Menteri Investasi Bakal Dorong Hilirisasi Untuk Dongkrak Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka investasi berkualitas perlu digenjot. Salah satu caranya yakni dengan mendorong industri hilirisasi.

Oleh karena itu, kata Bahlil, empat sektor usaha akan menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Pertama, sektor kesehatan yakni dengan membangun pabrikan bahan baku obat-obatan guna menekan impor.

Kedua, infrastruktur melalui pemanfaatan sumber daya asli dalam negeri untuk bahan baku. Ketiga, otomotif mengingat komponen mobil mayoritas merupakan barang impor. Keempat, sektor pertambangan.

“Hilirisasi tambang dan mobil, kami mengatakan bahwa proses rencana desain dari ore nikel on the track, investor tidak boleh lagi ekspor ore-nya. Makanya, sebentar lagi Indonesia akan  pusat industri baterai dunia,” ujar Bahlil saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Bahlil mencatat, setidaknya ada dua perusahaan asing yang akan mendukung ekonsistem baterai listrik di Indonesia. Pertama, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai foreign direct investment (FDI) mencapai US$ 5,2 miliar.

Kedua, LG Energy Solution Ltd dengan nilai investasi sebesar US$ 9,8 miliar untuk membangun industri baterai terintegrasi. “Untuk LG ini Juni-Juli sudah mulai,” ujar Bahlil.

Kata Bahlil, untuk memudahkan para investor menjalankan usahanya maka perizinan perlu dipermudah. Makanya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan memberikan percepatan perizinan, efisiensi dana, kepastian, dan transparansi.

“Ini sangat panting karena menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaaan dan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, untuk mendorong ekonomi investasi dalam hal hilirisasi akan didorong lebih merata tidak hanya di pulau Jawa, namun juga luar Jawa. Menurutnya, dengan sebaran investasi yang merata maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun di akhir tahun ini, Kementerian Investasi menargetkan, nilai dana investor yang terkumpul sebanyak Rp 900 triliun. Perkembangannya, hingga kuartal I-2021realisasi investasi sebesar Rp 219,7 triliun, tumbuh 4,3% year on year (yoy).

Sumber: KONTAN

Read More

Ketua Umum HIPMI: Bahlil Lahadalia Bawa Perubahan Iklim Investasi di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Investasi. Bahlil berjanji akan berusaha menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan.

Pelantikan tersebut disambut baik oleh Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 Mardani H. Maming. Ia mengungkapkan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Hal itu terbukti, karena Bahlil memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.

“Selamat atas pelantikan Bang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya,” ujar Maming, di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

“Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

“Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target,” tuturnya.

Maming menjelaskan bahwa poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor. Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha.

“Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost. Perlu juga menggandeng pengusaha lokal agar ada pendampingan dan mendukung UMKM,” pungkasnya.

Selain itu, Maming menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

“Bang Bahlil ini adalah Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI memiliki jaringan luas, akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Maming yang juga CEO Enam Sembilan Group ini.

Sumber: industry.co.id

Read More

Implementasi Kebijakan Hilirisasi: Relevansi Praktik Hilirisasi Ekonomi

Oleh: Pierre Bernando Ballo *)

“Dalam setiap pertemuan dengan anak-anak muda Indonesia, saya selalu menyampaikan pada mereka yang masih punya banyak kesempatan untuk selalu menjaga integritas di manapun dan apapun yang kalian kerjakan, serta tidak pernah takut untuk bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin.”-Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

PADA 2045 mendatang, Republik Indonesia akan genap berusia satu abad atau 100 tahun. Sulit untuk membayangkan kemana arah Indonesia kan dibawa. Bila kita memakai tolak ukur durasi kepemimpinan setelah berakhirnya periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka kita bisa memastikan bahwa akan ada empat kali pemilihan Presiden RI lagi sebelum usia Indonesia mencapai 100 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya minimal ada dua presiden (asumsi masing-masing dua periode) yang akan memerintah dan meneruskan estafet visi Indonesia Maju 2045.

Dalam buku proyeksi penduduk Indonesia 2015–2045, diperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 diperkirakan berkisar antara 311 sampai 318,9 juta jiwa. Di mana hampir 90% penduduk Indonesia menjadi kaum urban, atau tinggal di daerah perkotaan raya (super-metropolis) seukuran Jabodetabek, dengan catatan Ibu Kota Republik Indinesia sudah pindah ke Pulau Kalimantan.

Sebagai pembanding, pada 2045 itu pula jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,5 miliar jiwa. Pada saat yang sama, fenomena urbanisasi akan terjadi secara masif. Urbanisasi tersebut terjadi di banyak negara berkembang (emerging countries) seperti Indonesia. 80% penduduk dunia akan menjadi kelas menengah dan tak heran apabila terjadi kompetisi yang luar biasa karena pertumbuhan jumlah penduduk (Sumarkidjo & Montratama, 2020).

Pada waktu itu terasalah bahwa penduduk yang jumlahnya besar itu justru merupakan faktor determinan/engine of growth pertumbuhan ekonomi karena tingkat konsumsi barang dan jasa penduduk Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Perubahan struktur yang cepat akan berpengaruh terhadap pola konsumsi, yang akhirnya bermuara pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perubahan struktur demografi penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang paling besar di Asia Tenggara juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari kacamata produksi, juga investasi yang dilakukan semasa usia produktif.

Seperti diketahui, pada 2030–2040, Indonesia diprediksi memasuki masa “bonus demografi”, yakni jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih dari usia non-produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai angka 67,9 % dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa (Bappenas, 2020). Agar Indonesia mampu menarik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan SDM usia produktif yang melimpah harus disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Hilirisasi

Seperti yang kita ketahui, bumi Indonesia dikaruniai kekayaan mineral yang begitu melimpah seperti misalnya nikel, copper, bauksit, tin, belum lagi emas dan batubara. Tantangannya adalah bagaimana kemudian kekayaan bumi yang melimpah ini dipergunakan semaksimal mungkin dalam upaya menyokong pertumbuhan ekonomi dan mempergunakannya secara optimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dicanangkannyalah program HilirisasiProgram Hilirisasi adalah program yang dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat sektor industri, dan memberi peluang usaha di Indonesia (Kemenperin, 2012). Hilirisasi dimaksudkan agar bahan mentah hasil bumi Indonesia diproses di dalam negeri sendiri, dan bukannya diekspor sebagai hasil bumi ekstraktif ke luar negeri (Kasali, 2017). Melalui Hilirisasi industri, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. (Kemenperin, 2010).

Program Hilirisasi sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 2010. Mantan Menteri Perdagangan masa SBY, Gita Wirjawan pernah mengatakan dalam suatu forum bahwa hilirisasi menjadi suatu keharusan untuk menekan dampak serius dari penurunan harga komoditas. “Ketergantungan kita pada komoditas masih sangat tinggi, mencapai 65 persen. Ke depannya, porsi komoditas harus dikurangi dan digantikan oleh ekspor manufaktur,” ujarnya. Argumen lain datang dari Dirut PT Aneka Tambang kala itu, Alwin Syah Lubis. Ia menuturkan bahwa program hilirisasi misalnya pengolahan bauksit menjadi alumina dapat memberi nilai tambah hingga 7,4 kali lipat sehingga signifikansi hilirisasi semakin terasa dalam rangka memajukan perekonomian.

Sekalipun sudah berjalan lebih dari 10 tahun, program hilirisasi belum begitu menunjukkan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkomarves Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa salah satu akibatnya adalah karena sejak pertama kali dicanangkannya program Hilirisasi sampai sekarang, neraca transaksi berjalan Republik Indonesia selalu dihantui bayang-bayang defisit. Kini, Pemerintah tengah gencar melakukan hilirisasi pada produk mineral dan batubara berdasarkan amanat UU No 4 Tahun 2009 dan ditegaskan kembali dalam UU No 3 Tahun 2020 yang dibuat untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah serta manfaat dari kegiatan usaha pertambangan untuk produk tambang mineral dan batubara, demikian disebut di dalamnya.

Langkah ini langsung membuat Indonesia menjadi perhatian investor berbagai negara. Target utamanya adalah Nikel, bahan baku yang sangat penting untuk berbagai alat kebutuhan sehari-hari. Logam ini juga adalah bahan baku utama baterai lithium, yang akan menjadi sumber energi masa depan karena merupakan kompnen utama mobil listrik. Nikel diproyeksikan akan menjadi primadona bagi perusahaan-perusahaan otomotif dimanapun di seluruh dunia, merespon klausul dalam Paris Agreement yang akan membatasi jumlah kendaraan berbasis fosil atau Combustion Engine (Kemenkomarves, 2020).

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa hingga tahun 2020, sudah puluhan smelter beroperasi dan masih ada banyak lagi yang sudah memasuki tahap konstruksi yang seluruhnya tersebar di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Hingga tahun ini saja, smelter di Indonesia telah mampu menghasilkan produk turunan Nikel berupa Nikel Pig Iron (NPI), Ferronickel, Nickel Matte, Slab Steel, dan produk Hot Rolled Coil (HRC). serta Cold Rolled Coil (CRC).

Data lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekspor produk berbasis nikel Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 meningkat 47,5%. Misalnya kita melihat bahwa pada tahun 2018, Indonesia mengekspor bijih nikel dengan volume 19,25 juta ton yang bernilai US$612 juta. Di sisi lain, dengan volume 3,85 juta ton, nilainya bisa menjadi US$6,24 milira ketika yang diekspor adalah nikel dalam bentuk Stainless steel. Artinya, pengolahan nikel menjadi suatu barang manufaktur alih-alih bahan ekstraktif atau komoditas dapat memberi nilai tambah jauh lebih banyak. Ini tentu akan sangat membantu neraca perdagangan Indonesia.

Namun tentunya agar tidak terjadi eksploitasi nikel berlebihan, pemerintah juga telah menyiapkan regulasi yang mengatur tata kelola nikel ke depan. Jumlah smelter dan pertambangan bijih nikel juga dibatasi. Sehingga, selain menyiapkan industri baterai Lithium yang akan bermanfaat untuk industri mobil listrik, program lanjutan mengenai proses recycle baterai lithium juga tengah dipersiapkan. Hal ini disiapkan dengan tujuan agar kekayaan alami yang dimiliki Indonesia saat ini juga bisa dinikmati dalam jangka waktu panjang, dan memberi manfaat bagi generasi-generasi selanjutnya.

Program Hilirisasi yang fokus pada pengolahan bijih nikel juga berbuah ekspor besi dan baja yang terus meningkat. Nilai ekspor besi dan baja bahkan telah melewati ekspor kendaraan pada tahun 2020. Misalnya ketika kita melihat ke tahun 2014, kontribusi ekspor kendaraan mencapai angka US$5 miliar, lalu besi baja hanya US$1,1 miliar. Sedangkan pada September 2020, ekspor besi baja Indonesia telah mencapai US$7,3 miliar dan ekspor kendaraan US$4,4 miliar. (Kemendag, 2020).

Berkaca dari keberhasilan program Hilirisasi pada produk Nikel, pemerintah tengah serius mendorong dan menyiapkan industri pengolahan mineral lain seperti bauksit, alumina serta produk-produk turunannya seperti copper. Hal ini dipercaya akan membantu pasokan material dalam negeri dan pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan impor. Misalnya industri alumina ini yang nantinya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor cobalt Indonesia yang selama ini masih didatangkan dari Kongo.

Tak hanya produk mineral, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari batubara melalui gasifikasi. Salah satunya, pada tahun 2020, telah ditandatangani perjanjian kerjasama proyek industri Coal to Methanol (CTM) di Batuta Industrial Chemical Park di Bengalon, Kutai Timur yang bernilai US$2 miliar, dan menjadi tonggak sejarah bagi upaya mengurangi ketergantungan impor metanol. Metanol sendiri merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, salah satunya untuk implementasi program biodiesel. Selain CTM, hilirisasi batubara juga akan menghasilkan Dimethyl Ether (DME) yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku LPG, sehingga bisa mengurangi impor gas kita. Proses akhir dari gas ini bahkan bisa diproses hingga menjadi pupuk.

Pemerintah juga tengah berfokus pada langkah-langkah untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Hydropower. Pembangkit Listrik ini nantinya diharapkan akan menghasilkan listrik yang ramah lingkungan, dan bisa dipasok untuk kebutuhan lisrik pabrik pengolahan atau Smelter. Sehingga nantinya smelter yang ada di Indonesia dapat menjadi pabrik pengolahan yang ramah lingkungan dan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan baik di berbagai sektor.

Berbicara mengenai Sumber Daya Alam lainnya yaitu minyak, penggunaan biodiesel melalui program B30 juga dinilai signifikan menurunkan nilai imopor minyak Indonesia. Data Pertamina menunjukkan, implementasi program B20 dan B30 mampu menghemat devisa negara sebesar 43,8 triliun rupiah pada 2019 dan ditargetkan ada penghematan devisa sampai dengan 63,4 triliun rupiah dari kewajiban program B30 di tahun 2020 (Pertamina, 2020). Data tersebut didukung oleh data impor minyak yang dicatatkan oleh BPS mengalami penurunan pada nilai impor minyak tahunan sebesar 11,73% menjadi sekitar 10,33 juta ton per tahun 2020. Secara nilai, impor hasil minyak sepanjang semester I tahun 2020 turun 39,3% menjadi US$1,98 miliar (BPS, 2020). Tak sampai disitu, pemerintah juga terus meningkatkan program Biodiesel agar tak sampai di B30 saja dan tengah mempelajari kemungkinan campuran untuk naik ke atas 30%. Hal ini diharapkan dapat menjadi substitusi dari crude oil dimana Indonesia sekarang dinilai terlalu eksesif dalam hal impor crude oil (Kemenkomarves, 2020).

