Perusahaan Tambang Asal Tiongkok Menunggak Pajak Rp26 Miliar

NIKEL.CO.ID – PERUSAHAAN tambang nikel asal Tiongkok, PT Virtue Dragon Nikel Industri, sudah sejak 2017 beroperasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun, seperti diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara Yusuf Mundu, kemarin, perusahaan itu terus menunggak pembayaran pajak air permukaan.

“Total tunggakan mereka mencapai Rp26 miliar. Sejak beroperasi pada 2017 hingga sekarang, perusahaan itu belum membayar pajak air permukaan,” lanjut Yusuf.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah sudah dua kali melakukan penagihan, namun perusahaan itu tidak memiliki ikhtikad baik.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Sulaweswi Tenggara  telah melakukan pertemuan dengan salah satu direktur perusahaan itu. Yang bersangkutan berjanji akan membayar pajak sesuai tagihan, sebesar Rp26 miliar.

“Namun, sampai sekarang PT Virtue belum juga melaksanakan kewajibannya,” tambah Yusuf.

Badan Pendapatan Daerah akan memberikan saksi badan hukum atau penyitaan jika PT Virtue Dragon Nikel Industri tidak melakukan pembayaran pajak air permukaan karena penagihan pajak merupakan paksaan. Saat ini Badan Pendapatan Daerah masih berupaya melakukan penagihan secara persuasif.

“Kami akan segera mengirim surat penagihan kesekian kalinya dalam waktu dekat,” ungkap Yusuf.

PT Virtue Dragon Nikel Industri merupakan  perusahaan asal Tiongkok yang menanamkan investasinya dengan membangun smelter nikel di Desa Morosi.

Selain PT Virtue, kelompok usaha ini juga mendirikan PT Obsidian Stainless Steel yang mengolah bahan tambang stainless, juga di Konawe.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

PT Agung Pratama Mineral Menangkan Lelang Ore Nikel Temuan Mabes Polri

NIKEL.CO.ID – PT Agung Pratama Mineral (PT APM) berhasil memenangkan lelang satu paket Ore Nikel dan pengikut mineral (dpm) sekira 217 ribu metrik ton (MT) hasil temuan penyidikan Aparat Mabes Polri di  Kawasan Hutan Lindung Blok Hutan Lindu, Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

PT APM dipilih dan ditunjuk sebagai pemenang berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB).

Owner PT Agung Pratama Mineral (PT APM), Dery menjelaskan ada 217 ribu metrik ton ore nikel hasil lelang yang dimenangkannya dari hasil lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas permintaan
Mabes Polri dan lembaga terkait dalam SKB dengan nilai Rp41 miliar.

“Pemenang lelang itu diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan sudah melewati tiga tahapan, pertama itu diumumkan tanggal 22 Januari dan itu kami anggap sudah sesuai prosedur dan saat itu juga sudah pernah diumumkan di media cetak (koran,red), jadi sekali lagi kami nilai itu sudah sesuai prosedur, sehingga kami berani melakukan penawaran,” ungkapnya, Selasa (16/3/2021).

Kata dia, Ore Nikel tersebut tersebar di 480 titik koordinat dengan jarak berbeda-beda antar titik koordinat. Bahkan jaraknya mencapai 2 sampai 5 kilometer per titik. Olehnya itu, ia meminta jangan sampai ada yang salah menafsirkan lain tentang ore nikel ini.

“Kami tidak menyangka kalau serumit ini (jaraknya). Jadi, untuk melakukan penurunan ore nikel tersebut di masing-masing titik dibutuhkan alat berat kami, olehnya itu jangan sampai ada yang menduga atau berpikir lain-lain,” ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, beberapa hari terakhir ini sudah ada pernyataan dari LSM Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP) yang menyatakan bahwa pengangkutan Ore Nikel tersebut belum ada putusan inkrah dari pengadilan.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa pernyataan LSM JLP kami nyatakan tidak benar dan tidak berdasar,  karena kami sudah mengikuti prosedur lelang sesuai Undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan kutipan risalah lelang,” tegasnya.

Makanya, beber dia, atas keputusan tersebut pihaknya berani melakukan pengapalan Ore Nikel tersebut berdasarkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan dan proses pengapalan pun dijaga dengan ketat dari pihak kepolisian.

“Saat ini, proses pengapalan sedang dilakukan oleh PT APM dan sudah mencapai 9 Tongkang,” ucapnya.

Manajer Operasional PT APM Nugroho Cahyo menyatakan bahwa pernyataan dari LSM JLP disalah satu media di Sultra tersebut terkesan mengada-ada dan itu sudah merusak citra nama baik perusahaan serta sangat merugikan pihak perusahaan sebagai pemenang lelang yang sah secara hukum.

“Untuk itu kami minta kepada Ketua JLP Sultra untuk menarik atau meralat pernyataannya tersebut, jika tidak kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Penasehat Hukum PT AMP, Obong Kusuma Wijaya menambahkan bahwa terkait tuduhan yang dilayangkan oleh LSM tersebut menyatakan bahwa barang sitaan Ore Nikel tersebut belum ada putusan pengadilan atau belum inkrah karena dalam kasus ini tidak ada tersangka dan barang tersebut hanya temuan.

“Dalam hal ini pengadilan tidak berkompeten dan berwewenang untuk menentukan siapa pemenang lelang sebagaimana pernyataan LSM itu. Namun yang berwewenang untuk menentukan pemenang lelang tersebut adalah KPKNL,” jelasnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari juga membenarkan adanya proses dan prosedur lelang Ore Nikel temuan Mabes Polri tersebut dan sudah ditentukan perusahaan pemenangnya.

Hanya saja karena adanya keterbatasan atau pembatasan kewenangan dalam penyampaian informasi tentang hasil dan lampiran putusan lelang, KPKNL tidak menyebutkan secara gamblang perusahaan pemenang lelang dan lampiran lainnya.

“Hasil lelangnya kita sudah setor ke Bareskrim dan biaya hasil lelangnya juga sudah kita setor ke kas negara,” ungkap salah satu pejabat lelang bersama pejabat Hukum KPKNL Kendari.

KPKNL juga menyebutkan bahwa pengumuman lelang dilakukan pada 1 Februari dan dalam prosedur lelang ini karena ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan dalam proses lelang.

“Dalam lelang itukan ada beberapa jenis, ada eksekusi rampasan, eksekusi sitaan, dan eksekusi temuan. Nah dalam lelang ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan,” tutur mereka.

Sumber: sultrakini.com

Read More

Kejati Sultra Akan Dalami Pemilik IUP yang Tak Miliki IPPKH

NIKEL.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, dari data yang diperoleh oleh Kejati Sultra, mayoritas pemilik IUP di Bumi Anoa ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Masih banyak pemilik IUP yang melanggar IPPKH,” kata Kepala Kejati Sultra, Suharjono Turin di Kendari, Rabu (10/3/2021).

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi ore nikel ini belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Akibatnya, dari ketidakpatutan para pengusaha tambang ini, negara ditaksir mengalami kerugian kurang lebih Rp151 miliar.

Suharjono Turin menyebutkan dari sekian banyak perusahaan tambang bermasalah, hanya dua perusahaan yang kooperatif untuk menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dan PT Akar Mas Internasional (AMI), yang diserahkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Adapun kedua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini, masing-masing menyerahkan Rp1,5 miliar. Nominal keseluruhannya Rp3 miliar.

“Baru dua perusahaan yang punya itikad baik untuk menitipkan dananya. Dana itu masih di BRI. Rencananya akan diserahkan ke instansi pemerintah, di mana perusahaan itu beroperasi,” jelasnya.

Terakhir, Kajati Sultra yang baru dilantik belum lama ini, mengimbau para pemilik IUP segara menunaikan kewajibannya dengan membayar PPM tersebut.

“Jangan lagi ada kelalaian, ketika ada perusahaan tambang melanggar maka kami akan tindak dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber: detiksultra.com

Read More

Proyek Strategis Smelter Nikel PT. CNI di Kolaka Ditargetkan Rampung 2024

NIKEL.CO.ID – Setelah ditetapkan masuk dalam program pembangunan smelter sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) mempercepat pembangunan pabrik bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Proyek Pembangunan Pabrik Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Kobalt dengan Teknologi (HPAL) ini ditargetkan mulai beroperasi dan rampung pada 2024.

