APNI Soroti Aksi Greenpeace dan Dukung Pencabutan IUP Bermasalah

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan Greenpeace pada sebuah acara pertambangan baru-baru ini bukanlah bentuk aksi damai, melainkan dinilai mengganggu dan membahayakan jalannya kegiatan.

“Maaf, Pak Kiki, apa yang disampaikan oleh Greenpeace kemarin bukan aksi damai,” ujar Meidy dalam tayangan langsung Garuda TV, Selasa (10/6/2025).

Iklan

“Mereka terlalu berteriak saat Pak Wakil Menteri Luar Negeri sedang menyampaikan pidato di atas panggung dan tiba-tiba membuat aksi, yang menurut kami, agak anarkis. Kami cukup ketakutan karena ada balon-balon udara berisi nitrogen. Kalau sampai terjadi sesuatu, dampaknya bisa luar biasa,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pihaknya sebenarnya terbuka terhadap masukan dari berbagai kelompok pemerhati lingkungan. APNI telah menyusun pedoman (guideline) untuk Indonesia Smelter Conference (ISC), yang melibatkan masukan dari berbagai pihak.

“Kami membuka ruang kepada seluruh pemerhati lingkungan. Itulah alasan kami membuat guideline untuk ISC. Kami minta masukan dari Greenpeace, dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang, red), ayo kita duduk bareng. Apa yang jadi konsentrasi kita dan kita akan cek langsung ke masyarakat adatnya,” tegasnya.

Iklan

Terkait pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan, Meidy menyatakan dukungan penuh jika pencabutan dilakukan berdasarkan pelanggaran hukum.

“Kami sangat mendukung pencabutan IUP yang secara umum melanggar aturan. Apakah izinnya sudah sesuai, IPPKH-nya (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, red.) sesuai, amdalnya benar, atau terjadi kerusakan lingkungan. Semua itu harus dilihat berdasarkan peraturan pertambangan yang berlaku,” ujarnya tanpa ragu.

Namun, ia juga menyoroti adanya ego sektoral antarkementerian yang kerap menyebabkan tumpang-tindih regulasi dan kebijakan. Ia berharap ada sinergi lintas lembaga agar investasi tetap nyaman tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan.

Iklan

“Kadang banyak terjadi ego sektoral antarlembaga. Ada Kementerian ESDM, kehutanan, pariwisata, bahkan soal tata ruang. Kadang wilayah yang bukan peruntukan tambang justru diberi izin tambang. Harapan kami ada sinergisitas supaya investasi tidak hanya aman, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar,” tutupnya. (Shiddiq)