Berharap Penerimaan Negara Meningkat dari Sumber Daya Alam

Oleh: Hellington *)

NIKEL.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun dinamika kasus Covid-19 masih menjadi risiko ketidakpastian bagi perekonomian dan pelaksanaan APBN 2021.

Realisasi pendapatan negara Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target APBN. Angka ini naik 9,1% year on year (yoy). Penerimaan perpajakan Rp 680,0 triliun atau 47,1% target APBN, naik 8,8% yoy. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan Pajak Rp 557,8 triliun, naik 4,9% yoy, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 122,2 triliun, naik 31,1% yoy.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 206,9 triliun dari 69,4% target APBN, naik 11,4% yoy. Pertumbuhan realisasi PNBP berasal dari peningkatan realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pendapatan negara semester II – 2021 diprediksi turun akibat merebaknya virus corona varian delta yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan ketat guna menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan outlook pendapatan di APBN 2021 sebesar Rp 1.760,7 triliun atau 101,0% target. Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan 119,9%, kepabeanan dan cukai 104,3%, sedangkan penerimaan pajak diperkirakan 95,7%.

Outlook pencapaian PNBP yang jauh diatas target patut mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh agar dapat direalisasikan sehingga mampu mendukung penerimaan 2021. Dalam i-account APBN, PNBP dikelompokkan ke dalam PNBP Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas), Nonmigas, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), dan PNBP lainnya serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Realisasi PNBP semester II-2021 diperkirakan di bawah pencapaian semester I-2021. Hal ini dipengaruhi pendapatan BLU dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan perubahan batas pengenaan tarif progresif pungutan sehingga proyeksi penerimaan tidak setinggi semester I-2021. Secara total proyeksi PNBP 2021 sebesar Rp 357,7 triliun sekitar 119,9% target APBN atau naik 4% yoy.

PNBP SDA merupakan kontributor utama PNBP sangat rentan fluktuasi harga komoditas. Secara umum PNBP SDA dipengaruhi oleh volume penjualan/lifting, harga jual dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pada 2021 harga komoditas energi mulai membara seiring pemulihan ekonomi global. Harga minyak mentah bulan Juni 2021 jenis Brent US$ 73,04 per barel dan jenis WTI US$ 71,35 per barel, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 70,23 per barel. Rata-rata ICP semester I-2021 sebesar US$ 62,5 per barel.

Peningkatan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat, China, dan Eropa menjadi faktor pendorong penguatan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, dampak penurunan stok minyak mentah AS dan gasoline yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan harga minyak.

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Juni 2021 US$ 100,3 per ton. Secara rata-rata HBA semester I-2021 US$ 87,5 per ton.

Tren kenaikan harga diharapkan akan berlanjut, dan menjadi berkah peningkatan PNBP SDA. Proyeksi ICP 2021 sekitarUS$ 55- US$ 65 per barel. Sedangkan proyeksi HBA di atas US$75 per ton. Disisi lain harga mineral emas, timah dan nikel menunjukkan peningkatan.

Optimalisasi PNBP

Untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas pemerintah menambah kuota produksi batubara, sedangkan lifting migas meskipun diprediksi di bawah target APBN, diharapkan gap realisasi dapat diperkecil. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan memberikan kontribusi positif PNBP SDA.

Realisasi PNBP SDA Migas semester I-2021 sebesar Rp 39,9 triliun atau 53,2% target APBN. Penerimaan ini berasal dari minyak bumi Rp 33,3 triliun dan pendapatan Gas Bumi Rp 6,6 triliun.

Outlook PNBP SDA Migas diperkirakan Rp 94,9 triliun atau 126,6% target APBN 2021. Pencapaian ini akan sangat bergantung pada ICP, lifting dan pengendalian cost recovery. Selain itu kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT), dimana harga gas bumi di plant gateBditetapkan maksimal US$ 6 per juta kaki kubik (MMBTU) dan penambahan alokasi HGBT akan mengurangi penerimaan gas bumi 2021, dibawah realisasi TA 2020.

PNBP SDA Nonmigas meliputi penerimaan pertambangan mineral dan batubara dan PNBP Nonmigas lainnya seperti kehutanan, kelautan dan perikanan juga panas bumi. Realisasi PNBP SDA Nonmigas semester I- 2021 sebesar Rp 19,8 triliun atau 68,1% target APBN. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan pertambangan minerba Rp 16,5 triliun, dan PNBP nonmigas lainnya Rp 3,3 triliun. Adapun outlook PNBP SDA Nonmigas sebesar Rp 35,9 triliun atau 123,7% dari target APBN.

Selain PNBP SDA ada pendapatan minyak mentah domestic market obligation dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) batubara. Realisasi pendapatan semester I-2021 Rp 11,05 triliun dan perkiraan outlook Rp 24,6 triliun atau 140,8% target APBN.

Outlook PNBP 2021 berkaitan SDA Rp 155,6 triliun atau 43,5% dari total outlook PNBP. Untuk itu perlu upaya optimalisasi dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pertama, memastikan kelancaran dan kontinuitas kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, termasuk langkah mitigasi dampak pandemi yang membatasi mobilitas kegiatan produksi termasuk pekerja tambang.

