Ada Larangan Ekspor Bijih Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Bisa Naik 3 Kali Lipat

NIKEL.CO.ID – PT PLN (Persero) menikmati dampak positif dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diteken pemerintah pada tahun lalu.

Hal itu membuat konsumsi listrik di Sulawesi yang merupakan daerah penghasil nikel jadi meningkat.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara Syamsul Huda menjelaskan, akibat kebijakan itu, setiap perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah bijih nikel.

Pengoperasian smelter tersebut meningkatkan konsumsi listrik.

“Menariknya di Sulawesi ini yang dapatkan berkah dari kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ekspor nikel sebelum diolah di sini. Artinya pengolahan di sini membutuhkan smelter dan jadi potensi pasar yang besar bagi Sulawesi,” ujar Huda dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/5/2021).

Huda menjelaskan, normalnya beban listrik di Sulawesi rata-rata hanya 2.000 Megawatt (MW).

Namun, dengan adanya larangan ekspor bijih nikel, beban puncaknya bisa naik tiga kali lipat dari normal.

“Ada potensi pasar smelter, jadi sekitar 6.100 MW. Nah ini kan tiga kali lipat dari beban puncak yang eksisting di Sulawesi,” imbuh dia.

Huda mengatakan, konsumsi listrik pada industri smelter ini masih bisa digenjot lagi.

Oleh sebab itu, PLN terus melakukan pendekatan kepada para pelaku bisnis.

Menurut dia, kondisi infrastruktur menjadi salah satu kendala untuk membangun kelistrikan di wilayah smelter.

Namun, PLN tetap perlu sigap agar tak kehilangan pasar akibat pengusaha malah membuat pembangkit listrik untuk smelter mereka.

“PLN perlu menangkap potensi pasar yang sedemikian besar. Kalau tidak, mereka akan bangun pembangkit sendiri dan PLN jadi enggak bisa menanfaatkan infrasstruktur yang sudah dibangun melalui program 35.000 MW,” jelas dia.

“Oleh karena itu, kami lagi pendekatan agar potensi pasar yang ada bisa menggunakan listrik yang disiapkan negara, dalam hal ini PLN,” tutup Huda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ada Larangan Ekspor Bijih Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Bisa Naik 3 Kali Lipat “.

Read More

Ironi Industri Nikel RI (2): Menggugat Penjajahan Negara & TKA Cina

Oleh: Marwan Batubara *)

NIKEL.CO.ID – Ironi dan nestapa seputar industri nikel nasional terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral (HPM) pro smelter China, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing (TKA) China, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam. Mari kita advokasi bersama-sama.

Kali ini IRESS menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak digugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat-serikat Pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan ormas, masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan atau tersentuh hukum.

Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-pengusaha yang melindungi dan ikut investasi dengan para konglomerat dan investor China. Mereka mendapat berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi/PMA, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dan China ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum.

Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit (menghasilkan alumina) telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan Kepri. Untuk kasus TKA China ini, perhatikanlah bebagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang.

Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Ada 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah Covid-19 sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. Presiden hanya basa-basi?

Kedua, sebagian besar mereka masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 211 dan 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan, dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA!

Ketiga, sejalan dengan butir kedua di atas, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 311 dan 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Ternyata para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius.

Keempat, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi mendapat pekerjaan. Padahal Permenaker No.10/2018 antara lain mengatur syarat TKA, berupa: 1) memiliki pendidikan sesuai kualifikasi; 2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun; 3) mengalihkan keahlian kepada Tenaga Kerja Pendamping; 4) memiliki NPWP bagi TKA; 5) memiliki ITAS (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, diterbitkan instansi berwenang; 6) memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.

Pada smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dipekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Para TKA China di VDNI dan OSS, Morosi Sulawesi Tenggara ini, sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang digunakan, fungsi dan jabatan pemegang visa. Hal ini melanggar Pasal 38 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” Selasa (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus penghinaan terhadap rakyat sendiri. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional ini. Mengharap nilai tambah apa, jika kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja dirampok TKA China?

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA dilakukan di China, maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak. Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain di Indonesia, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak. Negara berpotensi kehilangan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang harus dibayar investor kepada pemerintah, yang akan tercatat sebagai PNBP. Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini, dan berani bertindak sesuai peraturan yang berlaku?

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Kapan ketidakadilan ini diakhiri?

Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indoensia akibat pandemi, ratusan atau mungkin ribuan TKA China terus masuk setiap bulan. Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral, khusus isu TKA China, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan, merampok hak pribumi dan merugikan keuangan negara seperti diurai di atas.

Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan pemerintah. Karena itu, wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA seperti VDNI dan OSS diproses secara hukum dan siberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil, serta tidak pro investor China dan konglomerat oligarkis.

Berbagai pelanggaran di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Bahkan negara pun kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pajak dan PNBP triliunan Rupiah. Hal ini merupakan hal yang harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat! Jika pelanggaran ini terus berlangsung, berhentilah meneriakkan “MERDEKA”, karena faktanya NKRI sedang dijajah di negeri sendiri!

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

Sumber: LAW-JUSTICE.CO

Read More

Dengan Teknologi STAL, RI Bisa Genjot Pengolahan Nikel di Dalam Negeri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Kordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyambut baik hasil akhir uji validasi terhadap teknologi Step Temparature Acid Leach (STAL) yang dilakukan oleh tim PSDMBP Badan Geologi Kementerian ESDM, bersama tim ahli Prof Zaki Mubarok dari Kelompok Keahlian Teknik Metalurgi ITB Bandung, dan PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (TMM).

Berdasarkan paparan hasil akhir uji validasi tersebut, teknologi STAL terbukti mampu meningkatkan recovery Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) pada rentang 87-94% Ni dan 90-95% Co. Menyikapinya, Asisten Deputi Bidang Investasi Strategis Kemenko Marves, Bimo Wijayanto mengatakan bahwa adanya uji validasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan ITB merupakan tonggak sejarah yang sangat penting.

Menurut Bimo, teknologi STAL adalah kebanggaan kekayaan intelektual bangsa, maka harus diupayakan agar dapat maju ke skala industri. Yang diharapkan, lanjutnya, adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dari skala lab ke skala industri, kemudian bagaimana cita-cita mulia dari kapasitas nasional untuk memanfaatkan smelter yang sifatnya modular, hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan.

“Kami juga mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan matriks dari environmental, social and governance yang akan dikomitmenkan oleh TMM dalam setiap rencana implementasi dari teknologinya. Ini merupakan salah satu langkah maju, yang dapat membantu pemerintah untuk menjawab pertanyaan tentang how green is exploitation of our mineral resources,” ujar Bimo.

Sementara itu, Asisten Deputi bidang Pertambangan Kemenko Marves, Tubagus Nugraha mengatakan bahwa ini merupakan berita gembira bagi TMM, bagi pemerintah, dan bagi Indonesia, dalam rangka mendukung kapasitas nasional terhadap kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

“Dari sisi upaya riset, apa yang dilakukan oleh TMM ini merupakan lompatan yang sangat besar di Indonesia. Dari pemaparan yang disampaikan, teknologi STAL dapat dioperasikan dalam skala yang lebih kecil, dibandingkan proyek smelter yang selama ini ada di Indonesia. Bagi pemerintah, apabila ada kapasitas nasional, dimana anak bangsa bisa mengembangkan salah satu aspek penting, terutama terkait hilirisasi nikel, maka kami akan sangat mendukung,” kata Tubagus Nugraha pada Selasa (6/4/2021) lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Aldi Muhammad Alizar selaku Konsultan ESG (Environmental, Social and Governance) dari PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan (MRKL) mengungkapkan bahwa penurunan emisi karbon dan tentang waste limbah buangan bisa dijawab dengan baik oleh teknologi STAL, sehingga akan lebih mudah dalam mewujudian Green+ Program.

“Kita bisa mengkomunikasikan ini dengan baik kepada stakeholders nasional maupun internasional, dan kita bisa membangun sistem yang bagus guna memperkuat teknologi STAL dan Green+ Program. Indonesia wajib mengkomunikasikan upaya-upaya untuk bisa mengelola perubahan iklim, mengelola aspek lingkungan, dan sosial,” tukas Aldi.

Sebagai informasi, Green+ Program merupakan program yang diinisiasi oleh TMM melalui entitas anak perusahaannya, PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI). Program yang berfokus pada aspek ESG (Environmental, Social and Governance) ini merupakan salah satu upaya TMM dan HMI untuk mewujudkan tata kelola nikel nasional yang ramah lingkungan.

Sumber: detik.com

Read More

IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

NIKEL.CO.ID – Direktur External Relations PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Scott Ye mengungkapkan, Indonesia memiliki peran penting terkait ketersediaan dan produksi nikel dunia.

Hal tersebut disampaikan Scott dalam diskusi virtual bertajuk “Indonesia’s Nickel Boom and Plans to be an EV Battery Hub” yang digelar oleh The Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), sebuah asosiasi wartawan asing di Indonesia.

Adapun diskusi yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipandu langsung oleh Presiden JFCC Ed Davies pada Rabu (31/3/2021).

Menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut, Scott Ye memaparkan sejarah penggunaan nikel di dunia yang dimulai dari Ancient Egyptian Pharaoh Tutankhamun untuk pisau, kemudian pembuatan koin, perkakas stainless steel, hingga tesla untuk kendaraan listrik.

“European United akan berhenti menggunakan kendaraan berbahan bakar energi fosil mulai tahun 2030. Sementara China menargetkan 25 persen kendaraan listrik (EV) di tahun 2025 untuk mengurangi emisi dan polusi,” paparnya.

Menurutnya, untuk membuat kualitas EV lebih baik, diperlukan kualitas baterai yang lebih baik pula. Sementara itu, kualitas baterai yang lebih baik membutuhkan komponen nikel yang lebih banyak.

Dalam materi diskusinya, ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton. Jumlah ini setara dengan 24 persen sumber nikel dunia. Bahkan, pada 2018, Indonesia berhasil memproduksi 560.000 ton nikel.

“Dahulu pada 1960-an, produksi nikel Indonesia masih terbatas, karena hanya ada dua pihak utama yang mengelola nikel, yaitu Antam dan Vale,” tutur Scott.

Namun pada 2014, Indonesia mulai meningkatkan produksi nikel. Penjualan nikel mentah menurun, sementara penjualan produk nikel terus meningkat pesat.

Sampai tahun 2019, ekspor produk nikel sudah naik enam kali lipat. Jika semula hanya mampu mengekspor 110 kiloton (kt), kini Indonesia mampu mengekspor lebih dari 600 kt.

“Saya percaya tahun ini produksinya bisa mencapai sekitar 900 kt nikel metal. Tahun depan, mungkin bisa mencapai 1.100 kt,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Scott Ye juga memaparkan pengembangan kompleks industri nikel di Indonesia yang berpusat di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, termasuk Maluku Utara.

Beberapa kompleks industri yang disebutkan, antara lain Soroako-Pomala Belt, Konawe Belt, Morowali Belt hingga Halmahera Belt.

Scott mengatakan, saat ini IWIP yang berlokasi di Maluku Utara tersebut telah memiliki 20 lini dari total kapasitas 24 lini produksi.

“Data yang tertera dalam dokumen presentasi saya masih tertera 19 lini produksi, tapi kemarin kami baru saja menambah satu lini produksi, sehingga saat ini kami mempunyai 20 lini produksi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyampaikan target pemerintah terkait produksi nikel.

“Proyeksi kebutuhan baterai Lithium Ion di Indonesia sebesar 758.693 ton. Total daya baterai yang dibutuhkan sebesar 113.804.000 kilowatt-jam (kWh), untuk 2.195.000 unit mobil listrik dan 13.002.000 unit sepeda motor listrik,” paparnya.

Besaran kebutuhan baterai tersebut, tutur Chrisnawan, merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan diversifikasi energi di sektor transportasi.

Menanggapi Chrisnawan, Founder Independent Research and Advisory Internasional (IRAI) Lin Che Wei menuturkan, roadmap atau peta jalan yang telah dibuat pemerintah tidaklah cukup.

“Kita harus fokus untuk mengeksekusi rencana kerja dan harus disiplin agar mampu memonitor serta mengejar target,” ucapnya.

Menurut Lin Che Wei, Indonesia harus belajar dari pengembangan energi terbarukan di China. Untuk mengembangkan sektor tersebut, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cukup ironis, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam (SDA), tapi perkara teknologi masih menjadi tantangan besar. Keraguan terhadap dampak lingkungan pun menjadi tantangan yang bahkan lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Principal Scientist Center for International Forestry Research (CIFOR) Michael Allen Brady mengingatkan para pemegang kepentingan tentang dampak tambang bagi lingkungan. Apalagi, saat ini 72 persen proses tambang tidak menjalankan fungsi reklamasi dengan baik.

