Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berusaha untuk menuntaskan kasus korupsi pertambangan. Setelah menetapkan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Ode, kejaksaan melacak keberadaannya.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengatongi surat penangkapan terhadap DPO La Ode Sinarwan Ode. Hasil pelacakan, posisi terakhir tersangka berada di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda  sudah berstatus buronan karena selalu  mangkir saat dipanggil jaksa terkait kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.

La Ode Sinarwan Oda merupakan salah satu tersangka korupsi tambang. Tiga tersangka lain telah ditahan.

Sarjono menambahkan La Ode Sinarwan Oda telah ditetapkan  sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan bersama Mantan Plt Kadis Pertambangan Sultra Buhardiman, mantan Kepala Bidang Minerba Yusmin dan seorang Genera Manajer  PT Toshida Indonesia bernama Umar.

Ketiga tersangka telah dimasukkan ke penjara. Sejak jadi tersangka La Ode Sinarwan Oda telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun mangkir.

Panggilan pertama 17 Juni, kedua 23 Juni dan panggilan terakhir awal Juli. Tersangka melalui kuasa hukumnya beralasan sakit, sehingga  tidak pernah menghadiri panggilan.

Kasus yang melibatkan keempat tersangka terkait dengan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)  PT Toshida Indonesia. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat UU Tipikor  no 31 /1999 seperti diubah dengan UU no 20/2001 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun penjara.

Penyelidikan kasus korupsi tambang berawal pada 2007, saat  PT Toshida mendapat IUP Pertambangan bijih nikel seluas 5.265,70 hektare  dari Bupati Kolaka. Pada 2010, lagi-lagi, perusahaan diberi izin IUP Operasi Produksi dengan luasan yang sama.

Namun, sampai sekarang PT Toshida dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perusahaan, yakni membayar pajak senilai total Rp190 miliar.

Sumber: Media Indonesia

Read More

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si *)

PADA Minggu kedua bulan Juni tahun 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan oleh PT. Toshida di Kabupaten Kolaka. Di sana Penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT. Toshida yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 190 miliar.

Tiga hari kemudian, mantan Kadis ESDM dan mantan Kabid Minerba Sultra serta dua orang petinggi PT. Toshida (Dirut dan General Manager PT. Toshida) ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kaget, pada saat yang sama ingatan saya terbang pada peristiwa yang menimpa saya beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus menghuni Lapas Sukamiskin.

Pokok perkara yang dialamatkan adalah, saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Tambang. Padahal, bila dianalisa secara mendalam, di dalam aturan Perda, kewenangan teknis dalam menerbitkan IUP ada di tangan Dinas Pertambangan (ESDM).

Tapi yang terjadi, saya menghadapi sangkaan itu sendirian dan dijadikan tersangka tunggal. Saya melihat, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kali ini adalah kerja audit investigasi khusus yang tidak main-main.

Penggeledahan yang dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiyawan Nur Chaliq, dengan Anggota Tim Penyidik sebanyak 9 orang. Melihat semua itu dada saya berdebar oleh harapan baru, bahwa kali ini penanganan perkara perizinan tambang dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan benar.

Namun, Kejati Sultra mestinya melakukan pengusutan secara menyeluruh (tidak hanya menggeledah kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi, tapi juga melakukan penggeledahan ke Kantor Kepala Dinas Kabupaten). Sebab dari Kabupatenlah semua kekacauan berawal (semua IUP dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten/Kota). Baru pada tahun 2016-2017 ada perubahan Undang-Undang yang isinya adalah, kewenangan mengeluarkan IUP diserahkan ke Provinsi.

Tapi sebenarnya, di tahun 2016-2017 itu sudah tidak ada lagi lokasi penambangan. Artinya, meski lahir kewenangan baru untuk provinsi, tapi lokasi (tambangnya) sudah habis. Sudah lebih banyak IUP daripada luas wilayah. Kantor Dinas ESDM Provinsi hanya melakukan pekerjaan meregistrasi ulang dan mengeluarkan rekomendasi CnC.

