Kemenperin Dorong Larangan Ekspor Bahan Mentah untuk Perkuat Hilirisasi Mineral

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong agar bahan mentah mineral tidak diekspor langsung, melainkan terlebih dahulu diolah di dalam negeri.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperbesar nilai tambah industri nasional sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2029.

Iklan

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Arnes Lukman mengatakan, pengolahan mineral di dalam negeri perlu menjadi prioritas agar manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati secara lebih luas.

“Bahkan, kalau saya, bahan mentah seharusnya tidak boleh diekspor sama sekali,” kata Arnes dalam diskusi panel Minerba Convex 2026 di Ruang 505 JIExpo, beberapa waktu lalu, dikutip nikel.co.id, Rabu (11/11/2026) lalu.

Menurut Arnes, apabila ekspor bahan mentah tetap dibiarkan, pelaku usaha cenderung memilih menjual produknya ke pasar luar negeri karena dapat memperoleh harga lebih tinggi tanpa harus melakukan pengolahan di dalam negeri.

Iklan

“Kalau bahan mentah dibiarkan diekspor, tentu pelaku usaha akan memilih ekspor karena harganya lebih tinggi. Mereka tidak harus mengolahnya di dalam negeri. Namun, kalau diolah di dalam negeri, manfaatnya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Dia menilai target pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan pendapatan per kapita menuju sekitar US$12.000 tidak akan tercapai apabila Indonesia hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Arnes menyebut pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih sekitar US$5.000 per tahun. Sementara itu, indikator negara maju berada di kisaran US$12.000 atau lebih.

Iklan

Karena itu, menurut dia, kontribusi pelaku industri melalui kegiatan pengolahan, pengembangan teknologi, serta riset dan pengembangan menjadi penting untuk memperkuat perekonomian nasional.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Slamet (Pembina Industri Ahli Muda Direktorat ILMATE Kemenperin) kalau bisa, bahan-bahan tersebut jangan langsung dikirim ke luar negeri. Harus ada kewajiban pengolahan terlebih dahulu di dalam negeri,” katanya.

Arnes mencontohkan, bahan mineral sebaiknya diproses terlebih dahulu di Indonesia sebelum diekspor ke negara tujuan, termasuk China. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari proses pengolahan dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

“Walaupun kita mendapatkan realisasi pendapatan dari ekspor, manfaatnya tidak akan sebanyak apabila bahan tersebut diolah di dalam negeri,” tuturnya.

Dia juga meminta agar pengaturan sektor pertambangan tidak hanya berfokus pada produksi dan kuota, tetapi turut memperhatikan arah ekspor produk mineral.

Terkait hal tersebut, Arnes menanggapi penjelasan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Cecep Mochammad Yasin, mengenai pengaturan produksi. Menurut Arnes, pengendalian produksi perlu diikuti perhatian terhadap komposisi ekspor agar tidak didominasi bahan mentah.

“Terkait kuota, tadi Pak Cecep menyampaikan bahwa yang diatur adalah produksi. Saya berharap bukan hanya produksinya yang diatur, tetapi ekspornya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai yang diekspor ke luar negeri hanya bahan mentah,” ujarnya.

Arnes menegaskan Kemenperin mendorong pengembangan proses produksi dari hulu hingga hilir. Hilirisasi dan industrialisasi, menurut dia, merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam membangun kapasitas industri nasional.

“Hilirisasi mendorong pengolahan dari hulu ke hilir, sedangkan industrialisasi memastikan proses produksi dan pengembangan industri benar-benar berlangsung di dalam negeri,” katanya.

Dia berharap kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin kuat sehingga pelaksanaan program hilirisasi dan industrialisasi mineral dapat berjalan lebih efektif.

“Pada dasarnya, Kementerian Perindustrian mendorong proses produksi dari hulu ke hilir. Bahan tambang merupakan milik negara yang pengelolaannya dikuasakan kepada pelaku usaha,” ujar Arnes. Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat industri pengolahan mineral nasional sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (Lili Handayani)