Dinas ESDM Maluku Utara Luncurkan SIMANTAB

NIKEL.CO.ID – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi meluncurkan website SIMANTAB (Sistem Informasi Manajemen Monitoring Pertambangan).

SIMANTAB merupakan proyek perubahan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Hasyim, yang diluncurkan oleh Sekretaris Daerah, Samsuddin A Kadir.

Acara yang diadakan di Taman Orange Ternate, pada Minggu (29/8/2021) juga dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Rahwan K Kasuamba beserta Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Direktur Intelkam Polda Malut beserta sponsorship dalam kegiatan yang dilaksanakan di Taman Benteng Orange Ternate, Minggu (28/8/2021). 

Samsuddin A Kadir menyampaikan bahwa SIMANTAB merupakan strategis Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara dalam perkembangan teknologi serta kebijakan Kementerian ESDM yang telah mengembangkan Sistem Minerba Online Monitoring System (MOMS) pertambangan yang ada di Indonesia.

Strategi pembangunan dan desain SIMANTAB juga mempertimbangkan pengguna baik pengguna dilingkup Pemprov Maluku Utara maupun pada stakeholder pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

“Pengembangan aplikasi ini dilaksanakan dalam rangka membuat sistem monitoring terpadu kondisi pertambangan mineral di Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian dari daerah baik PAD maupun aspek lingkungan yang diaplikasikan dalam bentuk website agar dapat memudahkan semua kalangan untuk mengetahui informasi investasi pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

Sementara Kadis ESDM Provinsi Malut, Hasyim dalam memaparkan mengatakan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi bagian Timur Indonesia yang resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan luas wilayah sebesar 31.982,50 km2 dan membawahi 10 Kabupaten Kota, Maluku Utara memiliki berbagai potensi, salah satunya potensi di sektor Pertambangan.

Mantan Pj Wali Kota Ternate ini menuturkan, ada empat produk utama hasil pertambangan di Maluku Utara pada tahun 2020, yaitu; Biji Nikel dengan total produksi sebanyak 89.169.889 Wet Metric Ton, kemudian Biji Besi dengan total produksi 2.269.115 Wet Metric Ton dan Fero Nikel dengan produksi 208.398 Ton, serta Emas dengan Total Produksi sebanyak 145.937 Ton.

“Dengan adanya potensi tersebut dan peluang investasi di sektor pertambangan, Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan 108 Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam,” jelasnya.

Namun, kata dia, kendala saat ini belum terdapat sistem pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga berpeluang menyebabkan defisit PAD di sektor pertambangan, dikarenakan sistem yang belum terintegrasi.

“Untuk itulah, SIMANTAB hadir sebagai inovasi pembaruan di era Revolusi 4.0,” kata Hasyim.

Selaku Reformer, lanjut Hasym, kehadiran SIMANTAB diharapkan dapat memberikan kemudahan pengawasan, keterbukaan informasi bagi peningkatan investasi dan PAD demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

“Kita tahu bersama masyarakat sulit mengakses informasi potensi pertambangan di Maluku Utara. Dengan adanya aplikasi SIMANTAB dapat mempermudah investor pertambangan serta masyarakat dalam update informasi pertambangan di daerah ini,” tuturnya.

Peluncuran website SIMANTAB ini tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seluruh tamu undangan diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak.

Sumber: timesindonesia.co.id

Read More

Sengkarut Hilirisasi Nikel Maluku Utara

Oleh: Almun Madi *)

SEKTOR pertambagan Maluku Utara (Malut), terutama penambangan nikel dan pabrik pemurnianya (smelter) pada beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan hangat secara nasional, baik para investor maupun kalangan praktisi pertambangan. Betapa tidak, Malut dianggap salah satu daerah pemasok keterpadatan ferronikel yang merupakan elemen terpenting produksi beterai dan produk lainnya di era digitalisasi ini.

Berbagai negara telah mencanangkan armada transportasi ramah lingkungan, dan sebagai alternatifnya adalah penggunaan baterai pada mobil elektrik, di Jakarta saat ini telah kita temukan adanya mobil listik.

Perkembangan dunia saat ini, terutama penggunaan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai dan elemen-elemen terpenting produk digitalisasi sangat membutuhkan bahan baku nikel dan kobalt yang sebaran dan keterdapatannya melimpah di Malut (Pulau Halmahera dan Obi).

Atas dasar itu, perusahaan-perusahaan raksasa yang berambisi menguasai nikel Malut berlomba menancapkan investasi besar-besaran di Malut dengan dalil hilirisasi.

Saat ini sesuai data dari Kementerian ESDM, semangat hilirisasi nikel di Malut ditandai dengan hadirnya 8 smelter yang ditargetkan beroperasi secara massive pada 2021 ini. Perusahaan dimaksud adalah, PT. Indonesia Wedabay Industri Park (IWIP), PT. Mega Surya Pertiwi (MSP), PT. Wanatiara Persada (WP), PT. Aneka Tambang (ANTAM), PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN), PT. Tekindo Energi (TE), PT. First Pacific Mining (FPM), dan PT. Halmahera Persada Lygend (HPL).