Kasipenkum Kejati Sultra, Doddy, MH menuturkan bahwa sejak tahun 2010 PT. Toshida menambang berdasarkan IUP di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Berarti, pada 2010 itu yang menerbitkan IUP PT. Toshida adalah Kabupaten (bukan Provinsi). Dan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT. Toshida adalah tidak membayarkan kewajiban kepada negara seperti membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penggunaan Kawasan Hutan atau PNBP-PKH, abai membayar royalti, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Carut Marut IUP

Tahun 2008 (awal saya menjadi Gubernur), jumlah IUP di Sultra sebanyak 275. Namun, saat kewenangan berpindah ke pemerintah provinsi sesuai amanah UU 23 tahun 2014, jumlah IUP yang diserahkan pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2016 telah mencapai 528 IUP. Berarti, jumlah IUP meningkat tajam. Total luas wilayah IUP mencapai hampir 3 kali melebihi luas potensi kawasan yang mengandung deposit nikel di Sultra yakni 457.075 Ha. Selisih antara luas potensi deposit nikel dengan banyaknya IUP yang dikeluarkan tentu menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap motif penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada November 2013 saya membuat laporan yang isinya adalah, saya membuka semua persoalan menyangkut pertambangan dari hulu sampai hilir. Dari mulai proses persiapan izin sampai dengan penyimpangan di perpajakan, soal eksploitasi, penyimpangan di angkutan, di pelabuhan, dan lain-lain.

Selanjutnya, saya melakukan upaya untuk mengatasi carut marut penerbitan IUP dan pengelolaan lahan pertambangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Surat Keputusan Gubernur No. 661 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, keuangan, dan perhubungan.

Selain itu, juga untuk mengetahui aspek legalitas pemegang IUP, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perusahaan pemegang IUP, dan mencegah terjadinya kerugian negara melalui ketaatan dalam membayar kewajibannya bagi negara.

Tim Terpadu terdiri dari unsur pemerintahan dan penegak hukum yakni Gubernur, Kapolda, Kejati, Komandan Korem, Kepala BIN, jajaran Sekretariat Pemerintah, SKPD terkait, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Pasi Intel Korem, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kendari, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari.

Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Kondisi ini berarti sebanyak 422 IUP belum mendapat IPPKH namun tetap melakukan penambangan dan hal itu ternyata dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengapa terjadi demikian? Patut diduga ada “main mata” antara pengusaha tambang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan dalam beberapa hal Kementerian ESDM bisa jadi terlibat juga, seperti pelaksanaan pelelangan di Kabupaten Kolaka yang saat itu belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya.

Penyimpangan juga ditemukan menyangkut administrasi dan legalitas yang meliputi prosedur perizinan yang tidak dipatuhi, tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengurusan IPPKH sebelum dilakukan penambangan ore nikel bahkan setelah pasca tambang tidak dilakukan reklamasi. Belum lagi masalah tumpang tindih wilayah pertambangan, dan juga tidak adanya Rencana Kerja, Anggaran Biaya dan Laporan triwulan serta laporan tahunan.

Selain itu, beberapa perusahaan mengajukan izin ekspor menggunakan legalitas IUP lain, karena dia tidak memiliki CnC dan tidak ada persetujuan ekspor. Ditemukan pula adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sehingga menyebabkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya kewajiban para pemegang IUP kepada negara yang bersumber dari pajak alat berat, PBB Pertambangan, dan royalti dan iuran tetap (Landrent).

Kerja besar Kejati Sultra kali ini pasti berangkat dari kian maraknya penambang illegal yang beroperasi di Sultra. Mereka mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa legalitas lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian di berbagai aspek. Selain itu, ada banyak terjadi penyimpangan di sana. Mulai dari penyimpangan administratif, teknis, dan penyimpangan kewajiban kepada negara seperti regulasi, keuangan negara (royalti, pajak), penyimpangan di pelabuhan, dan lain-lain.

Penyimpangan juga terjadi di wilayah sosial kemasyarakatan, dimana hak-hak adat dan hak-hak masyarakat diabaikan. Banyak masyarakat Sultra yang dirugikan karena ganti rugi lahan hanya memperhitungkan tanaman tumbuh, padahal yang dituju adalah kandungan bahan mineral yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Makanya saya juga melakukan upaya pengawasan agar pembodohan masyarakat oleh pihak-pihak yang hanya mau mengambil keuntungan semata tidak terus terjadi.

“Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia.” (Mahatma Gandhi).

 

Bicara tentang pertambangan illegal, memang bicara tentang persoalan yang sangat kompleks. Praktik yang terjadi di lapangan memang sangat barbar, adu kuat antar kelompok, adu beking, transaksi cost, penyelundupan asset negara, sampai pada maraknya transaksi gelap izin tambang dan izin-izin lain seperti CnC, quota, amdal dan RKAB – semua itu menjadi komoditas yang nilai transaksinya sangat tinggi.