Deputi Direktur PT CNI Djen Rizal mengatakan perusahaan terus menggenjot pembangunan infrastruktur strategis di lokasi smelter. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik, PT CNI telah menggandeng sejumlah BUMN Indonesia, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP.

Sementara PT PLN (Persero) bekerja sama untuk penyediaan sumber energi listriknya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebesar 350 megawatt (mw).

“Pembangunan smelter tetap on progres dan kami optimistis smelter bisa selesai sesuai target meskipun sempat terkendala oleh pandemi covid-19,” ujar Djen, dalam keterangan resminya, Senin, 8 Maret 2021.

Adapun kerja sama PT CNI dan Wijaya Karya fokus pada pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel RKEF Produksi 3 dan 4 (2×27 MVA). Kontrak kerja sama di bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) itu senilai Rp2,8 triliun. WIKA mendapat kepercayaan sebagai pelaksana proyek tersebut berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi oleh PT CNI.

Pabrik feronikel tersebut akan terdiri dari dua lajur produksi, masing-masing lajur akan ditunjang dengan fasilitas produksi utama yaitu Rotary Dryer berkapasitas 196 ton per jam (wet base), dan Rotary Kiln berkapasitas 178 ton per jam (wet base).

Kemudian, electric furnace berkapasitas 72 MVA serta peralatan penunjang lainnya dengan target penyelesaian proyek pada 2023 dan mampu mencapai kapasitas produksi sebesar 27.800 ton Ni per tahun (feronikel 22 persen Ni).

Selain itu kerja sama keduanya juga berfokus pada sinergi EPC proyek nickel laterite hydrometallurgy beserta power plant dengan estimasi nilai kontrak sebesar USD1,1 miliar.

Proyek HPAL yang menjadi inti pada kerja sama dengan CNI-WIKA tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 100 ribu ton per tahun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) (40 persen Ni dan 4 per Co dalam MHP). Serta 158 ribu ton per tahun konsetrat chromium.

Sementara kerja sama CNI dan PP fokus pada pembangunan pabrik peleburan smelter) feronikel fase 2 (jalur produksi 2) dan fase 4 (jalur produksi 5 dan 6).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo sebelumnya melalui Surat kepada PT Ceria Nugraha Indotama Nomor:  T/I/PW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2020 tanggal 04 Desember 2020, Perihal Status PSN  Smelter Nikel PT Ceria Nugraha Indotama, menerangkan bahwa Program pembangunan smelter merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Dijelaskan dalam rapat terbatas evaluasi PSN yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Mei 2020, program pembangunan smelter terdiri dari 22 proyek smelter yang tersebar di Indonesia.

Salah satu dari 22 smelter yang termasuk dalam program pembangunan smelter adalah pabrik pengolahan komoditi bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang dikembangkan oleh PT CNI.

“Kami menerangkan bahwa proyek smelter nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pembangunan smelter sebagai salah satu PSN,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Nikel Melimpah, Pemprov Sultra Dorong Manufaktur Motor Listrik

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan infrastruktur dan manufaktur motor listrik di wilayah tersebut. Hal itu seiring dengan potensi pengembangan baterai litium dan masuknya motor listrik untuk digunakan massal. Infrastruktur dasar hingga sumber daya manusia penting disiapkan.

”Kami sampaikan ke pihak terkait agar melakukan perakitan motor listrik di sini. Jika berkenan, kami sediakan lahannya,” kata Gubernur Sultra Ali Mazi selepas peresmian motor listrik Gesits untuk pertama kali di kawasan timur Indonesia, di Kendari, Sabtu (27/2/2021) petang. Hadir juga dalam peresmian tersebut Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (Wima) Muhammad Samyarto, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Sumangerukka, dan sejumlah perwakilan intansi terkait.

Menurut Ali, pihaknya akan bermohon secara resmi terkait upaya mendorong fasilitas untuk perakitan motor listrik ini. Kendaraan listrik merupakan amanat pemerintah, yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan.

Terlebih lagi, Sultra sebagai daerah kaya nikel memiliki bahan baku untuk pembuatan baterai sebagai sumber energi utama kendaraan listrik. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi yang harus terus dikembangkan dan berdampak luas terhadap masyarakat, warga, hingga ekonomi nasional.

Tahapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia

”Dalam waktu dekat, akan ada perusahaan besar yang fokus memproduksi baterai di wilayah ini. Komunikasi oleh pemerintah pusat terus berjalan, mulai dari Jepang hingga perusahaan seperti Tesla. Kami siapkan fasilitasnya di sini,” tutur Ali.

Sejauh ini, investasi baterai listrik di Indonesia yang telah resmi disepakati adalah investasi dari Korea Selatan. Perusahaan baterai kendaraan listrik LG Energy Solution Ltd itu, berinvestasi dengan nilai 9,8 milliar dollar AS.

Investasi meliputi kerja sama proyek di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan, pemurnian, serta industri prekursor dan katoda, yang sebagian proyeknya akan berlokasi di Batang, Jawa Tengah (Kompas, 30 Desember 2020).

Saat ini, Ali melanjutkan, pihaknya telah mengeluarkan aturan yang mengimbau instansi pemerintah, BUMN, ataupun swasta menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional. Aturan tersebut juga berisi insentif bagi industri yang akan memproduksi baterai ataupun infrastruktur pendukung lainnya.

Infrastruktur listrik, ujar Ali, menjadi penting untuk dikembangkan. Ia berharap agar pemerintah segera menyediakan stasiun pengisian daya yang masif di sejumlah tempat di Sultra.

Muhammad Samyarto, Direktur Utama PT Wima, mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik usulan Pemprov Sultra terkait pengembangan manufaktur di wilayah ini. Terlebih lagi, pihaknya sengaja mengambil Kendari sebagai daerah pertama untuk meluncurkan motor listrik ini di kawasan timur Indonesia karena tingginya kandungan nikel di Sultra.

”Kami memang sengaja menjadikan Kendari dan Sultra ini untuk meluncurkan pertama kali di kawasan Timur Indonesia karena, seperti kita tahu, kandungan nikel di wilayah ini tinggi. Dengan begitu, semua pihak terkait mengetahui bahwa ada industri otomotif lokal yang bisa memanfaatkan material penting di Sultra,” katanya.

Tahun ini, perusahaan merencanakan membuka unit penjualan di semua provinsi dengan target penjualan hingga 45.000 unit.

Ke depan, lanjut Samyarto, pihaknya melakukan kajian bisnis yang matang untuk daerah ini. Selain kondisi industri dan animo masyarakat terkait motor listrik, kajian juga melihat potensi-potensi bisnis yang bisa dikerjasamakan, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan swasta.

Motor listrik besutan perusahaannya, kata Samyarto, memang selama ini berpusat di Jawa dan Bali dengan penjualan sekitar 2.000 unit. Tahun ini, perusahaan merencanakan membuka unit penjualan di semua provinsi dengan target penjualan hingga 45.000 unit.

Motor listrik Gesits yang pertama kali diresmikan di kawasan timur Indonesia ini merupakan produksi PT Wijaya Industri Manufakturing (Wima). Perusahaan ini merupakan bentukan PT Wima dengan PT Gesits Technologies Indo. Motor listrik buatan perusahaan ini menggunakan komponen dalam negeri sebesar 85 persen, dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebanyak 46,73 persen.

Sejumlah perusahaan BUMN juga terlibat dalam pembuatan komponen, antara lain PT Pindad, PT LEN, dan PT PLN. Sumber tenaga utama motor ini berasal dari baterai litium NCM berkapasitas 1,44 kWh, dengan biaya listrik diklaim Rp 2.000 yang bisa menempuh jarak 50 kilometer.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Kendari Albert Safaria mengatakan, pihaknya mendukung perubahan era dari kendaraan berpenggerak energi fosil menjadi penggerak baterai. Penyediaan fasilitas terus dilakukan dan diupayakan untuk ditingkatkan di waktu mendatang.

”Kami sudah menyediakan stasiun penyedia listrik umum di Kendari, telah ada empat lokasi yang terpasang. Bisa digunakan oleh masyarakat umum hingga usaha kecil,” ucapnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya Albert, pihaknya juga akan membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum, bahkan hingga stasiun penggantian baterai listrik umum. Dua hal ini yang didorong untuk mendukung masuknya kendaraan listrik di wilayah ini. Pasokan listrik di Sultra juga surplus sekitar 100 megawatt (MW) dan bisa sampai 500 MW untuk jaringan di tingkat regional.

