Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berusaha untuk menuntaskan kasus korupsi pertambangan. Setelah menetapkan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Ode, kejaksaan melacak keberadaannya.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengatongi surat penangkapan terhadap DPO La Ode Sinarwan Ode. Hasil pelacakan, posisi terakhir tersangka berada di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda  sudah berstatus buronan karena selalu  mangkir saat dipanggil jaksa terkait kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.

La Ode Sinarwan Oda merupakan salah satu tersangka korupsi tambang. Tiga tersangka lain telah ditahan.

Sarjono menambahkan La Ode Sinarwan Oda telah ditetapkan  sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan bersama Mantan Plt Kadis Pertambangan Sultra Buhardiman, mantan Kepala Bidang Minerba Yusmin dan seorang Genera Manajer  PT Toshida Indonesia bernama Umar.

Ketiga tersangka telah dimasukkan ke penjara. Sejak jadi tersangka La Ode Sinarwan Oda telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun mangkir.

Panggilan pertama 17 Juni, kedua 23 Juni dan panggilan terakhir awal Juli. Tersangka melalui kuasa hukumnya beralasan sakit, sehingga  tidak pernah menghadiri panggilan.

Kasus yang melibatkan keempat tersangka terkait dengan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)  PT Toshida Indonesia. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat UU Tipikor  no 31 /1999 seperti diubah dengan UU no 20/2001 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun penjara.

Penyelidikan kasus korupsi tambang berawal pada 2007, saat  PT Toshida mendapat IUP Pertambangan bijih nikel seluas 5.265,70 hektare  dari Bupati Kolaka. Pada 2010, lagi-lagi, perusahaan diberi izin IUP Operasi Produksi dengan luasan yang sama.

Namun, sampai sekarang PT Toshida dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perusahaan, yakni membayar pajak senilai total Rp190 miliar.

Sumber: Media Indonesia

Read More

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si *)

PADA Minggu kedua bulan Juni tahun 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan oleh PT. Toshida di Kabupaten Kolaka. Di sana Penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT. Toshida yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 190 miliar.

Tiga hari kemudian, mantan Kadis ESDM dan mantan Kabid Minerba Sultra serta dua orang petinggi PT. Toshida (Dirut dan General Manager PT. Toshida) ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kaget, pada saat yang sama ingatan saya terbang pada peristiwa yang menimpa saya beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus menghuni Lapas Sukamiskin.

Pokok perkara yang dialamatkan adalah, saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Tambang. Padahal, bila dianalisa secara mendalam, di dalam aturan Perda, kewenangan teknis dalam menerbitkan IUP ada di tangan Dinas Pertambangan (ESDM).

Tapi yang terjadi, saya menghadapi sangkaan itu sendirian dan dijadikan tersangka tunggal. Saya melihat, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kali ini adalah kerja audit investigasi khusus yang tidak main-main.

Penggeledahan yang dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiyawan Nur Chaliq, dengan Anggota Tim Penyidik sebanyak 9 orang. Melihat semua itu dada saya berdebar oleh harapan baru, bahwa kali ini penanganan perkara perizinan tambang dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan benar.

Namun, Kejati Sultra mestinya melakukan pengusutan secara menyeluruh (tidak hanya menggeledah kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi, tapi juga melakukan penggeledahan ke Kantor Kepala Dinas Kabupaten). Sebab dari Kabupatenlah semua kekacauan berawal (semua IUP dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten/Kota). Baru pada tahun 2016-2017 ada perubahan Undang-Undang yang isinya adalah, kewenangan mengeluarkan IUP diserahkan ke Provinsi.

Tapi sebenarnya, di tahun 2016-2017 itu sudah tidak ada lagi lokasi penambangan. Artinya, meski lahir kewenangan baru untuk provinsi, tapi lokasi (tambangnya) sudah habis. Sudah lebih banyak IUP daripada luas wilayah. Kantor Dinas ESDM Provinsi hanya melakukan pekerjaan meregistrasi ulang dan mengeluarkan rekomendasi CnC.

Kasipenkum Kejati Sultra, Doddy, MH menuturkan bahwa sejak tahun 2010 PT. Toshida menambang berdasarkan IUP di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Berarti, pada 2010 itu yang menerbitkan IUP PT. Toshida adalah Kabupaten (bukan Provinsi). Dan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT. Toshida adalah tidak membayarkan kewajiban kepada negara seperti membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penggunaan Kawasan Hutan atau PNBP-PKH, abai membayar royalti, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Carut Marut IUP

Tahun 2008 (awal saya menjadi Gubernur), jumlah IUP di Sultra sebanyak 275. Namun, saat kewenangan berpindah ke pemerintah provinsi sesuai amanah UU 23 tahun 2014, jumlah IUP yang diserahkan pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2016 telah mencapai 528 IUP. Berarti, jumlah IUP meningkat tajam. Total luas wilayah IUP mencapai hampir 3 kali melebihi luas potensi kawasan yang mengandung deposit nikel di Sultra yakni 457.075 Ha. Selisih antara luas potensi deposit nikel dengan banyaknya IUP yang dikeluarkan tentu menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap motif penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada November 2013 saya membuat laporan yang isinya adalah, saya membuka semua persoalan menyangkut pertambangan dari hulu sampai hilir. Dari mulai proses persiapan izin sampai dengan penyimpangan di perpajakan, soal eksploitasi, penyimpangan di angkutan, di pelabuhan, dan lain-lain.

