NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, mengungkapkan, selama dua tahun masa Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dan berhasil menyerap 5,4 juta tenaga kerja, sehingga mendorong perekonomian dan industrialisasi nasional.
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Capaian investasi bernilai fantastis tersebut, menurut Rosan merupakan hasil perhitungan akumulatif sejak triwulan keempat tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2026.
Berdasarkan sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi nilai tersebut dengan total investasi sebesar Rp1.998,7 triliun, sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun.
Sementara, pembangunan ekonomi nasional juga terlihat cukup merata, dari jumlah investasi di luar Pulau Jawa menempati porsi yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dan untuk kawasan Pulau Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Menurut Rosan, pemerintah berkomitmen untuk terus memacu masuknya investasi berkualitas yang tidak sekadar bernilai besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan sektor hilirisasi.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan seperti di dari ANTARA, Selasa (20/10/2026).
Guna mendukung aliran modal dalam sektor industrialisasi, Rosan menjelaskan, pemerintah berupaya keras memperkuat iklim penanaman modal melalui pengintegrasian sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.
Pemerintah menjamin keamanan hukum dan efisiensi waktu bagi pemilik modal dalam negeri maupun asing. Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan langkah strategis pemangkasan birokrasi yang dirancang khusus untuk mengurangi ketidakpastian regulasi. “Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” pungkas Rosan. (mon)
