Transparansi Penerimaan Negara dari Sektor Mineral Dinilai Penting untuk Pembangunan Berkelanjutan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara dari sektor mineral perlu diperkuat untuk memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Legal and Economic Programs Director Natural Resource Governance Institute (NRGI), Amir Shafaie mengatakan, selama dua dekade terakhir, berbagai inisiatif transparansi, termasuk Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), telah mendorong keterbukaan informasi mengenai pembayaran perusahaan, penerimaan pemerintah, dan informasi penting lainnya dari sektor ekstraktif.

Iklan

“Ini merupakan pencapaian besar yang tidak seharusnya dianggap remeh. Namun, tantangannya bukan hanya apakah informasi tersedia, melainkan apakah masyarakat dan lembaga pemerintah dapat memahami bagaimana penerimaan sumber daya alam dikelola dan digunakan,” kata Amir dalam diskusi publik peluncuran Resource Governance Assessment (RGA) Indonesia, komponen Revenue Management secara online, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, informasi mengenai produksi mineral, pembayaran perusahaan, keuangan pemerintah, hingga penerimaan anggaran masih tersebar dalam berbagai sistem yang berbeda di banyak negara. Karena itu, integrasi berbagai sistem tersebut diperlukan untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemanfaatan penerimaan sumber daya alam.

“Keputusan mengenai penggunaan penerimaan publik dari sumber daya alam harus transparan, mudah dipahami, dan terbuka untuk pengawasan. Transparansi seharusnya membantu meningkatkan kualitas keputusan dan hasil pembangunan, bukan sekadar menambah jumlah informasi yang dipublikasikan,” tuturnya.

Iklan

Selain penguatan transparansi penerimaan, ia menekankan pentingnya menghubungkan pengelolaan sumber daya mineral dengan agenda transformasi ekonomi yang lebih luas, termasuk diversifikasi ekonomi, pembangunan industri, infrastruktur, dan transisi energi.

Hal tersebut semakin relevan di tengah perubahan pasar energi global, kebijakan industri, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai mineral strategis. Menurutnya, Indonesia dan sejumlah negara produsen mineral memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan mineral dan pengembangan industri hilir. Strategi tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur, serta mendorong diversifikasi ekonomi.

Namun, pengembangan industri hilir juga melibatkan investasi publik yang signifikan, insentif investasi, dan berbagai risiko keuangan yang perlu dikelola secara cermat.

Iklan

“Pengalaman internasional menunjukkan bahwa memiliki sumber daya mineral yang berharga tidak secara otomatis menjamin keberhasilan ekonomi dari kegiatan pengolahan. Banyak hal bergantung pada infrastruktur, biaya energi, kapasitas, dan kondisi pasar,” jelasnya.

Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas investasi publik menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan industri mineral.

“Pemerintah dan masyarakat perlu menilai apakah investasi tersebut benar-benar memberikan nilai ekonomi, bagaimana risiko dibagi antara aktor publik dan swasta, serta apakah manfaat pembangunan yang diharapkan dapat diwujudkan dan dibagikan secara adil,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian kebutuhan mineral pada masa mendatang dan perubahan teknologi menuntut negara memiliki strategi pembangunan yang mampu bertahan dalam berbagai skenario. Prinsip-prinsip tersebut dinilai penting karena Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengelolaan keuangan publik dan transparansi sektor ekstraktif. Evaluasi terhadap tata kelola penerimaan sumber daya mineral menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.

Ia juga menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang baik, efektivitas pengumpulan penerimaan negara, ataupun publikasi informasi.

“Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan lebih dari sekadar regulasi yang baik, pengumpulan penerimaan yang efektif, atau publikasi informasi. Hal ini membutuhkan institusi yang mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi, mengelola risiko, merespons prioritas publik, dan menunjukkan hasilnya,” tegasnya. Dia berharap penilaian terhadap tata kelola penerimaan sumber daya mineral dapat menjadi landasan dialog konstruktif dan reformasi praktis untuk memperkuat kontribusi sektor mineral terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Fi Yun)