Belum lagi kekacauan di seputar pelabuhan angkut atau jeti yang tidak semuanya memiliki izin (izin lokasi dan izin bangunan dan penggunaan). Jalan-jalan nasional untuk masyarakat umum juga banyak yang hancur karena setiap hari dilewati oleh mobil-mobil besar pengangkut tambang.

Sebenarnya masyarakat tahu bahwa selama ini memang terjadi pembiaran oleh instansi terkait, baik di daerah maupun pusat. Maka, menurut saya, tindakan Kejati Sultra merupakan langkah hebat untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam Sultra yang semakin terancam habis. Ancaman besar yang berdampak langsung pada sumber kehidupan, alam dan lingkungan di sana, termasuk juga manusianya.

Dulu, Dinas ESDM hanya digunakan sebatas “alat” untuk menjebak kepala daerah. Makanya, ketika ada izin yang menyalahi aturan yang diperkarakan dan dihukum adalah kepala daerahnya (bukan Kepala Dinas ESDM-nya). Dan itulah yang menimpa saya selaku Gubernur yang dijadikan tersangka dan dihukum, sedangkan Kepala Dinas ESDM dan jajarannya tidak ada yang terbawa. Mereka hanya dijadikan saksi.

Kerugian Jangka Panjang

Saya berharap betul, proses penegakan hukum kali ini benar-benar objektif dan tidak tebang pilih. Sebab, carut marut perizinan pengelolaan pengusahaan tambang di Indonesia, khususnya Sultra sudah sangat kronis dan melibatkan persekongkolan tingkat tinggi di lintas lembaga, dan juga oknum aparat pemerintah, termasuk oknum aparat hukum bersama korporasi.

Masih lekat dalam ingatan, awal tahun 2014 saya mempresentasikan hasil kerja Tim Terpadu kepada UKP4 bentukan Presiden SBY, atas penyimpangan pengusahaan tambang di Sultra.

Tapi anehnya, setelah itu justru saya malah diperkarakan, dan dijadikan tersangka tunggal dalam kasus izin pertambangan.

Dalam presentasi itu saya sampaikan bahwa, angka perhitungan perolehan dari aset yang dimiliki Sultra bisa untuk membiayai Indonesia sampai 200 tahun ke depan, dengan asumsi APBN saat itu yang Rp.1.500 Triliun. Namun sayang, hal-hal yang saya sampaikan itu tidak menjadi fokus pemerintah pusat untuk langsung menertibkan kekacauan yang terjadi di dunia pertambangan di Sultra, agar hasilnya bisa digunakan untuk masa depan Indonesia.

Siapakah yang bisa diharapkan untuk bertindak menyelamatkan Sultra? Mau sampai kapan para “perampok” dibiarkan menguras habis sumber daya alam di sana? Padahal, menyelamatkan Sultra adalah menyelamatkan masa depan Indonesia. Kalau kejahatan ini terus dibiarkan, kerugian pertama adalah mineral nikel akan habis karena tidak terbarukan, kita juga akan kehilangan kesempatan mengembangkan bahan baku menjadi bahan jadi industri strategis seperti baja stainless, baterai litium, dan berbagai industri turunan lainnya yang nilainya puluhan kali lipat dari nilai dasar ore.

Dampak lain lagi adalah, penerimaan negara sangat kecil dengan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Dan efek sosialnya adalah, masyarakat semakin miskin karena lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat dan laut yang mereka miliki dirampas habis, dan masih ditambah lagi dengan ancaman datangnya bencana alam akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan. Dan cadangan potensi untuk masa depan bangsa dan generasi penerus sudah pasti terkuras habis, karena rusaknya ekosistem akibat tercemarnya darat dan laut oleh kegiatan penambangan yang tidak memenuhi prosedur.

Sejatinya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Adalah tanggung jawab umat manusia untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita jaga dan rawat bumi Sulawesi Tenggara. Menyelamatkan Sultra adalah Menyelamatkan Indonesia.(***)

*) Penulis: Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018

Sumber: penasultra.id

Read More

Deretan Tambang Bermasalah di Sultra Yang Pernah Disegel Namun Tak Tuntas

NIKEL.CO.ID –  Menjelang dua tahun penyelesaian illegal mining penyegelan aktivitas penambangan nikel di Sulawesi Tenggara, namun hingga saat ini tak satupun perusahaan tambang bermasalah tersebut dijerat hukum oleh Bareskrim Polri. Bahkan lokasi IUP yang sebelumnya disegel sudah beroperasi kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI), Muhammad Ikram Palesa, melalui releasenya, Jum’at (4/12/2020) membeberkan sejumlah fakta kegagalan Bareskrim Polri dalam penanganan kasus illegal mining di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Berdasarkan data, setidaknya ada 14 Perusahaan Tambang Nickel yang telah disegel oleh TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri dalam setahun terakhir, namun sayangnya tak ada satupun perusahaan yang berhasil dijerat oleh mereka, Bahkan sesuai Informasi yang kami himpun lanjut Ikram, beberapa perusahaan yang dalam kondisi penyegelan itu kembali beroperasi”, Tuturnya

Menurut ikram ada hal yang sangat mengganjal pada proses penanganan kasus ilegal mining di tanah kelahiran Kapolri, sebab hingga saat ini diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya

”Ini kan jadi pertanyaan, Apakah sengaja diberi kelonggaran oleh Pihak Kepolisian, atau perusahaan itu sendiri yang tidak patuh oleh Hukum. Sehingga kami menilai Kapolri Harus mengevaluasi Kinerja Kabareskrim”, bebernya.

Ikram menyebutkan bahwa 14 perusahaan yang dalam status penyegelan tersebut tersebar di 2 Kabupaten yaitu Konawe Utara dan Kolaka Utara, belasan perusahaan tersebut diantaranya PT. OSS, PT. Roshini Indonesia, PT. BOSOSI PRATAMA, PT PNN, PT RMI, PT. NPM, PT. AMPA, PT. Jalur Mas, PT. TNI, PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi dan PT. Waja Inti Lestari (WIL),terangnya.

“Pertama, Pada Jumat 28 Juni 2019 lalu, Bareskrim Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sultra menyegel puluhan alat berat milik PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), atas dugaan pengerukan tanah timbunan didalam kawasan Hutan tanpa memiliki IPPKH di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe,”ucapnya.

Lanjut dia, Kasus tersebut hingga saat ini belum selesai, bahkan teranyar beberapa alat berat PT OSS yang disegel diantaranya unit dump truck, 33 excavator, dua loader, satu Buldoser dengan jumlah keseluruhan 117 alat berat dilepaskan. Bahkan lokasi penyegelan tersebut kembali diolah oleh CV. Tanggobu berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT. VDNI”, ujarnya.

“Kedua, PT. Roshini Indonesia yang disegel di hari yang sama oleh PT. OSS. Bahkan, saat itu, aparat dikabarkan mengamankan Direktur perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut) juga bernasib sama tanpa kejelasan”,ungkap Ikram.

Selain itu Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri menyegel 4 kapal tongkang milik PT Waja Inti Lestari (WIL) di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/11/2019). Atas Dugaan Ilegal Mining, penyegelan itu ditandai dengan membentang police line pada 4 kapal tongkang itu. Kasus tersebut juga hingga saat ini belum selesai,bebernya.

Masih kata Ikram, berikutnya pada tanggal 17 Maret 2020 TIM Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan diareal pertambangan Nickel PT Bososi Pratama, dengan melakukan penyegelan terhadap puluhan alat berat milik 6 Perusahaan Join Operasionalnya (JO) bersama Ore dan Alat berat Sang Pemilik IUP pemberi SPK, yaitu PT. Bososi Pratama, PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. TNI (Tambang Nikel Indonesia), PT. NPM (Nuansa Perkasa Mandiri), PT. AMPA, PT. PNN (Pertambangam Nikel Nusantara), dan PT. Jalumas.

Kasus ini telah menetapkan 3 Perusahaan Join Operasionalnya menjadi tersangka yakni Direktur PT. RMI, Direktur PT. PNN dan Direktur PT. NPM. Anehnya Andi Uci selaku Pemilik PT. Bososi Pratama yang merupakan pihak pemberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), belum juga berstatus tersangka, padahal ialah yang paling bertanggung jawab atas ilegal mining perambahan hutan yang terjadi di Wilayah IUPnya. Menurut informasi, saat ini masih ada aktivitas dilahan PT. Bososi Pratama, sehingga kinerja Mabes Polri dipertanyakan,tegas M.Ikram Pelesa.

lebih jauh dijelaskan bahwa, sehari berikutnya TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan dilokasi IUP 3 Perusahaan Tambang Nickel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, mereka adalah PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi, hingga saat ini kasus ini lenyap tanpa kejelasan,cecarnya.

