NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Perkembangan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) harus menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan hilirisasi Indonesia. Karena itu, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan nikel menjadi produk-antara (intermediate product), pembangunan smelter, atau produksi bahan baku baterai. Tetapi, harus dilanjutkan hingga menjadi baterai, kendaraan listrik, komponen utama, perangkat lunak, hingga kemampuan menembus pasar ekspor.
Penegasan itu disampaikan anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia menambahkan, peluang tersebut semakin terbuka karena pasar EV Indonesia tumbuh pesat. Sepanjang 2025, penjualan kendaraan elektrifikasi mencapai 175.144 unit, terdiri atas HEV, PHEV, dan BEV. Penjualan BEV sendiri mencapai 103.931 unit, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024 yang sebanyak 43.188 unit.
“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Kita punya sumber daya nikel, pasar domestik yang besar, tenaga kerja, basis industri otomotif, serta investasi baru yang terus masuk,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus dan Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pengembangan industri kendaraan listrik, katanya melanjutkan, perlu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Keberhasilan hilirisasi tidak cukup dilihat dari jumlah nikel yang diolah atau pabrik yang dibangun, tetapi juga dari teknologi, komponen, kendaraan, serta lapangan kerja berkualitas yang mampu diciptakan.
“Karena itu, ukuran keberhasilan kita jangan berhenti pada berapa banyak nikel yang berhasil diolah atau berapa banyak pabrik yang dibangun. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar nilai tambah, teknologi, komponen, kendaraan, dan lapangan kerja berkualitas yang berhasil kita ciptakan di Indonesia,” katanya.
Ia menilai pengembangan EV perlu diikuti penguatan rantai pasok domestik. Hal itu mencakup keterlibatan perusahaan nasional dalam penyediaan komponen, pengembangan teknologi, penyerapan tenaga kerja, hingga kegiatan riset dan rekayasa di dalam negeri.
“TKDN (tingkat komponen dalam negeri, red) bukan hanya satu-satunya instrumen. Kita juga harus melihat siapa yang memasok komponen, di mana teknologi dikembangkan, berapa banyak perusahaan nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan seberapa besar riset serta rekayasa dilakukan di dalam negeri. Kalau indikator-indikator itu tumbuh, barulah kita bisa mengatakan hilirisasi mulai berubah menjadi industrialisasi,” jelasnya.
Selain itu, tokoh yang juga Ketua Dewan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun menyoroti perlunya melengkapi rantai pasok baterai sebagai bagian dari pengembangan ekosistem EV. Salah satu perkembangan yang disebut adalah rencana investasi sekitar US$350 juta dari Pure Battery Technologies untuk membangun fasilitas precursor cathode active material (PCAM) di Indonesia. Fasilitas tersebut dirancang menggunakan MHP yang dipasok dari fasilitas smelter berteknologi high pressure acid leach (HPAL) domestik.
Rantai pasok baterai tersebut dapat diperpanjang dari nikel, mixed hydroxide precipitate (MHP), prekursor, katode, sel baterai, pak baterai, EV, hingga daur ulang. Dengan semakin panjangnya rantai produksi di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dari komoditas nikel juga dapat semakin besar.
“Inilah pekerjaan rumah kita. Jangan puas karena sudah memiliki nikel dan HPAL. Kita harus terus bergerak sampai recycling. Semakin panjang rantai produksi yang berada di Indonesia, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Pada titik itulah hilirisasi memiliki makna strategis bagi industrialisasi nasional,” pungkasnya. (Tubagus)