Tiga dari perusahaan tersebut telah beroperasi, sementara PT. HPL di pulau Obi merupakan satu-satunya smelter yang akan memproduksi nikel kadar rendah (Lowgrade). Sebagian besar industri smelter raksasa seperti yang terdapat di pulau Obi dan Halmahera Tengah adalah hasil kerja sama dengan perusahaan asing (Tiongkok).

Setidaknya dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang paling menyita perhatian publik Malut adalah PT. IWIP yang beroperasi di Halmahera Tegah, PT. MSP dan PT. HPL (Harita Group) yang beroperasi di Pulau Obi. Untuk mendukung ambisi mengusai nikel di Halmahera Tengah, PT. IWIP menyerap investasi senilai US$ 1 Miliar/Rp14.5 Triliun.

Sementara Harita group di Pulau Obi berinvestasi senilai 320 Juta US$ untuk PT. MSP dan telah beroperasi, memproduksi ferronikel sekitar 190 ribu ton per tahun. Sedangkan investasi Harita untuk PT. HPL adalah US$ 1,6 Miliar, berkapasitas 8,3 juta ton bijih nikel dengan target produksi MHP sebanyak 365.000 ton dan turunannya nikel sulfat sebanyak 246.750 ton, serta 31.800 ton kobalt sulfat. Kehadiran smelter di Malut juga diakui dapat melejitkan kinerja ekspor Malut meskipun di masa pandemi covid 19. Sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Malut, kinerja ekspor Malut melonjak naik pada 2020 disumbangkan oleh produk perpaduan ferro sebesar U$ 976.81 Juta. Adalah merupakan prestasi bagi kinerja ekspor daerah.

Selain itu, hadirnya smelter di Malut juga berdampak pada perekrutan Tanaga Kerja (TK) lokal.

Namun pertanyaan besar bagi pubik Malut adalah apakah melejitnya grafik ekspor dan perekrutan (TK) lokal tersebut berbanding lurus dengan taraf ekonomi kita, terutama kesejahteraan masyarakat lingkar tambang?

Untuk menjawab pertanyaan, bahwa semangat hilirisasi pertambangan terutama nikel Malut, menyisakan berbagai problem yang menyita perhatian publik.

Misalnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat lingkar tambang di Halmahera Tengah dan Obi yang menggelait akhir-akhir ini menjadi bukti atas ketiadaan hak-hak rakyat lingkar tambang serta akibat tercemarnya lingkungan sekitar tambang yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

Pada tataran itu, isu keberlangsungan lingkungan hidup tentunya menjadi isu penting bagi publik Malut, terutama adanya rencana pihak perusahaan yang berkeinginan mengalirkan limbah ke laut dalam.

Misalnya PT. HPL yang membutuhkan high pressure acid leach (HPAL) yang berpotensi pada ancaman lingkungan, misalnya unit asam sulfat, penanganan limbah  slurry HPAL sekitar 66.3 juta ton per tahunnya dan penanganannya membutuhkan kajian mendalam.

Jika PT. HPL dan mungkin pula PT. IWIP yang limbahnya benar-benar dialirkan ke laut, dipastikan berpengaruh dan menjadi perseden buruk bagi kelanjutan visi Malut sebagai Lumbung Ikan Naional (LIN). Dengan demikian opsi lain seperti  dray stack, backfilling bekas tambang, pembuatan kolam, dan DAM limbah dapat dilkukan, tentunya melalui kajian yang komprehensif.

Di titik itulah sebenarnya sengkarut hilirisasi nikel kita di Maluku Utara, karena penanganan lingkungan menjadi penting untuk diikhtiarkan.

Pada perspektif itu, sebagaimana ikhtiar dan peringatan oleh Jared Diamond dalam bukunya Collapse, menurut Profesor University of California ini, faktor utama yang menjadi pertimbangan runtuhnya suatu peradaban, yakni: kerusakan lingkungan akibat eksploitasi manusia, serta faktor lain seperti perubahan iklim; permusuhan; renggangnya persahabatan; respon masyarakat terhadap masalah lingkungan (termasuk lingkungan sosial dan politik).

Bahwa runtuhnya suatu peradaban tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan bablasnya hubungan antara manusia dengan alam. Menurut Diamond, keruntuhan tidak terjadi secara cepat dan seketika, melainkan secara perlahan seperti bom waktu.

Dengan demikian, kita dituntut beriktiar atas fakta-fakta investasi dan nasib lingkungan hidup kita saat ini. Sebab sudah pernah terjadi banjir bandang di areal PT. WBN, PT. IWIP. Entah apa penyebabnya, tetapi perencanaan tambang PT. WBN patut dipertanyakan.

Kasus-kasus lingkungan lainnya seperti penggunaan air permukaan yang berlebihan, tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Halteng dan Obi yang sering mencuat ke publik adalah seabrek problem hillirisasi yang perlu diikhtiarkan secara dini.

