#KOMISI III DPR RI | NIKEL.CO.ID

Feb82021 by SyarifNo Comments

PNBP Sektor Minerba Bocor! Rudy: Ada Kapal Kapasitasnya 90 Ribu Ton, Tapi Data Tertulis Hanya 13 Ribu Ton

NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Rudy, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Kapolda dan Kajati saat berkunjung ke Mapolda Banjarmasin agar dapat ditindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran PNBP di sektor minerba diwilayah kalimantan khususnya kalsel. "Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy melalui keterangan tertulis yang dikutip redaksi Industry.co.id pada Senin (8/2/2021). Rudy mencontohkan, ada kejadian di Teluk Balikpapan, padahal sebuah...

Selain Harus Patuhi HPM, Komisi VII Minta Smelter Menyerap Nikel Kadar Rendah

Berita Nasional, Politik, Tambang

NIKEL.co.id - Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai Harga Patokan Mineral (HPM) yang harus dijadikan patokan harga jual beli nikel domestik. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara. Namun sayangnya aturan ini belum ditegakkan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto kepada wartawan pada Selasa (22/09/2020). Oleh karena itu, Sugeng mengatakan Komisi VII mendesak kepada seluruh pihak agar bisa mematuhi paraturan yang sudah ditetapkan. "Kita meminta kepada semua pihak, mendesak pemerintah agar semua pihak mematuhi HPM. Selama ini menurut catatan berbagai pihak, termasuk lagi-lagi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) peraturan ini tidak jal...

Terkait TKA China, Pemerintah Harus Tunjukan Keberpihakan pada Rakyat

Berita Nasional, Korporasi

NIKEL.co.id - Terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe, membawa kericuhan di publik. Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari Pemerintah Daerah. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, persoalan ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menyayangkan rencana tersebut, karena pemerintah tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tentu masyarakat setempat tidak bisa terima dengan kondisi tersebut. Menurutnya pemerintah harus memberdayakan warga setempat dengan tetap memperhatikan transfer of knowledge. "Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga ...