Produksi Nikel Indonesia Salip Australia, Kini Kuasai 60 Persen Pasar Dunia

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Indonesia berhasil membalikkan peta persaingan industri nikel dunia. Dari posisi produsen terbesar kelima pada 2002, Indonesia kini menguasai lebih dari 60 persen produksi nikel global. 

Sebaliknya, industri nikel Australia yang pernah menjadi kekuatan dominan justru merosot hingga hanya menghasilkan 16 persen dari produksi puncaknya.

Perubahan drastis tersebut disoroti Steven Brown, konsultan independen di industri pertambangan, melalui unggahan di laman LinkedIn pada Rabu (11/11/2026).

Brown menilai, perbandingan perjalanan industri nikel kedua negara menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah dapat menentukan daya saing dan masa depan industri pertambangan.

“Tidak ada contoh yang lebih baik tentang seberapa cepat nasib bisa berubah selain perbandingan produksi nikel Australia dan Indonesia,” tulisnya. 

Dia menjelaskan, pada 2002 Australia merupakan produsen nikel terbesar kedua di dunia dengan produksi 188.000 ton, sedangkan Indonesia berada di peringkat kelima.

Dalam satu dekade berikutnya, kedua negara sama-sama berupaya memanfaatkan lonjakan permintaan nikel dari China. Australia berhasil meningkatkan produksinya menjadi 234.000 ton pada 2013. Namun, Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang jauh lebih agresif.

Menurut Brown, salah satu faktor pendorongnya adalah desentralisasi kewenangan perizinan pertambangan kepada kepala daerah. Kebijakan tersebut memicu lonjakan izin pertambangan baru di sejumlah wilayah kaya nikel, terutama Sulawesi dan Halmahera.

Para penambang kecil kemudian dapat menambang dan memasok bijih nikel secara langsung ke industri pengolahan di China.

Pada akhir 2013, Indonesia telah menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia. Namun, sebagian besar nilai tambah komoditas tersebut masih dinikmati oleh pembeli dan industri pengolahan di China.

Situasi itu kemudian berubah ketika pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah pada Januari 2014. Kebijakan tersebut menjadi titik balik strategi hilirisasi mineral nasional.

Dia menilai, keberhasilan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh larangan ekspor, tetapi juga oleh kebijakan pendukung yang membuat investasi pengolahan dan pemurnian mineral semakin menarik.

“Apa yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran tentang bagaimana mendukung kebijakan industri dengan kebijakan pelengkap, termasuk pajak, hubungan industrial, persetujuan, dan energi,” tulisnya.

Ia mencatat, pada tahun pertama setelah larangan ekspor diberlakukan, produksi tambang Indonesia diperkirakan turun tajam menjadi sekitar 130.000 ton. Posisi Indonesia pun merosot menjadi produsen nikel terbesar keenam dunia.

Namun, penurunan tersebut tidak berlangsung lama. Investasi mulai mengalir seiring dukungan kebijakan fiskal, hubungan industrial, energi yang kompetitif, serta upaya pemerintah mempercepat proses persetujuan investasi.

Hasilnya, pada 2018 Indonesia kembali menjadi produsen nikel terbesar dunia dengan kapasitas produksi sekitar 600.000 ton.

Ekspansi industri terus berlanjut. Brown menyebut, skala produksi nikel Indonesia sejak saat itu telah meningkat sekitar empat kali lipat dan kini menyumbang lebih dari 60 persen produksi nikel dunia.

Sebaliknya, Australia menghadapi kemunduran industri. Negara yang sebelumnya menjadi salah satu pemain utama pasar nikel global itu kini hanya mampu menghasilkan sekitar 16 persen dari produksi puncaknya.

Dia menilai, Australia terlambat memasukkan nikel ke dalam daftar mineral kritis dan belum mampu menghadirkan kebijakan yang cukup kuat untuk mengatasi persoalan struktural industri pertambangannya.

Sejumlah persoalan yang masih membebani industri nikel Australia antara lain lambatnya proses persetujuan proyek, melonjaknya biaya energi, serta penurunan produktivitas tenaga kerja.

Menurut dia, pengalaman Indonesia seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Australia dalam merancang strategi pengembangan industri mineral.

“Pelajaran bagi Australia adalah bahwa daftar mineral kritis dan beberapa kredit pajak bukanlah strategi,” tegasnya. 

Dia menekankan, Indonesia mampu membangun daya saing industri melalui kombinasi kebijakan pajak, hubungan industrial, pengaturan energi, dan percepatan perizinan.

Meski mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dari kebijakan Indonesia, Brown menilai pengalaman tersebut tetap relevan untuk dipelajari Australia agar komoditas mineral lainnya tidak mengalami nasib serupa dengan industri nikelnya. Ia pun mempertanyakan kebijakan apa yang harus menjadi prioritas Australia untuk mempertahankan daya saing industri mineralnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. (Shiddiq)