Dengan adanya berbagai model pengisian ini, masyarakat diharapkan tidak khawatir dalam menggunakan kendaraan listrik. Sebab, pengisian energi hingga penggantian baterai telah tersedia dan mudah dijangkau.

Sejumlah pihak terus mendorong agar Pemprov Sultra menyegerakan hilirisasi di wilayah ini seiring dengan tingginya sumber daya nikel. Meski memiliki kandungan tinggi, manfaat nikel selama ini hanya dirasakan oleh sebagian kecil kalangan karena industri hanya fokus pada bahan mentah.

Ekspor kita 99 persen itu nikel dengan nilai ratusan miliar dollar AS setiap tahun. Tetapi, masyarakat seperti tidak mendapat apa-apa, hanya dampak lingkungannya saja.

Ekspor komoditas besi dan baja dari Sultra, khususnya feronikel, menembus nilai tertinggi pada November lalu, yakni 406 juta dollar AS atau lebih dari Rp 5,7 triliun. Ini merupakan nilai tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Syamsir Nur, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, menjabarkan, niatan Pemprov Sultra untuk memajukan industri hilirisasi nikel perlu diapresiasi. Sebab, selama ini hasil nikel hanya dinikmati oleh industri skala besar dan tidak sampai ke masyarakat luas.

”Ekspor kita 99 persen itu nikel dengan nilai ratusan miliar dollar AS setiap tahun. Tetapi, masyarakat seperti tidak mendapat apa-apa, hanya dampak lingkungannya saja,” katanya.

Perkembangan Produk Nikel Indonesia

Oleh sebab itu, ujarnya, pemerintah daerah harus sejak dini membuat peta jalan (road map) hilirisasi nikel di Sultra, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penyiapan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga sistem listrik, penting untuk dikembangkan di tahap awal.

Selanjutnya, sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan, pemagangan, hingga mengirim anak muda belajar ke luar negeri. Ia menyebutkan, sejauh ini upaya tersebut belum terlihat di daerah.

Pemerintah dinilainya tidak fokus terkait hilirisasi ataupun sektor pertanian dan kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi, malah beralih ke aspek yang tidak ada kaitannya sama sekali. Di antaranya, pembangunan jalan Toronipa yang menelan anggaran hampir Rp 1 triliun hingga perpustakaan skala internasional dengan alokasi ratusan miliar rupiah.

Sumber: Kompas.id

Read More

Kejati Sultra Temukan Indikasi Kerugian Negara di Sektor Tambang Sebesar Rp151 Milyar

NIKEL.CO.ID – Kejakaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan adanya potensi kerugian negara dari sektor pertambangan di Sultra mencapai Rp151 milyar.

Kerugian itu bersumber dari tidak dibayarkannya dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh beberapa perusahaan tambang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sultra.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Kepala Kejati Sultra, Ahmad Yani usai menerima utusan dari PT Putra Mekongga Sejahtera (PKS) yang menitipkan dana program PPM sebesar Rp1,555 milyar kepada penyidik Kejati Sultra, Kamis (25/2/2021).

“Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya kelalaian dari para pemilik IUP dalam merealisasikan program PPM yang nilainya sudah ditentukan dalam dokumen RKAB tahun 2019 dan 2020. Salah satunya adalah PT PKS yang hari ini dengan iktikad baik dan kemauan sendiri datang ke kami untuk menitipkan dana PPM tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda,” ungkap Ahmad Yani.

Selain PT PKS, lanjutnya, saat ini Kejati Sultra juga tengah menunggu penitipan dana PPM dari PT Akar Mas Internasional (AMI) senilai Rp3,4 milyar. Yani mengimbau para pemegang IUP untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik IUP agar secara sukarela dan penuh tanggung jawab kepada negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program PPM kepada penyelidik Kejati Sultra,” imbuhnya.

Yani menegaskan, jika dalam pelaporan itu ditemukan adanya pemalsuan data, maka pihaknya tidak segan akan menindak hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada potensi kerugian negara sebesar Rp151 milyar (dari penyelewengan dana PPM) dan terhadap fakta hukum tersebut, telah diterbitkan surat perintah baru untuk memulihkan potensi kerugian negara tersebut,” pungkas Yani.

Sumber: haluanrakyat.com

Read More

Ekonomi Sulawesi & Papua Tumbuh Positif Berkat Nikel dan Tembaga

BPS mencatat hanya ekonomi Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku & Papua yang berhasil tumbuh positif pada tahun lalu berkat kenaikan produksi nikel dan tembaga.

NIKEL.CO.ID – Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi secara nasional pada tahun lalu terkontraksi 2,07% dibandingkan 2019. Namun, ekonomi Sulawesi, serta Maluku dan Papua berhasil tumbuh positif. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, ekonomi Sulawesi tumbuh 0,23%, sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 1,44%. Namun, kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional tak mencapai 10%.

“Ekonomi Sulawesi masih positif terutama berkat ekonomi Sulawesi Tengah yang tumbuh 4,86%. Sedangkan ekonomi Maluku dan Papua didorong oleh ekonomi Maluku Utara yang tumbuh 4,92% dan Papua 2,32%,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers PDB Kuartal IV 2020, Jumat (5/2/2021).

Suhariyanto menjelaskan, perekonomian Sulawesi Tengah didukung oleh kenaikan produksi nikel. Sedangkan perekonomian Papua didukung oleh kenaikan produksi tembaga.

Adapun struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun lalu masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi 58,75%. Diikuti oleh Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,35%.

Kontraksi ekonomi paling dalam terjadi di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 5,01%, disusul Jawa yang minus 2,51%, Kalimantan negatif 2,27%, dan Sumatera negatif 1,19%.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ekonomi Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh positif seiring dengan perbaikan kinerja ekspor.

“Ini terutama ditopang oleh kenaikan harga komoditas global,” katanya.

BPS mencatat ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu minus 2,07%. Ini merupakan pertama kalinya ekonomi Indonesia negatif secara tahunan sejak krisis moneter 1998.

Indonesia tidak sendirian mengalami kontraksi ekonomi. Amerika Serikat negatif 3,5%, Singapura minus 5,8%, Korea Selatan negatif 1%, Hong Kong minus 6,1%, dan Uni Eropa minus 6,4%. Hanya Tiongkok dan Vietnam yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,3% dan 2,9%.

Ia menjelaskan,  seluruh komponen pengeluaran yang membentuk Produk Domestik Bruto pada tahun lalu terkontraksi, kecuali konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,94%. Sementara konsumsi rumah tangga negatif 2,63%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) negatif 4,29%, pembentukan modal tetap bruto/investasi minus 2,95%, serta ekspor dan impor masing-masing minus 7,7% dan minus 14,71%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, pandemi mendorong penurunan produktivitas dari sisi produksi terutama sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi tahun lalu merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998.

“Kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu cenderung tidak lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat tingkat Keketatan respons pemerintah dalam penangangan isu kesehatan COVID-19 yang juga relatif lebih longgar,” katanya.

Ke depan, menurut dia, pemerintah perlu fokus dalam penangangan isu kesehatan melalui optimalisasi program vaksinasi.

Saat ini, pemerintah tengah mengalokasikan anggaran PEN lebih besar mencapai Rp 553 triliun dan memproyeksi anggarannya dapat menngkat menjadi Rp 619 triliun. Anggaran ini diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi di tahun ini.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Petugas Pengamanan Brutal Lempari Aksi Buruh Pabrik Nikel PT. VDNI Dengan Batu, Dibalas Pembakaran Alat Berat

NIKEL.CO.ID – Aksi brutal terjadi di kawasan industri pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Buruh dengan petugas keamanan pabrik terlibat aksi lempar batu.

Dalam aksi brutal tersebut, dua unit alat berat dan satu dump truk dibakar massa. Pos pengamanan yang ada di depan pintu masuk kawasan industri tersebut juga hancur dirusak massa .

Kemarahan buruh ini dipicu oleh aksi brutal para petugas pengamanan, yang melempari buruh untuk membubarkan aksi mereka. Para buruh menggelar aksi menuntut kenaikan upah, dan menetapkan karyawan kontrak sebagai karyawan tetap.

Kapolres Konawe, AKBP Yudi Kristanto menjelaskan, telah mengupayakan negosiasi kepada para buruh untuk melakukan dialog agar tidak terjadi bentrok , namun upaya itu terkendalan lemahnya data yang dimiliki para buruh.