*) Almun Madi adalah Dosen Teknik Pertambangan Unkhair/Sekretaris PERHAPI Maluku Utara

Sumber: malutpost.id

Read More

Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Keberadaan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan.

NIKEL.CO.ID – Tiga perusahaan hilirisasi nikel yang berada di bawah naungan Harita Nickel secara resmi mengelola kawasan berikat yang terletak di Kawasi, Halamahera Selatan.

Acara seremoni peresmian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/3/2021).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bambang Hermawan mengungkapkan pengelolaan kawasan berikat tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, khususnya dari sisi ekspor.

“Kawasan Berikat Harita Nickel ini hadir di Malut dan semoga akan terus berlanjut ke kawasan berikat lainnya. Kehadiran kawasan berikat ini menunjukkan bahwa Malut adalah tempat untuk investasi. Kami siap memberi kemudahan-kemudahan kepada investasi yang baik. Ini tidak boleh terhenti sampai di sini dan harus memicu investasi lainnya,” katanya, dikutip dalam keterangan resminya.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang menjelaskan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan. Ke depan, dia berharap Provinsi Maluku Utara dapat menyerap investasi lebih besar untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan.

“Tujuan kami adalah memudahkan investasi. Kawasan berikat ini merupakan kolaborasi dari Bea Cukai dan Pajak yang akan memudahkan penerima fasilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Harita Nickel Donald Hermanus menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan Bea Cukai atas dukungan yang diberikan selama ini.

Donald menambahkan dengan kepercayan yang diberikan pemerintah, pihaknya akan tetap menjalankan operasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Kawasan berikat ini akan sangat bermanfaat bagi kami yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malut,” ujarnnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Read More

Pemprov Malut Akan Terima Dana Hibah Perusahaan Rp 14,2 M

NIKEL.CO.ID – Pemerintah provinsi (Pemprov) Malut sudah dipastikan mendapat dana hibah dari perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) sebesar Rp 14,2 miliar.

Kepala  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Hasyim Daeng Barang pada wartawan, Rabu (30/9/2020) mengatakan, sampai hari ini nilai perjanjian hibah sudah capai Rp 14,2 miliar lebih. Perusahaan yang sudah melakukan konfirmasi penandatangan NPHD dengan Pemprov Malut adalah PT Harita ,Weda Bay Nikel,  PT Ara, dan PT IWIP.

IWIP sudah memastikan memberikan bantuan Rp 4 miliar, PT Ara sebelumnya mengaku memberikan Rp 100 juta akan ditambah menjadi Rp 200 juta, PT Fajar Bakti meskipun belum menerima dokumen NPHD, namun yang diberikan sekitar Rp 20 juta selanjutnya Kabupaten Pulau Taliabu PT Aditiya Tanggu  masih menunggu manajemen menetapkan.

Hasyim berjanji, jika sampai besok bagi perusahaan yang belum mengkonfirmasi maka ESDM melayangkan surat kembali.

“Pada prinsipnya kami tidak memaksa tapi inilah masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah perusahaan yang ada di Maluku Utara yang benar- benar berkontribusi terhadap pembangunan Malut,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Abdul Gani Kasuba sudah melakukan  penandatangan NPHD bersama perusahaan dengan jumlah Rp 6,1 miliar. Meski begitu belum masuk di rekening Kasda karena masih menunggu BPKAD membuat surat NPHD kemudian pihaknya akan mengirim surat untuk rekening yang ditujuh.

“Kita menunggu dari BPKAD,” katanya.

Ia menyebutkan, sesuai dengan perusahaan yang sudah memasukan dokumen NPHD dan siap melakukan penandatangan jumlah total sekitar Rp 14,2 miliar. Untuk PT  Harita, Sabtu (3/10)  dokumen tiba karena itu pihaknya akan rapat bersama BPKAD untuk menyiapkan rekening yang akan di transfer bantuan perusahaan.

Baginya, tidak ada sanksi buat perusahaan yang belum memberikan bantuan hibah ke Pemprov Malut akan tetapi bantuan perusahaan tersebut menjadi catatan bagi Pemprov.

“Mungkin jumlah belanja yang dialokasikan untuk Covid -19, makanya kita menyesuaikan dengan BPKAD,” jelasnya.

Target ESDM, akan menggenjot pendapatan dari sumber pertambangan dari Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. Namun ada IUP 10 sudah dihentikan operasi sedangkan sebagian lain hanya pemegang IUP sehingga Pemprov tidak memaksa akan kalau  perusahaan tersebut belum jalan berarti belum ada uang. Tetapi tidak menutup kewajiban perusahaan untuk membayar PNBP karena semua pemegang IUP wajib menyetorkan ke negara. Disebutkan perusahaan yang sudah masukan dokumen NPHD tinggal tanda tangan adalah PT NHM, PT Harita Group, PT IWIP, PT Ara, sementara PT Antam belum.

Sumber: posmalut.com

Read More