Kemudian Pada 31 Maret 2020, giliran Krimsus Polda Sultra yang turun melalukan penyegelan terhadap 22 alat berat di jetty milik PT. Paramitha Persada Tama, alat berat yang disegel tersebut milik PT. PT. Natural Persada Mandiri (NPM). Perusahaan ini diduga kuat telah melakukan penambangan ilegal dilahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang berada di blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut. Perusahaan itu diduga merampok nikel di lahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang berada di blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dimana, lokasi tersebut berstatus hutan produksi terbatas (HPT) dan infonya masih dalam proses naik status,urainya.

“PT. Natural Persada Mandiri (NPM) diduga telah melakukan Ilegal mining dilahan PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) padahal status lokasinya masih dalam proses administrasi, Kasus ini sama dengan belasan kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, tanpa kejelasan dan belum selesai hingga saat ini”, Pungkasnya.

Pihaknya meminta Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis untuk segera mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjend Pol Listyo Sigit Prabowo karena gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sulawesi Tenggara. Ia menduga belasan kasus tambang tersebut telah dikondisikan dan tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya yang akan menggiring opini publik bahwa Penegakan Hukum Pertambangan Polri gagal.

“Sekiranya Pak Kapolri segera mengevaluasi Kabareskrim. Kami nilai beliau gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sulawesi Tenggara. Kami menduga kasus tersebut telah dikondisikan karena masih melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya, Meski dalam proses penegakan hukum Bareksrim Mabes Polri”, Tutupnya.

Sumber: sultranews.co.id

Read More

Tambang Ilegal, Satgas, dan Oposa Case

Oleh: Erwin Usman *)

PROBLEM tata kelola pertambangan selalu memantik pro dan kontra. Apalagi bila masuk pada topik tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, terdapat 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai PETI, dengan luas mencapai sekitar 500.000 hektare (ha). Adapun jumlah tambang yang berizin sejumlah 7.464, dimana yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare.

Kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas dari aktivitas ilegal tersebut dilaporkan KLHK mencapai Rp 38 triliun per tahun. Sedangkan untuk non-emas sekitar Rp. 315 miliar setiap tahunnya.

Nilai kerugian ini merupakan suatu angka yang cukup besar. Apalagi negara diambang resesi ekonomi seperti saat ini.

Serangkaian penindakan hukum yang digelar oleh Polri, KLHK, maupun KPK dalam lima tahun terakhir, belumlah tampak membawa efek yang optimal. Praktek culas pertambangan ilegal terus saja berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif -yang tak jarang memicu konflik berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi memasuki kontestasi pilkada. Laporan-laporan dari lembaga negara seperti KPK, Ombusdman dan Kommas HAM memperkuat hal ini.

Negara Menjawab

Terhadap kerumitan penanganan aktifitas tambang ilegal tersebut, pemerintah menjawab dengan berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Penertiban Pertambangan Ilegal. Wacana ini terbit setelah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada medio Pebruari 2020 menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait. Kelak, Perpres ini di dalamnya juga mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk penindakan hukum bagi pemilik dan pelaku, yang personil Satgasnya diambil dari unsur Polri dan TNI.

Terkait Satgas ini, penting kita ingatkan pemerintah bahwa di era Presiden SBY pernah juga dibentuk Satgas Mafia Hukum, di mana persoalan tambang ini juga menjadi salah satu perhatian utama. Namun, sampai Satgas ini bubar, persoalan tambang ilegal dan masalah ikutannya semisal pencemaran lingkungan, banjir, longsor, konflik agraria, kerugian keuangan negara, dan dampak ekologis lain tetap tak teratasi secara tuntas.

Hal ini yang mesti diperiksa secara lebih hati-hati dan komprehensif di mana sumber pokok masalahnya. Yang terlihat kasat mata, semakin banyak tim dan badan negara dibentuk dan pihak terlibat, masalah semakin bertambah rumit titik selesainya.

Oposa Case

Dalam sebuah diskusi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam yang digelar di kantor KPK pada pertengahan tahun 2019, pimpinan KPK Laode M. Syarif menyatakan rasa kesalnya atas temuan lembaganya. Pasalnya, luas area izin tambang yang keluar lebih luas dari total wilayah daratan provinsi. Dia menyebut dua nama provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, sebagai contohnya.

Lebih lanjut dalam forum diskusi itu, Syarif menyebut ada kasus bernama Oposa Case (Oposa v. Vactoran) yang terkenal di Filipina dan terjadi pada tahun 1993. Oposa sendiri merupakan nama pengacara yang menggugat Kementerian Sumber Daya Alam Filipina karena izin kehutanan yang dikeluarkan ternyata lebih luas dari daratan yang ada.

Pengacara bernama lengkap Antonio Oposa ini menggugat pemerintah untuk membatalkan izin itu, ia mewakili 41 orang anak yang masih di bawah umur.

Gugatan diajukan bukan hanya atas nama pribadi, namun juga generasi mendatang di Filipina. Singkat cerita gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung Filipina dan pemerintah membatalkan izin sumber daya alam yang telah dikeluarkan. Nama hakim agungnya, Hilario Davide. Dia mengabulkan itu, atas nama lingkungan dan atas nama keadilan untuk generasi Filipina di masa yang akan datang (intergenerational equity), maka pemerintah diperintahkan mereview keseluruhan izin yang sudah melebihi batas wilayah luas daratan yang ada.

Contoh kasus dari Fhilipina di atas, kiranya dapat menjadi semacam rujukan bagi masyarakat sipil untuk berani membawa perkara pertambangan ilegal ke meja hijau. Sambil menunggu tindakan konkret negara.

Apalagi mekanisme gugatan perwakilan (class action), sudah lama diakui sebagai salah satu mekanisme gugatan perdata dalam hukum Indonesia. Setidaknya dalam UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kehutanan kita dapat temukan pengaturan tersebut. Secara lebih khusus lagi, mekanisme gugatannya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

*) Erwin Usman adalah Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES)

Sumber: sultrademo.co

Read More

Dua Orang Penambang Ilegal di Batu Putih Jadi Tersangka

NIKEL.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan sebagai tersangka pihak yang terlibat pada perkara penambangan ilegal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Musa Jaya Rombetasik dan H. Andi Marwa.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sultra, Kombespol Heri Tri Maryadi, menjelaskan, berdasarkan data Penyidik Subdit 4, ada total 10 unit alat berat hasil operasi gabungan yang disita sebagai barang bukti. Tujuh alat yang terdiri dari enam excavator dan satu buldozer diamankan sejak 24 September.

“Besoknya (25/9) tiga unit kembali disita hingga totalnya sepuluh unit,” beber Kombespol Heri Tri Maryadi, Selasa (29/9) melalui pesan singkatnya.

Ia menerangkan, lima excavator dan satu buldozer yang disita 24 September tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan giat pertambangan PT. Putra Kreasi Lippo.

Sementara satu excavator lainnya disita pada hari yang sama diketahui dipakai Musa Jaya Rombetasil selaku penambang perorangan.

Musa tidak sendiri, ada seorang perempuan yang turut menambang secara ilegal di Batu Putih yakni H. Andi Marwa dengan menggunakan tiga unit excavator.

Kata dia keduanya dijerat pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan Minerba. Mereka melakukan penambangan ore nikel pada lokasi tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Batu Putih.

“Sementara kami tindaklanjuti dengan melengkapi administrasi penyidikan agar berkas perkara segera dikirim ke jaksa,” tutup Kombespol Heri Tri Maryadi.

Sementara itu Kapolres Kolut, AKBP I Wayan Riko Setiawan mengatakan, penindakan yang dilakukan Diskrimsus Polda Sultra merupakan tindak lanjut hasil sosialisasi dan operasi sejak beberapa bulan lalu hingga berujung pada aksi penyitaan.

Jajarannya telah mengingatkan lebih dini kepada para pelaku pertambangan melalui spanduk, benner dan lainnya agar tidak coba-coba menggarap tambang di luar izin.

“Peringatan dan imbauannya jelas. Melanggar pasti ditindak. Semua alat kami amankan di sini,” timpalnya.

Sumber: inikatasultra.com

Read More

Ekspor Bijih Nikel Dilarang, Tambang Ilegal Bermunculan

Penambangan ilegal ini dilakukan untuk mencari dan menambang nikel berkadar lebih dari 1,8 persen  sehingga dapat diterima oleh smelter lokal.

NIKEL.co.idSejak 1 Januari 2020, para penambang nikel dilarang melakukan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau berkadar di bawah 1,7 persen.

Mau tak mau, para penambang nikel hanya berharap pada smelter lokal untuk dapat menyerap nikel berkadar rendah. Namun demikian, smelter lokal tak mau menyerap nikel berkadar rendah di bawah 1,8 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan kondisi smelter yang tak mau menyerap nikel berkadar rendah atau dibawah 1,8 persen ini membuat para penambang banyak yang melakukan tambang ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan untuk mencari dan menambang nikel berkadar lebih dari 1,8 persen  sehingga dapat diterima oleh smelter lokal.

“Ini fair-fairan saja kondisi saat banyak penambang nikel yang jadi tambang ilegal karena mencari kadar tinggi, dibabatnya hutan-hutan lindung yang akibatnya sekarang lingkungan rusak dan terjadi banjir di tambang Sulawesi Tenggara. Blok PT Vale Indonesia yang lagi ramai dilelang saat ini sudah habis ditambang. Ini enggak bisa dipungkiri karena penambang mau hidup, banyak kewajiban,” ungkapnya dalam acara diskusi Prospek Industri Nikel Dalam Negeri, Jumat (28/2/2020).

Untuk dapat hidup, para penambang pun mau tak mau mencari dan menjual nikel berkadar 1,9 pesen. Nikel yang berkadar 1,9 persen yang dikirim ke smelter, lanjutnya, tetap saja ditolak oleh smelter karena hasil pemeriksaan surveyor yang ditunjuk disebut kadarnya di bawah 1,8 persen.

“Kalau hasil surveyor mereka menyebut kadar kita dibawah 1,6 persen kami kena denda US$12 per metrik ton. Yang tadinya kami menerima bayar US$2,4 miliar untuk 1 tongkang, ternyata kami harus bayar US$1,4 miliar ke smelter untuk 1 tongkang,” ucapnya.

APNI, lanjutnya, tak pernah menolak ekspor dilarang atau tidak. Namun, selama ini tak keadilan untuk para penambang nikel. Smelter yang berdiri di Indonesia diharapkan dapat membuat para penambang nikel dapat hidup tetapi yang ada malah para penambang menjadi rugi.

Dia menuturkan apabila dilakukan perbandingan harga ekspor, lokal dan pajak di mana harga ekspor nikel berkadar 1,8 persen untuk free on board (FoB) sebesar US$60 per metrik ton. Lalu para penambang dikenakan kewajiban HPM untuk nikel 1,8 persen sebesar US$30 per metrik ton yang harus dilakukan sebelum kapal berlayar.

Smelter, lanjutnya, menerima nikel berkadar 1,8 persen FoB sebesar US$18 per metrik ton.

“Saat ini kontrak menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF). Pada Januari lalu kontrak CIF untuk nikel berkadar 1,8 persen di dua smelter raksasa sebesar US$26 per metrik ton. US$26 per metrik ton ini untuk bayar biaya tongkang, biaya surveyor, biaya muat, bongkar, habis juga,” katanya.

Para smelter memberikan iming-imimg bonus untuk nikel yang kadarnya tinggi dan juga diberikan penalti atau denda apabila kadar nikel di bawah 1,8%. Seringkali nikel yang dikirim oleh penambang selalu direject karena berada di bawah ketentuan 1,8 persen.

“Smelter tak pernah menggunakan surveyor yang ditentukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Kami bayar royalti, bayar kewajiban dan lain-lain menggunakan surveyor yang ditentukan pemerintah. Smelter pakai surveyor lain, ujung-ujung kadar kami di-reject,” ujarnya.

Selama ini, 99 persen kargo nikel yang dikirim ke smelter selalu ditolak karena surveyor smelter selalu menyebut kadar nikel di bawah 1,8 persen. Bijih nikel yang ditolak oleh smelter tersebut kerap kali tak dibawa balik oleh para penambang karena besarnya biaya untuk memuat kembali dan biaya tongkang.

“Kalau ditanya sudah bakar dan enggak ada. Hilang. Sudah digunakan smelter. Artinya, smelter lokal bisa menyerap kadar 1,8 persen di bawah. Kami minta pemerintah hadir di sini. Ini enggak bisa dibilang B to B. Kalau B to B, jangan bebankan kami bayar pajak royalti berdasarkan HPM (harga patokan mineral) tetapi harga kontrak,” tutur Meidy.

Sumber: bisnis.com

Read More