Proses negoisasi yang menemui jalan buntu tersebut, akhirnya berujung bentrokan antara buruh dengan karyawan dan petugas keamanan kawasan industri yang merasa terganggu oleh adanya aksi demonstrasi para buruh.

“Kami masih bersiaga di kawasan industri ini, untuk mengantisipasi adanya aksi bentrokan susulan. Berbagai upaya negoisasi terus kami lakukan, untuk menghindari terjadinya aksi brutal,” tegasnya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Kadin Sultra Berharap Pengusaha Lokal Mampu Kelola Potensi Nikel

NIKEL.CO.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap pada pengusaha lokal mampu mengelola wilayah Sultra yang sudah menjadi daerah epicentrum nikel dunia.

Dalam pelaksanaan Musprov di tanggal 11 Januari 2021, pihaknya akan membahas bagaimana peran Sultra yang sangat besar saat ini sebagai pembangkit ekonomi Indonesia dan dunia.

“Kita harapkan ketika Sultra jadi masa depan ekonomi dunia dengan nikelnya, maka pengusaha lokal juga wajib mengambil peran,” ungkap Ketua OC Bidang Acara Musprov Kadin Sultra, Laode Baladin, Jumat (11/12/2020).

Selain itu, Ketua SC Kadin Sultra, Muhammad Saleh mengungkapkan, akan memberi peluang kepada seluruh pengusaha yang ada di Sultra untuk mengajukan diri sebagai kandidat calon Ketua Kadin Sultra.

“Semua kriteria dan syarat untuk menjadi ketua Kadin itu sudah kami publish di media sosial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Saleh, dalam sela Musprov ke tujuh Kadin juga berharap kepada pengusaha untuk memamerkan produk.

“Ada pameran produk Sultra disela Musprov,” katanya.

Saleh juga menekankan, bagi pengusaha yang berniat menjadi ketua Kadin berkas diserahkan calon ketua 1 minggu atau tanggal 4 januari pada pukul 16.00. Termasuk, formulir juga sudah disiapkan, dan mulai hari ini bagi pengusaha yang ingin jadi ketua kadin telah dibuka pendaftaran.

“Lewat dari Tanggal 4 pukul 16.00 kita akan tolak berkasnya,” katanya.

Sumber: telisik.id

Read More

Eks Komisioner KPK Miris Lihat Bagian Pemda dari Tambang Nikel

NIKEL.CO.ID –  Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan, Laode M. Syarif mengaku sedih melihat kecilnya pendapatan daerah dari tambang nikel di dua wilayah penghasil, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Informasi ini diterima Laode langsung dari gubernur kedua provinsi, tatkala Ia masih menjabat sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015-2019.

“Saya agak sedih lihat angka yang mereka berikan pada kami,” kata Laode dalam acara Indonesia Business Links pada Selasa, 8 Desember 2020.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Laode dihadapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Meski demikian, Laode tak merinci angka tersebut.

Sebelumnya, Bahlil sempat menyinggung soal proyek smelter nikel yang ada di Sulawesi. Ia bercerita bagaimana akhirnya investor dari Cina masuk ke wilayah itu lebih dulu ketimbang negara-negara lain, seperti Jepang.

Sebab, investor Cina dinilai yang paling berani untuk langsung berinvestasi. “Cina ini negara ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur-jujur aja lah,” kata Bahlil.

Tapi kemudian, Laode menyoroti beberapa hal lainnya di balik investasi pada nikel ini. Di Sulawesi Tenggara misalnya, Laode menyoroti eksportir nikel yang ternyata, hanya ada satu eksportir yang berasal dari Sulawesi Tenggara.

Itu pun kata dia, hanya eksportir kacang-kacangan. “Semuanya dikuasi orang lain,” kata dia.

Sementara di Sulawesi Tengah, Laode menyinggung soal kejadian banjir yang sempat menerjang daerah Morowali pada 11 Juni 2019. Banjir terjadi di sekitar kawasan industri berbasis nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park.

“Ketika banjir di Morowali, yang menerima alamnya yang dirusak itu di sana,” kata Laode. Oleh karena itu, Ia sangat berharap kepada Bahlil, agar investasi yang masuk ke Indonesia, benar-benar memiliki aturan lingkungan yang baik, di negara mereka maupun di Indonesia.

Sumber: tempo.co

Read More