Kedua, memastikan pencapaian lifting migas, SKK Migas mengawasi komitmen Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melaksanakan Work Plan and Budget TA 2021, termasuk mengantisipasi kejadian yang menghambat proses produksi/lifting serta mengendalikan cost recovery secara efektif dan efisien.

Ketiga, mitigasi risiko kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi seperti kondisi cuaca, gangguan sarana dan prasarana penambangan, perselisihan buruh dan kecelakaan kerja serta bencana alam.

Keempat, pengawasan pemenuhan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang minerba dan pemenuhan kewajiban Abandonment & Site Restoration hulu migas. Sehingga pendapatan negara yang dinikmati masa sekarang tidak meninggalkan beban bagi negara pasca berakhirnya kegiatan ekspoitasi SDA.

Selain upaya peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP melalui pengawasan dan penegakan hukum, intensifikasi melalui penyesuaian tarif PNBP SDA, akan menjadi faktor pendukung pencapaian target PNBP 2021.

Last but not least, dukungan dalam penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha, menjaga iklim usaha yang kondusif termasuk pemberian relaksasi dan stimulus fiskal diharapkan mampu memacu semangat pelaku usaha SDA untuk mendukung pencapaian target PNBP 2021.

*) Hellington adalah Analis Anggaran Madya, Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sumber: KONTAN

Read More

Perusahaan Tambang Nikel Harus Lindungi Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menegaskan bahwa perusahaan tambang Nikel harus lindungi lingkungan.

Salah satu contoh peduli lingkungan ini adalah PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan  tambang nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pemegang Proper Biru pada 2019 dan 2020.

Demikian diungkapkan Nunu Anugrah, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK, Kamis (1/4/2021). Proper Biru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Berdasarkan penilaian Proper pada tahun 2019 dan 2020, PT CNI ini mendapatkan Proper Biru. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 masih dalam proses dan penentuannya pada Juli 2021 dengan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa, berdasarkan peraturan menteri tersebut, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan terhadap dunia usaha dilakukan melalui proses evaluasi terhadap ketaatan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran KLHK, Karliansyah menambahkan penilaian juga termasuk Pengendalian Kerusakan Lahan meliputi upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan  pemulihan kerusakan lahan akibat pertambangan.

“Termasuk juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut RKL/RPL, Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

“Selain itu harus turut serta melakukan Audit Lingkungan Hidup berupa evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

Meski demikian Karliansyah mengungkapkan peringkat proper bisa berubah setiap tahun. Jadi semua itu tergantung kepada kemampuan perusahaan bisa atau tidak untuk menaati peraturan lingkungan hidup (mengolah air limbah dan emisinya sesuai baku mutu air limbah dan baku mutu emisi kegiatan yang bersangkutan, juga mengelola LB3 sesuai standar yangg berlaku).

“Untuk kegiatan pertambangan ditambah lagi potensi kerusakan lingkungan, kalau semua persyaratan dapat dipenuhi, maka perusahaan akan memperoleh peringkat BIRU, tetapi kalau tidak, dipastikan akan mendapat peringkat MERAH. Bila ditemukan pembuangan air limbahnya dengan cara bypass atau LB3 dibuang secara open dumping, maka perusahaan langsung dapat peringkat HITAM,” imbuhnya.

Direktur Utama Evodia Global Sertifikasi (EGS) Umi Fadhila mengatakan, untuk mendapatkan sertifikasi ISO, PT Ceria telah melalui serangkaian penilaian secara ketat dalam kurun waktu yang panjang.

Dalam prosesnya kata Umi, PT Ceria dinilai telah memenuhi seluruh standar penilaian tersebut.

“Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Penilaian kami, PT Ceria telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu,” jelasnya.

Dikatakannya, Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas.

Tujuannya untuk menjamin produk yang dihasilkan perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu ISO.

Sedangkan Sertifikat ISO 14001:2015 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).

“Penilaian yang paling penting seperti penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sustainability produk, dan komitmen untuk mewujudkan green economic, terutama bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Read More

Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM

NIKEL.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Jatam Merah Johansyah, Jumat (29/01/2021).

Bagaimana data versi pemerintah? Apakah data Jatam tersebut sama dengan data pemerintah?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi reklamasi pada 2020 mencapai 9.694 Hektar (Ha), melampaui target tahun 2020 yang sebesar 7.000 Ha.

Jumlah lahan yang direklamasi pada 2020 tersebut disebutkan meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 7.626 Ha.

“Adapun target reklamasi untuk 2021 sebesar 7.025 Ha,” ungkap keterangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang dipublikasikan di situsnya, dikutip Jumat (29/01/2021).

Adapun realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang pada 2020 yakni 93,42% untuk pemenuhan penempatan jaminan reklamasi dan 92,68% pemenuhan penempatan jaminan pascatambang.

Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

Pengaturan sanksi pidana penjara lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar bagi pihak yang tidak melaksanakan reklamasi dan atau pascatambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan atau pascatambang.

Pada Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010, sanksi administrasi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan pascatambang dan pelaksanaan reklamasi dan atau pascatambang.

Sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More