaan PPM memiliki cetak biru atau blueprint yang dilengkapi indikator terukur. Indikator tersebut antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok dan belanja dari pelaku usaha setempat.

Seno juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, program perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya pembangunan wilayah lingkar tambang yang terarah dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan dana abadi mineral dan batu bara daerah atau regional mineral and coal fund. Skema tersebut diharapkan menjadi kerangka pendanaan jangka panjang agar manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Ini adalah kerangka regulasi dana abadi agar manfaat tambang bisa menjadi warisan ekonomi mendatang,” jelasnya.

Seno menekankan, transformasi PPM membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan pertambangan. Pelaksanaannya juga perlu diawasi dan diaudit agar manfaat serta penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan dari kegiatan usaha, tetapi turut memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat yang nyata dan berkelanjutan. “Hidupkan perusahaan dengan keuntungan maksimal tapi juga jangan lupakan masyarakat lokal melalui pengembangan dan memperdayakan masyarakat yang terukur, terarah, teraudit,” pungkasnya. (Lili Handayani)