Tag: #DIRJEN MINERBA
Berita Nasional / Ekonomi / Hukum / Nikel / Politik / Tambang

Mengapa Investasi Tambang RI Melesu Saat Commodities Boom?

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah adanya momen commodities boom atau lonjakan harga sejumlah komoditas tambang saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Angka realisasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menjadi penyebab lesunya investasi di sektor tambang ini? Mengapa kenaikan harga komoditas seperti batubara, emas, nikel, hingga tembaga tidak menggairahkan penambang untuk berinvestasi?

Direktorat Jenderal Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi tambang ini, salah satunya yaitu karena perusahaan tambang menunda belanja modal di awal tahun dan akan bergeser ke pertengahan tahun ini.

Pemerintah pun mengakui seharusnya dalam empat bulan pertama ini, Januari-April 2021 investasi tambang RI bisa mencapai 25% dari target investasi penuh tahun ini. Namun nyatanya, realisasi investasi masih lebih rendah dari target awal.

“Hal tersebut dikarenakan rencana perusahaan yang menunda belanja modalnya di awal tahun dan akan dimulai pada pertengahan tahun, dan bahkan ada yang baru membelanjakannya di triwulan ke-4,” ungkap Ditjen Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/06/2021).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan untuk berinvestasi di awal tahun disebutkan karena belum tuntasnya perizinan yang berkaitan dengan kementerian/ lembaga lain.

“Kendala yang dilaporkan beberapa perusahaan yaitu menunggu selesainya perizinan pendukung, khususnya terkait dengan sektor lain,” ungkap pernyataan Ditjen Minerba.

Namun demikian, pihaknya akan terus memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi perusahaan dan tetap mengawasi kinerja ke depannya.

“Strategi Ditjen Minerba ke depan akan terus memfasilitasi kinerja investasi perusahaan tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian kendala.” ujarnya.

Ditjen Minerba pun optimistis bila investasi ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi hingga akhir tahun ini.

“Rendahnya investasi di TW (triwulan) I/2021 merefleksikan awal akselerasi capaian investasi yang akan meningkat seiring kurva kegiatan produksi sampai dengan akhir tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Tambang

PNBP Sektor Minerba Telah Mencapai 54,5% per Mei 2021

NIKEL.CO.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) hingga Mei 2021 diklaim telah mencapai 54,5% dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp39,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, PNBP senilai Rp22,34 triliun dalam periode tersebut berhasil terkumpul secara efektif karena penggunaan aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

“Penggunaan e-PNBP yang kami gunakan sangat membantu dan membuat tata kelola yang lebih baik,” kata Ridwan seperti dikutip siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (8/6/2021).

Perolehan PNBP yang sudah mencapai setengah dari target pada bulan kelima ini, dinyatakan naik dibanding capaian pada periode sama tahun sebelumnya.

Ridwan memaparkan PNBP minerba sepanjang periode 2020 secara total bahkan terhitung turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp34,6 triliun, dari Rp45,49 triliun pada 2019. Pandemi ditengarai menjadi penyebab anjloknya harga komoditas minerba.

Ia pun berharap, keberadaan e-PNBP dapat menghitung otomatis penerimaan negara berdasarkan volume beserta kualitasnya.

“Setelah proses finalisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan,” imbuh Ridwan.

Perlu diketahui, e-PNBP Minerba memiliki tiga fungsi utama yaitu menghitung, memverifikasi, dan membayar PNBP minerba. Sehingga perusahaan pertambangan dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PNBP minerba secara online lebih cepat dan diklaim lebih tepat sesuai dengan regulasi.

Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang diklaim mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat. Aplikasi juga dilengkapi sistem pembayaran dan pelunasan PNBP minerba yang diluncurkan pada 2018. Inovasi ini merupakan integrasi layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang menyediakan layanan pembayaran PNBP secara daring yakni melalui aplikasi.

Secara rinci, aplikasi ini dapat menghitung iuran tetap, royalti, luas wilayah, jumlah produksi, harga komoditas tambang, hingga menunjukkan tujuan penjualan.

Smelter Baru

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan beroperasinya empat smelter. Terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” ucap Ridwan.

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100%, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. PT Smelter Nikel Indonesia sudah berhasil melakukan uji coba produksi namun kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi.

“Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur–Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi.

“Saya dapat informasi terakhir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik .red),” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan pada Juli 2021.

