
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Conference of the Parties ke-31 (COP31) mendorong percepatan elektrifikasi global melalui target peningkatan penggunaan listrik menjadi 35 persen pada 2035. Namun, ambisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampak peningkatan aktivitas pertambangan mineral dan logam terhadap lingkungan serta hak asasi manusia (HAM).
Dikutip Nikel.co.id melalui AsiaOne.com, Senin (16/11/2026), berbagai organisasi lingkungan dan HAM memperingatkan bahwa peningkatan kebutuhan mineral untuk mendukung transisi energi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap ekosistem dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Pasalnya, kebutuhan mineral seperti nikel, litium, tembaga, dan berbagai logam lainnya diperkirakan terus meningkat seiring pembangunan jaringan listrik, baterai kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, serta infrastruktur energi bersih lainnya.
Selama ini, aktivitas pertambangan di berbagai negara telah menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari deforestasi, pencemaran sumber air, hingga hilangnya akses masyarakat adat terhadap wilayah kelola dan tanah mereka.
Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil mendesak para pemimpin dunia agar memastikan pengadaan bahan baku transisi energi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan.
COP31 Tetapkan Target Elektrifikasi 35 Persen pada 2035
Turki, sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia, menetapkan elektrifikasi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda kepresidenan konferensi tersebut.
Komitmen global yang dikenal sebagai 35-by-35 menargetkan peningkatan porsi penggunaan listrik dari 21 persen menjadi 35 persen pada 2035. Upaya ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin.
Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan pada konferensi iklim sebelumnya. Pada COP28, negara-negara menyepakati upaya melipatgandakan kapasitas energi terbarukan dan mendorong transisi dari bahan bakar fosil. Sementara itu, COP29 menitikberatkan pembahasan pada penyimpanan energi, modernisasi jaringan listrik, dan pendanaan iklim.
Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Turki, Murat Kurum, menyatakan bahwa elektrifikasi menjadi langkah lanjutan untuk menerjemahkan berbagai komitmen iklim sebelumnya ke dalam perubahan nyata dalam penggunaan energi.
“Transisi ini memadukan energi terbarukan, jaringan listrik yang tangguh, kapasitas penyimpanan, efisiensi energi, transportasi bersih, dan industri hijau. Semuanya saling mendukung satu sama lain,” ujar Kurum.
Ia menambahkan, pemerintah ingin masyarakat merasakan manfaat nyata dari hasil perundingan iklim melalui bangunan yang lebih hemat energi, transportasi umum yang bersih, energi terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Meski demikian, sejumlah aktivis lingkungan menyoroti bahwa komitmen 35-by-35 tidak secara khusus mensyaratkan seluruh pasokan listrik berasal dari energi terbarukan. Dengan demikian, penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya masih dimungkinkan dalam pencapaian target tersebut.
Permintaan Mineral Kritis Diperkirakan Meningkat
Di balik ambisi elektrifikasi, peningkatan kebutuhan mineral dan logam menjadi tantangan tersendiri bagi industri pertambangan global.
Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) mencatat bahwa permintaan terhadap berbagai mineral yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi energi bersih terus meningkat. Mineral tersebut digunakan dalam produksi turbin angin, panel surya, baterai kendaraan listrik, kereta berkecepatan tinggi, hingga berbagai teknologi pendukung transisi energi.
Peningkatan kebutuhan ini telah mendorong aktivitas pertambangan di sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Brasil. Sejumlah negara juga mulai menjajaki sumber pasokan baru, termasuk potensi pertambangan laut dalam, untuk mengamankan ketersediaan mineral strategis.
Target elektrifikasi global 35-by-35 diperkirakan semakin memperbesar kebutuhan tersebut. Namun, peningkatan aktivitas pertambangan juga diikuti risiko pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan.
Data Business & Human Rights Resource Centre menunjukkan terdapat lebih dari 300 dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pertambangan mineral untuk transisi energi sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat 73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Kebijakan dan Advokasi Global Witness, Emily Iona Stewart, memperingatkan bahwa peningkatan produksi mineral tanpa perlindungan memadai berpotensi memperbesar persoalan sosial dan lingkungan.
“Jika kegiatan pertambangan ditingkatkan tanpa adanya perlindungan yang memadai, kemungkinan besar kita akan melihat masalah-masalah ini turut meningkat,” ujarnya.
Lebih dari 120 Organisasi Desak Perlindungan Lingkungan dan HAM
Menanggapi risiko tersebut, lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil internasional menyampaikan surat terbuka kepada penyelenggara COP31. Mereka mendesak agar target elektrifikasi global disertai persyaratan perlindungan yang jelas di sepanjang rantai pasok mineral kritis.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan meliputi perlindungan ekosistem, penerapan uji tuntas (due diligence) yang mengikat terkait HAM dan lingkungan, serta jaminan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Dalam surat tersebut, organisasi-organisasi itu menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengulangi dampak negatif yang selama ini muncul dari industri bahan bakar fosil.
“Transisi ini tidak boleh mengulangi dampak buruk dari era bahan bakar fosil, ataupun mengganti satu bentuk ketergantungan dengan ketergantungan lainnya,” demikian pernyataan dalam surat terbuka tersebut.
Selain memperkuat standar pertambangan yang bertanggung jawab, peningkatan daur ulang mineral juga dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kebutuhan pembukaan tambang baru.
IEA memperkirakan bahwa peningkatan kapasitas daur ulang yang efektif dapat menekan kebutuhan pertambangan baru sebesar 25–40 persen pada 2050.
Meski demikian, implementasinya masih menghadapi kendala karena sebagian besar negara belum memiliki sistem pengelolaan limbah dan regulasi yang memadai untuk mendukung daur ulang material.
Mineral Kritis Perlu Masuk Agenda Utama Perundingan Iklim
Kelompok pemerhati HAM juga menyoroti belum adanya pembahasan eksplisit mengenai mineral kritis dan kegiatan pertambangan dalam agenda utama maupun negosiasi resmi COP31.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan celah dalam pengawasan terhadap praktik pertambangan, terutama di negara-negara yang menjadi pemasok utama bahan baku transisi energi.
Direktur Eksekutif Initiative for Responsible Mining Assurance, Aimee Boulanger, menegaskan bahwa perluasan akses listrik harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah penghasil mineral.
Menurutnya, penyediaan listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses merupakan kebutuhan sekaligus hak dasar manusia. Namun, manfaat transisi energi tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan masyarakat lain yang tinggal di sekitar wilayah ekstraksi bahan baku.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi harus mempertimbangkan keadilan bagi seluruh masyarakat, baik sebagai pengguna energi maupun sebagai komunitas yang terdampak kegiatan pertambangan.
Sementara itu, pihak penyelenggara COP31, dengan Turki sebagai tuan rumah resmi dan Australia memimpin jalannya negosiasi, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait desakan kelompok masyarakat sipil tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa percepatan elektrifikasi global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur energi bersih, tetapi juga membutuhkan tata kelola pertambangan mineral kritis yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (Lili Handayani)
Perkembangan cerita ini
Topik #HAM →
- COP31 Dorong Target Elektrifikasi Global, Aktivis Desak Perlindungan dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Kritis sedang Anda baca
- Komnas HAM Soroti Dugaan Adanya Diskriminasi Pekerja Asing dan Domestik dalam Industri Nikel
- Cobalt Institute: Rantai Pasok Kobalt Tidak Cukup Dengan Ketertelusuran Asal Material
- Hilirisasi Nikel Harus Lindungi HAM dan Hak Masyarakat Adat
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















