Rhenald Kasali: Industrialisasi Jadi Tahap Lanjutan Pengembangan Hilirisasi Mineral

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Hilirisasi sektor pertambangan mineral Indonesia perlu diarahkan lebih jauh menuju industrialisasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, tetapi harus disertai pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), riset, serta penciptaan pasar.

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus pendiri Rumah Perubahan, Rhenald Kasali mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang besar, tetapi potensi tersebut harus didukung kemampuan nasional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, paradigma pertambangan perlu bergeser dari sekadar industri ekstraktif menjadi industri yang mampu membangun ekosistem ekonomi dan teknologi secara terintegrasi.

Iklan

“Cara pandang lama itu kita melihatnya sebagai industri ekstraktif. Tapi cara pandang baru, kita harus mendorong hilirisasi. Not only hilirisasi, tapi juga industrialisasi,” kata Rhenald dalam acara Minerba Convex 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Jumat (12/11/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan industri pengolahan mineral harus dilanjutkan dengan pengembangan produk, penciptaan pasar, penguasaan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang memiliki sumber daya mineral dan menarik investasi, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah serta berdaya saing di pasar global.

Selain itu, ia menekankan, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besaran modal yang masuk. Pemerintah dan pelaku industri perlu melihat dampak investasi terhadap peningkatan kemampuan nasional.

Iklan

“Jangan hanya melihat angkanya, tapi kita juga bertanya, apa yang dihasilkan oleh investasi tersebut? Ada sisanya enggak? Sisanya itu dalam bentuk riset yang lebih baik, kualitas pendidikan universitas di bidang teknologinya lebih baik, eksplorasinya lebih baik, cara-cara lebih baik, apakah produk kita semakin kompetitif,” ujarnya.

Kemudian, ia turut menyoroti paradoks industri pertambangan atau mining paradox. Menurutnya, pertambangan merupakan sektor yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material dunia, tetapi pada saat bersamaan kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.

Ia menyebutkan, industri, pemerintah, dan masyarakat memiliki perspektif berbeda dalam menilai keberhasilan kegiatan pertambangan. Industri cenderung mengukur keberhasilan melalui investasi dan kontribusi ekonomi. Sementara itu, masyarakat lebih banyak merasakan dampak langsung, seperti pencemaran lingkungan, perubahan kondisi sosial, dan gangguan terhadap sumber penghidupan.

Iklan

“Industri mengukur kemajuan tambang menurut jalannya sendiri, melalui investasi, industrialisasi, dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak masyarakat bicara soal lain, dampak lingkungan, pencemaran udara, dan sebagainya. Masyarakat mengukur dari apa yang mereka rasakan,” jelasnya.

Ia mencontohkan aktivitas penambangan emas ilegal di Pulau Buru yang memicu kerusakan lingkungan dan persoalan sosial. Aktivitas tersebut menyebabkan masyarakat meninggalkan kegiatan pertanian, sementara sungai yang menjadi sumber air warga berpotensi tercemar akibat aktivitas pengolahan emas.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, terutama aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Dia menegaskan, pengembangan industri pertambangan harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni social value, industrial value, dan economic value.

“Jangan hanya fokus pada lingkungan. Karena di Morowali kan kita selalu lihat konflik. Terjadi konflik-konflik. Jadi tiga aspek ini harus dijalankan,” pungkasnya.

Selain itu, dialog, transparansi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurutnya perlu menjadi bagian dari pengelolaan pertambangan. Hak masyarakat adat, akses terhadap informasi, keselamatan manusia, serta perlindungan ekosistem yang tidak tergantikan juga harus diperhatikan. Dia mengingatkan bahwa tidak seluruh sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi harus ditambang. Pemerintah perlu mempertimbangkan nilai ekologis, sosial, dan budaya suatu wilayah sebelum memutuskan pemanfaatannya. (Fi Yun)