Sedangkan pembangunan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai 99,87% namun saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

Sumber: validnews.id

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Politik / Tambang

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More
Berita Nasional / Hukum / Politik / Tambang

Ada 3 RPP dan 1 Rancangan Perpres, Begini Nasib Aturan Turunan UU Minerba

NIKEL.CO.ID – Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) masih belum terbit. Saat ini, ada empat aturan turunan yang sedang dibahas. Tiga dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membeberkan, aturan turunan yang progesnya paling maju dan siap diterbitkan dalam waktu dekat ialah RPP tentang pelaksanaan kegiataan usaha pertambangan minerba (RPP Pengusahaan). Saat ini, beleid tersebut sudah menyelesaikan proses harmonisasi dan dalam proses penetapan di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“RPP tentang pengusahan adalah dokumen yang paling maju statusnya. Menteri ESDM sudah berkomunikasi intensif dengan Mensesneg untuk mohon kiranya dapat dipercepat,” terang Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (10/12/2020).

Adapun, substansi dari RPP Pengusahaan tersebut terdiri dari sejumlah poin, antara lain menyangkut rencana pengelolaan minerba nasional, perizinan berusaha, dana ketahanan cadangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUPK sebagai kelanjutan operasi/kontrak, divestasi saham, peningkatan nilai tambah, serta ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa RPP yang kedua ialah tentang Wilayah Pertambangan. Saat ini statusnya sudah selesai pembahasan di Kementerian ESDM dan sedang dalam proses permohonan izin prakarsa dari presiden.

Substansi dari RPP kedua itu mengatur tentang wilayah hukum pertambangan, perencanaan wilayah pertambangan, penyelidikan dan penelitian serta penugasannya, penetapan wilayah pertambangan, perubahan status WPN menjadi WUPK, serta data dan informasi pertambangan.

Selanjutnya, RPP ketiga mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang. Saat ini prosesnya sedang dilakukan penyesuanan oleh Kementrian ESDM sembari proses permohonan izin prakarsa.

“Dua RPP lagi draft-nya sudah kami selesaikan secara internal. Dua RPP ini sedang kami tunggu izin prakarsanya dan sudah diajukan. Setelah izin prakarsa selesai, kami berharap substansi teknisnya tidak lama lagi menyita waktu karena secara mendalam sudah kami lakukan pembahasan,” terang Ridwan.

Selain ketiga RPP, ada satu RPerpres, yakni tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari pemerintah pusat ke Provinsi. Proses dari RPerpres ini telah selesai dibahas di internal kementerian ESDM. Saat ini statusnya dalam proses permohonan izin prakarsa kepada presiden.

Beleid ini nantinya mengatur tentang lingkup kewenangan yang akan didelegasikan, jenis perizinan yang didelegasikan, pelakasanaan pembinaan dan pengawasannya, pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian, serta penarikan pendelegasian kewenangan.

Seperti diketahui, dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perpres statusnya sudah selesai di internal. Kami pun dalam proses permohonan izin prakarsa kepada Presiden,” sebut Ridwan.

Sesuai ketentuan Pasal 174 UU Minerba, pemerintah harus menyelesaikan peraturan pelaksanaan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Namun, dalam sejumlah kesempatan, Kementerian ESDM optimistis akan merampungkannya dalam kurun waktu 6 bulan.

Adapun, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan dari UU No. 4 tahun 2009 itu sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020. Lalu, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: kontan.co.id

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik / Tambang

Dirjen Minerba: Ada Surveyor Yang Melaporkan Kadar Nikel Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya

NIKEL.CO.ID – Pemerintah menuturkan terus berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini sektor pertambangan mineral dan batu bara agar tidak tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh badan usaha atau swasta.

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pihaknya berupaya menekankan dua aspek dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor pertambangan minerba untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, yaitu aspek teknis profesional dan aspek karakter (character building).

“Kami sedang berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Menjadi regulator pertambangan di Indonesia bukan lah pekerjaan mudah. Ada dua aspek dalam aspek pembinaan SDM yaitu aspek kapasitas teknis profesional dan aspek karakter. Dalam hal teknis kita mungkin sudah dapatkan dari bangku pendidikan, tapi aspek karakter itu lebih sulit daripada aspek teknis. Tantangan tidak ringan dan tidak mudah,” tuturnya dalam sebuah webinar “Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhapi 2020′ pada Selasa (17/11/2020).