Selanjutnya, saya melakukan upaya untuk mengatasi carut marut penerbitan IUP dan pengelolaan lahan pertambangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Surat Keputusan Gubernur No. 661 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, keuangan, dan perhubungan.

Selain itu, juga untuk mengetahui aspek legalitas pemegang IUP, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perusahaan pemegang IUP, dan mencegah terjadinya kerugian negara melalui ketaatan dalam membayar kewajibannya bagi negara.

Tim Terpadu terdiri dari unsur pemerintahan dan penegak hukum yakni Gubernur, Kapolda, Kejati, Komandan Korem, Kepala BIN, jajaran Sekretariat Pemerintah, SKPD terkait, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Pasi Intel Korem, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kendari, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari.

Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Kondisi ini berarti sebanyak 422 IUP belum mendapat IPPKH namun tetap melakukan penambangan dan hal itu ternyata dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengapa terjadi demikian? Patut diduga ada “main mata” antara pengusaha tambang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan dalam beberapa hal Kementerian ESDM bisa jadi terlibat juga, seperti pelaksanaan pelelangan di Kabupaten Kolaka yang saat itu belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya.

Penyimpangan juga ditemukan menyangkut administrasi dan legalitas yang meliputi prosedur perizinan yang tidak dipatuhi, tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengurusan IPPKH sebelum dilakukan penambangan ore nikel bahkan setelah pasca tambang tidak dilakukan reklamasi. Belum lagi masalah tumpang tindih wilayah pertambangan, dan juga tidak adanya Rencana Kerja, Anggaran Biaya dan Laporan triwulan serta laporan tahunan.

Selain itu, beberapa perusahaan mengajukan izin ekspor menggunakan legalitas IUP lain, karena dia tidak memiliki CnC dan tidak ada persetujuan ekspor. Ditemukan pula adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sehingga menyebabkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya kewajiban para pemegang IUP kepada negara yang bersumber dari pajak alat berat, PBB Pertambangan, dan royalti dan iuran tetap (Landrent).

Kerja besar Kejati Sultra kali ini pasti berangkat dari kian maraknya penambang illegal yang beroperasi di Sultra. Mereka mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa legalitas lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian di berbagai aspek. Selain itu, ada banyak terjadi penyimpangan di sana. Mulai dari penyimpangan administratif, teknis, dan penyimpangan kewajiban kepada negara seperti regulasi, keuangan negara (royalti, pajak), penyimpangan di pelabuhan, dan lain-lain.

Penyimpangan juga terjadi di wilayah sosial kemasyarakatan, dimana hak-hak adat dan hak-hak masyarakat diabaikan. Banyak masyarakat Sultra yang dirugikan karena ganti rugi lahan hanya memperhitungkan tanaman tumbuh, padahal yang dituju adalah kandungan bahan mineral yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Makanya saya juga melakukan upaya pengawasan agar pembodohan masyarakat oleh pihak-pihak yang hanya mau mengambil keuntungan semata tidak terus terjadi.

“Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia.” (Mahatma Gandhi).

 

Bicara tentang pertambangan illegal, memang bicara tentang persoalan yang sangat kompleks. Praktik yang terjadi di lapangan memang sangat barbar, adu kuat antar kelompok, adu beking, transaksi cost, penyelundupan asset negara, sampai pada maraknya transaksi gelap izin tambang dan izin-izin lain seperti CnC, quota, amdal dan RKAB – semua itu menjadi komoditas yang nilai transaksinya sangat tinggi.

Belum lagi kekacauan di seputar pelabuhan angkut atau jeti yang tidak semuanya memiliki izin (izin lokasi dan izin bangunan dan penggunaan). Jalan-jalan nasional untuk masyarakat umum juga banyak yang hancur karena setiap hari dilewati oleh mobil-mobil besar pengangkut tambang.

Sebenarnya masyarakat tahu bahwa selama ini memang terjadi pembiaran oleh instansi terkait, baik di daerah maupun pusat. Maka, menurut saya, tindakan Kejati Sultra merupakan langkah hebat untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam Sultra yang semakin terancam habis. Ancaman besar yang berdampak langsung pada sumber kehidupan, alam dan lingkungan di sana, termasuk juga manusianya.

Dulu, Dinas ESDM hanya digunakan sebatas “alat” untuk menjebak kepala daerah. Makanya, ketika ada izin yang menyalahi aturan yang diperkarakan dan dihukum adalah kepala daerahnya (bukan Kepala Dinas ESDM-nya). Dan itulah yang menimpa saya selaku Gubernur yang dijadikan tersangka dan dihukum, sedangkan Kepala Dinas ESDM dan jajarannya tidak ada yang terbawa. Mereka hanya dijadikan saksi.

Kerugian Jangka Panjang

Saya berharap betul, proses penegakan hukum kali ini benar-benar objektif dan tidak tebang pilih. Sebab, carut marut perizinan pengelolaan pengusahaan tambang di Indonesia, khususnya Sultra sudah sangat kronis dan melibatkan persekongkolan tingkat tinggi di lintas lembaga, dan juga oknum aparat pemerintah, termasuk oknum aparat hukum bersama korporasi.

Masih lekat dalam ingatan, awal tahun 2014 saya mempresentasikan hasil kerja Tim Terpadu kepada UKP4 bentukan Presiden SBY, atas penyimpangan pengusahaan tambang di Sultra.

Tapi anehnya, setelah itu justru saya malah diperkarakan, dan dijadikan tersangka tunggal dalam kasus izin pertambangan.

Dalam presentasi itu saya sampaikan bahwa, angka perhitungan perolehan dari aset yang dimiliki Sultra bisa untuk membiayai Indonesia sampai 200 tahun ke depan, dengan asumsi APBN saat itu yang Rp.1.500 Triliun. Namun sayang, hal-hal yang saya sampaikan itu tidak menjadi fokus pemerintah pusat untuk langsung menertibkan kekacauan yang terjadi di dunia pertambangan di Sultra, agar hasilnya bisa digunakan untuk masa depan Indonesia.

Siapakah yang bisa diharapkan untuk bertindak menyelamatkan Sultra? Mau sampai kapan para “perampok” dibiarkan menguras habis sumber daya alam di sana? Padahal, menyelamatkan Sultra adalah menyelamatkan masa depan Indonesia. Kalau kejahatan ini terus dibiarkan, kerugian pertama adalah mineral nikel akan habis karena tidak terbarukan, kita juga akan kehilangan kesempatan mengembangkan bahan baku menjadi bahan jadi industri strategis seperti baja stainless, baterai litium, dan berbagai industri turunan lainnya yang nilainya puluhan kali lipat dari nilai dasar ore.

Dampak lain lagi adalah, penerimaan negara sangat kecil dengan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Dan efek sosialnya adalah, masyarakat semakin miskin karena lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat dan laut yang mereka miliki dirampas habis, dan masih ditambah lagi dengan ancaman datangnya bencana alam akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan. Dan cadangan potensi untuk masa depan bangsa dan generasi penerus sudah pasti terkuras habis, karena rusaknya ekosistem akibat tercemarnya darat dan laut oleh kegiatan penambangan yang tidak memenuhi prosedur.

Sejatinya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Adalah tanggung jawab umat manusia untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita jaga dan rawat bumi Sulawesi Tenggara. Menyelamatkan Sultra adalah Menyelamatkan Indonesia.(***)

*) Penulis: Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018

Sumber: penasultra.id

Read More

Bupati Parigi Moutong Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Tanah Berpotensi Nikel

NIKEL.CO.ID – Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu mengimbau masyarakat Parimo tak mudah terprovokasi terkait adanya potensi nikel di KEK.

Hal tersebut akibat adanya isu berkembang ditengah masyarakat potensi adanya nikel.

Nikel tersebut menurut isu liar di masyarakat, berada di sebagian lintasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Parigi Moutong.

Samsurizal menegaskan, aparat desa agar tidak membuat isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Akibat itu, membuat masyarakat memikirkan tentang tanah di desanya tersebut.

“Kasihan masyarakat kita dibuat menghayal tentang tanah di desanya. Masyarakat sudah menghayal katanya mereka akan kaya mendadak jika tanahnya yang kena jalur kawasan KEK dibeli karena didalamnya terdapat Nikel,” sebut Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu, Senin (28/6/2021).

Mantan Komandan Peleton 3/A Yonif 501/KOSTRAD Pare-pare itu menyebutkan, isu adanya nikel KEK di Parimo sudah ditanyakan kepada pengelola KEK Tawaili, Kota Palu.

Pengelola KEK Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu merupakan sepupu dari Samsurizal mengatakan tidak benar adanya issu dibawah tanah untuk lintasan kawasan KEK ada Nikel.

Kata Toni sapan akrab Mulhanan, Nikel dibawa dari Kabupaten Morowali yang rencananya melewati lintasan KEK jalur kebun kopi atau Marantale tembus di kawasan KEK Tawaili.

Bupati Parimo dua periode itu mengingatkan kepada masyarakat dan aparat desa khususnya, untuk mentaati aturan sesuai Keputusan Presiden (Kepres) nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

“Saya minta kepala OPD terkait, agar segera melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk memproses oknum yang melanggar aturan, ” tandas mantan Komandan Kompi A YONIF 501/KOSTRAD tersebut.

