Beranda Berita Nasional Ahmad Sahroni Dukung Polri Tertibkan Tambang Ilegal dan Periksa Kepatuhan Amdal

Ahmad Sahroni Dukung Polri Tertibkan Tambang Ilegal dan Periksa Kepatuhan Amdal

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto: Dok. Fraksi NasDem)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung rencana Polri melakukan pendataan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia untuk memetakan perusahaan yang beroperasi secara legal maupun ilegal. Langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi bagi negara.

“Langkah Kapolri ini sangat tepat dan harus segera dieksekusi. Kita harus tahu secara jelas mana perusahaan tambang yang punya izin dan taat aturan, mana yang beroperasi secara ilegal dan justru merampok kekayaan negara. Ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang sangat ingin memberantas tambang ilegal sampai ke akar-akarnya, termasuk menindak oknum-oknum aparat yang terbukti masih berani menjadi backing tambang ilegal. Saya yakin Polri dan pihak terkait lainnya mampu lakukan ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Sahroni menegaskan, penertiban harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Penindakan tidak cukup hanya menyasar pelaku yang melakukan kegiatan di lapangan, tetapi juga pihak yang memberikan perlindungan, termasuk oknum aparat apabila terbukti terlibat.

Selain menelusuri legalitas perusahaan, pemeriksaan terhadap kegiatan pertambangan juga perlu mencakup kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Aspek yang harus diperhatikan meliputi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pengelolaan risiko, serta dampak operasional tambang terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

“Dan jangan hanya bicara punya izin atau tidak, tetapi juga harus diperiksa bagaimana kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Sebab, kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang paling dulu menanggung akibatnya dan negara juga harus turun tangan menanggung kerugiannya,” terangnya.

Rencana pendataan IUP tersebut sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai upaya menentukan prioritas penertiban pertambangan ilegal. Pendataan akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Suyudi menyebut penegakan hukum akan difokuskan pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara. Sementara itu, Polri tetap akan mengawal perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan secara legal untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. (Tubagus)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Komisi III DPR RI →

  1. Ahmad Sahroni Dukung Polri Tertibkan Tambang Ilegal dan Periksa Kepatuhan Amdal sedang Anda baca
  2. PNBP Sektor Minerba Bocor! Rudy: Ada Kapal Kapasitasnya 90 Ribu Ton, Tapi Data Tertulis Hanya 13 Ribu Ton
  3. Selain Harus Patuhi HPM, Komisi VII Minta Smelter Menyerap Nikel Kadar Rendah
  4. Terkait TKA China, Pemerintah Harus Tunjukan Keberpihakan pada Rakyat

Istilah di artikel ini

IUP
Izin Usaha Pertambangan
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →