NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa memperkuat penerapan nilai ekonomi karbon (NEK) untuk menghubungkan upaya penurunan emisi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Sekretaris Utama KLH/BPLH sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus membuka peluang mobilisasi sumber daya.
“Dalam konteks tersebut, nilai ekonomi karbon merupakan instrumen strategis yang menghubungkan agenda penurunan emisi dengan pembangunan ekonomi dan mobilisasi sumber daya,” kata Rosa dalam Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, perubahan iklim tidak lagi semata-mata menjadi isu sektoral lingkungan hidup, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya alam, investasi, perdagangan, serta kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memahami tata kelola nilai ekonomi karbon yang mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran, perlindungan ekosistem, serta pengelolaan data dan informasi.
“Pengendalian emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim membutuhkan tata kelolaan yang terintegrasi, kredibel, transparan, dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan,” ujarnya.
Rosa menjelaskan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pimpinan daerah mengenai perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta implementasi kebijakan dan peta jalan perdagangan karbon.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa, termasuk 56 bupati dan wali kota, satu gubernur, serta satu wakil gubernur. Melalui kegiatan ini, KLH/BPLH berharap setiap daerah dapat memetakan kontribusinya dalam pengurangan emisi, mengidentifikasi peluang pembiayaan iklim, dan menyusun komitmen tindak lanjut. (Shiddiq)