Dengan rencana ke depan mengenai penggunaan mobil listrik yang mengedepankan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) seperti hydropower, geothermal, angin, solar panel, dan lain sebagainya, diharapkan bahwa nantinya penggunaan energi fosil akan dikurangi dan digantikan dengan penggunaan energi non-fosil, sebagai wujud implementasi janji di dalam Paris Agreement. Dimana Indonesia sendiri telah berkomitmen untuj menurunkan emisi sebesar 29% pada 2030 (Sumarkidjo & Montratama, 2020).

Dengan data-data tersebut, pertanyaan yang berikutnya muncul adalah bagaimanakah segala rencana tersebut, baik yang sedang dalam proses maupun yang direncanakan kedepannya dapat dimaknai dan diimplementasikan dengan menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memerhatikan kondisi lingkungan bagi kemashalatan generasi mendatang. Tentu banyak tantangan kedepannya, seperti perkataan Jenderal TNI (purn) Luhut B. Pandjaitan dalam buku Satu Abad Indonesia 2045, “Masih banyak misi yang harus diselesaikan ke depan dengan tantangan-tantangannya yang pasti lebih berat dan tidak terduga. Namun, yang tidak terbantahkan adalah kenyataan bahwa ini merupakan langkah awal yang sangat baik, yang membuat saya untuk berani bermimpi lebih besar lagi. Saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk-produk luar negeri, Indonesia harus menjadi bagian dari global supply chain.”

Pertambangan Memberi Nilai Tambah

Dikutip dari: Ferry Santoso, Kompas, Kamis, 7 Desember 2017, hal. 17.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan memegang peran strategis untuk menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Pembentukan holding company BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Persero menjadi momentum penting untuk membangkitkan industri pertambangan yang memberikan nilai tambah.

Pemerintah membentuk Holding Company BUMN sektor pertambangan yang terdiri dari PT Indonesia Asahan (Persero) sebagai induk perusahaan, PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, termasuk mengalihkan seluruh saham milik negara pada PT Freeport Indonesia sebesar 9,36% saat ini.

Pembentukan holding company BUMN bertujuan untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, hilirisasi produk dan kandungan lokal, serta menjadi perusahaan berkelas dunia. Penguasaan cadangan dan sumber daya mineral dilakukan dengan melakukan akuisisi sumber daya cadangan, serta eksplorasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan perusahaan global.

Hilirisasi dilakukan melalui pengolahan sumber daya sehingga BUMN pertambangan akan menghasilkan produk yang menciptakan nilai tambah yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, bijih bauksit dapat diolah menjadi alumina dengan nilai tambah mencapai 8 kali lipat dan dapat diolah menjadi produk aluminium dengan nilai tambah 30 kali lipat. Bijih nikel yang diolah menjadi produk feronikel memiliki nilai tambah 10 kali lipat dan bahkan 19 kali lipat apabila diolah menjadi stainless steel.

Selama ini, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah produk tambang, seperti bauksit. Ironisnya, untuk memenuhi kebutuhan produk alumina, Indonesia justru mengimpor produk alumina dari Australia. Kija mampu memproduksi produk alumina, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor produk alumina dan menghemat devisa. Karena itu, berbagai usaha untuk menguasai cadangan menjadi industri tambang yang memiliki skala bisnis yang besar dan bernilai tambah sangat penting untuk berkompetisi secara global. Saat ini industri pertambangan di Indonesia masih jauh tertinggal dengan industri pertambangan lain di kawasan Asia Pasifik. Padahal, Indonesia memiliki sumber cadangan produk tambang yang melimpah.

Dilihat dari total produksinya, timah, bauksit, dan nikel di Indonesia termasuk yang terbesar kedua di dunia. Namun, dilihat dari total aset, jumlah BUMN yang bergerak di sektor pertambangan masih terbilang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pertambangan di Asia Pasifik.

Dari data yang ada, total aset PT Antam tahun 2015 mencapai 2,19 miliar dolar AS, PT Bukit Asam sebesar 1,21 miliar dolar AS, PT Inalum sebesar 1,13 miliar dolar AS, dan PT Timah sebesar 670 juta dolar AS. Di sisi lain, total aset perusahaan pertambangan, seperti BHP Billiton mencapai 124,59 miliar dolar AS dan Rio Tinto mencapai 91,56 miliar dolar AS.

Melalui Holding Company, BUMN diharapkan dapat melakukan langkah-langkah besar dan strategis untuk meningkatkan cadangan serta meningkatkan skala usaha dan nilai tambah produk industri. Misalnya, untuk memperkuat cadangan, perusahaan induk BUMN mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia sampai mencapai 51 persen.

Selain itu, untuk mengejar program hilirisasi industri pertambangan BUMN, kerja sama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global untuk mengembangkan produk hilir dapat dilakukan secara efisien. Kerja sama dengan perusahaan pengolahan tambang global diharapkan juga dapat membuka pasar bagi produk hilir pertambangan nanti.

