PNBP Nikel Naik Hingga 110%, APNI Soroti Tekanan Margin Penambang

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari komoditas nikel di tengah kebijakan pengendalian produksi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan penambang. 

Di sisi lain, pelaku usaha masih menghadapi tekanan harga jual bijih nikel, terutama untuk bijih berkadar rendah yang dinilai semakin sulit memberikan keuntungan optimal.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan peningkatan penerimaan negara perlu diimbangi dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha pertambangan. Pasalnya, kenaikan PNBP tidak serta-merta menunjukkan peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan penambang.

Ketua Bidang Perizinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APNI, Ense da Cunha Solapung, mengatakan terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan.

Menurutnya, pembatasan kuota produksi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama ketika penambang juga menghadapi tekanan harga dalam transaksi jual beli bijih nikel dengan perusahaan smelter.

“Di tengah pembatasan kuota, terutama kuota produksi nikel, di situ kan bisa dilihat dengan ditekan kuota nikel, tapi kemudian dilakukan analisa bahwa pendapatan negaranya naik,” ujar Ense dalam wawancara dengan Nikel.co.id, Senin (9/11/2026).

Kebijakan pengendalian produksi nikel tercermin dalam besaran kuota pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang berada pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton bijih nikel.

Sementara itu, berdasarkan proyeksi yang disampaikan pejabat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi bijih nikel Indonesia sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 290 juta ton.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Cecep Mochammad Yasin, menyampaikan proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan produksi hingga kuartal III 2026. Dengan demikian, angka tersebut masih merupakan perkiraan dan belum menjadi realisasi produksi akhir tahun.

Sebagai perbandingan, produksi bijih nikel Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar 320,37 juta ton. Apabila proyeksi produksi 2026 sebesar 290 juta ton terealisasi, volumenya akan turun sekitar 30,37 juta ton atau 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengendalian produksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur keseimbangan pasokan dan permintaan bahan baku nikel sekaligus menjaga stabilitas pasar komoditas.

PNBP Nikel Tembus Rp21 Triliun

Di tengah kebijakan pengendalian produksi, penerimaan negara dari komoditas nikel justru menunjukkan peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, realisasi PNBP dari komoditas nikel hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp21 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp10 triliun. Dengan demikian, penerimaan negara dari komoditas nikel mengalami kenaikan Rp11 triliun atau sekitar 110% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, PNBP subsektor mineral dan batu bara (minerba) secara keseluruhan mencapai Rp108,13 triliun hingga Agustus 2026. Sebagai perbandingan, realisasi PNBP subsektor minerba sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp130,17 triliun berdasarkan laporan kinerja Ditjen Minerba.

Data tersebut memperlihatkan meningkatnya kontribusi komoditas nikel terhadap penerimaan negara di tengah kebijakan pengendalian produksi.

Meski demikian, kenaikan PNBP tidak hanya ditentukan oleh volume produksi maupun Harga Patokan Mineral (HPM). Penerimaan negara juga dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga komoditas, tarif royalti, volume penjualan, kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta efektivitas pengawasan dan penagihan PNBP.

HMA Turun, HPM Bijih Nikel Ikut Terkoreksi

Di sisi perdagangan, perkembangan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel menunjukkan pergerakan yang turut memengaruhi penetapan HPM bijih nikel berdasarkan kadar dan kandungan air atau moisture content (MC).

Berdasarkan data APNI untuk periode I November 2026, HMA nikel ditetapkan sebesar US$15.478,67 per dry metric ton (dmt). Angka tersebut turun US$369 atau sekitar 2,33% dibandingkan periode II Oktober 2026 yang mencapai US$15.847,67 per dmt.

Penurunan HMA tersebut diikuti koreksi HPM bijih nikel untuk berbagai tingkat kadar nikel dan kandungan air.

Untuk bijih nikel berkadar Ni 1,6% dengan MC 35%, HPM periode I Novemver tercatat sebesar US$57,44 per wet metric ton (wmt), turun dari US$59,12 per wmt pada periode II Oktober.

Sementara itu, bijih dengan kadar Ni 1,6% dan MC 30% memiliki HPM sebesar US$61,86 per wmt, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai US$63,66 per wmt.

Penurunan juga terjadi pada bijih berkadar lebih rendah. Untuk kadar Ni 1,3% dengan MC 35%, HPM periode I November tercatat sebesar US$44,46 per wmt, turun dari US$45,83 per wmt pada periode II Oktober.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan HMA berdampak pada nilai HPM bijih nikel berdasarkan kadar dan kandungan air. Kondisi ini menjadi perhatian bagi perusahaan penambang, terutama produsen bijih berkadar rendah yang menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga keekonomian kegiatan operasional.

Penambang Hadapi Tekanan Harga Jual

Ense menjelaskan, peningkatan penerimaan negara belum tentu berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan penambang.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian APNI adalah praktik transaksi pembelian bijih nikel oleh perusahaan smelter. Menurutnya, harga yang menjadi acuan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam harga transaksi yang diterima penambang.

Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan perusahaan yang memproduksi bijih nikel berkadar rendah karena ruang keuntungan yang diperoleh semakin terbatas.

“Pendapatan negara memang baik, kita semua juga berbangga karena ini kan untuk negara. Tapi sayang, untuk harga yang kadar rendah itu sangat menyakitkan untuk para penambang,” katanya.

Menurut Ense, perusahaan penambang tetap harus menanggung berbagai komponen biaya dan kewajiban, mulai dari biaya operasional, pembayaran royalti, pengelolaan lingkungan, reklamasi, hingga kewajiban pertambangan lainnya.

Beban tersebut tetap harus dipenuhi meskipun perusahaan menghadapi keterbatasan kuota produksi dan tekanan harga jual bijih nikel.

Karena itu, APNI menilai kebijakan pengendalian produksi dan peningkatan penerimaan negara perlu disertai perhatian terhadap kondisi keekonomian perusahaan penambang.

Ense menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam, perusahaan penambang sebagai produsen bijih, dan perusahaan smelter sebagai pihak yang mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah.

Menurutnya, negara memang berhak memperoleh penerimaan melalui PNBP dan royalti atas pemanfaatan sumber daya mineral. Namun, perusahaan penambang juga perlu memperoleh kepastian harga dan ruang usaha yang memadai agar kegiatan operasional tetap berjalan secara ekonomis.

Keberlanjutan industri nikel nasional, lanjutnya, tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga kemampuan seluruh pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksi, memenuhi kewajiban, dan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan.

APNI berharap kebijakan pengendalian produksi, penetapan HPM, serta mekanisme perdagangan bijih nikel dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan keseimbangan bagi kepentingan negara, perusahaan penambang, maupun perusahaan smelter. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha pertambangan serta penguatan industri pengolahan nikel nasional. (Shiddiq)