Sumber: Tribunnews

Read More

Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1.400 Warga di Kolaka

NIKEL.CO.ID – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia melalui vaksinasi Covid-19, direspon cepat oleh pemerintah daerah dan pelaku industri di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menggandeng PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) melakukan vaksinasi terhadap 1400 Warga di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dari jumlah itu, 80 persen diantaranya adalah karyawann CNI.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang membangun smelter Nikel di Kabupaten Kolaka, CNI mendukung penuh upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara nasional sebagai jalan mengakhiri pandemi Covid-19.

“Target vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 1400 Warga, dimana 80 persen diantaranya adalah karyawan CNI. Tahap pertama kami diberikan sebanyak 697 vaksin yang diperuntukkan bagi karyawan dan warga, terutama mereka yang sudah berusia lanjut (manula),” kata Andi Perdana Kahar, Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 PT CNI, Senin (21/06/2021).

Andi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi ini didahului dengan proses sosialisasi dan edukasi secara bertahap yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari tim Gugus Tugas Covid-19, dokter spesialis Paru masing-masing dokter A. Ibnu Hajar, dokter Aslan dan manajemen CNI.

Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran dan keyakinan bagi warga tentang pentingnya vaksinasi.

“Vaksinasi ini diselenggarakan oleh Dinas kesehatan Kolaka selaku vaksinator dan tidak mengurangi jam produksi perusahaan. Pelaksanaannya pun dilakukan sesuai protokol kesehatan 3 T dan 5 M agar tidak menimbulkan kerumunan,” katanya.

Manajer HRGA CNI, Siswo Poedji Priyono mengapresiasi tingginya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Ia berharap setelah vaksinasi tahap pertama ini, vaksinasi tahap berikutnya bisa segera dilakukan pada bulan depan sehingga masyarakat bisa terjangkau semua, khususnya kaum Manula.

“Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, sangat mempermudah warga kecamatan Wolo untuk mendapatkan vaksinasi karena tempatnya jauh. CNI berkomitmen penuh dan siap memberikan fasilitas untuk mempercepat program pemerintah ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata menginstruksikan kepada seluruh karyawan dan mitranya yang berada di site Wolo PT CNI untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 demi menyukseskan program pemerintah.

Instruksi vaksinasi ini bertujuan memperkuat sistem kekebalan komunal untuk melawan virus Covid-19 yang selama ini meresahkan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial.

Selain itu, tim gugus Civid-19 PT CNI diminta memberikan penjelasan secara detail melalui sosialisasi, kampanye dan pemasangan banner, pamflet ditempat yang starategis, guna memberikan pemahaman pada karyawan dan keluarganya, sekaligus melibatkan dokter ahli dalam sosialisasi dan pelaksanaan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara (Sultra), total warga di provinsi itu yang terinfeksi positif COVID-19 mencapai 10.697 setelah pada Sabtu (19/6/2021) bertambah 22 orang.

Dari jumlah itu, pasien sembuh mencapai 10.218 orang.

Sumber: tribunnews.com

Read More

Dinas Kehutanan Sultra Tegaskan PT Tiran Punya Izin Lengkap

NIKEL.CO.ID – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluruskan isu penambangan ilegal yang menimpa PT Tiran di Konawe Utara (Konut). Dimana, isu tersebut termuat pada beberapa media online yang menyatakan bahwa PT Tiran Mineral melakukan penambangan nikel tanpa izin di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahkan, dalam berita tersebut mencatut Dinas Kehutanan setempat yang meminta pihak PT Tiran Mineral untuk menghentikan aktivitas penambangan nikel di dalam kawasan hutan produksi yang terlarang.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Provinsi Sultra, Beni Raharjo, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang termuat pada salah satu media online itu. Ia juga mengaku telah mengkonfirmasi pihak kehutanan dan tidak ada yang menyatakan seperti yang termuat dalam berita tersebut.

“Dari Dinas Kehutanan yang saya konfirmasi tidak ada yang menyatakan seperti dalam caption berita foto sebelumnya”, kata Beni Raharjo, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 14 Juni 2021.

Beni Rahardjo menegaskan PT Tiran tak melakukan penambangan ilegal. Hal ini dapat dibuktikan dengan izin lengkap dari Kementerian Kehutanan dan rekomendasi dari Gubernur Sultra.

“PT Tiran ini kalau kita lihat secara umum tertib. Jadi kalau izin dari kehutanan sudah lengkap,” ungkap Beni Raharjo.

“PT Tiran itu memiliki IPPKH dan semuanya melalui proses di daerah melalui rekomendasi gubernur. Dan rekomendasi gubernur itu ada dasarnya juga dari pertimbangan teknis , dari biro hukum, dan juga analisis fungsi dari balai pemanfaatan kawasan hutan”, sambungnya.

Beni Rahardjo juga tak menampik bawan ia sendiri memang belum pernah meninjau langsung area PT Tiran yang diisukan telah melakukan penambangan ilegal tersebut. Namun, izin dari pihak kehutanan dinyatakan sudah lengkap.