“Reklamasi menjadi tantangan nyata ketika kita membuka permukaan bumi. Proses reklamasi itu memungkinkan, tapi biayanya mahal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Michael mengklaim bahwa pihaknya mendukung pengembangan energi terbarukan. Untuk itu, ia pun berpesan agar keseluruhan prosesnya dipelajari dan direncanakan secara matang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Direktur IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

Read More

Ini Alasan Industri Baterai Jadi Peluang Emas Bagi Indonesia

NIKEL.COID – Dunia tengah bertransisi ke energi baru terbarukan (EBT). Di sektor transportasi kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) mulai ditinggalkan dengan beralih ke kendaraan listrik.

Indonesia bercita-cita menjadi bagian dari transisi ini, dengan menjadi raja baterai dengan membangun industri baterai. Karena baterai menjadi komponen paling berharga dalam kendaraan bermotor listrik.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah mengatakan komponen baterai mewakili 35% dari biaya produksi.

“Baterai kira-kira 35% dari biaya kendaraan. Kami melihat ini sesuatu yang bagus,” paparnya dalam Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021, Kamis, (25/03/2021).

Pada 2040 mendatang kira-kira 57%, imbuhnya, dunia beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Dia berharap agar Indonesia tidak ketinggalan momentum ini.

“Kita harapkan Indonesia tidak diam saja, dan siapkan era itu jangan terlambat,” tegasnya.

Cadangan nikel Indonesia menjadi nomor satu dunia, sayang jika tidak dimanfaatkan untuk dibuat produksi baterai. Dengan sumber daya alam yang ada ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia.

“Nikel ini adalah nomor satu kalau gak dimanfaatkan kembali hanya buat stainless steel, ini kesempatan emas dan kita manfaatkan sumber daya alam kita,” paparnya.

Pembangunan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir bakal membutuhkan investasi mencapai US$ 13-17 miliar atau sekitar Rp 182 triliun-Rp 238 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per US$).

Selain investasi yang besar tantangan lainnya adalah teknologi baterai yang digunakan masih bergantung pada pemain global baterai dan OEM sebagai pembeli (offtaker), sementara Indonesia belum memiliki pengalaman memadai dalam membangun industri baterai listrik.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

10 Proyek Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Diwakili Antam

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, mayoritas dari 10 besar proyek tambang nikel terbesar di dunia justru berada di Amerika Utara.

Untuk mengidentifikasi cadangan nikel terbesar yang dapat menjadi bagian dari lanskap pasokan global di masa depan, Mining.com dan perusahaan saudaranya, MiningIntelligence, menyusun 10 proyek tambang nikel terbesar yang sedang dikembangkan di seluruh dunia dan memeringkatkannya berdasarkan sumber daya nikel yang terkandung dalam kategori terukur dan terindikasi.

Pada posisi teratas, ada proyek polimetalik Nori Clarion-Clipperton milik DeepGreen Metals Inc. di bagian timur laut Samudra Pasifik. Wilayah eksplorasinya yang mencakup 1,1 juta km2 itu diperkirakan mengandung logam sekitar 4,8 juta ton dengan komoditas yang terindikasi antara lain kobalt, tembaga, mangan, dan nikel. Proyek ini sedang dalam tahap eksplorasi lanjutan.

Posisi kedua, terdapat deposit nikel-sulfida Dumont yang terletak di kamp pertambangan Abitibi, Kanada. Setelah berproduksi, diproyeksikan akan menjadi salah satu operasi tambang nikel terbesar di dunia dengan produksi nikel tahunan rata-rata 39.000 ton selama lebih dari 30 tahun.

Temuan lapangan hijau (greenfield area) FPX Nickel di Decar, British Columbia, Kanada menempati posisi ketiga. Depositnya mengandung awaruite, yakni paduan nikel-besi alami. Proyek ini diperkirakan menghasilkan 37.369 ton konsentrat per tahun selama umur tambang 24 tahun.

Selanjutnya, adalah proyek lain yang juga ditemukan di British Columbia dengan ukuran yang sama, tetapi dengan geologi yang berbeda, yakni proyek Turnagain yang dioperasikan oleh Giga Metals. Setelah dikembangkan, diperkirakan mampu menghasilkan 33.000 ton nikel per tahun selama 37 tahun, dengan produksi tahunan puncak sebesar 45.000 ton.

Sepuluh proyek nikel terbesar di dunia yang digarap saat ini./MiningIntelligence

Menempati posisi kelima adalah proyek Twin Metals Antofagasta yang terletak di kamp pertambangan Duluth Complex di Minnesota. Proyek tambang tersebut di bawah pengawasan ketat selama bertahun-tahun karena protes publik atas risiko lingkungan dan dihentikan selama kepresidenan Obama. Namun, kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintahan Trump.

