Deretan Tambang Bermasalah di Sultra Yang Pernah Disegel Namun Tak Tuntas

NIKEL.CO.ID –  Menjelang dua tahun penyelesaian illegal mining penyegelan aktivitas penambangan nikel di Sulawesi Tenggara, namun hingga saat ini tak satupun perusahaan tambang bermasalah tersebut dijerat hukum oleh Bareskrim Polri. Bahkan lokasi IUP yang sebelumnya disegel sudah beroperasi kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI), Muhammad Ikram Palesa, melalui releasenya, Jum’at (4/12/2020) membeberkan sejumlah fakta kegagalan Bareskrim Polri dalam penanganan kasus illegal mining di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Berdasarkan data, setidaknya ada 14 Perusahaan Tambang Nickel yang telah disegel oleh TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri dalam setahun terakhir, namun sayangnya tak ada satupun perusahaan yang berhasil dijerat oleh mereka, Bahkan sesuai Informasi yang kami himpun lanjut Ikram, beberapa perusahaan yang dalam kondisi penyegelan itu kembali beroperasi”, Tuturnya

Menurut ikram ada hal yang sangat mengganjal pada proses penanganan kasus ilegal mining di tanah kelahiran Kapolri, sebab hingga saat ini diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya

”Ini kan jadi pertanyaan, Apakah sengaja diberi kelonggaran oleh Pihak Kepolisian, atau perusahaan itu sendiri yang tidak patuh oleh Hukum. Sehingga kami menilai Kapolri Harus mengevaluasi Kinerja Kabareskrim”, bebernya.

Ikram menyebutkan bahwa 14 perusahaan yang dalam status penyegelan tersebut tersebar di 2 Kabupaten yaitu Konawe Utara dan Kolaka Utara, belasan perusahaan tersebut diantaranya PT. OSS, PT. Roshini Indonesia, PT. BOSOSI PRATAMA, PT PNN, PT RMI, PT. NPM, PT. AMPA, PT. Jalur Mas, PT. TNI, PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi dan PT. Waja Inti Lestari (WIL),terangnya.

“Pertama, Pada Jumat 28 Juni 2019 lalu, Bareskrim Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sultra menyegel puluhan alat berat milik PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), atas dugaan pengerukan tanah timbunan didalam kawasan Hutan tanpa memiliki IPPKH di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe,”ucapnya.

Lanjut dia, Kasus tersebut hingga saat ini belum selesai, bahkan teranyar beberapa alat berat PT OSS yang disegel diantaranya unit dump truck, 33 excavator, dua loader, satu Buldoser dengan jumlah keseluruhan 117 alat berat dilepaskan. Bahkan lokasi penyegelan tersebut kembali diolah oleh CV. Tanggobu berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT. VDNI”, ujarnya.

“Kedua, PT. Roshini Indonesia yang disegel di hari yang sama oleh PT. OSS. Bahkan, saat itu, aparat dikabarkan mengamankan Direktur perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut) juga bernasib sama tanpa kejelasan”,ungkap Ikram.

Selain itu Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri menyegel 4 kapal tongkang milik PT Waja Inti Lestari (WIL) di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/11/2019). Atas Dugaan Ilegal Mining, penyegelan itu ditandai dengan membentang police line pada 4 kapal tongkang itu. Kasus tersebut juga hingga saat ini belum selesai,bebernya.

Masih kata Ikram, berikutnya pada tanggal 17 Maret 2020 TIM Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan diareal pertambangan Nickel PT Bososi Pratama, dengan melakukan penyegelan terhadap puluhan alat berat milik 6 Perusahaan Join Operasionalnya (JO) bersama Ore dan Alat berat Sang Pemilik IUP pemberi SPK, yaitu PT. Bososi Pratama, PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. TNI (Tambang Nikel Indonesia), PT. NPM (Nuansa Perkasa Mandiri), PT. AMPA, PT. PNN (Pertambangam Nikel Nusantara), dan PT. Jalumas.

Kasus ini telah menetapkan 3 Perusahaan Join Operasionalnya menjadi tersangka yakni Direktur PT. RMI, Direktur PT. PNN dan Direktur PT. NPM. Anehnya Andi Uci selaku Pemilik PT. Bososi Pratama yang merupakan pihak pemberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), belum juga berstatus tersangka, padahal ialah yang paling bertanggung jawab atas ilegal mining perambahan hutan yang terjadi di Wilayah IUPnya. Menurut informasi, saat ini masih ada aktivitas dilahan PT. Bososi Pratama, sehingga kinerja Mabes Polri dipertanyakan,tegas M.Ikram Pelesa.

lebih jauh dijelaskan bahwa, sehari berikutnya TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan dilokasi IUP 3 Perusahaan Tambang Nickel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, mereka adalah PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, hingga saat ini kasus ini lenyap tanpa kejelasan,cecarnya.

