NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) hadir dalam agenda Konsultasi Publik Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (R-RUEN) 2026-2035 yang digelar di JS Luwansa Hotel, Jakarta. APNI menyoroti keterbatasan dan mahalnya biaya energi yang menjadi tantangan bagi industri pertambangan dan pengolahan nikel.
Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widajatno mengatakan, energi merupakan kebutuhan penting bagi industri, tetapi ketersediaannya masih terbatas dan harganya relatif mahal. Kondisi ini dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyediaan energi untuk mendukung kegiatan industri.
“Di industri ini, energi sangat jarang. Artinya, mahal,” kata Djoko kepada nikel.co.id, Kamis (29/10/2026) disela-sela acara R-RUEN.
Ia menilai, keterbatasan pilihan sumber energi di sejumlah wilayah membuat penggunaan energi baru terbarukan (EBT) belum tentu dapat memenuhi kebutuhan industri. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
“Sehingga kita perlu meminta izin untuk membangun PLTU batu bara. Karena tidak ada alternatif lain. Daerah-daerah terpencil pakai energi baru terbarukan tidak bisa,” ujarnya.
Djoko juga menyampaikan pandangannya terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Ia menyatakan keberatan terhadap penggunaan energi nuklir karena mempertimbangkan risiko radiasi.
“Saya juga tidak setuju mengenai penggunaan energi nuklir. Mereka beralasan bahwa semua negara ASEAN punya. Indonesia tidak perlu punya,” ucapnya.
Dampak radiasi, menurutnya, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir. Ia menilai, risiko tersebut tidak selalu dapat terlihat secara langsung. “Bahayanya terlalu besar. Karena bahayanya itu tidak terlihat. Jadi nanti yang berubah itu manusianya akibat dari radiasi,” pungkasnya. (Fi Yun)