Lalu di posisi keenam terdapat prospek wilayah tambang Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang dikembangkan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Kandungan logamnya diperkirakan mencapai 2 juta ton. Proyek ini sedang dalam tahap eksplorasi lanjutan.

Empat proyek lainnya yang masuk dalam 10 besar antara lain, proyek Goongarrie milik Ardea Resources di wilayah Kalgoorlie Australia; proyek Crawford milik Canada Nickel Company di kamp pertambangan Timmins-Cochrane Ontario; proyek Mesaba yang dikembangkan Teck Resources di Amerika Serikat; dan proyek Central Musgrave milik Metals X di Australia.

Dari 10 proyek tersebut, empat proyek di antaranya masih dalam tahap eksplorasi lanjutan, sedangkan dua proyek di British Columbia telah mencapai tahap preliminary economic assessment, dan sisanya mencapai tahap prastudi atau studi kelayakan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “10 Proyek Nikel Terbesar di Dunia, RI Diwakili Satu Perusahaan Ini

Read More

Tsingshan Teken Kontrak Pembelian Bijih Nikel dari Tambang Morowali Senilai Rp1,3 Triliun

NIKEL.CO.ID – Produsen baja dan nikel asal Cina, Tsingshan Holding Group, akan menerima pasokan 2,7 juta ton bijih nikel kadar tinggi dari Silkroad Nickel Ltd. Suplai bijih nikel itu didapat dari tambang nikelnya di Indonesia sampai dengan akhir 2022.

Perusahaan tambang yang berbasis di Singapura ini memiliki tambang bijih nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti dikutip dari Kitco.com dari Reuters, Senin, 15 Maret 2021, Silkroad sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan unit Tsingshan, PT Ekasa Yad Resources, senilai US$ 90 juta atau setara dengan Rp 1,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.393 per dolar AS).

Silkroad akan mengirim pasokan bijih nikel minimum sebesar 50.000 ton per bulan mulai dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022.

Selain itu, Silkroad juga akan menggunakan bijih nikel untuk membuat bahan baku nickel pig iron (NPI) di Indonesia. Perusahaan tersebut juga tengah menjajaki proyek pengolahan nikel yang menghasilkan bahan kimia untuk produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

“Kami sedang menyiapkan pengiriman pertama (ke Tsingshan) dalam dua pekan ke depan dan menargetkan secara bertahap produksinya dari April 2021 dan seterusnya untuk memenuhi komitmen baru tersebut,” ujar Chief Executive Silkroad Hong Kah Ing.

Bijih nikel tersebut, kata Hong Kah Ing, juga diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi peningkatan permintaan dari berkembangnya industri baterai mobil listrik.

Sebelumnya, Silkroad pada Januari lalu telah menandatangani perjanjian penjualan bijih nikel selama 10 tahun ke Ganfeng Lithium. Perusahaan itu ingin menggunakan sebagian dari hasil kesepakatan dengan Tsingshan untuk membangun smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk produksi NPI.

Sumber: tempo.co

Read More

Indonesia Berpotensi Besar Sebagai Pemain Utama Industri Baterai Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemain utama di dunia dalam industri battery electric vehicle (BEV). Saat ini, Indonesia memiliki cadangan sumber daya nikel terbesar di dunia sebagai bahan baku industri baterai dan pengembangan mobil listrik.

“Indonesia dianggap sebagai pusatnya (nikel). Bahkan di beberapa artikel internasional, ini menggambarkan suatu sisi ketergantungan terhadap nikel yang meningkat. Indonesia sebagai negara yang menghasilkan nikel dengan reserve dan produksi terbesar jelas merupakan negara yang sekarang menjadi pusat perhatian terhadap pembangunan dari battery electric vehicle,” ujar Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (16/03/2021).

Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen memanfaatkan tren teknologi ini yang diprediksi ke depannya akan semakin meningkat.

“Sekarang ini dengan kesadaran terhadap lingkungan yang makin meningkat, maka mulai dibicarakan mengenai tren kendaraan bermotor yang mengalami transformasi sangat cepat, terutama berubah dari bahan bakar fosil kemudian menjadi bahan bakar yang terbarukan atau disebut sebagai battery electric vehicle yang diperkirakan akan mendominasi keseluruhan kendaraan bermotor di seluruh dunia,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen secara global di bidang perubahan iklim dengan menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca atau CO2. Untuk itu, Pemerintah berupaya menurunkan emisi yang bersumber dari sektor transportasi dengan mendorong pengembangan sektor industri kendaraan bermotor berbasis listrik.