Dia mengakui, pihaknya masih terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disepakati bersama oleh badan usaha dapat dijalankan sesuai komitmennya. Untuk menjalankan praktik tambang yang baik (good mining practices), maka menurutnya diperlukan karakter ASN yang kuat.

“Misalnya, akhir-akhir ini kita masih melihat beberapa opsi pembangun smelter yang belum berjalan sesuai ketentuan. Itu memerlukan kekuatan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak, kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan oleh ketentuan,” bebernya.

Selain mencontohkan tentang pengawasan pembangunan smelter, dirinya pun mencontohkan karakter kuat ASN diperlukan saat menerima laporan bahwa ada surveyor yang melaporkan kadar nikel berbeda dari kadar aslinya.

“Contoh kedua, kami menerima laporan ada surveyor yang melaporkan kadar nikel tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini kan harus disikapi. Di sisi lain, kami juga mengundang para ahli, praktisi, pelaku industri untuk memperbaiki mentalitas ini. Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, buat kami ini kriminal. Hal ini (karakter) jauh lebih sulit membina SDM regulator di pertambangan dari pada hal-hal teknis,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lainnya yaitu ketika berhadapan dengan pertambangan ilegal. Dia mengakui, persoalan tambang ilegal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani karena menyangkut aspek hukum, keselamatan dan juga lingkungan.

Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, maka pihaknya kini tengah melakukan reformasi birokrasi di mana ada perampingan pejabat struktural di organisasi Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi pejabat teknis di eselon 3. Pejabat teknis hanya sampai eselon 2, lalu eselon 3 dan ke bawahnya akan pindah menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, pejabat fungsional ini diperlukan karena akan berperan penting dalam tata kelola pertambangan nasional.

“Pembinaan ke arah sana sedang kita lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir itu karena banyak yang masih melihat ASN sebagai birokrat, pengelola birokrasi, padahal kita harus mendalami hal-hal teknis, apalagi kalau berhadapan dengan kalangan pelaku usaha profesional. Sekarang lagi kami susun rumpun-rumpun jabatan fungsional,” tuturnya.

Saat ini dia mengakui jabatan fungsional di sektor pertambangan yang baru jelas yaitu Inspektur Tambang. Namun ke depannya, diharapkan ASN punya kompetensi teknis dari awal perencanaan pertambangan.

Dia mengatakan indeks profesionalitas ASN sektor pertambangan masih berada pada tingkat sedang sekitar 80,3. Pihaknya pun menargetkan indeks ini meningkat ke posisi tinggi.

Saat ini ASN pertambangan berjumlah 1.113 orang di seluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar atau 56% berada di provinsi. Dari sisi pendidikan, 71% merupakan lulusan sarjana.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Politik

Jamin Kepastian Hukum, KESDM Kebut Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Dari UU Minerba

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Salah satu RPP yakni merupakan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan penyusunan RPP tersebut dikebut untuk diselesaikan. Ia bilang aturan turunan itu sangat penting demi memberikan kepastian mengenai kelanjutan operasional perusahaan tambang ke depan.

“Kami sedang menyusun tiga RPP, sedang berusaha keras untuk menyelesaikan supaya beberapa badan usaha dapat melanjutkan kegiatannya tanpa kendala,” kata Ridwan, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ridwan meminta agar penyusunan RPP tersebut tidak dihadang sehingga menimbulkan kegaduhan. Seperti halnya saat penyusunan UU Minerba sebelumnya. Menurut Ridwan sebagian besar menyambut baik hadirnya UU tersebut karena menjadi landasan kuat bagi industri dan pengolahan minerba. Namun sebagian lainnya masih belum sepakat 100 persen.

“Jangan di dalam perjalanannya digoyang terlalu kuat sehingga nanti tidak akan selesai pada waktunya. Itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi siapapun. Mari silakan disampaikan dan diusulkan, pastikan dengan mekanisme yang sesuai,” tutur dia.

Lebih lanjut, Mantan Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kemenko Maritim dan Investasi itu meminta bagi perusahaan yang ingin memperpanjang izin usahanya dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar menyelesaikan administrasi yang diperlukan.

“Saya meminta kepada Bapak dan Ibu yang sedang berproses secara administratif untuk perpanjangan PKP2B menjadi IUPK tolong diselesaikan hal-hal administrasinya. Kami pada posisi melayani Bapak dan Ibu,” pungkas Ridwan.

Sumber: medcom.id

Read More