NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.
“Hilirisasi dan industrialisasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong kompleksitas ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. Dan ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kita selama satu dekade terakhir ini,” ujar Juda dalam paparan di Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Juda, Indonesia perlu beralih dari sekadar memiliki sumber daya alam menjadi negara yang mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Transformasi ini membutuhkan penguatan kemampuan industri, teknologi, riset, serta keterampilan tenaga kerja agar Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai global.
Peningkatan nilai tambah juga tidak cukup hanya dengan memperbesar skala ekonomi. Indonesia perlu mengembangkan industri yang lebih kompleks, mendorong inovasi perusahaan, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan, riset, teknologi, dan kegiatan produksi.
“Transformasi tersebut mulai terwujud di berbagai sektor dan industri. Di Weda Bay, Presiden baru saja meluncurkan ekspor baterai dan dalam proyek investasi senilai Rp180 triliun. Hal ini menunjukkan kemajuan Indonesia menuju produksi baterai dengan nilai tambah yang lebih tinggi,” kata Juda.
Selain pengembangan industri baterai, peresmian pabrik BYD di Subang pada September 2026 lelu menjadi contoh perluasan industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Kedua sektor tersebut mencerminkan upaya pengembangan industri berbasis sumber daya alam menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pengembangan industri bernilai tambah tinggi membutuhkan dukungan investasi yang memadai. Namun, pembiayaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang dihimpun, tetapi juga pada kemampuan investasi menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi.
Dalam hal ini, APBN berperan membangun fondasi ekonomi melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Kebijakan fiskal juga diharapkan dapat mengurangi risiko investasi dan membuka ruang bagi partisipasi swasta, dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
“APBN tidak mungkin membiayai seluruh pembangunan, karena itu fiskal harus mampu crowding in, membuka jalan bagi investasi swasta, bukan menggantikannya,” ucapnya.
Selain APBN, ia menyebut Danantara sebagai instrumen untuk memobilisasi modal jangka panjang dan mendorong investasi strategis yang mendukung transformasi ekonomi. Investasi tersebut perlu layak secara ekonomi serta didukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Indonesia telah membangun fondasi institusi yang semakin kuat sejak reformasi. Tantangannya adalah mengubah fondasi tersebut menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih inklusif,” pungkasnya. (Tubagus)
