
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam (SDA) kepada kepentingan nasional, sekaligus mengoreksi tata kelola pertambangan yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar melalui keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa semangat kebijakan tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ayat tersebut mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ia menekankan, frasa “dikuasai oleh negara” tidak boleh dimaknai sebatas kewenangan administratif untuk menerbitkan izin usaha, mengatur investasi, atau memungut pajak dan royalti. Negara harus memiliki kendali nyata dalam menentukan arah pengelolaan, mengendalikan produksi, serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70% yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat,” katanya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Gunhar mengajak pemerintah berkaca pada praktik pengelolaan sumber daya alam di negara-negara besar seperti Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dan China di bawah kepemimpinan Xi Jinping.
Di Rusia, kata Gunhar, perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh keterlibatan langsung negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang turut ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam.
“Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh penting keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam,” tuturnya.
Sementara itu, China menerapkan model penguasaan negara yang lebih besar dengan rata-rata kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan tambang raksasa mencapai sekitar 78%. ”Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” pungkas Gunhar. (Tubagus)
Perkembangan cerita ini
Topik #Komisi XII →
- Politisi PDI Perjuangan Ini Dukung Arahan Prabowo soal 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara sedang Anda baca
- Kekayaan Tambang Harus Melahirkan Pengusaha-Pengusaha Besar dari Daerah
- Ateng Sutisna: Hilirisasi Harus Sejalan dengan Penurunan Emisi
- Anggota Komisi XII DPR RI Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