Melalui peningkatan skala dan bisnis hilir, diharapkan BUMN tambang Indonesia ke depannya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional, baik dari penerimaan deviden dan pajak, penyerapan tenaga kerja, maupun secara komprehensif dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

References
  • Biro Komunikasi Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020. Komitmen Dorong Investasi ke RI, Menko Luhut: Pemerintah Fokus Pada Omnibus Law, Industrialisasi Hilir dan Investasi Pada UKM. Diakses dari laman resmi kemenkomarves
  • Gareta, Sella P. 2020. Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri. Diakses dari
  • Hikam, Herdi Alif, 2020. Hilirisasi Industri Bisa Genjot Ekspor. Diakses dari
  • Kementrian Perdagangan, 2020. Ekspor Impor Indonesia. Diakses dar Portal Statistik Perdagangan
  • Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2012. Hilirisasi Industri Mutlak. Diakses dari laman resmi Kemenperin RI
  • Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2018. Wujudkan Hilirisasi Industri. Kementrian Perindustrian RI
  • Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020. Presiden: Pacu dan Wujudkan Hilirisasi Industri Batu Bara. Diakses dari laman resmi Kemensesneg RI
  • Montratama, Ian & Sumarkidjo, Atmadji. 2020. Strategi Raya Menuju Satu Abad Indonesia 2045. Alumni Akabri Pertama 1970, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
  • Santoso, Ferry. 2018. Garap Nilai Tambah Hilirisasi. Diakses dari laman resmi kompas
  • Santoso, Ferry. 2019. Tak cukup Hanya Menggali. Diakses dari laman resmi kompas
  • Silalahi, Parulan. 2018. Peluncuran Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 Untuk Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Akurat. Kementrian PPN/Bappenas RI.
  • Sudrajat, et al. 2012. Mengawali Integrasi, Mengusung Reformasi, Pengabdian Alumni Akabri Pertama 1970. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
  • Wahono, Francis, 2020. Ekonomi Politik: Daulat Rakyat Indonesia. PT Kompas Media Nusantara.

*) Pierre Bernando Ballo adalah Editor of Strategi Raya Indonesia Maju 2045

Sumber: medium.com

Read More

Ekonomi Sulawesi & Papua Tumbuh Positif Berkat Nikel dan Tembaga

BPS mencatat hanya ekonomi Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku & Papua yang berhasil tumbuh positif pada tahun lalu berkat kenaikan produksi nikel dan tembaga.

NIKEL.CO.ID – Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi secara nasional pada tahun lalu terkontraksi 2,07% dibandingkan 2019. Namun, ekonomi Sulawesi, serta Maluku dan Papua berhasil tumbuh positif. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, ekonomi Sulawesi tumbuh 0,23%, sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 1,44%. Namun, kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional tak mencapai 10%.

“Ekonomi Sulawesi masih positif terutama berkat ekonomi Sulawesi Tengah yang tumbuh 4,86%. Sedangkan ekonomi Maluku dan Papua didorong oleh ekonomi Maluku Utara yang tumbuh 4,92% dan Papua 2,32%,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers PDB Kuartal IV 2020, Jumat (5/2/2021).

Suhariyanto menjelaskan, perekonomian Sulawesi Tengah didukung oleh kenaikan produksi nikel. Sedangkan perekonomian Papua didukung oleh kenaikan produksi tembaga.

Adapun struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun lalu masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi 58,75%. Diikuti oleh Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,35%.

Kontraksi ekonomi paling dalam terjadi di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 5,01%, disusul Jawa yang minus 2,51%, Kalimantan negatif 2,27%, dan Sumatera negatif 1,19%.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ekonomi Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh positif seiring dengan perbaikan kinerja ekspor.

“Ini terutama ditopang oleh kenaikan harga komoditas global,” katanya.

BPS mencatat ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu minus 2,07%. Ini merupakan pertama kalinya ekonomi Indonesia negatif secara tahunan sejak krisis moneter 1998.

Indonesia tidak sendirian mengalami kontraksi ekonomi. Amerika Serikat negatif 3,5%, Singapura minus 5,8%, Korea Selatan negatif 1%, Hong Kong minus 6,1%, dan Uni Eropa minus 6,4%. Hanya Tiongkok dan Vietnam yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,3% dan 2,9%.

Ia menjelaskan,  seluruh komponen pengeluaran yang membentuk Produk Domestik Bruto pada tahun lalu terkontraksi, kecuali konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,94%. Sementara konsumsi rumah tangga negatif 2,63%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) negatif 4,29%, pembentukan modal tetap bruto/investasi minus 2,95%, serta ekspor dan impor masing-masing minus 7,7% dan minus 14,71%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, pandemi mendorong penurunan produktivitas dari sisi produksi terutama sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi tahun lalu merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998.

“Kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu cenderung tidak lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat tingkat Keketatan respons pemerintah dalam penangangan isu kesehatan COVID-19 yang juga relatif lebih longgar,” katanya.

Ke depan, menurut dia, pemerintah perlu fokus dalam penangangan isu kesehatan melalui optimalisasi program vaksinasi.

Saat ini, pemerintah tengah mengalokasikan anggaran PEN lebih besar mencapai Rp 553 triliun dan memproyeksi anggarannya dapat menngkat menjadi Rp 619 triliun. Anggaran ini diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi di tahun ini.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Harga Nikel Hingga Batu Bara Naik, Airlangga Optimistis Ekonomi Tumbuh 5 Persen

NIKEL.CO.ID – Harga komoditas belakangan mengalami kenaikan pada awal tahun 2021 ini. Beberapa komoditas yang tercatat naik, misalnya seperti CPO, Nikel dan Batu bara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan harga komoditas ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Ia optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mencapai 5 persen.

“Tentu kita cukup optimis dan proyeksi sampe akhir tahun di kisaran 5 persen,” kata Airlangga melalui konferensi pers virtual, Kamis (07/01/2021).

Politisi Golkar ini menyebut saat ini Menteri Keuangan,Sri Mulyani telah melakukan berbagai kebijakan strategis untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi masih bisa terus tumbuh.

Airlangga menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target dibutuhkan anggaran sekitar Rp 65-73 triliun. Fokus utama dalam penanganan ekonomi yaitu mengoptimalkan sektor kesehatan.

Selain sektor kesehatan, Airlangga mengeklaim pemerintah juga akan menjaga sektor sosial dan ekonomi secara bersamaan.

“Sehingga faktor ini diperhatikan dan kami optimis, dan kami lihat kuartal I nanti. Jadi kita enggak menghitung secara harian,” ungkapnya.

Sumber: kumparan.com

Read More

Investor China Kerap Langgar Aturan, Bos BKPM: Ngeri-Ngeri Sedap

NIKEL.CO.IDKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika investor asal China saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, diakuinya investor asal negeri Tirai Bambu kerap melakukan tindakan yang melawan hukum.

“Bahwa ada data negara China ini ngeri-ngeri sedap juga. Contoh katakanlah nikel, hampir semua smelternya dari (investasi) China. Tapi memang diakui ini banyak juga pekerja yang enggak dibayar, atau ngomongnya hari ini A besok dia bikin lain lagi” ujar Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12).

Untuk itu, kata Bos BKPM tersebut, diperlukan kebijakan tegas dari Indonesia terkait tata kelola investasi. “Sehingga tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi,” paparnya.

Misalnya dengan memperketat perjanjian investasi yang berlaku sama bagi seluruh negara. Tujuannya agar investor asal China akan patuh dalam satu perjanjian yang bersifat ‘clear and clean’.

“Kenapa ini diberlakukan? Karena kemudian agar tidak menimbulkan hal-hal yang berorientasi kepada kerugian,” terangnya.

Terkait dominasi investor asal negeri Tirai Bambu ini, Menurut Bahlil, hal ini tak lepas dari keberanian China untuk mengambil risiko yang kemudian muncul. Sedangkan negara lain lebih memilih untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum berinvestasi di Indonesia.

“Harus jujur ajalah kita akui memang di satu sisi China paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak kali penelitiannya, negara lain juga begitu debatnya minta ampun,” tutupnya.

Pulihkan Ekonomi, BKPM Genjot Investasi di 4 Sektor Ini

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada empat sektor investasi yang tengah di genjot pada masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19. Sebab, sektor tersebut mempunyai nilai tambah yang diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

“Empat sektor yang mempunyai berpotensi mempunyai nilai tambah besar, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, infrastruktur, pertambangan, dan energi,” ujar Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12/2020).

Bahlil mengungkapkan, terkait pemilihan industri farmasi dan alat kesehatan pihaknya ingin menekan ketergantungan akan impor bahan baku. Khususnya impor bahan baku obat yang telah mencapai angka 90 persen.

“Karena datanya sebelum era pandemi Covid-19, presentase impor bahan baku obat mencapai 90 persen. Ini kalau ditambah Covid-19 tentu permintaan akan meningkat, kita ga tau lagi bangsa kita mau mau jadi apa ke depan kalau tidak segera diupayakan,” paparnya.

Terkait infrastruktur, ini berkaitan dengan upaya pemerataan penempatan investasi antara Jawa dan luar Jawa oleh pemerintah Jokowi. Sebagaimana yang telah diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur secara masif di luar Jawa sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

“Hal ini terlihat bahwa realisasi hingga kuartal III 2020 mulai berimbang, dimana investasi di Jawa mencapai Rp305,7 triliun atau setara 50,3 persen sedangkan di luar Jawa mencapai Rp30,4 triliun atau 49,7 persen. Jadi gapnya ga sampai 1 persen, sehingga pembangunan infrastruktur terus di dorong untuk juga menciptakan lapangan kerja di masa Covid-19,” terangnya.

