Komnas HAM Soroti Dugaan Adanya Diskriminasi Pekerja Asing dan Domestik dalam Industri Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Persoalan tersebut meliputi perlindungan tenaga kerja, diskriminasi antara pekerja asing dan domestik, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pemenuhan hak pekerja perempuan.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan, pengembangan industri nikel sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan transisi energi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM.

Iklan

“Kalau kita bicara nikel, kita juga bicara transisi energi dalam rangka menuju energi hijau. Komoditas nikel ini bisa dimanfaatkan dalam hilirisasi berbagai produk turunannya, terutama baterai untuk kendaraan listrik,” kata Prabianto dalam acara Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026, di Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya nikel yang besar, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia memiliki sekitar 5,3 miliar ton deposit nikel. Sementara itu, nilai ekspor nikel pada 2024 mencapai sekitar US$8 miliar.

Hilirisasi nikel, katanya, merupakan salah satu program nasional yang perlu didukung karena berpotensi meningkatkan nilai tambah mineral sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target net zero emission pada 2060.

Iklan

“Ini merupakan satu program nasional yang harus kita dukung dalam hal hilirisasi dan peningkatan nilai tambah,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel, termasuk operasional smelter, tidak terlepas dari potensi dampak negatif terhadap masyarakat dan pekerja.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM secara umum mencapai sekitar 2.000–2.500 laporan setiap tahun. Sektor korporasi atau swasta menempati urutan kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan setelah institusi kepolisian.

Iklan

“Dari laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, itu termasuk dari sektor pertambangan, di antaranya adalah sektor nikel,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, sejumlah pengaduan terkait aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel berasal dari Morowali dan Morowali Utara di Sulawesi Tengah, Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara, serta sejumlah wilayah di Maluku Utara, termasuk Pulau Halmahera dan pulau-pulau di sekitarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perlindungan tenaga kerja, khususnya pekerja yang bekerja melalui perusahaan subkontraktor atau penyedia jasa alih daya.

Menurutnya, hubungan kerja yang tidak jelas antara perusahaan induk dan subkontraktor dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi kecelakaan kerja. Kondisi tersebut berpotensi membuat pekerja kesulitan memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemulihan hak mereka.

“Banyak sekali hubungan-hubungan kerja antara subkontraktor dan perusahaan induk ini yang tidak jelas, yang tidak memberikan perlindungan terhadap keberadaan tenaga kerja subkontraktor atau outsourcing,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan diskriminasi dalam perlakuan perusahaan terhadap tenaga kerja asing dan tenaga kerja domestik di kawasan industri nikel, termasuk Morowali. Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Dia menilai, kondisi kerja di sejumlah perusahaan pertambangan nikel yang dipantau masih belum sepenuhnya memenuhi standar K3 yang ditetapkan pemerintah. (Fi Yun)