Sabtu, Oktober 23
Shadow

Tag: #DPR RI

Legislator: Pemerintah Harus Konsisten, Niat Hilirisasi Nikel Jangan Bikin Rugi Negara

Legislator: Pemerintah Harus Konsisten, Niat Hilirisasi Nikel Jangan Bikin Rugi Negara

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. "Jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara," ujar Mulyanto. Pasalnya, menurut dia, negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel. "Yakni melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi. Selain itu Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter," beber Mulyanto. Dia menjelaskan, pada semester I 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar USD 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya USD 38,19 per ton. "Kurang dari setengahnya," jelasnya. Akibatnya, lanjut Mulyanto, pe...
Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Perbedaan Hitungan Kadar Nikel Oleh Surveyor

Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Perbedaan Hitungan Kadar Nikel Oleh Surveyor

Berita Nasional
NIKEL.CO.ID - DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan penataan ulang industri nikel di dalam negeri. Penataan ulang tersebut berkaitan dengan silang sengkarut perbedaan hitungan kadar nikel yang akan dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya sudah membentuk Panitia kerja (Panja) untuk membahas mengenai penyelesaian polemik perbedaan hitungan kadar nikel yang merugikan pengusaha nikel dalam negeri. “Kami di Komisi VII sudah menyelesaikan panja terkait polemik nikel tersebut. Panja tersebut sudah menghasilkan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Maka dari itu harus segera ditinjak lanjuti oleh Kementerian ESDM,” ujar Eddy, Rabu (6/10/2021). Sebagai informasi, saat ini terjadi kisruh antara pengusaha nikel deng...
DPR RI Desak Pemerintah Serius Tangani Perbedaan Hitungan Kadar Nikel oleh Surveyor

DPR RI Desak Pemerintah Serius Tangani Perbedaan Hitungan Kadar Nikel oleh Surveyor

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah menata ulang industri nikel di dalam negeri. Penataan ulang tersebut berkaitan dengan silang sengkarut perbedaan hitungan kadar nikel yang akan dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan pihaknya sudah membentuk Panitia kerja (Panja) untuk membahas mengenai penyelesain polemik perbedaan hitungan kadar nikel yang merugikan pengusaha nikel dalam negeri. “Kami di Komisi VII sudah menyelesaikan panja terkait polemik nikel tersebut. Panja tersebut sudah menghasilkan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Maka dari itu harus segera ditinjak lanjuti oleh Kementerian ESDM,” terang Eddy, kepada wartawan, dikutip Kamis (7/10/2021). Sebagai informasi, saat ini terjadi kisruh antara pe...
Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VI Fraksi Gerinda Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah ancaman smelter China terhadap para pengusaha nikel. Apalagi, pemerintah telah menutup ekspor nikel. Andre menjelaskan, masalah ini muncul bermula karena para pengusaha nikel melaporkan adanya praktik permainan survei ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Kemendag. "Dalam waktu berapa yang lalu, temen-temen asosiasi nikel Indonesia sudah melaporkan praktik permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan. Satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil asosiasi pengusaha nikel maupun asosiasi surveyor," katanya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021). Laporan pengusaha nikel ini berbuntut pa...
Menyambut HUT RI, Berbagai Regulasi Belum Berpihak pada Rakyat

Menyambut HUT RI, Berbagai Regulasi Belum Berpihak pada Rakyat

Berita Nasional, Ekonomi, Politik
NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai berbagai regulasi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat jelang HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Berbagai ketimpangan baik secara ekonomi, politik, sosial, dan lainnya masih begitu masif terjadi. Padahal, rezim terus berganti. Namun, persoalan bangsa juga tiada henti berdatangan. Persoalan itu terjadi karena masih lemahnya keberpihakan regulasi terhadap kepentingan rakyat. “Contoh di sektor Sumber Daya Alam (SDA) misalnya, bagaimana rakyat di negeri Gemah Ripah Loh Jinawi ini rakyat hanya jadi penonton. Bangsa lain yang menikmati kue-kue pembangunannya. Pertanyaannya Merdekakah kita?" keluh Hafisz dalam siaran persnya, Minggu (15/8/2021). Padahal, kata dia, founding father bangsa ini telah mendesain negeri ini agar merde...
Dirut MIND ID Bilang Bangun Smelter Rugi

Dirut MIND ID Bilang Bangun Smelter Rugi

Berita Nasional, Korporasi, Politik
NIKEL.CO.ID - Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak buka-bukaan bahwa membangun smelter rugi. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan oleh holding BUMN tambang untuk membangun smelter di Gresik mencapai US$ 300 juta, setara Rp 4,2 triliun (kurs Rp 14.000/US$). Mulanya, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menanyakan apakah membangun smelter menguntungkan bagi MIND ID? Pertanyaan itu muncul lantaran perkembangan pembangunan smelter untuk tembaga hasil tambang Freeport Indonesia sangat lambat. "Sebenarnya nguntungin nggak sih bangun smelter itu buat mereka? Kalau memang tidak menguntungkan lalu kita paksa jangan-jangan kita sedang berusaha membunuh MIND ID-nya gitu lho," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (31/3/2021). "Nah, jangan-jangan betul bahwa kita tida...
Punya Cadangan Nikel Terbesar, Sri Mulyani: Indonesia Kini Jadi Pusat Perhatian Dunia

Punya Cadangan Nikel Terbesar, Sri Mulyani: Indonesia Kini Jadi Pusat Perhatian Dunia

Berita Nasional, Nikel
NIKEL.CO.ID - Kementerian Keuangan menyatakan, komoditas nikel merupakan komponen utama dari produksi baterai kendaraan listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia sebagai negara yang menghasilkan cadangan dan produksi nikel terbesar jadi perhatian dunia. "Dengan cadangan dan produksi terbesar, jelas merupakan satu negara yang sekarang menjadi pusat perhatian terhadap pembangunan dari baterai kendaraan listrik atau baterainya itu sendiri," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021). Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan pemanfaatan tren dari teknologi yang sudah mendunia tersebut. "Kemudian, perhatian mengenai perubahan iklim dengan kemampuan kita untuk membangun dan terus meningkatkan daya saing dari industri otomotif yang berba...
DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. "Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu," kata Andre dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021). Padahal, jelas Andre, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada. "Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha...
Ada 3 RPP dan 1 Rancangan Perpres, Begini Nasib Aturan Turunan UU Minerba

Ada 3 RPP dan 1 Rancangan Perpres, Begini Nasib Aturan Turunan UU Minerba

Berita Nasional, Hukum, Politik, Tambang
NIKEL.CO.ID - Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) masih belum terbit. Saat ini, ada empat aturan turunan yang sedang dibahas. Tiga dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membeberkan, aturan turunan yang progesnya paling maju dan siap diterbitkan dalam waktu dekat ialah RPP tentang pelaksanaan kegiataan usaha pertambangan minerba (RPP Pengusahaan). Saat ini, beleid tersebut sudah menyelesaikan proses harmonisasi dan dalam proses penetapan di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). "RPP tentang pengusahan adalah dokumen yang paling maju statusnya. Menteri ESDM sudah berkomunikasi intensif dengan M...
Wakil Ketua DPR RI Tinjau Smelter Milik Kalla Group di Bua

Wakil Ketua DPR RI Tinjau Smelter Milik Kalla Group di Bua

Berita Nasional, Korporasi, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meninjau smelter atau industri pengolahan biji nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), perusahaan ini berada di bawah naungan Kalla Group di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Senin (16/11/2020) siang. Rachmat Gobel didampingi Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, serta politikus Partai Nasdem, Andi Arham Basmin, yang juga Ketua KNPI Sulsel, Ketua APDESI Luwu, Arfan Basmin, anggota DPRD Sulsel, Rahmat Kasjim, Kapolres Luwu, dan para kepala desa di Kecamatan Bua. Dalam kunjungannya itu, Rachmat Gobel mengaku sangat bangga dan gembira bisa datang ke Kabupaten Luwu. "Kabupaten ini sangat luar biasa dan tentu sebagai pionir kawasan industri di tana Luwu. Ketika perusahaan...
Open chat