“Kita akan menurunkan 29 persen dari emisi CO2 kita dengan usaha sendiri atau kita akan menurunkan CO2 sebesar 41 persen pada 2030 apabila ada dukungan dan kolaborasi internasional. Kita akan membangun dan terus meningkatkan daya saing dari industri otomotif yang berbasis baterai,” tandasnya.

Sumber: setkab.go.id

Read More

[Video] APNI Optimistis Akan Terjadi Over Demand Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sangat optimistis terhadap masa depan sektor nikel dimana tingginya pembangunan smelter menjadi masa depan bagi penyerapan hasil tambang nikel baik nikel ore rendah hingga tinggi. Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey menyebutkan dari 31 smelter yang fix akan dibangun membutuhkan 150 juta ton bijih nikel per tahun, sehingga proyeksi over demand masih sangat besar.

Seperti apa optimisme di sektor nikel? Selengkapnya saksikan dialog Savira Wardoyo dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey Dalam Closing Bell, CNBCIndonesia yang telah tayang pada Rabu, 10/03/2021.

#APNI
#Meidy Katrin Lengkey
#AsosiasiNikel

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Jonathan Handojoyo Ungkap Alasan Nikel Indonesia Tak Menarik Lagi Bagi Tesla

Salah satu pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) mengatakan, aturan yang berubah-ubah membuat investasi asing, termasuk Tesla, sulit masuk ke Indonesia.

NIKEL.CO.ID – Kabar Tesla akan mengganti bahan baku baterainya dari nikel ke besi memberi sinyal negatif pada sektor pertambangan Tanah Air. Padahal, pemerintah sedang menggenjot hilirisasi komoditas tambang itu, melalui bisnis baterai listrik.

Salah satu pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Jonathan Handojoyo mengatakan, aturan yang berubah-ubah membuat investasi sulit masuk ke negara ini. Investor asing, termasuk Tesla, menjadi tidak tertarik.

“Sebentar merah, tiba-tiba berubah menjadi hijau,” katanya, Rabu (3/3/2021).

Ia berharap kebijakan yang keliru dapat segera dicabut. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang devisa hasil ekspor dan pembayaran ekspor.

“Aturan ini menyebabkan hilangnya devisa ekspor nikel,” ujar Jonathan.

Sebagai informasi, pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu untuk masuk ke bisnis baterai RI. Proses diskusi telah berlangsung sejak tahun lalu. Tesla tertarik masuk ke produksi sistem penyimpanan energi atau energy storage system (ESS).

Salah satu syarat yang perusahaan ajukan adalah penambangan nikelnya harus memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan. Nikel merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium-ion dan ESS. Indonesia memproduksi dan memiliki cadangan barang tambang itu terbesar di dunia.

Jonathan berpendapat selama ini penambang nikel Indonesia tidak ada yang salah.

“Buktinya apa kalau dibilang merusak lingkungan,” ujarnya.

Pekan lalu, pendiri dan bos Tesla, Elon Musk, menyatakan kekhawatirannya pada komoditas nikel. Ketersediaanya tak sejalan dengan keinginan perusahaan untuk meningkatkan produksi baterai.

Apabila kondisi tak berubah, Musk bakal mengganti nikel dengan katoda  berbahan dasar besi.

“Nikel adalah kekhawatiran utama kami untuk meningkatkan produksi baterai lithium-ion. Karena itu, kami mengubah (baterai) ke katoda besi. Banyak besi (dan lithium)!,” cuitnya dalam akun Twitter @elonmusk, pada Jumat lalu.

Bahan baku besi cenderung lebih murah dan produksinya lebih banyak di dunia. Namun, nikel dapat menyimpan energi listrik lebih padat. Mobil listrik dapat berjalan lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Tesla membutuhkan logam mineral itu tak hanya untuk kendaraan listrik, tapi juga proyek tenaga surya.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menyebut perubahan seperti itu wajar seiring dengan studi dan riset yang terus berkembang.

“Tapi tidak dalam waktu singkat. Itu kan baru omongan, wacana,” katanya.

Kekhawatiran yang Musk utarakan sebenarnya positif untuk negara ini.

“Indonesia tidak bisa hanya bergantung dan mengandalkan sumber daya alam saja,” ujar Piter.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Asosiasi Sebut Alasan Nikel Indonesia Tak Menarik Lagi bagi Tesla

Read More