Jumat, Oktober 22
Shadow

Tag: #Tambang Ilegal

Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan menjadi penambang rakyat. "Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat," ujarnya dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu. Menteri Arifin mengatakan bahwa upaya penanganan pelaku PETI masih dilakukan melalui pembinaan oleh instansi terkait. Namun, apabila mereka tetap...
Kementerian ESDM Hentikan Operasi Tambang PT Bulawan Daya Lestari

Kementerian ESDM Hentikan Operasi Tambang PT Bulawan Daya Lestari

Berita Nasional, Daerah, Hukum, Korporasi, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menyetop operasi perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penyetopan ini terjadi tak lama setelah berlangsungnya protes masyarakat adat Toruakat pada 27 September 2021. Insiden ini membuat satu warga Toruakat meninggal karena diduga diserang preman bayaran. Penyetopan itu tertuang dalam surat bernomor B-4314/MB.07/DBT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan atau Kepala Inspektur Tambang Lana Saria. Berikut isi surat tersebut: 1. PT Bulawan Daya Lestari belum memiliki Kepala Teknik Tambang yang merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin d...
Kementerian ESDM Sebut Ada 2.741 Tambang Liar Ada di RI

Kementerian ESDM Sebut Ada 2.741 Tambang Liar Ada di RI

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat di Indonesia ada 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batum Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria. Dalam acara Dialog Minerba bersama Media dan Generasi Muda, Senin (27/09/2021), dia mengatakan ada 2.741 titik pertambangan tanpa izin ini, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi komoditas mineral. "Berdasarkan pendataan yang dimiliki Direktorat Jenderal Minerba, ada 2.741 titik PETI di mana terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi PETI mineral di berbagai wilayah," ungkapnya. Dia memaparkan, kegiatan PETI menimbulkan setidaknya ena...
KPK Usut Dugaan Perusahaan Tambang Nikel di Sultra Mangkir Bayar PNBP

KPK Usut Dugaan Perusahaan Tambang Nikel di Sultra Mangkir Bayar PNBP

Berita Nasional, Daerah, Hukum, Korporasi, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) mengusut dugaan korupsi yang diduga dilakukan perusahaan tambang nikel PT Toshida Indonesia di Kabupaten Kolaka, Sultra. PT Toshida diduga tak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sekitar Rp 168 miliar sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2009 hingga 2020. "Selama aktivitasnya dalam kurun waktu tersebut, PT Toshida tidak membayar PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga KLHK mencabut IPPKH PT Toshida," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/8/2021). Setelah KLHK mencabut izin tersebut, PT Toshida diduga masih melakukan penambangan dan kegiatan operasional berdasarkan pada RKAB dari Dinas Energi dan Sumber...
Sebanyak 13 IUP di Konsesi PT Antam Konut Diduga Menambang Ilegal

Sebanyak 13 IUP di Konsesi PT Antam Konut Diduga Menambang Ilegal

Daerah, Hukum, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Ada 13 perusahaan tambang dalam konsesi PT Antam di Konawe Utara (Konut) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Perusahaan ini terus beraktifitas mesti ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir atau sudah tidak aktif lagi, serta adanya perusahaan tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ke 13 perusahaan tersebut, pertama, PT Karya Murni Sejati (KMS) 27, PT James dan Armando Pundimas, dan PT Hafar Indotech, CV Ana Konawe, CV Malibu, CV Yulan Pratama, PT Andhikara Cipta Mulia, PT Avry Raya, PT Mughni Energi Bumi, PT Rizqi Cahaya Makmur, PT Sangia Perkasa Raya, PT Sriwijaya Raya, serta PT Wanagon Anoa Indonesia. Pada Rabu (4/8/2021) Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didatangi dua lembaga aspirator menyampaikan aspirasi dugaan pertambang...
Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

Artikel, Berita Nasional, Daerah, Hukum, Korporasi, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berusaha untuk menuntaskan kasus korupsi pertambangan. Setelah menetapkan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Ode, kejaksaan melacak keberadaannya. Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengatongi surat penangkapan terhadap DPO La Ode Sinarwan Ode. Hasil pelacakan, posisi terakhir tersangka berada di Jakarta. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda  sudah berstatus buronan karena selalu  mangkir saat dipanggil jaksa terkait kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara. La Ode Sinarwan Oda merupakan salah satu tersa...
Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Artikel, Berita Nasional, Daerah, Hukum, Nikel, Tambang
Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si *) PADA Minggu kedua bulan Juni tahun 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan oleh PT. Toshida di Kabupaten Kolaka. Di sana Penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT. Toshida yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 190 miliar. Tiga hari kemudi...
Deretan Tambang Bermasalah di Sultra Yang Pernah Disegel Namun Tak Tuntas

Deretan Tambang Bermasalah di Sultra Yang Pernah Disegel Namun Tak Tuntas

Berita Nasional, Hukum, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID -  Menjelang dua tahun penyelesaian illegal mining penyegelan aktivitas penambangan nikel di Sulawesi Tenggara, namun hingga saat ini tak satupun perusahaan tambang bermasalah tersebut dijerat hukum oleh Bareskrim Polri. Bahkan lokasi IUP yang sebelumnya disegel sudah beroperasi kembali. Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI), Muhammad Ikram Palesa, melalui releasenya, Jum'at (4/12/2020) membeberkan sejumlah fakta kegagalan Bareskrim Polri dalam penanganan kasus illegal mining di Sulawesi Tenggara (Sultra). “Berdasarkan data, setidaknya ada 14 Perusahaan Tambang Nickel yang telah disegel oleh TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri dalam setahun terakhir, namun sayangnya tak ada satupun peru...
Tambang Ilegal, Satgas, dan Oposa Case

Tambang Ilegal, Satgas, dan Oposa Case

Artikel, Berita Nasional, Tambang
Oleh: Erwin Usman *) PROBLEM tata kelola pertambangan selalu memantik pro dan kontra. Apalagi bila masuk pada topik tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI). Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, terdapat 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai PETI, dengan luas mencapai sekitar 500.000 hektare (ha). Adapun jumlah tambang yang berizin sejumlah 7.464, dimana yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare. Kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas dari aktivitas ilegal tersebut dilaporkan KLHK mencapai Rp 38 triliun per tahun. Sedangkan untuk non-emas sekitar Rp. 315 miliar setiap tahunnya. Nilai kerugian ini merupakan suatu angka yang cukup besar. Apalagi negara diambang resesi ekonomi seperti saat in...
Dua Orang Penambang Ilegal di Batu Putih Jadi Tersangka

Dua Orang Penambang Ilegal di Batu Putih Jadi Tersangka

Berita Nasional, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan sebagai tersangka pihak yang terlibat pada perkara penambangan ilegal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Musa Jaya Rombetasik dan H. Andi Marwa. Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sultra, Kombespol Heri Tri Maryadi, menjelaskan, berdasarkan data Penyidik Subdit 4, ada total 10 unit alat berat hasil operasi gabungan yang disita sebagai barang bukti. Tujuh alat yang terdiri dari enam excavator dan satu buldozer diamankan sejak 24 September. “Besoknya (25/9) tiga unit kembali disita hingga totalnya sepuluh unit,” beber Kombespol Heri Tri Maryadi, Selasa (29/9) melalui pesan singkatnya. Ia menerangkan, lima excavator dan s...
Open chat