Kemudian Pada 31 Maret 2020, giliran Krimsus Polda Sultra yang turun melalukan penyegelan terhadap 22 alat berat di jetty milik PT. Paramitha Persada Tama, alat berat yang disegel tersebut milik PT. PT. Natural Persada Mandiri (NPM). Perusahaan ini diduga kuat telah melakukan penambangan ilegal dilahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang berada di blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut. Perusahaan itu diduga merampok nikel di lahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang berada di blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dimana, lokasi tersebut berstatus hutan produksi terbatas (HPT) dan infonya masih dalam proses naik status,urainya.

“PT. Natural Persada Mandiri (NPM) diduga telah melakukan Ilegal mining dilahan PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) padahal status lokasinya masih dalam proses administrasi, Kasus ini sama dengan belasan kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, tanpa kejelasan dan belum selesai hingga saat ini”, Pungkasnya.

Pihaknya meminta Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis untuk segera mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjend Pol Listyo Sigit Prabowo karena gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sulawesi Tenggara. Ia menduga belasan kasus tambang tersebut telah dikondisikan dan tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya yang akan menggiring opini publik bahwa Penegakan Hukum Pertambangan Polri gagal.

“Sekiranya Pak Kapolri segera mengevaluasi Kabareskrim. Kami nilai beliau gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sulawesi Tenggara. Kami menduga kasus tersebut telah dikondisikan karena masih melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya, Meski dalam proses penegakan hukum Bareksrim Mabes Polri”, Tutupnya.

Sumber: sultranews.co.id

Read More

Tambang Ilegal, Satgas, dan Oposa Case

Oleh: Erwin Usman *)

PROBLEM tata kelola pertambangan selalu memantik pro dan kontra. Apalagi bila masuk pada topik tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, terdapat 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai PETI, dengan luas mencapai sekitar 500.000 hektare (ha). Adapun jumlah tambang yang berizin sejumlah 7.464, dimana yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare.

Kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas dari aktivitas ilegal tersebut dilaporkan KLHK mencapai Rp 38 triliun per tahun. Sedangkan untuk non-emas sekitar Rp. 315 miliar setiap tahunnya.

Nilai kerugian ini merupakan suatu angka yang cukup besar. Apalagi negara diambang resesi ekonomi seperti saat ini.

Serangkaian penindakan hukum yang digelar oleh Polri, KLHK, maupun KPK dalam lima tahun terakhir, belumlah tampak membawa efek yang optimal. Praktek culas pertambangan ilegal terus saja berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif -yang tak jarang memicu konflik berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi memasuki kontestasi pilkada. Laporan-laporan dari lembaga negara seperti KPK, Ombusdman dan Kommas HAM memperkuat hal ini.

Negara Menjawab

Terhadap kerumitan penanganan aktifitas tambang ilegal tersebut, pemerintah menjawab dengan berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Penertiban Pertambangan Ilegal. Wacana ini terbit setelah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada medio Pebruari 2020 menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait. Kelak, Perpres ini di dalamnya juga mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk penindakan hukum bagi pemilik dan pelaku, yang personil Satgasnya diambil dari unsur Polri dan TNI.

Terkait Satgas ini, penting kita ingatkan pemerintah bahwa di era Presiden SBY pernah juga dibentuk Satgas Mafia Hukum, di mana persoalan tambang ini juga menjadi salah satu perhatian utama. Namun, sampai Satgas ini bubar, persoalan tambang ilegal dan masalah ikutannya semisal pencemaran lingkungan, banjir, longsor, konflik agraria, kerugian keuangan negara, dan dampak ekologis lain tetap tak teratasi secara tuntas.

Hal ini yang mesti diperiksa secara lebih hati-hati dan komprehensif di mana sumber pokok masalahnya. Yang terlihat kasat mata, semakin banyak tim dan badan negara dibentuk dan pihak terlibat, masalah semakin bertambah rumit titik selesainya.

Oposa Case

Dalam sebuah diskusi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam yang digelar di kantor KPK pada pertengahan tahun 2019, pimpinan KPK Laode M. Syarif menyatakan rasa kesalnya atas temuan lembaganya. Pasalnya, luas area izin tambang yang keluar lebih luas dari total wilayah daratan provinsi. Dia menyebut dua nama provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, sebagai contohnya.

Lebih lanjut dalam forum diskusi itu, Syarif menyebut ada kasus bernama Oposa Case (Oposa v. Vactoran) yang terkenal di Filipina dan terjadi pada tahun 1993. Oposa sendiri merupakan nama pengacara yang menggugat Kementerian Sumber Daya Alam Filipina karena izin kehutanan yang dikeluarkan ternyata lebih luas dari daratan yang ada.

Pengacara bernama lengkap Antonio Oposa ini menggugat pemerintah untuk membatalkan izin itu, ia mewakili 41 orang anak yang masih di bawah umur.

Gugatan diajukan bukan hanya atas nama pribadi, namun juga generasi mendatang di Filipina. Singkat cerita gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung Filipina dan pemerintah membatalkan izin sumber daya alam yang telah dikeluarkan. Nama hakim agungnya, Hilario Davide. Dia mengabulkan itu, atas nama lingkungan dan atas nama keadilan untuk generasi Filipina di masa yang akan datang (intergenerational equity), maka pemerintah diperintahkan mereview keseluruhan izin yang sudah melebihi batas wilayah luas daratan yang ada.

Contoh kasus dari Fhilipina di atas, kiranya dapat menjadi semacam rujukan bagi masyarakat sipil untuk berani membawa perkara pertambangan ilegal ke meja hijau. Sambil menunggu tindakan konkret negara.

Apalagi mekanisme gugatan perwakilan (class action), sudah lama diakui sebagai salah satu mekanisme gugatan perdata dalam hukum Indonesia. Setidaknya dalam UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kehutanan kita dapat temukan pengaturan tersebut. Secara lebih khusus lagi, mekanisme gugatannya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

*) Erwin Usman adalah Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES)

Sumber: sultrademo.co

Read More

Dua Orang Penambang Ilegal di Batu Putih Jadi Tersangka

NIKEL.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan sebagai tersangka pihak yang terlibat pada perkara penambangan ilegal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Musa Jaya Rombetasik dan H. Andi Marwa.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sultra, Kombespol Heri Tri Maryadi, menjelaskan, berdasarkan data Penyidik Subdit 4, ada total 10 unit alat berat hasil operasi gabungan yang disita sebagai barang bukti. Tujuh alat yang terdiri dari enam excavator dan satu buldozer diamankan sejak 24 September.

“Besoknya (25/9) tiga unit kembali disita hingga totalnya sepuluh unit,” beber Kombespol Heri Tri Maryadi, Selasa (29/9) melalui pesan singkatnya.

Ia menerangkan, lima excavator dan satu buldozer yang disita 24 September tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan giat pertambangan PT. Putra Kreasi Lippo.

Sementara satu excavator lainnya disita pada hari yang sama diketahui dipakai Musa Jaya Rombetasil selaku penambang perorangan.

Musa tidak sendiri, ada seorang perempuan yang turut menambang secara ilegal di Batu Putih yakni H. Andi Marwa dengan menggunakan tiga unit excavator.

Kata dia keduanya dijerat pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan Minerba. Mereka melakukan penambangan ore nikel pada lokasi tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Batu Putih.

“Sementara kami tindaklanjuti dengan melengkapi administrasi penyidikan agar berkas perkara segera dikirim ke jaksa,” tutup Kombespol Heri Tri Maryadi.

Sementara itu Kapolres Kolut, AKBP I Wayan Riko Setiawan mengatakan, penindakan yang dilakukan Diskrimsus Polda Sultra merupakan tindak lanjut hasil sosialisasi dan operasi sejak beberapa bulan lalu hingga berujung pada aksi penyitaan.

Jajarannya telah mengingatkan lebih dini kepada para pelaku pertambangan melalui spanduk, benner dan lainnya agar tidak coba-coba menggarap tambang di luar izin.

“Peringatan dan imbauannya jelas. Melanggar pasti ditindak. Semua alat kami amankan di sini,” timpalnya.

Sumber: inikatasultra.com

Read More

Ekspor Bijih Nikel Dilarang, Tambang Ilegal Bermunculan

Penambangan ilegal ini dilakukan untuk mencari dan menambang nikel berkadar lebih dari 1,8 persen  sehingga dapat diterima oleh smelter lokal.

NIKEL.co.idSejak 1 Januari 2020, para penambang nikel dilarang melakukan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau berkadar di bawah 1,7 persen.

Mau tak mau, para penambang nikel hanya berharap pada smelter lokal untuk dapat menyerap nikel berkadar rendah. Namun demikian, smelter lokal tak mau menyerap nikel berkadar rendah di bawah 1,8 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan kondisi smelter yang tak mau menyerap nikel berkadar rendah atau dibawah 1,8 persen ini membuat para penambang banyak yang melakukan tambang ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan untuk mencari dan menambang nikel berkadar lebih dari 1,8 persen  sehingga dapat diterima oleh smelter lokal.

“Ini fair-fairan saja kondisi saat banyak penambang nikel yang jadi tambang ilegal karena mencari kadar tinggi, dibabatnya hutan-hutan lindung yang akibatnya sekarang lingkungan rusak dan terjadi banjir di tambang Sulawesi Tenggara. Blok PT Vale Indonesia yang lagi ramai dilelang saat ini sudah habis ditambang. Ini enggak bisa dipungkiri karena penambang mau hidup, banyak kewajiban,” ungkapnya dalam acara diskusi Prospek Industri Nikel Dalam Negeri, Jumat (28/2/2020).

Untuk dapat hidup, para penambang pun mau tak mau mencari dan menjual nikel berkadar 1,9 pesen. Nikel yang berkadar 1,9 persen yang dikirim ke smelter, lanjutnya, tetap saja ditolak oleh smelter karena hasil pemeriksaan surveyor yang ditunjuk disebut kadarnya di bawah 1,8 persen.

“Kalau hasil surveyor mereka menyebut kadar kita dibawah 1,6 persen kami kena denda US$12 per metrik ton. Yang tadinya kami menerima bayar US$2,4 miliar untuk 1 tongkang, ternyata kami harus bayar US$1,4 miliar ke smelter untuk 1 tongkang,” ucapnya.

APNI, lanjutnya, tak pernah menolak ekspor dilarang atau tidak. Namun, selama ini tak keadilan untuk para penambang nikel. Smelter yang berdiri di Indonesia diharapkan dapat membuat para penambang nikel dapat hidup tetapi yang ada malah para penambang menjadi rugi.

Dia menuturkan apabila dilakukan perbandingan harga ekspor, lokal dan pajak di mana harga ekspor nikel berkadar 1,8 persen untuk free on board (FoB) sebesar US$60 per metrik ton. Lalu para penambang dikenakan kewajiban HPM untuk nikel 1,8 persen sebesar US$30 per metrik ton yang harus dilakukan sebelum kapal berlayar.

Smelter, lanjutnya, menerima nikel berkadar 1,8 persen FoB sebesar US$18 per metrik ton.

“Saat ini kontrak menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF). Pada Januari lalu kontrak CIF untuk nikel berkadar 1,8 persen di dua smelter raksasa sebesar US$26 per metrik ton. US$26 per metrik ton ini untuk bayar biaya tongkang, biaya surveyor, biaya muat, bongkar, habis juga,” katanya.

Para smelter memberikan iming-imimg bonus untuk nikel yang kadarnya tinggi dan juga diberikan penalti atau denda apabila kadar nikel di bawah 1,8%. Seringkali nikel yang dikirim oleh penambang selalu direject karena berada di bawah ketentuan 1,8 persen.

“Smelter tak pernah menggunakan surveyor yang ditentukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Kami bayar royalti, bayar kewajiban dan lain-lain menggunakan surveyor yang ditentukan pemerintah. Smelter pakai surveyor lain, ujung-ujung kadar kami di-reject,” ujarnya.

Selama ini, 99 persen kargo nikel yang dikirim ke smelter selalu ditolak karena surveyor smelter selalu menyebut kadar nikel di bawah 1,8 persen. Bijih nikel yang ditolak oleh smelter tersebut kerap kali tak dibawa balik oleh para penambang karena besarnya biaya untuk memuat kembali dan biaya tongkang.

“Kalau ditanya sudah bakar dan enggak ada. Hilang. Sudah digunakan smelter. Artinya, smelter lokal bisa menyerap kadar 1,8 persen di bawah. Kami minta pemerintah hadir di sini. Ini enggak bisa dibilang B to B. Kalau B to B, jangan bebankan kami bayar pajak royalti berdasarkan HPM (harga patokan mineral) tetapi harga kontrak,” tutur Meidy.

Sumber: bisnis.com

Read More