Tag: #KOMISI III DPR RI
Berita Nasional / Politik / Tambang

PNBP Sektor Minerba Bocor! Rudy: Ada Kapal Kapasitasnya 90 Ribu Ton, Tapi Data Tertulis Hanya 13 Ribu Ton

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menurut Rudy, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Kapolda dan Kajati saat berkunjung ke Mapolda Banjarmasin agar dapat ditindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran PNBP di sektor minerba diwilayah kalimantan khususnya kalsel.

“Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy melalui keterangan tertulis yang dikutip redaksi Industry.co.id pada Senin (8/2/2021).

Rudy mencontohkan, ada kejadian di Teluk Balikpapan, padahal sebuah kapal kargo kapasitasnya hanya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton.

“Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja,” ucapnya.

Ia meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba.

“Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP,” ujar Rudy.

Dikatakan Rudy, sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan.

“Apalagi Kalsel, mungkin bisa lebih besar lagi,” tandasnya.

Perlu diketahui, sepanjang tahun 2020, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

Sumber: industry.co.id

Read More
Berita Nasional / Politik / Tambang

Selain Harus Patuhi HPM, Komisi VII Minta Smelter Menyerap Nikel Kadar Rendah

NIKEL.co.id – Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai Harga Patokan Mineral (HPM) yang harus dijadikan patokan harga jual beli nikel domestik. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara. Namun sayangnya aturan ini belum ditegakkan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto kepada wartawan pada Selasa (22/09/2020).

Oleh karena itu, Sugeng mengatakan Komisi VII mendesak kepada seluruh pihak agar bisa mematuhi paraturan yang sudah ditetapkan.

“Kita meminta kepada semua pihak, mendesak pemerintah agar semua pihak mematuhi HPM. Selama ini menurut catatan berbagai pihak, termasuk lagi-lagi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) peraturan ini tidak jalan,” paparnya kepada wartawan di Gedung Parlemen RI, Selasa, (22/09/2020).

Sugeng mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini dalam bentuk tindakan pengawasan. Jika dibutuhkan, imbuhnya, maka akan dilakukan rapat lintas komisi, yakni melibatkan Komisi VII, Komisi III berkaitan dengan hukum, dan Komisi XI berkaitan dengan pendapatan negara.

Bahkan, Sugeng mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus).

“Justru itulah (Permen sudah ada). Maka kami sepakat akan tindaklanjuti dalam bentuk pengawasan-pengawasan. Kalau nanti ada kesepakatan, membentuk Pansus, kenapa tidak,” tuturnya.

Selain masalah HPM, Komisi VII juga menyoroti kewajiban smelter untuk menyerap nikel dengan kadar bijih nikel rendah.

“Intinya adalah Panja Minerba meminta atau mendesak pemerintah agar seluruh pihak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah digariskan, misalnya ada sebuah peraturan bahwa smelter berkewajiban menyerap bijih nikel di bawah 1,7%,” jelasnya.

Sugeng mengatakan pihak APNI menyampaikan jika pihak smelter hanya menyerap bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, bahkan terakhir ada yang meminta dengan kadar 2%. Lalu terkait surveyor yang dipakai oleh smelter, menurutnya semestinya berasal dari pemerintah. Akan tetapi dalam praktiknya, imbuhnya, masih banyak yang menggunakan surveyor di luar dari yang disediakan pemerintah.

“Kami mendesak pemerintah agar mematuhi atau menjalankan fungsi law enforcement (penegakan hukum) terhadap peraturan yang ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara yang diundangkan pada 14 April 2020.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel.

Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut. Namun apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib mengikuti harga transaksi di atas HPM logam tersebut.

Peraturan ini berlaku 30 hari sejak diundangkannya. Artinya, mulai berlaku efektif sejak 14 Mei 2020.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan HPM yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga pasar internasional. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan investasi di bidang smelter di dalam negeri. Namun tidak juga berarti harga terlalu rendah karena ini untuk melindungi keberlanjutan usaha dan profitabilitas penambang.

“Ya US$ 30-32 per ton itu sudah cukup adil karena sudah memperhatikan yang namanya pengelolaan good mining practice,” tuturnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, (07/08/2020).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Korporasi

Terkait TKA China, Pemerintah Harus Tunjukan Keberpihakan pada Rakyat

NIKEL.co.id – Terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe, membawa kericuhan di publik. Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari Pemerintah Daerah. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, persoalan ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menyayangkan rencana tersebut, karena pemerintah tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tentu masyarakat setempat tidak bisa terima dengan kondisi tersebut. Menurutnya pemerintah harus memberdayakan warga setempat dengan tetap memperhatikan transfer of knowledge.

“Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” papar Aboe dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (18/5/2020).

Sikap Pemerintah Pusat yang berencana mendatangkan 500 TKA tersebut menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah pada nasib rakyat sendiri. Di masa pandemi Covid-19 banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, justru pemerintah berencana memberi izin kerja pada TKA.

“Di tengah wabah Covid-19 pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia,” keluh Aboe.

Dia menyampaikan, bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China,” tandas Aboe.

Sumber: dpr.go.id

Read More