
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengusulkan perubahan mekanisme penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan dari mulut tambang menjadi mulut industri.
Usulan tersebut bertujuan agar nilai tambah yang dihasilkan melalui kegiatan hilirisasi turut diperhitungkan dalam penerimaan negara dan pembagian manfaat ekonomi bagi daerah.
Usulan itu disampaikan Anwar dalam program Senator Menyapa episode ketiga yang ditayangkan CNN Indonesia dengan tema “DPD RI Dorong Pemerintah Pemerataan Manfaat Hilirisasi Bagi Daerah”, Jumat (20/11/2026).
Menurut Anwar, mekanisme penghitungan PNBP yang selama ini dilakukan di mulut tambang belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan nilai ekonomi setelah mineral diolah menjadi produk industri melalui proses hilirisasi.
“PNBP-nya di mulut tambang. Harus di mulut industri,” kata Anwar.
Selain mengusulkan perubahan mekanisme penghitungan PNBP, Anwar juga mendorong peninjauan kembali regulasi yang mengatur perizinan usaha industri dan pertambangan. Ia menginginkan agar pengelolaan perizinan pertambangan dapat lebih terintegrasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saya menyampaikan kepada Pak Menteri ESDM, ini perlu judicial review mungkin. Di UU izin usaha industri itu perlu ditinjau sehingga nanti izin usaha pertambangan itu cukup tunggal, satu di Kementerian ESDM,” ujarnya.
Terkait pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah, Anwar menilai skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sudah cukup adil.
“Sebetulnya pembagiannya sudah cukup, adil. 80-20 di HKPD. 80 persen di daerah, 20 persen di pusat,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, perumusan kebijakan penerimaan negara perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh daerah, tidak terbatas pada wilayah yang memiliki sumber daya mineral dan batu bara.
Menurut Tirta, pemerintah juga harus memperhatikan daerah yang memiliki potensi perkebunan, perikanan, kehutanan, dan sektor ekonomi lainnya agar kebijakan penerimaan negara dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan secara lebih merata.
“Jangan hanya memikirkan daerah yang punya sumber daya alam, ataupun tadi yang minerba. Ada juga prioritasnya yang perkebunan, perikanan, dan kehutanan dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam merumuskan kebijakan tersebut, mulai dari kemampuan fiskal negara, prioritas program pembangunan nasional, hingga aspirasi pemerintah daerah.
“Mungkin yang pertama juga kesediaan fiskal kita. Kedua, prioritas program-program Asta Cita tentu. Dan ketiga, aspirasi dari daerah,” kata Tirta. Tirta menegaskan, Kementerian ESDM membuka ruang pembahasan lebih lanjut melalui kajian dan koordinasi lintas kementerian untuk mencari formula kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat maupun daerah. (Shiddiq)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →
- Gubernur Sulawesi Tenggara Usul PNBP Tambang Dihitung di Mulut Industri sedang Anda baca
- Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi Regulasi ESG International
- BUMN China Kuasai Penuh Operasional Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)
- Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi
- Raden Sukhyar: Hilirisasi Mineral Tak Cukup Berhenti pada Pengolahan dan Pemurnian
- SMM: RKAB 2027 Diperketat, Pasokan Bijih Nikel Indonesia Jadi Penentu Pasar
Istilah di artikel ini
- PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















