Kementerian ESDM Hentikan Sementara Aktivitas Penambangan Nikel PT Prima Utama Lestari

NIKEL.CO.ID – PT Prima Utama Lestari (PT PUL) yang melakukan aktifitas penambangan nikel di Desa Ussu, Malili dihentikan aktivitasnya untuk sementara waktu oleh Kementerian ESDM karena dinilai tidak mematuhi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Keputusan tersebut didasari atas terjadinya luapan lumpur ke jalan poros Ussu-Wotu, dan di beberapa titik sudah terjadi retakan tanah seperti di blok E lokasi penambangan yang berdekatan langsung dengan pemukiman warga, sehingga dikhjawatirkan dapat menyebabkan longsor.

“Warga yang berdekatan dengan blok E lokasi penambangan PT. PUL saat ini sudah mengungsi. Takutnya terjadi longsor. Karena tanah di sekitar rumah warga itu sudah terjadi keretakan imbas penambangan PT. PUL,” ungkap Andi Usman, tokoh masyarakat Desa Ussu kepada Palopo Pos, Selasa, 19 Januari 2021, pagi tadi.

Terkait hal itu, Direktorat Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menerbitkan surat bernomor B-108/MB.07/DBT.PL/2021 tentang penghentian sementara aktivitas penambangan PT. PUL yang ditandatangani langsung oleh Lana Saria.

“Dalam surat itu disebutkan, sehubungan dengan terjadinya luapan material lumpur yang menimbun jalan poros Provinsi di Kabupaten Luwu Timur, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang berasal dari area penambangan pit Blok E Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Prima Utama Lestari, serta merujuk kepada hasil pemeriksaan kasus lingkungan di wilayah IUP PT. PUL yang didaftarkan pada buku tambang pada tanggal 15 Januari 2020, maka diperintahkan kepada saudara untuk Menghentikan sementara kegiatan penambangan di pit Blok E,” perintah Kementerian ESDM dalam surat itu.

Lebih lanjut, selama kegiatan penambangan dihentikan sementara, saudara diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di pit Blok E.

kemudian diminta untuk segera menindaklanjuti perintah Buku Tambang yang didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2020, khususnya perintah nomor 2 dan 3 yaitu melakukan pembenahan system drainase dan kolam pengendap (settling pond) pada pit Blok E dan buatan kolam pengendap utama di Dusun Salu Ciu, Desa Ussu, berdasarkan kajian teknis dan Melakukan penataan lahan yang terganggu pada sebagian area pit Blok E yang akan memasuki pasca tambang dan segera melakukan penanaman tanaman penutup tanah (cover crop) pada area timbunan tanah zona pengakaran (soil bank).

Sementara itu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Nasir, membenarkan adanya surat penghentian sementara aktivitas penambangan PT. PUL.

“Tembusan suratnya sudah kami terima dan ditegaskan agar management PT. PUL mematuhi dan menindak lanjuti semua isi surat tersebut,” papar Nasir.

Sumber: palopopos.co.id

Read More

Amdal Tetap Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik.

NIKEL.CO.ID – Betulkah dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan (Amdal) dihapuskan? Jika benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup makin terpinggirkan. Demikian sejumlah isu yang mengemuka di benak publik saat membaca atau mendengar informasi menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih beken disebut Omnibus Law oleh publik.

Begitu draf UU Cipta Kerja diketok oleh pimpinan DPR pada Paripurna DPR 5 Oktober 2020, isu pelemahan aturan lingkungan hidup ini masih menjadi pertanyaan masyarakat. Ada beragam tafsir di masyarakat terkait pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak menunggu waktu lama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada Minggu (11/10/2020). Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disampaikan dalam rapat tingkat menteri itu, Kementerian LHK telah membentuk tim penyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ada tiga tim yang dibentuk, yaitu RPP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPP bidang kehutanan, serta RPP bidang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak dari denda administratif.

Selanjutnya pada Rabu (14/10/2020) Menteri LHK juga telah memaparkan perkembangan tindak lanjut UU Cipta Kerja pada rapat koordinasi pusat dan daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Kali ini selain para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan pusat, unsur pemerintahan daerah mulai dari seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dilibatkan.

Langkah pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir dari pasal-pasal UU Cipta Kerja. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, sejauh ini KLHK telah mengkompilasi beberapa masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP. Masukan berikutnya juga masih terbuka untuk disusun dalam draf RPP tersebut.

Selanjutnya, draf RPP tersebut akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik. Tak lupa, seiring dengan itu dilakukan harmonisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Sebenarnya apa sih yang beda di dalam UU Cipta Kerja ini? Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto menyebutkan, jika pengaturan amdal dalam UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.

Perlu dicatat, persetujuan lingkungan yang merupakan hasil keputusan dokumen amdal tetap menjadi syarat dikeluarkannya perizinan berusaha. Amdal hanya diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan dengan risiko tinggi, sementara untuk usaha dengan risiko menengah wajib melengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), kemudian untuk usaha berisiko rendah cukup dengan mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB). Kriteria usaha dan/atau kegiatan itu juga masih mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Termasuk sembilan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan seperti termaktub di dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja.

“Dipastikan bahwa hanya nomenklatur izin lingkungan yang hilang, namun substansi tujuan dan fungsinya tidak hilang karena diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha,” ungkap Ary Sudijanto.

Isu lainnya bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, maka penilaian amdal akan dimonopoli oleh pemerintah pusat juga dipastikan tidak berdasar. Penilaian kelayakan lingkungan (amdal) yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) baik yang ada di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota hanya diubah menjadi penilaian kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk suatu lembaga yang bernama Lembaga Uji Kelayakan (LUK).

Dalam tim uji kelayakan tersebut tetap terlibat unsur ahli/pakar yang kompeten, serta unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui gubernur atau bupati/wali kota masih dapat mengusulkan pembentukan tim uji kelayakan kepada LUK untuk menjadi tim uji kelayakan daerah.

Kenapa pasal ini perlu diubah? Menurut KPA jumlah rencana kegiatan yang membutuhkan layanan penilaian kelayakan lingkungan secara nasional rata-rata sebanyak 1.000 sampai 1.500 kegiatan per tahun. Dari data ini kemudian menjadi terjadi kelebihan beban penilaian amdal pada 17 tempat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Namun di beberapa tempat lain, beban penilaian amdal justru rendah. Untuk itu, KLHK memasukkan usulan ini di UU Cipta Kerja agar ada semacam komisi penilai amdal yang sesuai dengan beban kerja.

Kalangan aktivis lingkungan selama ini menggugat sulitnya akses untuk mendapatkan informasi kelayakan lingkungan hidup di suatu proyek pertambangan, industri manufaktur, atau perkebunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Mereka hanya bisa mengakses saat kajian sudah selesai.

Transparansi menjadi penting. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini telah mengatur sistem informasi kelayakan lingkungan hidup wajib melalui sistem elektronik yang akan dibangun pemerintah sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengakses hasil akhirnya, namun juga turut mencermati prosesnya.

Sumber: INDONESIA.GO.ID

Read More