Dirut MIND ID Bilang Bangun Smelter Rugi

NIKEL.CO.ID – Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak buka-bukaan bahwa membangun smelter rugi. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan oleh holding BUMN tambang untuk membangun smelter di Gresik mencapai US$ 300 juta, setara Rp 4,2 triliun (kurs Rp 14.000/US$).

Mulanya, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menanyakan apakah membangun smelter menguntungkan bagi MIND ID? Pertanyaan itu muncul lantaran perkembangan pembangunan smelter untuk tembaga hasil tambang Freeport Indonesia sangat lambat.

“Sebenarnya nguntungin nggak sih bangun smelter itu buat mereka? Kalau memang tidak menguntungkan lalu kita paksa jangan-jangan kita sedang berusaha membunuh MIND ID-nya gitu lho,” kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (31/3/2021).

“Nah, jangan-jangan betul bahwa kita tidak membangun negara ini secara utuh dan komprehensif, smelternya dibangun, industri turunannya tidak. Mereka bangun smelter, ada produknya, kita bingung jualnya kemana. Jual keluar untungnya sedikit dan sebagainya,” lanjut Adian.

Menanggapi itu, Orias buka-bukaan bahwa membangun smelter memang bakal merugikan bila industri hilirnya tidak dibangun.

“Apakah rugi? dari kita ya iya jelas rugi. Tapi kan ini wajib bangun, kita bangun. Jadi posisi dari kami karena memang diwajibkan membangun ya kami akan bangun. Tapi memang bahwa ini menyebabkan kerugian ya rugi,” sebutnya.

Jika industri hilirnya dibangun maka keberadaan smelter tidak akan merugikan. Sebab, bahan mentah yang diolah di smelter akan diolah lagi di sektor hilir.

“Jadi kalau secara negara itu menguntungkan kalau hilirnya jalan. Kalau hilirnya tidak jalan sangat disayangkan kita bangun, ada hasilnya toh diekspor juga, ya kan. Itu kenapa (sama saja) kita yang mensubsidi buyer, bahasa terangnya begitu. Jadi kalau mau seluruh sampai hilir, ya kita untung kalau hasil dari smelter itu industrinya jalan juga,” jelas Orias.

Adian kembali menanggapi dan mencontohkan smelter tembaga yang dibangun MIND ID dengan smelter nikel. Smelter nikel menguntungkan karena industri hilirnya ada.

“Nikel itu dia menguntungkan kalau ada industri garpunya, industri baterainya dan sebagainya. Nah bagaimana kemudian negara tidak cuma memerintahkan membuat smelter tetapi tidak membuka ruang industri turunan itu gitu lho,” tambah Adian.

Sumber: detik.com

Read More

Punya Cadangan Nikel Terbesar, Sri Mulyani: Indonesia Kini Jadi Pusat Perhatian Dunia

NIKEL.CO.ID – Kementerian Keuangan menyatakan, komoditas nikel merupakan komponen utama dari produksi baterai kendaraan listrik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia sebagai negara yang menghasilkan cadangan dan produksi nikel terbesar jadi perhatian dunia.

“Dengan cadangan dan produksi terbesar, jelas merupakan satu negara yang sekarang menjadi pusat perhatian terhadap pembangunan dari baterai kendaraan listrik atau baterainya itu sendiri,” ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021).

Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan pemanfaatan tren dari teknologi yang sudah mendunia tersebut.

“Kemudian, perhatian mengenai perubahan iklim dengan kemampuan kita untuk membangun dan terus meningkatkan daya saing dari industri otomotif yang berbasis baterai,” kata Sri Mulyani.

Indonesia dalam hal ini berkomitmen secara global di bidang perubahan iklim dengan menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca atau CO2.

“Kita akan menurunkan 29 persen dari emisi CO2 kita dengan usaha sendiri atau kita akan menurunkan CO2 sebesar 41 persen pada 2030 apabila ada dukungan dan kolaborasi internasional,” pungkasnya.

Menristek dorong produksi baterai lithium

Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi BRIN mendorong industrialisasi baterai lithium untuk kendaraan berbasis listrik.

Menristek Bambang Brodjonegoro menuturkan Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain pasar produsen baterai listrik karena pasokan bijih nikel yang melimpah.

“Baterai Lithium merupakan sektor yang perlu kita dorong di mana pemanfaatannya dapat diaplikasikan dalam kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi untuk pembangkit listrik energi terbarukan,” kata Menteri Bambang dalam webinar Sabtu (6/2/2021).

Menurutnya, sepanjang 2019 Indonesia menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia dengan menghasilkan 800 ribu ton bijih nikel per tahun.

Menristek menuturkan hal ini menjadi peluang indonesia menciptakan pabrik baterai di mana bijih nikel merupakan komponen utama dalam baterai lithium.

“Hal tersebut diharapkan juga dapat mengurangi ketergantungan impor serta menciptakan kemandirian energi sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain,” urainya.

Kemenristek BRIN sudah mengembangkan beberapa produk inovasi pengaplikasian baterai lithium yang di antaranya adalah fast charger, baterai fast charging, daur ulang baterai, material baterai, hingga pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Pemerintah pun berupaya terus mendorong produk-produk inovasi tersebut melalui beberapa kebijakan antara lain peningkatan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Selain itu juga ada insentif pajak super tax deduction yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia.

“PMK 153 mestinya bisa meningkat peningkatan inovasi khususnya pengembangan kendaraan listrik,” harapnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: “Punya Cadangan Nikel Terbesar, Indonesia Kini Jadi Pusat Perhatian Dunia, Begini Sikap Pemerintah

Read More

DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu,” kata Andre dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).

Padahal, jelas Andre, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada.

“Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha nasional dengan harga sesuai harga patokan mineral. Itu harus ditegakkan,” paparnya.

Penetapan harga patokan minimal tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

“Untuk smelter ini akan menjadi catatan bagi kami, bahwa harga patokan minimal mineral itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan kami juga terlibat dalam penetapan harga minimal tersebut yang masih belum diindahkan oleh para industri khususnya yang tadi disampaikan yang berasal dari China,” ujar Agus.

“Terima kasih atas masukan ini dan akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Sumber: detik.com

Read More

Ada 3 RPP dan 1 Rancangan Perpres, Begini Nasib Aturan Turunan UU Minerba

NIKEL.CO.IDPeraturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) masih belum terbit. Saat ini, ada empat aturan turunan yang sedang dibahas. Tiga dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membeberkan, aturan turunan yang progesnya paling maju dan siap diterbitkan dalam waktu dekat ialah RPP tentang pelaksanaan kegiataan usaha pertambangan minerba (RPP Pengusahaan). Saat ini, beleid tersebut sudah menyelesaikan proses harmonisasi dan dalam proses penetapan di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“RPP tentang pengusahan adalah dokumen yang paling maju statusnya. Menteri ESDM sudah berkomunikasi intensif dengan Mensesneg untuk mohon kiranya dapat dipercepat,” terang Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (10/12/2020).

Adapun, substansi dari RPP Pengusahaan tersebut terdiri dari sejumlah poin, antara lain menyangkut rencana pengelolaan minerba nasional, perizinan berusaha, dana ketahanan cadangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUPK sebagai kelanjutan operasi/kontrak, divestasi saham, peningkatan nilai tambah, serta ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa RPP yang kedua ialah tentang Wilayah Pertambangan. Saat ini statusnya sudah selesai pembahasan di Kementerian ESDM dan sedang dalam proses permohonan izin prakarsa dari presiden.

Substansi dari RPP kedua itu mengatur tentang wilayah hukum pertambangan, perencanaan wilayah pertambangan, penyelidikan dan penelitian serta penugasannya, penetapan wilayah pertambangan, perubahan status WPN menjadi WUPK, serta data dan informasi pertambangan.

Selanjutnya, RPP ketiga mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang. Saat ini prosesnya sedang dilakukan penyesuanan oleh Kementrian ESDM sembari proses permohonan izin prakarsa.

“Dua RPP lagi draft-nya sudah kami selesaikan secara internal. Dua RPP ini sedang kami tunggu izin prakarsanya dan sudah diajukan. Setelah izin prakarsa selesai, kami berharap substansi teknisnya tidak lama lagi menyita waktu karena secara mendalam sudah kami lakukan pembahasan,” terang Ridwan.

Selain ketiga RPP, ada satu RPerpres, yakni tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari pemerintah pusat ke Provinsi. Proses dari RPerpres ini telah selesai dibahas di internal kementerian ESDM. Saat ini statusnya dalam proses permohonan izin prakarsa kepada presiden.

Beleid ini nantinya mengatur tentang lingkup kewenangan yang akan didelegasikan, jenis perizinan yang didelegasikan, pelakasanaan pembinaan dan pengawasannya, pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian, serta penarikan pendelegasian kewenangan.

Seperti diketahui, dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perpres statusnya sudah selesai di internal. Kami pun dalam proses permohonan izin prakarsa kepada Presiden,” sebut Ridwan.

Sesuai ketentuan Pasal 174 UU Minerba, pemerintah harus menyelesaikan peraturan pelaksanaan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Namun, dalam sejumlah kesempatan, Kementerian ESDM optimistis akan merampungkannya dalam kurun waktu 6 bulan.

Adapun, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan dari UU No. 4 tahun 2009 itu sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020. Lalu, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: kontan.co.id

Read More

Wakil Ketua DPR RI Tinjau Smelter Milik Kalla Group di Bua

NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meninjau smelter atau industri pengolahan biji nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), perusahaan ini berada di bawah naungan Kalla Group di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Senin (16/11/2020) siang.

Rachmat Gobel didampingi Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, serta politikus Partai Nasdem, Andi Arham Basmin, yang juga Ketua KNPI Sulsel, Ketua APDESI Luwu, Arfan Basmin, anggota DPRD Sulsel, Rahmat Kasjim, Kapolres Luwu, dan para kepala desa di Kecamatan Bua.

Dalam kunjungannya itu, Rachmat Gobel mengaku sangat bangga dan gembira bisa datang ke Kabupaten Luwu.

“Kabupaten ini sangat luar biasa dan tentu sebagai pionir kawasan industri di tana Luwu. Ketika perusahaan sebesar Kalla Group masuk tentu ini akan memberikan pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain untuk berinvestasi di Luwu karena sudah ada jaminan kepercayaan yang besar kepada para investor,” katanya.

“Bisa dikatakan perusahaan smalter milik BMS adalah perintis investasi besar di Luwu. Akan menghilangkan keraguan iklim investasi di Luwu. Karenanya, smalter di Luwu wajib kita apresiasi,” ujarnya.

Sebagai orang Sulawesi, Rachmat Gobel mendorong persamaan persepsi dalam mengelola iklim investasi di Indonesia utamanya di Sulawesi. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Bagaimana kita memanusiakan manusia di mana tujuan kita memanusiakan manusia adalah memperkuat NKRI, inilah dasar yang dimuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mempermudah investasi namun pengusaha wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

“Harap saya perusahaan harus bisa menjaga lingkungan dan membangun lingkungan yang baik di sekitar masyarakat, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Kalau ini sudah kita bangun barulah Undang-Undang Cipta Kerja ini bermanfaat,” lanjutnya.

Dikatakan putra kelahiran Gorontalo ini, Indonesia butuh investor karena Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun ia berharap, setiap daerah memperhatikan investor lokal.

“Sebelum kita menarik investor luar, kita tarik dulu investor lokal, kalau perlu kita mulai dari tingkat desa. Dan Luwu bisa memulai ini bagi petani dan di bidang perikanan,” katanya.

Disebutkan politikus partai Nasdem ini, di tengah pandemi COVID-19, yang mendorong perekonomian Indonesia ada pada bidang UKM. Bahkan data ini telah dirilis oleh pemerintah. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah di daerah kata dia, meningkatkan industri pertanian dan memperhatikan pelaku UKM.

“Kalau kita selalu bergantung ke perusahaan asing maka kita tidak bisa berkembang dengan cepat dan baik. Sekarang bagaimana kita memperkuat NKRI di era globalisasi. Lahirnya undang-undang omnibuslaw diharapkan mampu menjadi dasar berkembangnya para pelaku UKM maupun industri besar dari pelaku lokal,” sebutnya.

Mewakili Bupati Luwu, Asisten II Pemkab Luwu, Andi Pallanggi menyampaikan semboyan Tanah Luwu yakni “Wanua Mappatuo Naewai Alena”. “Motto atau semboyan ini bermakna Luwu daerah yang mampu untuk hidup dan menghidupi wilayahnya sendiri,” ujarnya.

Disebutkan Pallanggi, dari luas wilayah Kabupaten Luwu memiliki potensi pertanian dan kelautan atau perikanan yang cukup besar. Dari potensi ini tidaklah salah jika Luwu bisa mandiri dan menjadi penyangga pangan di kawasan Indonesia bagian timur.

“Kami juga memiliki potensi wisata yang cukup besar, karena wilayah Luwu terdiri dari dataran tinggi berupa pegunungan kemudian dataran rendah dan laut berupa pantai. Selain itu, Luwu juga memiliki potensi tambang di sejumlah titik, di antaranya Galena di Walenrang dan Walenrang Barat, emas di Latimojong dan biji besi di Bajo Barat,” sebutnya.

Potensi ini kata Asisten II sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu. Beberapa yang sedang berlangsung itu di antaranya pabrik kayu tripleks milik PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) yang masuk dalam perusahaan besar Sampoerna Group.

Selain itu Kalla Group juga telah melakukan investasi pabrik pengolahan nikel berupa pabrik smelter dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp7 triliun lebih. Sementara proses eksploitasi perusahaan tambang emas PT Masmindo di area pegunungan Latimojong.

“Tanpa dukungan pemerintah pusat kami juga sulit menjalankan investasi di mana ada sejumlah kewenangan pusat yang berlalu di daerah. Olehnya itu, kami usulkan ke pusat beberapa permintaan, pertama pelebaran jalan naisonal dalam Kota Belopa sepanjang 5 kilometer, kedua pelebaran jalan nasional dari Bandara Bua ke perbatasan Kota Palopo sepanjang 5 kilometer, pembangunan Bendungan Radda dan terakhir permintaan di Bua pembangunan dan pengembangan objek wisata religi di Bua, kami berharap pemerintah pusat bisa membantu melalui APBN,” sebut Andi Pallanggi.

Dalam kesempatan yang sama Site Manager PT BMS, Zulkarnaen menyampaikan, progres pembangunan smelter sudah mendekati 30 persen. Di mana dari tujuh dapur tungku yang rencananya dibangun, satu di antaranya telah selesai.

Untuk menyelesaikan tujuh dapur smelter ini diperkirakan masih membutuhkan waktu hingga lima tahun mendatang. “Rencana tahun ini kita bikin dua namun baru selesai satu dapur. Kita butuh waktu lima tahun untuk menyelesaikan tujuh tungku.

Untuk satu tungku dapur smelter membutuhkan luas tanah sekira 8 sampai 9 hektar. Untuk saat ini, PT BMS sudah memiliki 141 hektare lahan di mana saat ini 42 hektare di antaranya berstatus HGB, yakni lokasi pabrik. Lahan PT BMS ini mencakup tiga desa di Kecamatan Bua yakni Desa Karang-Karangan, Desa Bukti Harapan dan Desa Toddopuli.

Zulkarnaen menyebutkan, keberadaan PT BMS ini akan menyerap tenaga kerja hingga 6.000 an orang. “Melihat PT. Vale, satu tungku butuh tenaga kerja 800 hingga 900 tenaga kerja, perencanaan kita sampai tujuh tungku, jadi kita butuh ribuan tenaga kerja nantinya,” ujarnya.

Untuk nilai investasi perusahaan smelter milik Kalla Group ini mencapai Rp7 triliun atau berkisar Rp1 triliun untuk satu tungku dapur smlter.

Sumber: sindonews.com

Read More

Kritik Smelter Milik China, Gerindra: Peraturan Dianggap Bungkus Kacang Goreng

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengkritik sejumlah pihak pengelola smelter milik China di Indonesia, seperti Morowali dan Konawe, yang acap kali membeli sumber daya alam seperti nikel dengan harga murah. Dia menuding keberadaan smelter-smelter tersebut membuat negara rugi.

“Smelter milik China merugikan negara. SDA (sumber daya alam) nikel kita dibeli dengan harga murah dan Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dianggap bungkus kacang goreng karena mereka (investor) tidak pernah mau mengikuti (aturan),” ujar Andre dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020.

Andre tidak menerangkan lebih lanjut data harga pembelian nikel oleh smelter China yang ia sebut sangat rendah. Adapun harga jual nikel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata-Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral, Logam, Batubara.

Lebih lanjut, Andre juga mengkritik sikap pemerintah yang justru kendur terhadap investor Negeri Tirai Bambu. Ia menilai pemerintah memfasilitasi China memperoleh harga murah untuk pembelian nikel. “Jadi seekan-akan smelter (asal) China untouchable (tidak tersentuh),” ucapnya.

Menurut Andre, perusahaan pelat merah pertambangan yang tergabung dalam grup MIND ID semestinya dapat bekerja sama membangun smelter baru untuk industri hilirisasi. Ia berharap langkah ini optimal untuk pemulihan ekonomi di sektor energi di masa mendatang.

Ia pun meminta pemerintah dan mitranya menggandeng pengusaha nikel lokal. Dengan begitu, pengusaha lokal bakal memperoleh harga terbaik.

Sumber: tempo.co

Read More