NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana penghentian sementara (moratorium) pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) di dalam negeri sudah berlebih sehingga investasi baru perlu diarahkan pada industri pengolahan lanjutan.
Bambang menilai hilirisasi nikel tahap pertama telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang menghasilkan NPI dan ferronickel. Meski demikian, sebagian produk tersebut masih dijual ke luar negeri sehingga nilai tambah yang dapat dikembangkan di dalam negeri dinilai belum maksimal.
“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama,” ujar Bambang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu, investasi baru perlu diarahkan pada industri yang mampu mengolah NPI dan ferronickel menjadi produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berfokus pada pengolahan bijih nikel menjadi bahan setengah jadi, tetapi berlanjut ke tahapan industri berikutnya.
Ia menilai wacana moratorium dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah investasi dan mendorong pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan. Pasalnya, Indonesia dinilai tidak lagi membutuhkan penambahan kapasitas smelter NPI dalam jumlah besar.
“Kami terbuka dengan segala ide dan masukan, termasuk gagasan Menteri ESDM untuk moratorium smelter nikel setengah jadi. Untuk smelter NPI, kita sudah overload. Yang kita perlukan adalah smelter lanjutan yang mengolah NPI tersebut,” tegas Bambang.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa 50-60% smelter nikel saat ini hanya memproduksi bahan setengah jadi, sehingga produksinya melebihi kebutuhan pasar hingga 2,5 juta ton sehingga berdampak langsung pada turunnya harga nikel di pasar internasional.
“Untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ujar Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global. “Di samping menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional”, pungkasnya. (mon)