Sementara untuk pertambangan, pihaknya mulai memfokuskan untuk investasi yang mendorong nilai tambah. Misalnya di sektor batu bara mulai mengarah ke hilirisasi. “Sehingga ini akan tadi meningkatkan nilai tambah,” ucapnya.

Pun untuk energi, BKPM berkomitmen penuh untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Sehingga investasi energi di Indonesia tak hanya membawa dampak positif bagi ekonomi namun juga pelestarian lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah.

Infografis Peringkat Investasi Indonesia

Sumber: liputan6.com

Read More

Presiden Jokowi Berkomitmen Membangun Ekonomi Indonesia Lebih Hijau dan Berkelanjutan

Geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan.

“Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital,” lanjutnya.

Presiden menyebut, Indonesia terus berkomitmen untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan.

“Perlindungan bagi hutan tropis tetap menjadi prioritas kami sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim,” tambahnya.

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa terobosan, antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, mengembangkan green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, memasang ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya di atap rumah tangga, serta mengolah biji nikel menjadi baterai litium yang dapat digunakan di ponsel dan mobil listrik.

“Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan,” ujarnya.

Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan perekonomian dunia. Indonesia mendukung dunia dengan membangun ekosistem investasi yang jauh lebih baik dengan melakukan perbaikan ekosistem regulasi dan birokrasi secara besar-besaran, memberikan insentif bagi investasi yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta menjamin kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Saya mengundang masyarakat dunia untuk bergabung dan menanamkan investasi di Indonesia, untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient,” tandasnya.

Sumber: PRESIDEN.GO.ID

Read More

Bahlil: Indonesia Butuh Investasi Rp 4.983,2 T Untuk Capai Pertumbuhan 6%

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, maka Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp4.983,2 triliun.

Hal ini sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra BKPM tahun 2020-2024.

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita nasional 6% ini adalah target yang akan kita lakukan sampai 2024,” kata Bahlil dalam Webinar Market Outlook 2021 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Ia mengatakan target tersebut berasal dari investasi di sektor riil mencakup penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan tidak memasukkan sektor keuangan, migas dan investasi pemerintah.

“Ini real investasi di sektor riil, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri,” ujarnya.

Dia merinci, besaran target dalam empat tahun mendatang ini naik hingga 47,3% dari realisasi investasi 2015-2019 yang sebesar Rp3.381,9 triliun.

Adapun, capaian target ini bisa direalisasikan. Untuk bisa mencapai target pada 2024, Bahlil menyatakan, pada tahun ini realisasi investasi harus sebesar Rp 817,2 triliun, pada 2021 Rp858,5 triliun, 2022 Rp968,4 triliun, 2023 Rp1.088,8 triliun, dan 2024 Rp1.239,3 triliun.

“Ini kami diberikan target Bappenas Rp886 triliun pada 2020 sebelum Pandemi Covid -19 namun pandemi kita revisi jadi Rp817,2 triliun, nah sampai September kita sudah realisasi Rp611,6 triliun,” tuturnya.

Ia menyebut meski realisasi investasi tinggi ternyata tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Hal ini disebabkan oleh tingginya Incremental capital output ratio atau ICOR Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga Thailand atau Vietnam.

Tingginya ICOR juga mempengaruhi ongkos biaya yang lebih tinggi dan turunnya daya saing.

Adapun catatannya ICOR Indonesia saat ini di posisi 6,6, angka ini lebih tinggi dibandingkan Vietnam sebesar 4,6, Thailand 4,4, Malaysia 4,5 dan Filipina 3,7.

“ICOR kita tertinggi di Asia Tenggara 6,6 ini biaya sangat tinggi sekali ini potensi terjadi pungli pungli aturan tumpang tindih artinya inekonomis. Untuk menurunkan ICOR Indonesia, maka diperlukan perubahan paradigma sisi pemerintah pusat  dan pemerintah daerah” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan prospek investasi di tahun 2021 untuk tetap survive, maka BKPM melakukan beberapa skenario. Pertama BKPM melakukan pendampingan pengawalan proses investasi dari awal sampai akhir.

Dengan melakukan promosi dan meyakinkan investor, bahwa Indonesia merupakan  negara yang layak dimasukin investasi, karena faktor Sumber Daya Alam yang melimpah, dan penduduk yang besar.

