Beranda Berita International Kerja Sama Karbon RI-Norwegia Buka Peluang Dekarbonisasi Smelter Nikel

Kerja Sama Karbon RI-Norwegia Buka Peluang Dekarbonisasi Smelter Nikel

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland menyaksikan penandatanganan PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola (trustee) Norwegian Article 6 Climate Action Fund secara resmi menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pada 11 November 2026, (Dok: Kementerian LH/BPLH)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kesepakatan Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi emisi karbon hingga 12 juta ton CO₂e melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai membuka peluang percepatan dekarbonisasi industri pertambangan dan pengolahan nikel nasional.

Pengembangan energi terbarukan tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan industri nikel yang menyerap listrik dalam jumlah besar, terutama untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Namun, penerapannya memerlukan perencanaan dan infrastruktur pendukung yang memadai agar tidak mengganggu keandalan serta kontinuitas pasokan listrik untuk kegiatan produksi.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Berdasarkan pemberitaan nikel.co.id pada 11 Desember 2025, PT PLN (Persero) memproyeksikan kebutuhan daya industri smelter dan bahan tambang hingga 2033 mencapai 11.144 megavolt ampere (MVA). Dari jumlah tersebut, industri nikel menjadi penyerap terbesar dengan kebutuhan mencapai 8.006 MVA dari 38 konsumen tegangan tinggi.

Manager Akuisisi Pelanggan dan Green Energy PLN, Fikri Praditya, menjelaskan bahwa besarnya kebutuhan listrik tersebut mencerminkan peran strategis industri nikel dalam meningkatkan permintaan energi nasional.

“Total daya 8.000 MVA untuk smelter nikel ini, bahkan setara dengan kapasitas untuk melistriki dua kali Pulau Jawa,” ujar Fikri dalam acara Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Besarnya kebutuhan listrik tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam upaya transisi energi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Direktur Operasi PLN Nusantara Renewables, Arief Heryana, sebelumnya menjelaskan bahwa penyediaan listrik bagi industri, termasuk pertambangan, harus mempertimbangkan stabilitas dan kontinuitas pasokan energi.

“Kalau dilihat dari kebutuhan yang disampaikan, saat ini banyak perusahaan disuplai oleh pemerintah melalui pasar yang berbasis fosil. Mungkin itu disebabkan oleh kebutuhan dari berbagai faktor yang memerlukan energi yang stabil dan kapasitas atau pasokannya bisa berjalan stabil,” ujar Arief dalam acara Solar & Storage Live Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, Assistant Manager Corporate Performance and Business Portfolio PLN Indonesia Power Renewables, Gama Dwi Nefanda, menilai bahwa pemanfaatan PLTS untuk menggantikan seluruh pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara bagi industri pertambangan masih membutuhkan tahapan pengembangan.

“Sedikit berbeda dengan pertanyaan Bapak tadi untuk menggantikan coal fire. Saya rasa untuk menggantikan full pembangkit PLTU untuk mining, saya rasa masih perlu ada tahapan tersendiri. Yang saat ini masih untuk menutup pemakaian sendiri,” kata Gama dalam acara yang sama.

Di tengah tantangan tersebut, kerja sama Indonesia dan Norwegia menjadi salah satu peluang untuk memperluas pemanfaatan energi rendah karbon. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund, pada 11 November 2026 di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland. Kesepakatan ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e melalui pengembangan PLTS terapung yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” ujar Jumhur dalam keterangan resmi KLH/BPLH, Senin (16/11/2026).

Kerja sama tersebut merupakan implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris melalui skema Generation-Based Incentive (GBI). Dalam kesempatan yang sama, PLN juga memaparkan portofolio mobilisasi pembiayaan hijau senilai US$2,94 miliar untuk mendukung pelaksanaan agenda transisi energi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Bagi industri nikel, pengembangan PLTS terapung dan sistem penyimpanan energi baterai berpotensi menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbasis batu bara. Meski demikian, penerapannya pada fasilitas smelter perlu mempertimbangkan besarnya kebutuhan daya, keandalan pasokan selama 24 jam, serta keekonomian operasional. Dengan demikian, kerja sama karbon Indonesia–Norwegia tidak hanya membuka peluang pengembangan energi terbarukan, tetapi juga dapat mendukung transformasi sektor pertambangan dan pengolahan mineral menuju industri rendah karbon. Penguatan infrastruktur kelistrikan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi menjadi faktor penting agar upaya dekarbonisasi berjalan seiring dengan produktivitas serta peningkatan daya saing produk nikel Indonesia di pasar internasional. (Shiddiq)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →

  1. APNI: Kuota Bijih Nikel Domestik Diketatkan, Kebutuhan Smelter RI Dipenuhi dengan Impor
  2. Kerja Sama Karbon RI-Norwegia Buka Peluang Dekarbonisasi Smelter Nikel sedang Anda baca
  3. FINI Minta RKAB 2027 Perhatikan Kebutuhan Bahan Baku Smelter
  4. Tambang Nikel Filipina Saat Ini Hanya Cukup Untuk Menopang Tiga Smelter
  5. MIND ID Gandeng KPK Kawal Hilirisasi Tambang dan Perkuat Komitmen Antikorupsi
  6. Industri Pengolahan Maluku Utara Tumbuh 62,64%, Hilirisasi Perkuat Ekonomi Wilayah Timur

Agenda industri terdekat

Semua agenda →