NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengembangan teknologi pemulihan ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan pertambangan Sulawesi Tenggara akibat aktivitas pertambangan. Upaya tersebut dilakukan melalui Pusat Kolaborasi Riset (PKR) Biodiversity Lahan Tambang bersama perguruan tinggi dan sejumlah pemangku kepentingan.
Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan teknologi bioremediasi dan fitoremediasi untuk memulihkan lahan yang terdampak aktivitas pertambangan. Selain itu, penelitian mencakup perubahan kualitas tanah dan air, keberadaan spesies lokal, serta dampak sosial ekonomi kegiatan pertambangan terhadap masyarakat.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN, La Sinaini, mengatakan, aktivitas pertambangan yang masif di Sulawesi Tenggara perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang tepat untuk mencegah kerusakan ekosistem semakin meluas.
“Persoalan lingkungan akibat pertambangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat kondisi lahan yang rusak. Kita juga harus memahami perubahan ekosistem, kualitas tanah dan air, keanekaragaman hayati, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” kata La Sinaini dalam keterangannya, dikutip Senin (19/10/2026).
Dia menilai pendekatan riset terintegrasi diperlukan agar upaya pemulihan lingkungan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Keberadaan PKR Biodiversity Lahan Tambang diharapkan dapat menyatukan keahlian peneliti dari berbagai institusi untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah terdampak.
“Kami ingin membangun kolaborasi penelitian yang tidak berhenti pada identifikasi kerusakan lingkungan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki ekosistem terdampak tambang. Hasil riset harus menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN, Rubiyo, mengungkapkan, penelitian pemulihan lahan bekas tambang telah dilakukan di Kalimantan Utara dan Bangka Belitung, terutama pada kawasan pertambangan batu bara dan timah.
Penelitian tersebut memanfaatkan tanaman perkebunan sebagai bagian dari pendekatan pemulihan lahan. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan kondisi lahan, sehingga metode serupa berpotensi dikaji untuk mendukung reklamasi kawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara.
“Pengalaman penelitian di Kalimantan Utara dan Bangka Belitung menunjukkan bahwa pendekatan berbasis tanaman dapat membantu proses pemulihan lahan bekas tambang. Potensi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk kondisi Sulawesi Tenggara karena setiap kawasan memiliki karakteristik tanah, lingkungan, dan jenis gangguan yang berbeda,” ujar Rubiyo.
Penerapan teknologi reklamasi, menurutnya, harus mempertimbangkan karakteristik lokal agar metode yang digunakan sesuai dengan kondisi ekosistem dan kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, keberhasilan pemulihan lahan pascatambang tidak cukup diukur dari tumbuhnya kembali vegetasi di kawasan yang rusak. Upaya tersebut juga perlu diarahkan pada perbaikan fungsi ekologis tanah, keberlanjutan pertumbuhan tanaman, serta pemulihan manfaat lahan bagi lingkungan dan masyarakat. “Pemulihan lahan pascatambang bukan sekadar menghijaukan kembali kawasan yang rusak. Yang lebih penting adalah bagaimana fungsi ekologis tanah dapat diperbaiki, vegetasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, dan lahan memiliki peluang untuk kembali memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat,” pungkasnya. (Fi Yun)