“Ada cara pandang kawal perijinan jika ada investasi masuk  biar BKPM yang urus perizinan, karena kalau nggak banyak sekali izin di KL dan daerah diputer puter akhirnya orang malas investasi di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya saat ini untuk menggaet investor, BKPM pun merubah paradigma untuk ikut turun langsung menangani permasalahan yang dihadapi investor.

“Gak boleh duduk saja di belakang meja turun ke daerah turun ke negara mana, turun ke pengusaha kita kawal perijinan sampai dorong kalo ada financial close itu kita akan berikan penguatan” jelasnya.

Selain itu, BKPM juga melakukan pengawalan dan pendampingan bagi investor untuk memastikan agar proses investasi berjalan lancar dari tingkat konstruksi dan produksi.

Sebab jika investor belum hingga tahap produksi, maka Negara belum mendapatkan efek positif dari investasi yang masuk.

“Kenapa sebab negara akan dapat multiplier effect dari sebuah investasi ketika produksi sudah berjalan jika baru mulai groundbreaking konstruksi negara ga dapat apa- apa jadi multiplier effect untuk dapat PPN kemudian pertumbuhan ekonomi kawasan terjadi ketika investasi mulai berjalan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah akan mendorong investor masuk ke industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor yakni industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif, dan industri elektronik.

“Kenapa kesehatan?  Negara kita kecolongan karena 90 persen kebutuhan kita adalah impor baik itu alat dan obat. Jika covid-19 berlanjut terus dan kita ga dapat pasokan obat obatan mau jadi apa negara ini?” tuturnya.

Kedua, pemerintah juga akan mendorong energi baru dan terbarukan, karena di dunia saat ini berbicara mengenai green energy  yang merupakan salah satu instrumen investor dalam negeri dan luar negeri menentukan akan berinvestasi di negara mana.

Ketiga Infrastruktur yang sudah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo sejak menjadi kepala negara di periode pertama. Sektor tersebut akan dilanjutkan untuk menarik investor.

Kemudian pertambangan menjadi fokus pemerintah karena Jokowi ingin adanya hilirisasi. Ini juga berfungsi menggeliatkan industri dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa, transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau hilirisasi.

Diperlukan transformasi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya Indonesia dapat fokus menjalankan ekonomi berbasis SDA yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Nikel, karena bahan baku baterai 85 % berasal dari Indonesia dan 25% total cadangan nikel di dunia berada di dalam negeri.

“Menyangkut Nikel, ke depan  Indonesia harus  jadi pemain yang disegani dunia untuk energi terbarukan, khususnya untuk baterai. Kita punya PLTA mumpuni, dan maka kemaren SHTL sudah ada perjanjian dengan BUMN untuk jalankan investasi besar dari hulu dan hilir,” jelasnya.

Ia meyakini Indonesia dapat menjadi pemain besar di kancah internasional dalam hal industri yang berbasis nilai tambah atau hilirisasi.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “Butuh Investasi Rp 4.983,2 T untuk Capai Pertumbuhan 6%

Read More

Gagal Penuhi Target Investasi, Kepala BKPM dan Menko Luhut Disentil Presiden Jokowi

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gagal memenuhi target Presiden Joko Widodo. Pada kuartal III/2020, pertumbuhan investasi terkoreksi lebih kurang 6 persen.

Padahal, kata Presiden Joko Widodo, sebelumnya telah mewanti-wanti Kepala BKPM dan Menko Luhut untuk menjaga pertumbuhan investasi agar tidak terkoreksi lebih dari 5 persen.

“Tapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal IV dan kuartal I/2021 bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai gerak lagi,” kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/11/2020).

Presiden melanjutkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki investasi. Pasalnya, Amerika Serikat setuju memperpanjang fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, harapannya dapat memberikan daya ungkit kepada neraca ekspor.

“Syukur-syukur dipakai sebagai kesempatan menarik investasi karena kita ada fasilitas itu, sehingga orang ingin mendirikan industri, pabrik, perusahaan di Indonesia jadi lebih menarik karena untuk masuk Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika,” kata Presiden.

Adapun, Jokowi juga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga terkoreksi 3 persen dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang lebih kurang minus 4 persen pada periode yang sama.

Dengan demikian, Indonesia telah dua kali mencatat pertumbuhan ekonomi terkoreksi negatif. Pada kuartal II, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Kendati demikian, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dalam tren positif, karena lebih baik dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Selain itu, Presiden juga mengklaim kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

“Dan ini memang kalau dibanding negara lain jauh lebih baik, tapi ini patut kita berikan tekanan untuk kuartal keempat,” kata Presiden dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/10/2020).

Presiden melanjutkan bahwa kuartal terakhir tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan. Realisasi belanja pemerintah harus berada pada titik yang paling maksimal.

“Hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen, Direktur, dan di seluruh jajaran yang Bapak Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal,” kata Presiden.

Sumber: BISNIS.COM

Read More