NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk yang dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
PP itu mengharuskan pengawasan yang setara untuk semua jenis pengelola tambang, baik ormas maupun swasta.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa ormas keagamaan memiliki peran penting di berbagai bidang dan harus didukung untuk memperkuat peran tersebut.
“Selama ini ormas keagamaan memiliki peran penting di berbagai bidang. Tidak ada perbedaan dalam pengawasan tambang yang dikelola ormas ataupun swasta. Kita harus waspada agar ormas tidak dijadikan kendaraan oleh pihak swasta,” tegas Eddy dalam Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI “Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan”.
K.H. Ulil Absar dari Nahdlatul Ulama (NU) menyambut baik kebijakan ini.
“Kami menerima kebijakan yang digagas oleh pemerintah dengan baik. Saya ingin memastikan bahwa apa yang kami terima adalah halal, baik secara hukum maupun aturan negara,” kata Ulil.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan tambang oleh NU akan dilakukan secara halal sesuai komitmen mereka.
“Tambang adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa dan menajiskan batu bara tidak sesuai dengan agama yang saya anut,” tambahnya.
Ia juga menyatakan dukungan NU terhadap transisi energi terbarukan.
“Nahdlatul Ulama mendukung sepenuhnya usaha pemerintah untuk melakukan transisi ke energi terbarukan”, ujarnya.
Dr. Ihsan Tanjung, pengamat kebijakan publik dari Muhammadiyah, menekankan pentingnya menjaga alam sesuai dengan ajaran agama.
“Muhammadiyah menjalankan Alquran dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga umat dan alam,” katanya.
PP 24 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang, serta memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan. (Aninda)
Perkembangan cerita ini
Topik Batu Bara →
- APNI Dorong Kepastian Pelaksanaan Aturan Jasa Pertambangan Afiliasi & Penguatan Perusahaan Lokal
- Industri Nikel Jadi Pengguna Terbesar Captive Power Berbasis Batu Bara
- ICMC 2026: Tidak ada Negara yang Dapat Membangun Masa Depan Sendirian
- RKAB Minerba belum Disetujui, Pemerintah Perketat Evaluasi Lingkungan Tambang
- Miliki Cadangan Minerba Raksasa, Tata Kelola Indonesia harus Transparan dan Berkeadilan
- Pengawasan Tambang Tanpa Diskriminasi: Implementasi PP 24 Tahun 2024 sedang Anda baca
Agenda industri terdekat
- 12NovKonferensi & Pameran SMM (11th) Annual Nickel Conference 2026 – Ni Cr Mn Stainless Steel Event12–13 November 2026 · OCEAN HOTEL SHANGHAI, CHINA
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore
