NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan meningkatkan kuota rencana kerja dan anggara biaya (RKAB) tahun ini menjadi 270 juta wet metric ton (wmt).
Hal tersebut disuarakan anggota Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno Soewanto, kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id), di ruang kerjanya di DPP APNI, Jakarta, Jumat pagi (7/8/2026). Ia mendeskripsikan, proyeksi konsumsi bijih nikel sekitar 240 juta wmt pada akhir 2026, sedangkan paruh pertama tahun ini saja sudah diserap smelter sekitar 120 juta wmt.
“Jika kuota ditingkatkan menjadi 270 juta wmt, maka ada cadangan 30 juta wmt sebagai cadangan strategis. Ini diperlukan untuk menjaga keamanan pasokan jika terjadi gangguan tak terduga,” ujarnya memberi pertimbangan.
Kebijakan pemerintah menetapkan RKAB saat ini, katanya menambahkan, adalah menjaga keseimbangan antara cadangan bijih nikel dan menjamin pasokan bahan baku yang mencukupi bagi industri pengolahan hilir Indonesia yang terus berkembang.
Menurut pemerhati dan pakar pertambangan itu, alokasi RKAB yang ada tetap memadai untuk mendukung keberlanjutan industri hilir nikel Indonesia meski beberapa smelter mengurangi produksi akibat masalah manajemen keuangan.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi smelter nikel berteknologi high pressure acid leach (HPAL) Indonesia. Metode pengolahan logam secara hidrometalurgi ini digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel limonit. Produknya senyawa kimia murni berupa mixed hydroxide precipitate (MHP). Asam sulfat diperlukan dalam jumlah banyak untuk mengolah selanjutnya menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat, bahan baku utama komponen baterai kendaraan listrik.
Kondisinya saat ini, sekitar 80% kebutuhan asam sulfat Indonesia secara tradisional dipasok dari Timur Tengah. Kita tahu, pasokan asam sulfat terganggu akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang telah mempengaruhi pelayaran melalui Selat Hormuz.
“Pada April 2026 saja harga asam sulfat naik dua kali lipat, yakni US$1.200 per ton, padahal sebelumnya sekitar US$600 per ton,” ujarnya.
Oleh karena itu, daya saing jangka panjang industri HPAL Indonesia akan bergantung pada integrasi pabrik asam sulfat dengan pasokan energi yang andal, diversifikasi sumber bahan baku belerang, serta penguatan koordinasi kebijakan antara sektor pertambangan hulu dan pengolahan hilir. (Red)