“Tiran ini luas sekali, ada yang penambangan dan ada yang smelter. Untuk di kehutanan sudah lengkap. Kalau yang diluar kehutanan saya nggak faham. Kalau izin ngangkut atau smelter, atau pelabuhan itu saya nggak tau,” pungkasnya.

Sumber: penasultra.com

Read More

Perusahaan Tambang Asal Tiongkok Menunggak Pajak Rp26 Miliar

NIKEL.CO.ID – PERUSAHAAN tambang nikel asal Tiongkok, PT Virtue Dragon Nikel Industri, sudah sejak 2017 beroperasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun, seperti diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara Yusuf Mundu, kemarin, perusahaan itu terus menunggak pembayaran pajak air permukaan.

“Total tunggakan mereka mencapai Rp26 miliar. Sejak beroperasi pada 2017 hingga sekarang, perusahaan itu belum membayar pajak air permukaan,” lanjut Yusuf.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah sudah dua kali melakukan penagihan, namun perusahaan itu tidak memiliki ikhtikad baik.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Sulaweswi Tenggara  telah melakukan pertemuan dengan salah satu direktur perusahaan itu. Yang bersangkutan berjanji akan membayar pajak sesuai tagihan, sebesar Rp26 miliar.

“Namun, sampai sekarang PT Virtue belum juga melaksanakan kewajibannya,” tambah Yusuf.

Badan Pendapatan Daerah akan memberikan saksi badan hukum atau penyitaan jika PT Virtue Dragon Nikel Industri tidak melakukan pembayaran pajak air permukaan karena penagihan pajak merupakan paksaan. Saat ini Badan Pendapatan Daerah masih berupaya melakukan penagihan secara persuasif.

“Kami akan segera mengirim surat penagihan kesekian kalinya dalam waktu dekat,” ungkap Yusuf.

PT Virtue Dragon Nikel Industri merupakan  perusahaan asal Tiongkok yang menanamkan investasinya dengan membangun smelter nikel di Desa Morosi.

Selain PT Virtue, kelompok usaha ini juga mendirikan PT Obsidian Stainless Steel yang mengolah bahan tambang stainless, juga di Konawe.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

PT Agung Pratama Mineral Menangkan Lelang Ore Nikel Temuan Mabes Polri

NIKEL.CO.ID – PT Agung Pratama Mineral (PT APM) berhasil memenangkan lelang satu paket Ore Nikel dan pengikut mineral (dpm) sekira 217 ribu metrik ton (MT) hasil temuan penyidikan Aparat Mabes Polri di  Kawasan Hutan Lindung Blok Hutan Lindu, Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

PT APM dipilih dan ditunjuk sebagai pemenang berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB).

Owner PT Agung Pratama Mineral (PT APM), Dery menjelaskan ada 217 ribu metrik ton ore nikel hasil lelang yang dimenangkannya dari hasil lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas permintaan
Mabes Polri dan lembaga terkait dalam SKB dengan nilai Rp41 miliar.

“Pemenang lelang itu diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan sudah melewati tiga tahapan, pertama itu diumumkan tanggal 22 Januari dan itu kami anggap sudah sesuai prosedur dan saat itu juga sudah pernah diumumkan di media cetak (koran,red), jadi sekali lagi kami nilai itu sudah sesuai prosedur, sehingga kami berani melakukan penawaran,” ungkapnya, Selasa (16/3/2021).

Kata dia, Ore Nikel tersebut tersebar di 480 titik koordinat dengan jarak berbeda-beda antar titik koordinat. Bahkan jaraknya mencapai 2 sampai 5 kilometer per titik. Olehnya itu, ia meminta jangan sampai ada yang salah menafsirkan lain tentang ore nikel ini.

“Kami tidak menyangka kalau serumit ini (jaraknya). Jadi, untuk melakukan penurunan ore nikel tersebut di masing-masing titik dibutuhkan alat berat kami, olehnya itu jangan sampai ada yang menduga atau berpikir lain-lain,” ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, beberapa hari terakhir ini sudah ada pernyataan dari LSM Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP) yang menyatakan bahwa pengangkutan Ore Nikel tersebut belum ada putusan inkrah dari pengadilan.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa pernyataan LSM JLP kami nyatakan tidak benar dan tidak berdasar,  karena kami sudah mengikuti prosedur lelang sesuai Undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan kutipan risalah lelang,” tegasnya.

Makanya, beber dia, atas keputusan tersebut pihaknya berani melakukan pengapalan Ore Nikel tersebut berdasarkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan dan proses pengapalan pun dijaga dengan ketat dari pihak kepolisian.

“Saat ini, proses pengapalan sedang dilakukan oleh PT APM dan sudah mencapai 9 Tongkang,” ucapnya.

Manajer Operasional PT APM Nugroho Cahyo menyatakan bahwa pernyataan dari LSM JLP disalah satu media di Sultra tersebut terkesan mengada-ada dan itu sudah merusak citra nama baik perusahaan serta sangat merugikan pihak perusahaan sebagai pemenang lelang yang sah secara hukum.

“Untuk itu kami minta kepada Ketua JLP Sultra untuk menarik atau meralat pernyataannya tersebut, jika tidak kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Penasehat Hukum PT AMP, Obong Kusuma Wijaya menambahkan bahwa terkait tuduhan yang dilayangkan oleh LSM tersebut menyatakan bahwa barang sitaan Ore Nikel tersebut belum ada putusan pengadilan atau belum inkrah karena dalam kasus ini tidak ada tersangka dan barang tersebut hanya temuan.

“Dalam hal ini pengadilan tidak berkompeten dan berwewenang untuk menentukan siapa pemenang lelang sebagaimana pernyataan LSM itu. Namun yang berwewenang untuk menentukan pemenang lelang tersebut adalah KPKNL,” jelasnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari juga membenarkan adanya proses dan prosedur lelang Ore Nikel temuan Mabes Polri tersebut dan sudah ditentukan perusahaan pemenangnya.

Hanya saja karena adanya keterbatasan atau pembatasan kewenangan dalam penyampaian informasi tentang hasil dan lampiran putusan lelang, KPKNL tidak menyebutkan secara gamblang perusahaan pemenang lelang dan lampiran lainnya.

“Hasil lelangnya kita sudah setor ke Bareskrim dan biaya hasil lelangnya juga sudah kita setor ke kas negara,” ungkap salah satu pejabat lelang bersama pejabat Hukum KPKNL Kendari.

KPKNL juga menyebutkan bahwa pengumuman lelang dilakukan pada 1 Februari dan dalam prosedur lelang ini karena ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan dalam proses lelang.

“Dalam lelang itukan ada beberapa jenis, ada eksekusi rampasan, eksekusi sitaan, dan eksekusi temuan. Nah dalam lelang ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan,” tutur mereka.

Sumber: sultrakini.com

Read More

Kejati Sultra Akan Dalami Pemilik IUP yang Tak Miliki IPPKH

NIKEL.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, dari data yang diperoleh oleh Kejati Sultra, mayoritas pemilik IUP di Bumi Anoa ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Masih banyak pemilik IUP yang melanggar IPPKH,” kata Kepala Kejati Sultra, Suharjono Turin di Kendari, Rabu (10/3/2021).

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi ore nikel ini belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Akibatnya, dari ketidakpatutan para pengusaha tambang ini, negara ditaksir mengalami kerugian kurang lebih Rp151 miliar.

Suharjono Turin menyebutkan dari sekian banyak perusahaan tambang bermasalah, hanya dua perusahaan yang kooperatif untuk menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dan PT Akar Mas Internasional (AMI), yang diserahkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Adapun kedua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini, masing-masing menyerahkan Rp1,5 miliar. Nominal keseluruhannya Rp3 miliar.

“Baru dua perusahaan yang punya itikad baik untuk menitipkan dananya. Dana itu masih di BRI. Rencananya akan diserahkan ke instansi pemerintah, di mana perusahaan itu beroperasi,” jelasnya.

Terakhir, Kajati Sultra yang baru dilantik belum lama ini, mengimbau para pemilik IUP segara menunaikan kewajibannya dengan membayar PPM tersebut.

“Jangan lagi ada kelalaian, ketika ada perusahaan tambang melanggar maka kami akan tindak dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber: detiksultra.com

Read More

Proyek Strategis Smelter Nikel PT. CNI di Kolaka Ditargetkan Rampung 2024

NIKEL.CO.ID – Setelah ditetapkan masuk dalam program pembangunan smelter sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) mempercepat pembangunan pabrik bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Proyek Pembangunan Pabrik Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Kobalt dengan Teknologi (HPAL) ini ditargetkan mulai beroperasi dan rampung pada 2024.

Deputi Direktur PT CNI Djen Rizal mengatakan perusahaan terus menggenjot pembangunan infrastruktur strategis di lokasi smelter. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik, PT CNI telah menggandeng sejumlah BUMN Indonesia, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP.

Sementara PT PLN (Persero) bekerja sama untuk penyediaan sumber energi listriknya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebesar 350 megawatt (mw).

“Pembangunan smelter tetap on progres dan kami optimistis smelter bisa selesai sesuai target meskipun sempat terkendala oleh pandemi covid-19,” ujar Djen, dalam keterangan resminya, Senin, 8 Maret 2021.

Adapun kerja sama PT CNI dan Wijaya Karya fokus pada pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel RKEF Produksi 3 dan 4 (2×27 MVA). Kontrak kerja sama di bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) itu senilai Rp2,8 triliun. WIKA mendapat kepercayaan sebagai pelaksana proyek tersebut berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi oleh PT CNI.

