Beranda Berita Nasional Pemerintah Percepat Izin Tambang untuk Kendalikan Produksi

Pemerintah Percepat Izin Tambang untuk Kendalikan Produksi

Sekretaris Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Siti S. Rita Susilawati.
Oleh Fithrotul Uyun

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses perizinan tambang sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional yang diperkirakan hanya bertahan 25 hingga 27 tahun jika produksi saat ini tidak diatur secara tepat.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Siti S. Rita Susilawati, mengatakan, kebutuhan nikel masih sangat besar dan pemerintah kini mengambil langkah antisipatif.

Iklan
4Th Li On Battery Europe 2026
online petromindo
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

“Kebutuhannya masih besar. Dengan sumber daya cadangan saat ini, pemerintah juga fokus. Cadangan kita tinggal 5,9 miliar ton. Artinya, kalau dengan tingkat produksi sekarang, habis 25–27 tahun yang akan datang,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah mempercepat masa berlaku rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sebelumnya RKAB berlaku tiga tahun, kini dipangkas menjadi satu tahun.

“Kenapa RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun? Ini dalam rangka mengatur produksi. Dengan satu tahun kita memastikan bahwa produksi itu bisa kita atur,” jelasnya.

Iklan
4Th Li On Battery Europe 2026
online petromindo
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Menurut Rita, begitu Sesditjen Minerba ini biasa disapa, pengetatan periode RKAB juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga kontrol terhadap pelaku usaha. Selain pengaturan produksi, pemerintah juga menekankan pentingnya eksplorasi untuk keberlanjutan pasokan.

“Kalau kata pemerintah itu, kita kan untung sedikit, tapi kita pegang power. Tapi, kalau kita banyak, ya gimana? Jadi ini cara agar tetap terkontrol. Eksplorasi itu penting untuk bisa berkelanjutan. Eksplorasi harus ditingkatkan. Kalau enggak, sumber dayanya akan habis,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi besar yang harus digarap lebih serius. Namun demikian, realisasi proyek pengembangan tambang dan hilirisasi masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama di sektor pembiayaan.

Iklan
4Th Li On Battery Europe 2026
online petromindo
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

“Kita punya masih banyak, 193 juta ton sumber daya. Artinya bisa kita singkatkan, ini salah satu upaya juga dari pemerintah,” tegasnya. (Uyun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik PERTAMBANGAN →

  1. KLH Tegaskan Pengawasan Aktivitas Pertambangan Nikel
  2. Jaminan Reklamasi Naik Jadi Rp40 Triliun, Dirjen Minerba: Supaya Perusahaan Tidak Lari
  3. IPB University Dorong Reklamasi Tambang Ubah Lahan Pascatambang Jadi Lanskap Produktif
  4. ISF 2026: Ketahanan Air Jadi Risiko Baru Industri Tambang
  5. AI Melaju, Industri Tambang Kena Dampak
  6. Pemerintah Percepat Izin Tambang untuk Kendalikan Produksi sedang Anda baca

Istilah di artikel ini

RKAB
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →