Pemetaan Stakeholder Jadi Kunci Keberhasilan PPM di Lingkar Tambang

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder menjadi salah satu strategi penting dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah lingkar tambang. Langkah ini diperlukan untuk memahami karakter masyarakat, membangun komunikasi, serta memastikan program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Vice President Policy & Permitting sekaligus Vice President Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Priyono P. Pramono, mengatakan bahwa pemetaan pemangku kepentingan perlu mencakup tokoh masyarakat, anggota dewan yang berpengaruh, hingga unsur eksekutif.

“Pemetaan ya, pemetaan stakeholder kita itu sangat penting Pak di dunia kita. Tokoh masyarakatnya itu siapa saja ya. Para anggota dewan yang berpengaruh siapa saja. Di eksekutifnya siapa saja itu sangat penting juga untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita yang mungkin tidak bisa sampai secara langsung,” ujar Priyono dalam sesi tanya jawab pada panel diskusi “Membangun Kemandirian melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang” di Minerba Convex 2026, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain pemetaan pemangku kepentingan, Priyono menekankan pentingnya perusahaan memiliki prinsip yang jelas dalam menjalankan program PPM. Prinsip tersebut perlu dikomunikasikan secara transparan agar masyarakat memahami arah dan tujuan program pemberdayaan.

“Dan yang kedua menurut saya penting perusahaannya itu punya karakter Pak. Yang kelihatan dan terkomunikasikan. Jadi prinsip dari perusahaannya tersebut itu terlihat secara transparan,” katanya.

Priyono menjelaskan, transformasi program PPM membutuhkan proses panjang. Program yang dijalankan perusahaannya pada awalnya berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti embung, jembatan, jalan, dan fasilitas desa. Pendekatan tersebut kemudian beralih ke sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebelum berkembang menjadi program berbasis pemberdayaan.

Ia juga menekankan pentingnya memahami karakter masyarakat serta mengetahui pihak-pihak yang dapat membantu ketika perusahaan menghadapi hambatan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun pemahaman bersama sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan program PPM.

Priyono menjelaskan, program beasiswa SMK yang dilaksanakan di luar Sumbawa Barat pada awalnya mendapat penentangan cukup besar dari masyarakat. Namun, penentangan tersebut mulai berkurang setelah peserta angkatan pertama lulus dan memperoleh pekerjaan yang baik.

“Seperti yang tadi kan, awalnya kita bilang oh ini harus program kayak gini. Pokoknya kita merasa dengan seluruh studinya, program beasiswa paling baik. Kami mendapatkan penentangan yang cukup besar, cukup masif. Tapi begitu anak-anak batch pertama lulus, mendapatkan pekerjaan yang baik, itu mulai berkurang,” jelasnya.

Iklan

Ia melanjutkan, perubahan program tersebut juga memengaruhi pandangan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Jika sebelumnya orang tua berharap anak-anaknya kembali ke Sumbawa Barat setelah menyelesaikan pendidikan, seiring berjalannya waktu mereka justru mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan karier di luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

“Dan terdapat perubahan budaya juga Pak. Tadinya orang tua pada minta anaknya mau pulang. Setelah tahun kedua, tahun ketiga, mereka bilang anak saya jangan pulang sama sekali lagi. Keluar negeri aja kalau bisa. Itu menarik juga buat kita ya. Perubahan paradigma. Tapi itu karena kita konsisten menerapkan si karakter kita,” pungkasnya.

Melalui pemetaan pemangku kepentingan, prinsip perusahaan yang jelas, serta pelaksanaan program secara konsisten, pemberdayaan masyarakat lingkar tambang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mendorong kemandirian masyarakat. (Tubagus)