Pabrik feronikel tersebut akan terdiri dari dua lajur produksi, masing-masing lajur akan ditunjang dengan fasilitas produksi utama yaitu Rotary Dryer berkapasitas 196 ton per jam (wet base), dan Rotary Kiln berkapasitas 178 ton per jam (wet base).

Kemudian, electric furnace berkapasitas 72 MVA serta peralatan penunjang lainnya dengan target penyelesaian proyek pada 2023 dan mampu mencapai kapasitas produksi sebesar 27.800 ton Ni per tahun (feronikel 22 persen Ni).

Selain itu kerja sama keduanya juga berfokus pada sinergi EPC proyek nickel laterite hydrometallurgy beserta power plant dengan estimasi nilai kontrak sebesar USD1,1 miliar.

Proyek HPAL yang menjadi inti pada kerja sama dengan CNI-WIKA tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 100 ribu ton per tahun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) (40 persen Ni dan 4 per Co dalam MHP). Serta 158 ribu ton per tahun konsetrat chromium.

Sementara kerja sama CNI dan PP fokus pada pembangunan pabrik peleburan smelter) feronikel fase 2 (jalur produksi 2) dan fase 4 (jalur produksi 5 dan 6).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo sebelumnya melalui Surat kepada PT Ceria Nugraha Indotama Nomor:  T/I/PW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2020 tanggal 04 Desember 2020, Perihal Status PSN  Smelter Nikel PT Ceria Nugraha Indotama, menerangkan bahwa Program pembangunan smelter merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Dijelaskan dalam rapat terbatas evaluasi PSN yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Mei 2020, program pembangunan smelter terdiri dari 22 proyek smelter yang tersebar di Indonesia.

Salah satu dari 22 smelter yang termasuk dalam program pembangunan smelter adalah pabrik pengolahan komoditi bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang dikembangkan oleh PT CNI.

“Kami menerangkan bahwa proyek smelter nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pembangunan smelter sebagai salah satu PSN,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Nikel Melimpah, Pemprov Sultra Dorong Manufaktur Motor Listrik

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan infrastruktur dan manufaktur motor listrik di wilayah tersebut. Hal itu seiring dengan potensi pengembangan baterai litium dan masuknya motor listrik untuk digunakan massal. Infrastruktur dasar hingga sumber daya manusia penting disiapkan.

”Kami sampaikan ke pihak terkait agar melakukan perakitan motor listrik di sini. Jika berkenan, kami sediakan lahannya,” kata Gubernur Sultra Ali Mazi selepas peresmian motor listrik Gesits untuk pertama kali di kawasan timur Indonesia, di Kendari, Sabtu (27/2/2021) petang. Hadir juga dalam peresmian tersebut Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (Wima) Muhammad Samyarto, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Sumangerukka, dan sejumlah perwakilan intansi terkait.

Menurut Ali, pihaknya akan bermohon secara resmi terkait upaya mendorong fasilitas untuk perakitan motor listrik ini. Kendaraan listrik merupakan amanat pemerintah, yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan.

Terlebih lagi, Sultra sebagai daerah kaya nikel memiliki bahan baku untuk pembuatan baterai sebagai sumber energi utama kendaraan listrik. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi yang harus terus dikembangkan dan berdampak luas terhadap masyarakat, warga, hingga ekonomi nasional.

Tahapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia

”Dalam waktu dekat, akan ada perusahaan besar yang fokus memproduksi baterai di wilayah ini. Komunikasi oleh pemerintah pusat terus berjalan, mulai dari Jepang hingga perusahaan seperti Tesla. Kami siapkan fasilitasnya di sini,” tutur Ali.

Sejauh ini, investasi baterai listrik di Indonesia yang telah resmi disepakati adalah investasi dari Korea Selatan. Perusahaan baterai kendaraan listrik LG Energy Solution Ltd itu, berinvestasi dengan nilai 9,8 milliar dollar AS.

Investasi meliputi kerja sama proyek di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan, pemurnian, serta industri prekursor dan katoda, yang sebagian proyeknya akan berlokasi di Batang, Jawa Tengah (Kompas, 30 Desember 2020).

Saat ini, Ali melanjutkan, pihaknya telah mengeluarkan aturan yang mengimbau instansi pemerintah, BUMN, ataupun swasta menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional. Aturan tersebut juga berisi insentif bagi industri yang akan memproduksi baterai ataupun infrastruktur pendukung lainnya.

Infrastruktur listrik, ujar Ali, menjadi penting untuk dikembangkan. Ia berharap agar pemerintah segera menyediakan stasiun pengisian daya yang masif di sejumlah tempat di Sultra.

Muhammad Samyarto, Direktur Utama PT Wima, mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik usulan Pemprov Sultra terkait pengembangan manufaktur di wilayah ini. Terlebih lagi, pihaknya sengaja mengambil Kendari sebagai daerah pertama untuk meluncurkan motor listrik ini di kawasan timur Indonesia karena tingginya kandungan nikel di Sultra.

”Kami memang sengaja menjadikan Kendari dan Sultra ini untuk meluncurkan pertama kali di kawasan Timur Indonesia karena, seperti kita tahu, kandungan nikel di wilayah ini tinggi. Dengan begitu, semua pihak terkait mengetahui bahwa ada industri otomotif lokal yang bisa memanfaatkan material penting di Sultra,” katanya.

Tahun ini, perusahaan merencanakan membuka unit penjualan di semua provinsi dengan target penjualan hingga 45.000 unit.

Ke depan, lanjut Samyarto, pihaknya melakukan kajian bisnis yang matang untuk daerah ini. Selain kondisi industri dan animo masyarakat terkait motor listrik, kajian juga melihat potensi-potensi bisnis yang bisa dikerjasamakan, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan swasta.

Motor listrik besutan perusahaannya, kata Samyarto, memang selama ini berpusat di Jawa dan Bali dengan penjualan sekitar 2.000 unit. Tahun ini, perusahaan merencanakan membuka unit penjualan di semua provinsi dengan target penjualan hingga 45.000 unit.

Motor listrik Gesits yang pertama kali diresmikan di kawasan timur Indonesia ini merupakan produksi PT Wijaya Industri Manufakturing (Wima). Perusahaan ini merupakan bentukan PT Wima dengan PT Gesits Technologies Indo. Motor listrik buatan perusahaan ini menggunakan komponen dalam negeri sebesar 85 persen, dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebanyak 46,73 persen.

Sejumlah perusahaan BUMN juga terlibat dalam pembuatan komponen, antara lain PT Pindad, PT LEN, dan PT PLN. Sumber tenaga utama motor ini berasal dari baterai litium NCM berkapasitas 1,44 kWh, dengan biaya listrik diklaim Rp 2.000 yang bisa menempuh jarak 50 kilometer.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Kendari Albert Safaria mengatakan, pihaknya mendukung perubahan era dari kendaraan berpenggerak energi fosil menjadi penggerak baterai. Penyediaan fasilitas terus dilakukan dan diupayakan untuk ditingkatkan di waktu mendatang.

”Kami sudah menyediakan stasiun penyedia listrik umum di Kendari, telah ada empat lokasi yang terpasang. Bisa digunakan oleh masyarakat umum hingga usaha kecil,” ucapnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya Albert, pihaknya juga akan membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum, bahkan hingga stasiun penggantian baterai listrik umum. Dua hal ini yang didorong untuk mendukung masuknya kendaraan listrik di wilayah ini. Pasokan listrik di Sultra juga surplus sekitar 100 megawatt (MW) dan bisa sampai 500 MW untuk jaringan di tingkat regional.

Dengan adanya berbagai model pengisian ini, masyarakat diharapkan tidak khawatir dalam menggunakan kendaraan listrik. Sebab, pengisian energi hingga penggantian baterai telah tersedia dan mudah dijangkau.

Sejumlah pihak terus mendorong agar Pemprov Sultra menyegerakan hilirisasi di wilayah ini seiring dengan tingginya sumber daya nikel. Meski memiliki kandungan tinggi, manfaat nikel selama ini hanya dirasakan oleh sebagian kecil kalangan karena industri hanya fokus pada bahan mentah.

Ekspor kita 99 persen itu nikel dengan nilai ratusan miliar dollar AS setiap tahun. Tetapi, masyarakat seperti tidak mendapat apa-apa, hanya dampak lingkungannya saja.

Ekspor komoditas besi dan baja dari Sultra, khususnya feronikel, menembus nilai tertinggi pada November lalu, yakni 406 juta dollar AS atau lebih dari Rp 5,7 triliun. Ini merupakan nilai tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Syamsir Nur, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, menjabarkan, niatan Pemprov Sultra untuk memajukan industri hilirisasi nikel perlu diapresiasi. Sebab, selama ini hasil nikel hanya dinikmati oleh industri skala besar dan tidak sampai ke masyarakat luas.

”Ekspor kita 99 persen itu nikel dengan nilai ratusan miliar dollar AS setiap tahun. Tetapi, masyarakat seperti tidak mendapat apa-apa, hanya dampak lingkungannya saja,” katanya.

Perkembangan Produk Nikel Indonesia

Oleh sebab itu, ujarnya, pemerintah daerah harus sejak dini membuat peta jalan (road map) hilirisasi nikel di Sultra, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penyiapan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga sistem listrik, penting untuk dikembangkan di tahap awal.

Selanjutnya, sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan, pemagangan, hingga mengirim anak muda belajar ke luar negeri. Ia menyebutkan, sejauh ini upaya tersebut belum terlihat di daerah.

Pemerintah dinilainya tidak fokus terkait hilirisasi ataupun sektor pertanian dan kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi, malah beralih ke aspek yang tidak ada kaitannya sama sekali. Di antaranya, pembangunan jalan Toronipa yang menelan anggaran hampir Rp 1 triliun hingga perpustakaan skala internasional dengan alokasi ratusan miliar rupiah.

Sumber: Kompas.id

Read More