#Gubernur Sulawesi Tenggara

Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

Rabu, 31 Maret 2021

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Berita Nasional / Ekonomi / Tambang

Gubernur Ali Mazi Berharap Pemegang IUP Berkontribusi Bagi PAD

Kamis, 17 September 2020

NIKEL.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi berharap para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di provinsi itu bisa berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya menginginkan agar pemegang IUP yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD,” kata Ali Mazi disela-sela sambutannya pada pembukaan Rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra, Kamis.

Ali Mazi mengungkapkan bahwa kontribusi dari sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara belum maksimal dalam meningkatkan sumber PAD.

“Karena selama ini kontribusi dari sektor pertambangan hanya didapat dari penerimaan negara, bukan pajak berupa dana bagi hasil sumber daya alam yang berasal dari iuran tetap dan produksi yang dibagi antara pemerintah pusat sebesar 20 persen, pemerintah provinsi sebesar 16 persen, dan pemerintah kabupaten sebesar 64 persen,” ujar Ali Mazi.

Kemudian, lanjut dia, 64 persen tersebut kemudian dibagi menjadi 32 persen untuk daerah penghasil tambang dan 32 persen untuk daerah sekitar tambang.

“Mencermati tuntutan pembangunan daerah dan harapan masyarakat akan besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan di Sultra, maka kita tidak bisa mengharap dana bagi hasil saja, akan tetapi kita juga harus memikirkan tentang potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di provinsi yang dijuluki bumi Anoa itu menyampaikan bahwa pada 2019 dana bagi hasil secara keseluruhan, baik iuran tetap maupun iuran produksi di Sultra sebesar Rp166.193.869.751. Menurut dia, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi-potensi pajak yang dapat ditarik dari sektor pertambangan yang dapat meningkatkan PAD.

Ia menuturkan potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan, yakni Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Penggunaan Alat Berat, dan Pajak Pemakaian Air Permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mendukung penerimaan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah.

Sumber: ANTARA