Hilirisasi Mineral Kritis Harus Diiringi Penguatan HAM dan Tata Kelola

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Percepatan hilirisasi mineral kritis di Indonesia perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pembiayaan yang bertanggung jawab. 

Pasalnya, di tengah besarnya investasi sektor pertambangan, masyarakat di sekitar wilayah tambang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Iklan

Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang diselenggarakan Koalisi ResponsiBank Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Direktur Eksekutif The PRAKARSA sekaligus Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia, Victoria Fanggidae, menegaskan keberhasilan hilirisasi mineral tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun peningkatan kapasitas industri pengolahan. Menurut dia, aspek tanggung jawab sosial, lingkungan, dan dampak pembiayaan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.

“Keputusan pembiayaan bukan keputusan yang netral. Ketika bank memberikan kredit kepada perusahaan tambang atau smelter, keputusan tersebut ikut menentukan kegiatan ekonomi apa yang dapat berkembang, risiko apa yang dibiayai, dan siapa yang pada akhirnya menerima manfaat maupun menanggung dampaknya,” ujar Victoria.

Iklan

Ia menjelaskan, lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan industri mineral kritis melalui kebijakan penyaluran kredit dan pembiayaan. Karena itu, perbankan tidak cukup hanya mempertimbangkan kelayakan finansial perusahaan, tetapi juga harus memperhitungkan risiko sosial, lingkungan, dan HAM dari kegiatan usaha yang dibiayai.

Victoria menekankan terdapat tiga perubahan mendasar yang perlu dilakukan untuk memastikan percepatan hilirisasi mineral kritis berjalan secara berkelanjutan.

Pertama, penguatan standar operasional dan penegakan hukum agar seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Iklan

Kedua, peningkatan akuntabilitas lembaga keuangan, terutama perbankan, dalam memastikan setiap keputusan pembiayaan mempertimbangkan risiko HAM dan lingkungan. Dengan demikian, dukungan modal terhadap industri pertambangan tidak justru memperbesar persoalan sosial dan ekologis di wilayah operasional perusahaan.

Ketiga, memastikan pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat terdampak. Peningkatan investasi dan aktivitas industri mineral, menurut dia, semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, bukan hanya menguntungkan perusahaan dan pemilik modal.

Dalam dialog kebijakan yang berlangsung di forum tersebut, Koalisi ResponsiBank Indonesia turut mengungkap hasil penilaian kebijakan perbankan pada sektor pertambangan yang masih menunjukkan skor sangat rendah.

Skor kebijakan perbankan untuk sektor pertambangan tercatat hanya 0,6 dari skala 10 pada 2024. Angka tersebut menunjukkan masih terbatasnya komitmen dan kebijakan perbankan dalam menerapkan standar uji tuntas HAM dan lingkungan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Kondisi itu sekaligus memperlihatkan pentingnya peningkatan standar tanggung jawab lembaga keuangan dalam mendukung investasi mineral kritis. Penerapan uji tuntas HAM dan lingkungan diperlukan agar potensi risiko yang ditimbulkan kegiatan pertambangan maupun pengolahan mineral dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan sebelum pembiayaan diberikan.

Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 menjadi ruang dialog bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan tata kelola industri mineral kritis di tengah percepatan agenda hilirisasi nasional. Penguatan tata kelola, perlindungan HAM, dan pembiayaan bertanggung jawab dinilai menjadi bagian penting agar pengembangan industri mineral kritis tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. (Shiddiq)