Cobalt Institute: Rantai Pasok Kobalt Tidak Cukup Dengan Ketertelusuran Asal Material

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Penguatan rantai pasok kobalt tidak cukup hanya dengan memastikan ketertelusuran asal material. Perusahaan juga harus memastikan risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pekerja dan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi, ditangani, serta dievaluasi secara efektif.

Head of Responsible Sourcing & Sustainability Cobalt Institute, Susannah McLaren menegaskan bahwa ketertelusuran material dan uji tuntas HAM memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun rantai pasok yang bertanggung jawab.

“Memahami asal material memang penting untuk membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dalam rantai pasok. Namun, uji tuntas HAM tidak boleh hanya berfokus pada ketertelusuran. Perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi dampak terhadap manusia, mengambil tindakan untuk mengatasinya, dan memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar efektif,” demikian substansi penjelasan Susannah dalam publikasi Cobalt Institute yang disampaikan melalui laman LinkedIn, Selasa (10/11/2026).

Menurut Susannah, meningkatnya tuntutan ketertelusuran yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan perkembangan regulasi berpotensi menyita waktu serta sumber daya perusahaan. Jika tidak dikelola dengan tepat, kondisi tersebut dapat menggeser perhatian dari aspek penting lainnya dalam uji tuntas HAM.

Karena itu, perusahaan sebagai pelanggan tidak cukup hanya meminta pemasok memberikan informasi mengenai asal material. Mereka juga perlu menanyakan bagaimana pemasok mengidentifikasi risiko HAM, langkah yang dilakukan untuk mengatasinya, serta mekanisme untuk mengevaluasi perbaikan kondisi di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu dari lima pembelajaran utama dalam lokakarya Cobalt Learning Group (CLG) yang diselenggarakan di London, Inggris, pada 5-6 Oktober 2026 lalu.

Kegiatan yang dimoderatori organisasi konsultan Human Level itu membahas perkembangan regulasi rantai pasok, termasuk Peraturan Baterai Uni Eropa, kebijakan di Tiongkok, persyaratan terkait kerja paksa, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam uji tuntas HAM.

Susannah juga menyoroti pentingnya memperbaiki komunikasi antara perusahaan di sektor hulu dan hilir. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya beban kuesioner penilaian mandiri atau self-assessment questionnaire (SAQ), disertai permintaan informasi berulang dari pelanggan kepada pemasok.

Di sisi lain, pemasok sering kali tidak memperoleh umpan balik yang memadai mengenai bagaimana informasi yang mereka berikan digunakan oleh pelanggan.

Dialog langsung antara kedua pihak dinilai dapat menjadi solusi untuk memperjelas kebutuhan bukti, mengurangi duplikasi permintaan data, serta mengatasi persoalan kerahasiaan komersial.

Selain itu, koordinasi dalam pelibatan masyarakat terdampak juga perlu diperhatikan. Perusahaan harus mempertimbangkan hubungan dan mekanisme konsultasi yang telah berjalan agar keterlibatan pemangku kepentingan tidak tumpang tindih atau justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Dia menjelaskan bahwa tantangan berikutnya adalah perbedaan persyaratan hukum di berbagai negara yang dapat memengaruhi pertukaran informasi dan akses terhadap bukti dalam rantai pasok internasional.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan perlu memahami ketergantungannya terhadap sistem penilaian tertentu, mengidentifikasi sumber bukti alternatif yang kredibel, serta membangun koordinasi antara tim hukum, pengadaan, dan HAM.

Bukti dari berbagai sistem dapat digunakan untuk mendukung uji tuntas lintas yurisdiksi, sepanjang kredibilitas, cakupan, dan keterbatasannya dinilai secara cermat.

Terkait risiko kerja paksa, Susannah menyoroti pentingnya memastikan akses terhadap bukti yang dapat diandalkan sebelum terjadi investigasi atau penahanan produk.

Perusahaan perlu mengamankan catatan pendukung melalui kontrak dan pesanan pembelian, memetakan aliran material serta pembayaran terkait, dan menggunakan indikator kerja paksa dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai salah satu acuan penilaian risiko.

Kesiapan tersebut membutuhkan kerja sama internal perusahaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku dalam rantai pasok agar dokumen yang diperlukan dapat tersedia ketika dibutuhkan.

Ia mengungkapkan bahwa pemanfaatan AI menjadi pembelajaran kelima yang dibahas dalam lokakarya tersebut dinilai memiliki potensi untuk membantu penyaringan pemasok, pemeriksaan dokumen, dan pemantauan risiko dalam rantai pasok kobalt.

Namun demikian, Susannah mengingatkan bahwa efektivitas AI sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan. Data yang tidak lengkap atau dipalsukan, bias bahasa, serta risiko keamanan informasi dapat memengaruhi hasil analisis.

Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai verifikasi, kejelasan tanggung jawab, dan dokumentasi proses pengambilan keputusan.

AI dapat membantu perusahaan mengarahkan sumber daya pada persoalan yang lebih kompleks. Namun, penilaian ahli dan keterlibatan bermakna dengan pekerja serta masyarakat terdampak tetap membutuhkan peran manusia.

Hasil lokakarya tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan di Cobalt Learning Group (CLG), khususnya mengenai ketertelusuran material, standar bukti, interoperabilitas, dan penguatan keterlibatan pelaku industri hulu dan hilir melalui Cobalt Downstream Engagement Group. Memasuki tahun kelima, CLG menjadi forum pembelajaran antaranggota Cobalt Institute untuk bertukar pengalaman dan mengembangkan pendekatan praktis dalam penerapan uji tuntas lingkungan dan HAM di sepanjang rantai nilai kobalt. (Shiddiq)