Perizinan dan Pembebasan Lahan Jadi Tantangan Pengembangan PLTS di Kawasan Tambang

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan pertambangan masih menghadapi sejumlah tantangan nonteknis. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan perizinan lingkungan, kejelasan penguasaan lahan, serta kompensasi bagi masyarakat yang telah beraktivitas di kawasan tersebut.

Head of Sustainability Nickel Industries Limited, Muchtazar mengatakan, berdasarkan pengalaman proyek yang mulai dikembangkan pada 2021, tantangan utama bukan berasal dari aspek teknologi, melainkan regulasi dan persoalan sosial di lapangan.

Iklan

“Hal yang cukup mengejutkan bagi saya adalah tantangan utamanya bukan teknologi, melainkan aspek nonteknis, termasuk perizinan dan berbagai persyaratan dalam proses pengembangan proyek,” kata Muchtazar, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah perusahaan migas memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang disusun sejak satu hingga dua dekade lalu. Pada saat dokumen tersebut diterbitkan, pemanfaatan energi surya belum menjadi bagian dari perencanaan kegiatan operasional perusahaan.

Kondisi tersebut membuat pengembangan PLTS di kawasan operasional maupun area bekas tambang membutuhkan penyesuaian dokumen lingkungan. Perusahaan harus mengubah AMDAL agar pembangunan instalasi sistem fotovoltaik (PV) surya memiliki dasar perizinan yang sesuai.

Iklan

“Untuk memasang sistem PV surya atau mengembangkan kawasan tersebut, kita perlu mengubah AMDAL. Prosesnya seperti perizinan lainnya di Indonesia yang membutuhkan waktu cukup panjang,” ujarnya.

Selain perizinan, persoalan penguasaan lahan juga menjadi tantangan dalam pengembangan proyek energi surya. Menurutnya, kondisi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.

Secara administratif, suatu kawasan mungkin berada di bawah kewenangan pemerintah. Namun, dalam praktiknya terdapat masyarakat yang telah lama tinggal, memiliki perkebunan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Iklan

Maka, menurutnya pengembang tidak cukup hanya mengandalkan keputusan atau dasar hukum penguasaan lahan dari pemerintah tetapi pendekatan kepada masyarakat dan negosiasi terkait kompensasi juga perlu dilakukan.

“Kita tidak bisa hanya datang, mengambil keputusan dari pemerintah, lalu menganggap seluruh persoalan selesai. Kita harus bernegosiasi dengan masyarakat untuk memastikan mereka tidak tertinggal di tempat mereka tinggal,” pungkasnya.

Ia menilai, dukungan pemerintah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan sekaligus membantu menyelesaikan persoalan sosial yang muncul selama pengembangan proyek. Menurutnya, para pengembang energi surya sudah cukup menguasai aspek teknologi. Namun, aspek regulasi merupakan hal yang masih perlu kita dorong dan selesaikan bersama. (Fi Yun)