NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mendorong negara-negara BRICS menerjemahkan komitmen lingkungan menjadi aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Dorongan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS XII, di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Diplomasi Indonesia membuahkan kesepakatan Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting yang menetapkan empat prioritas kerja sama lingkungan untuk 2026. Keempatnya meliputi promosi gaya hidup berkelanjutan, aforestasi, penanganan kebakaran hutan dan ketahanan bencana, percepatan ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim berbasis masyarakat dan kearifan lokal.
Negara-negara BRICS juga menyepakati pentingnya penguatan transfer teknologi hijau dan pendanaan bagi negara berkembang.
Jumhur menegaskan, krisis iklim tidak dapat ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam.
“Indonesia melihat potensi besar bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama praktis, saling belajar, dan bertukar pengalaman nasional dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain mendorong aksi iklim, Indonesia menempatkan agenda lingkungan sebagai peluang memperkuat ekonomi hijau dan daya saing nasional. KLH/BPLH menegaskan komitmen membangun pasar karbon nasional yang berintegritas melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, dan jaminan kelestarian lingkungan.
Indonesia juga memperkenalkan pendekatan adaptasi berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang telah menjangkau lebih dari 12.000 desa dan komunitas. Program tersebut diperkuat kearifan lokal, antara lain sistem Subak dan Awig-Awig di Bali serta Sasi Lompa di Maluku.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menekankan pentingnya menggabungkan teknologi ilmiah dengan pengetahuan tradisional dalam menghadapi perubahan iklim.
Melalui kesepakatan BRICS tersebut, Indonesia mendorong agar komitmen perlindungan lingkungan global tidak berhenti pada dokumen, tetapi diwujudkan menjadi aksi konkret yang berkeadilan sekaligus membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi hijau. (Shiddiq)
