Beranda Berita Nasional Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

Oleh Admin

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini berada di pemerintah daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat mulai Jumat (11/12/2020).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sudah berkirim surat kepada para Gubernur agar menyerahkan semua Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah. Dengan demikian, mulai hari ini pemerintah pusat akan mengelola semuanya.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

“Kami telah mengirim surat pada Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah, sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola semuanya,” ungkapnya dalam acara ‘Minerba Virtual Expo 2020‘, Kamis (10/12/2020).

Sayangnya, Sujatmiko tidak hafal berapa banyak jumlah IUP yang kini dikelola pemerintah daerah.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengamanatkan bahwa setelah enam bulan, maka perizinan akan berada di Pemerintah Pusat.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Presiden Joko Widodo resmi menetapkan UU Minerba ini pada 10 Juni 2020. Mengenai aturan IUP yang diserahkan ke pemerintah pusat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba.

Berikut bunyinya:

Pasal 35
(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha
b. sertifikat standar dan/atau
c. izin

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP
b. IUPK
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
d. IPR
e. SIPB
f. izin penugasan
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
h. IUJP
i. IUP untuk Penjualan

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: CNBC Indonesia

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Regulasi Perizinan →

  1. JTA International Soroti Pergeseran Investasi ke Vietnam, Indonesia Perlu Perkuat Daya Saing
  2. Investor Asing Butuh Kepastian Regulasi untuk Pembiayaan Proyek Nikel Indonesia
  3. Tumpang Tindih Tata Ruang Perizinan Jadi Tantangan Pelaksanaan Green Mining
  4. Prasasti Center for Policy Studies Soroti Hambatan Dunia Usaha dan Tantangan Industri Pertambangan
  5. Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.
  6. Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat sedang Anda baca

Istilah di artikel ini

IUP
Izin Usaha Pertambangan
IUPK
Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR
Izin Pertambangan Rakyat
IUJP
Izin Usaha Jasa Pertambangan
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →